Articles
Legal Analysis of the Increasing Number of Marriage Dispensations in 2020-2022 at the Rantau Prapat Religious Court
Fahmi, Fikri Fadhilah;
Ramadani, Ramadani
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 3 (2024): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v13i3.1028
This research aims to identify the primary factors driving the increase in marriage dispensation requests at the Rantau Prapat Religious Court from 2020 to 2022 and analyze legal opinions on this phenomenon. The study employs qualitative descriptive analysis, gathering data through in-depth interviews, document analysis, and participant observation. Findings indicate that social and economic changes, the impact of the COVID-19 pandemic, low education levels, and local cultural and traditional influences are significant factors contributing to the rise in marriage dispensation requests. Additionally, the legal analysis reveals that judges exhibit flexibility in applying the law by considering the specific circumstances of each case, ensuring decisions are made in the best interests of the children and families involved.
Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Pembunuhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 834/Pid.B/2023/Pn. Mdn)
Amalan Pasaribu, Mhd.;
Ramadani, Ramadani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2457
Perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban dalam kasus pembunuhan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan keadilan dalam proses hukum. Mereka sering kali rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi karena mungkin tidak mampu mempertahankan diri atau melaporkan kejahatan yang dialami. Pada penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan orang dalam gangguan jiwa (odgj) menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan bagaimana putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan juga sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang sehat mental maupun orang yang mengalami gangguan jiwa atau odgj memiliki hak yang sama untuk hidup sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap odgj harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang di atur di dalam KUH Pidana Pasal 338 sampai dengan pasal 350, sementara dalam ketentuan hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 3 (tiga) pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd), pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-amd), pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata) yang hukumannya berubah qishash, diyat dan kaffarat. Pada pertimbangan hukum yang digunakan Hakim pada putusan Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn menggunakan alternatif dilakukan kedua dari jaksa penuntut umum yaitu pasal 338 KUHP Pidana, dengan memenuhi dua unsur barang siapa dan dengan sengaja menghilangkan nyawa.
PENGARUH MOTIVASI DAN STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DENGAN KOMUNIKASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PT. TABURA GENTRI NUSANTARA
Ramadani, Ramadani;
Wikaningtyas, Suci Utami;
Setyawati, Rufaida
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32477/jrabi.v4i1.955
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan dengan komunikasi sebagai variabel intervening di PT. Tabura Gentri Nusantara. Populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Tabura Gentri Nusantara yang berjumlah 60 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Untuk pengujian data dilakukan dengan uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan metode analisis jalur (path analysis). Hasil dari penelitian ini adalah 1) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi, 2) motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan, 3) stres berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi, 4) stres berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, 5) komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, 6) komunikasi tidak memediasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan yang artinya motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja tanpa melalui komunikasi dan motivasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan, dan 7) komunikasi tidak memediasi pengaruh stres terhadap kepuasan yang artinya stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja tanpa melalui komunikasi dan stres kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan.
Analisis Hukum terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Lase, Sri Wulandari;
Ramadani, Ramadani
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/legalite.v9i1.10528
This study aims to analyze the falsification of authentic data in court proceedings from the perspectives of positive law and Islamic criminal law, focusing on the conformity of legal norms and the sanctions applied. This article falls under library research with a qualitative approach. The methodology used includes normative legal studies and comparative studies. The findings reveal that, in Indonesian positive law, the falsification of authentic data is regulated under the Criminal Code (KUHP) with strict criminal sanctions, while in Islamic criminal law, such actions are categorized as crimes that undermine the principles of justice, with ta'zir sanctions adjusted to the severity of the violation. This study emphasizes the importance of enforcing fair laws to maintain the integrity of the judicial system.
