p-Index From 2021 - 2026
10.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Karakter Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Diskursus Islam KOMUNITAS JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains YUME : Journal of Management Journal of Local Government Issues Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Jurnal Studi Sosial dan Politik Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Abdi Masyarakat International Journal of Demos Kombud Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Government and Politics (JGOP) Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Journal La Bisecoman Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan The International Journal of Politics and Sociology Research TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Amkop Management Accounting Review (AMAR) Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK JAMIN Serat Acitya Journal of Citizenship Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Journal of Excellence Humanities and Religiosity PIAF : Paser Institute Journal Of Accounting And Finance Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Jurnal Abdimas Indonesia
Claim Missing Document
Check
Articles

Rekonfigurasi Tata Kelola Maritim dan Kesejahteraan melalui Integrasi Hak Asasi Laut dan Pekerjaan Manusiawi di Pesisir Nusa Tenggara Wawan Mulyawan; Yuli Yanti Daaris; Sadrul Imam; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonfigurasi tata kelola maritim melalui integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kritis-interpretatif dengan desain studi kasus multi-situs untuk memahami relasi kuasa, ketimpangan distribusi manfaat, serta dinamika sosial-ekologis dalam pembangunan maritim. Tahapan penelitian meliputi telaah literatur kritis dan analisis regulasi maritim, pemetaan aktor melalui purposive dan theoretical sampling, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi biru masih didominasi orientasi pertumbuhan dan investasi sehingga mempersempit akses ruang tangkap masyarakat pesisir, memperkuat marginalisasi nelayan kecil, serta menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Selain itu, dominasi pekerjaan informal, lemahnya perlindungan sosial, rendahnya partisipasi substantif komunitas lokal, dan terbatasnya akses pendidikan serta kesehatan memperlihatkan bahwa pembangunan maritim belum mampu mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan sosial-ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Kata kunci: ekonomi biru, hak asasi laut, tata kelola maritim, pekerjaan manusiawi, kesejahteraan pesisir.
Translasi Falsafah Maja Labo Dahu dalam Mediasi Penal: Paradigma Hukum Restoratif pada Penyelesaian Perkara Pidana di Bima dan Dompu Renni Sartika; Muhammad Nur; Nurfarhati; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.728

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis translasi falsafah Maja Labo Dahu dalam praktik mediasi penal sebagai paradigma hukum restoratif pada penyelesaian perkara pidana di wilayah Bima dan Dompu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fondasi aksiologis-transformatif yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam kesadaran budaya masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap praktik mediasi penal yang melibatkan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, pelaku, korban, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dan hermeneutik hukum untuk menafsirkan relasi antara nilai budaya lokal dengan praktik penyelesaian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai maja (malu) dan dahu (takut moral-spiritual) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mendorong pengakuan kesalahan, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan konflik lanjutan. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 81,25% dengan mayoritas korban menyatakan puas terhadap proses penyelesaian karena adanya pengakuan moral, pemulihan martabat, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi penal berbasis Maja Labo Dahu mampu membentuk paradigma hukum restoratif yang humanistik, partisipatif, dan berakar pada living law masyarakat lokal. Kata Kunci: Maja Labo Dahu, mediasi penal, hukum restoratif, living law, rekonsiliasi sosial.
The Authenticity of Ideas, Public Organization Capacity, and Technological Innovation in the Implementation Model of Quality Public Service System in Indonesian Government Administration Rifai Rifai; Firmansyah; Rahmad Hidayat; Haeril
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v8i1.20019

Abstract

Public demand for quality and innovative public services has surged, requiring a strong response from government administration, especially in the era of decentralization. This study aims to explore the originality of ideas, the capacity of public organizations, and the role of technological innovation in improving the quality of public service systems in Indonesian government administration focusing on local governments, particularly in the area of licensing services. The methodology used involves a comprehensive analysis of factors affecting service quality, including implementation patterns, human resource support, and organizational and infrastructure capabilities. The research evaluates how these elements interact to form an integrated management system capable of meeting public expectations and examines the arrangements, mechanisms and implementation procedures of task forces, emphasizing their critical role in service improvement. The findings reveal that the government's ability to address various public service challenges significantly affects its credibility and support from the public, thus service quality should be a priority at all levels of government, from implementation to leadership. Local governments, should adopt an integrated management approach, with a particular focus on licensing services, to ensure efficiency and responsiveness. This research concludes that service quality is highly dependent on systematic policy implementation, human resource competence and support, and the adequacy of organizational facilities and infrastructure. The strategic organization, operational mechanisms and procedural framework of the task force are key in driving improvements in public service delivery, need for concerted efforts to foster innovation and capacity building in public organizations to meet society's growing demands for quality public services.
PEMBERDAYAAN MAHASISWA MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN BERORGANISASI Jeki Purnomo; Dian Anggraeni Rachman; Irwandi Rachman; Cikita Berlian Hakim; Haeril Haeril
Jurnal Abdimas Indonesia Vol 8, No 1 (2026): JURNAL ABDIMAS INDONESIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26751/jai.v8i1.3002

Abstract

AbstrakPermasalahan utama dalam organisasi kemahasiswaan adalah rendahnya kesiapan dan kapabilitas pengurus dalam mengelola organisasi secara profesional. Hal ini mencakup lemahnya pemahaman fungsi manajemen, keterampilan kerja tim, kepemimpinan serta kemampuan menyusun dan mengevaluasi program kerja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa melalui pelatihan manajemen organisasi berbasis pendekatan POAC dan metode partisipatif berbasis studi kasus. Program dilaksanakan di salah satu Universitas Indonesia pada Mei–Juni 2025 melibatkan 30 mahasiswa pengurus inti organisasi kemahasiswaan yang dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dan rekomendasi pihak kampus. Tahapan kegiatan mencakup persiapan, implementasi pelatihan dan evaluasi dengan instrumen pre-test dan post-test sebagai alat ukur kesiapan berorganisasi. Analisis data menggunakan uji paired t dan efekt size. Hasil menunjukkan peningkatan skor signifikan dari 76,67 (±13,72) menjadi 90,67 (±9,93) dengan p=0,006 dan d=0,54. Indikator seperti pemahaman visi-misi, kerja tim, komunikasi dan literasi digital meningkat signifikan. Tidak ditemukan perbedaan hasil berdasarkan gender. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif meningkatkan kesiapan manajerial mahasiswa secara nyata. Rekomendasi meliputi integrasi pelatihan dalam kalender akademik, pelibatan alumni sebagai mentor serta adopsi teknologi digital sebagai alat kolaborasi organisasi mahasiswa ke depan. AbstractThe main problem in student organizations is the low readiness and managerial capability of members in managing organizations professionally. This includes weak understanding of management functions, teamwork skills, leadership and ability to design and evaluate work programs. This community service activity aims to empower students through organizational management training using the POAC framework and participatory, case-based learning. The program was implemented at one of University in Indonesia from May to June 2025, involving 30 core members of student organizations selected based on active participation and campus recommendation. The stages consisted of preparation, training implementation and evaluation with pre- and post-test instruments used to measure organizational readiness. Data analysis employed paired t-test and effect size. Results showed a significant score increase from 76.67 (±13.72) to 90.67 (±9.93) with p=0.006 and d=0.54. Indicators such as understanding of vision-mission, teamwork, communication and digital literacy improved significantly. No significant differences were found based on gender. In conclusion, the training effectively enhanced students' organizational readiness. Recommendations include integrating training into the academic calendar, involving alumni as mentors, and adopting digital technology as collaborative tools for future student organizations.
Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Budaya Maja Labo Dahu Pada Pimpinan Perangkat Daerah Kota Bima Lubis Hermanto; Ariani Rosadi; Haeril
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 3 No. 2: Juli (2026)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v3i2.523

Abstract

Penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini berhasil mengeksplorasi konstruksi makna budaya "Maja Labo Dahu"—falsafah lokal Bima yang mengintegrasikan ajaran Islam dan norma adat mengenai rasa malu dan takut—sebagai instrumen kontrol moral bagi pimpinan Perangkat Daerah di Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ini terinternalisasi dalam empat dimensi utama birokrasi: sebagai bagian dari sistem kerja yang meningkatkan etos dan disiplin aparatur, sebagai nilai kepercayaan yang menjaga integritas dan eksistensi pelayanan publik, sebagai pemandu target kerja agar tetap transparan dan sesuai regulasi, serta sebagai wujud kekeluargaan melalui prinsip karawi kaboju (gotong-royong) dalam kerja tim. Dengan demikian, penguatan kembali falsafah ini menjadi sangat krusial sebagai landasan etika birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di Kota Bima.
Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Puskesmas Mpunda Kota Bima Lilis Yani; Syahri Ramadoan; Salahuddin Salahuddin; Haeril Haeril
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 21 No. 1 (2024): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v21i1.264

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pencegahan stunting di Puskesmas Mpunda, Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator utama yang berpengaruh dalam implementasi program ini, yaitu interpretasi (interpretation), organisasi (organization), dan penerapan (application). Ketiga indikator tersebut menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas program pencegahan stunting yang dijalankan di Puskesmas Mpunda. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa pelaksanaan program memiliki tantangan dan variasi dalam implementasinya. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak pada efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam perencanaan dan pengarahan program agar dapat berjalan optimal. Sebagai rekomendasi, perlu adanya pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus stunting. Selain itu, program edukasi bagi ibu-ibu perlu diperkuat melalui penyuluhan yang lebih intensif agar pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting semakin meningkat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar melalui kebijakan serta alokasi anggaran yang memadai.
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bonto Kio Sebagai Kader Penggerak Desa Berbasis Kebudayaan Lokal Dalam Upaya Penurunan Stunting Haeril, Haeril; Handayani, Meliana; Rachman, Irwandi; Fitri, A. Ulfiana; Rifqi, Ainun Nida
Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat (JPOM) Vol 6, No 3 (2025): November 2025
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jpom.v6i3.24960

Abstract

Program Pengabdian Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Bonto Kio sebagai aktivis desa dalam upaya mengurangi angka stunting melalui pendekatan berbasis budaya lokal. Masalah yang dihadapi oleh mitra adalah peningkatan kasus stunting dari 13 menjadi 18 dalam setahun terakhir, yang dipicu oleh pola asuh yang tidak tepat, gizi buruk, sanitasi yang buruk, serta kurangnya pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan. Metode implementasi menggunakan pendekatan partisipatif dengan penyusunan buku panduan berjudul “Generasi Sehat Tanpa Stunting”, pelatihan bagi kader desa, konseling gizi, bantuan bagi ibu hamil dan balita, serta pendirian pos pemantauan gizi dan kebun gizi keluarga. Hasil layanan masyarakat menunjukkan peningkatan kapasitas 20 kader desa, distribusi buku panduan kepada lebih dari 100 keluarga, pendirian pos pemantauan gizi dan kebun gizi, serta pengembangan modul pendidikan berdasarkan budaya lokal. Terdapat indikasi penurunan angka stunting dari 18 menjadi 12 kasus dalam kurang dari setahun. Kegiatan pelayanan masyarakat ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi gizi, memperkuat peran keluarga, dan mendorong kesadaran kolektif dalam pencegahan stunting berdasarkan kebijaksanaan lokal
Transformasi Tata Kelola Pasca-Banjir di Bima: Inovasi Administratif dalam Rehabilitasi Ekosistem Berkelanjutan Nurlaila; Nurhasanah; Kasman; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.748

Abstract

Banjir berulang yang terjadi di Kota Bima selama periode 2016–2025 telah menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, sekaligus mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan rehabilitasi lingkungan yang berorientasi keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola administratif pasca-banjir melalui pendekatan Pengelolaan Adaptif inovatif dalam mendukung rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kota Bima, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antarlembaga, kapasitas adaptif pemerintah daerah, serta faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi pasca-banjir sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi sosial melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi terintegrasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengambilan keputusan partisipatif. Selain itu, adaptivitas tata kelola tercermin dalam inovasi kebijakan rehabilitasi daerah aliran sungai, penguatan fungsi ekologis wilayah, dan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem pasca-bencana merupakan proses transformasi administratif yang memperkuat ketahanan ekologis, meningkatkan kapasitas adaptif kelembagaan, serta mendukung pembangunan daerah yang resilien dan berkelanjutan. Kata Kunci: Tata Kelola Adaptif; Rehabilitasi Ekosistem; Collaborative Governance; Pascabanjir; Pembangunan Berkelanjutan.
Kesiapan Digital Command Center dalam Produksi Kebijakan Adaptif: Diagnostik Smart Governance Pemerintah Kota Bima Kamaluddin; Rahmi; Ahmad Usman; Salahuddin; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.762

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya evaluasi komprehensif mengenai tingkat kesiapan digital Command Center (C2) Pemerintah Kota Bima sebagai instrumen utama dalam mendukung implementasi smart governance, di tengah berbagai tantangan berupa keterbatasan integrasi sistem informasi, kapasitas sumber daya manusia, interoperabilitas data antarorganisasi perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesiapan digital Command Center Kota Bima dalam mendukung produksi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan kerangka United Nations E-Government Development Index (EGDI) yang mencakup dimensi layanan daring, infrastruktur telekomunikasi, dan modal manusia bidang teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Command Center Kota Bima telah memiliki fondasi digital yang relatif memadai melalui ketersediaan infrastruktur jaringan, sistem informasi pemerintahan, pusat pemantauan digital, serta dukungan regulasi yang memungkinkan penguatan tata kelola berbasis data. Namun demikian, tingkat kematangan digital masih berada pada fase transisional karena integrasi lintas sistem, pemanfaatan teknologi analitik cerdas, dan kapasitas SDM belum berkembang secara optimal. Meski demikian, keberadaan Command Center terbukti mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempercepat respons pemerintah terhadap permasalahan publik, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan data dan informasi digital secara real-time. Kata Kunci: Command Center; Kesiapan Digital; Smart Governance; Tata Kelola Berbasis Data; Kebijakan Adaptif.
Tata Kelola Ekonomi Biru Daerah: Analisis Gap antara Desain Kebijakan, Kinerja Ekonomi, dan Realisasi Kesejahteraan di Bima dan Dompu Firmansyah; Haeril; Junaidin
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini berangkat dari paradoks pembangunan pesisir di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, ketika potensi sumber daya kelautan yang melimpah belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian bertujuan menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan ekonomi biru, kinerja ekonomi sektoral, dan realisasi kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, analisis dokumen kebijakan, serta data ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dominan terhadap PDRB, mencapai 39,7% di Kabupaten Bima dan 40,4% di Kabupaten Dompu pada tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 2,82% dan 3,44%. Namun, peningkatan kinerja ekonomi tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang masih ditandai tingkat kemiskinan pesisir sebesar 14,2%, rendahnya hilirisasi ekonomi, serta terbatasnya integrasi rantai nilai lokal. Meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan meningkat dari Rp2,15 juta menjadi Rp2,98 juta per bulan selama periode 2021–2025, manfaat ekonomi masih terkonsentrasi pada rantai distribusi tertentu. Temuan ini menegaskan perlunya restrukturisasi tata kelola ekonomi biru melalui integrasi kelembagaan, penguatan nilai tambah lokal, dan pembangunan pesisir yang lebih inklusif guna memastikan pertumbuhan ekonomi maritim dapat terkonversi menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan. Kata Kunci: Ekonomi Biru, Tata Kelola Daerah, Kesejahteraan Pesisir, Kinerja Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.   Abstract This study is grounded in the paradox of coastal development in Bima and Dompu Regencies, where abundant marine and fisheries resources have not been fully translated into improved coastal community welfare. The research aims to examine the gap between blue economy policy design, sectoral economic performance, and welfare outcomes. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed through in-depth interviews, field observations, policy document analysis, and regional economic data assessment. The findings reveal that the marine and fisheries sector remains the dominant contributor to regional economic output, accounting for 39.7% of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Bima Regency and 40.4% in Dompu Regency in 2025, while regional economic growth reached 2.82% and 3.44%, respectively. Despite this economic significance, the gains have not been proportionally reflected in coastal welfare, as evidenced by a coastal poverty rate of 14.2%, limited downstream industrialization, and weak integration of local value chains. Although the average monthly income of fishing households increased from IDR 2.15 million to IDR 2.98 million between 2021 and 2025, economic benefits remain concentrated within specific segments of the distribution chain. These findings underscore the need for restructuring blue economy governance through institutional integration, strengthening local value-added production, and promoting more inclusive coastal development to ensure that maritime economic growth can be effectively transformed into sustainable and equitable welfare outcomes. Keywords: Blue Economy, Regional Governance, Coastal Welfare, Economic Performance, Sustainable Development.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Ahmad Usman Ahmad, Syarif Ainun Kurniati Ainun Nida Rifqi, Ainun Nida Akhyar Akhyar Akhyar Akhyar Albar Albar Amin, Rizqy Mutmainnah AMRIZAL SALIDA Andi Ulfiana Fitri Ardiansyah, Nike ARDYANSAH, ADY Ariani Rosadi Arman Arman , Arman Arman Cikita Berlian Hakim Dian Anggraeni Rachman Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Emil Fatra Fadlina Firdaus Firdaus Firman Firman Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Firmansyah Haerun Yasin Hamidah, Nur Khusnul Hamzah Harun Al-Rasyid Hargiani, Fransisca Xaveria Hendra Hendra Heppi Syofya, Heppi Hidayatullah, Arief HIDAYATULLAH, ARIEF Imam, Sadrul Irawansyah Irawansyah Irfadat, Taufik Irwandi Rachman, Irwandi Jasman , Jeki Purnomo juminarni, Aryuni Junaidin Junaidin, Junaidin Kamaluddin Kamaluddin Kamaluddin Kamaluddin Kamaluddin Kasman Kasman Kasman Kasman Kasman Kasman Kasman Kurniawan Kurniawan Kurniawan Wawan Hasanuddin Lilis Yani Lubis Hermanto M. Irfan M. Taufiq Makmur, Maryam Marfah, Marfah Mas'ud Mas'ud Mas'ud, Mas'ud Mas’ud Mas’ud Mas’ud, Mas’ud Masud masud Mas’ud Mas’ud Mas’ud Mas’ud Mega Fatimah Rosana Muhammad Irfan Muhammad Nur Muhammad Nur Mukhlis Ishaka Nasution, Abdillah Arif Nasution, Aulia Arif Nike Ardiansyah Nike Ardiansyah Niken Ardiansyah Nur Khusnul Hamidah Nur Khusnul Hamidah Nur Khusnul Hamidah Nuranilawati, Nuranilawati Nurfarhati Nurfarhati Nurfarhati Nurfarhaty, Nurfarhaty Nurhasanah Nurlaila Nurlaila Nurlaila Nurlaila Nurlaila Nurlaila Nurlaila Oktafiana, Pingkan P Purwanto Rahmad Hidayat Rahmi ramadoan, syahri Renni Sartika Rifai Rifai Rifai Rifai Rifai Rini, Asrini Rizal R. Manullang Sadrul Imam Sahrul, Sahrul Salahuddin Salahuddin Salahuddin Salahuddin Salahuddin Sukamto, Ika Sumiyarsi Suraya . Suraya Suraya Suraya Suraya Suraya Suraya Suraya Suraya Syahri Ramadoan Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Tasrif Tasrif Tasrif Tasrif Taufik Iradat Taufik Irfadat Taufik Irfadat Tauhid, Tauhid Usman Ahmad Wahyuli, Sri Wardani, Megasuciati Wawan Mulyawan Wawan Mulyawan Yasin, Haerun Yudhi Lestanata Yuli Yanti Daaris