Sistem Informasi Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal pada Tons Futsal Berbasis Web
Yulianti, Yulianti;
Mulyati, Sri;
Al'Gani, Adam Lutfi;
Suhartono, Ismi;
Triananda, Guntur Chandra;
Ramadani, Ramadani
Jurnal Informatika Universitas Pamulang Vol 7 No 1 (2022): JURNAL INFORMATIKA UNIVERSITAS PAMULANG
Publisher : Teknik Informatika Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/informatika.v7i1.19544
In Tons Futsal, the information system for reserving pitches is still manual. Reservations made on the field in handwriting. Calculations and proof of payment continue to rely on a large amount of paper or books to generate payment reports, so to summarize, the data manager faces challenges because there is a large amount of paper to collect, as well as no organized storage of bookings data that makes proper and accurate use of the futsal field, allowing data to be lost. The goal of this research is to contribute to the improvement of the files ordering and data processing processes on Tons futsal. The interview technique, system analysis, system design, implementation, and maintenance of the software are all employed in this process. It is believed that the findings of this research will help managers and customers overcome common roadblocks and improve their efficiency and effectiveness.
Engagement in Indonesian Police Interrogation: An Appraisal Analysis of Interpersonal Strategies
Ramadani, Ramadani;
Saifullah, Aceng Ruhendi;
Gunawan, Wawan
Journal of Languages and Language Teaching Vol. 13 No. 3 (2025): July
Publisher : Universitas Pendidikan Mandalika
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33394/jollt.v13i3.14924
This study explored the use of evaluative language in the speech of investigators and suspects during police interrogations at a district police department in Indonesia. The study aimed to analyze how interpersonal strategies were realized by the police as interrogators and suspects during interrogations. To achieve these objectives, the research applied appraisal theory within the framework of Systemic Functional Linguistics (SFL) to identify and examine the language of evaluation. The data for the study were derived from conversations between police interrogators and suspects. The analysis involved segmenting the interrogation texts into units of utterances. There were 1320 utterances of 5 suspects analyzed in this study. These utterances were then systematically categorized based on the appraisal system's categories. Specifically, the analysis focused on the appraisal system's engagement dimension, examining the realization of monoglosss and heterogloss. The findings revealed that the expression of engagement was predominantly characterized by heterogloss, primarily conveyed by the interrogator. The findings indicated that during the interrogation process, the police increased control, reduced space for the suspect's perspective, introduced bias in information gathering, and emphasized a clearer power dynamic, which can impact the validity and ethics of the interrogation. The findings contributed to forensic linguistics practice to create opportunities for more cooperative interactions, thereby enhancing the effectiveness of information elicitation.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT
Ramadani, Ramadani;
Sihombing, R. Sally Marisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v11i1.13705
Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pangan melalui pemberian bahan pangan dengan gizi yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi program bantuan pangan non tunai pada masyarakat yang kurang mampu di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tebing Tanjung Selamat masih belum efektif karena tidak sesuainya antara hasil yang dicapai dengan tujuan program yang telah ditentukan. Kedua, perubahan mekanisme penyaluran melalui uang tunai maka waktu yang dibutuhkan, tenaga yang dikeluarkan dan biaya operasional yang diperlukan menjadi lebih hemat dan lebih sedikit. Ketiga, masyarakat puas dan senang dengan mekanisme saat ini. Keempat, Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tebing Tanjung Selamat sudah merata dan adil dibagikan pada kelompok penerima manfaat tanpa dibeda-bedakan. Kelima, responsivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai belum optimal karena proses pengajuan nama baru membutuhkan waktu yang lama. Keenam, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tebing Tanjung Selamat masih belum tepat sasaran karena masih didapati keluarga penerima manfaat diluar kategori miskin masih mendapatkan bantuan.
Tinjauan Yuridis terhadap Bidan yang Memperdagangkan Obat Substandar dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
Hasyim, Nafa Fadhilah;
Panjaitan, Budi Sastra;
Ramadani, Ramadani
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2462
Substandard medicines trade is a very dangerous crime because it can harm society. This is the background for conducting research on Decision Number 1406/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. The purpose of this research is to find out the review of criminal law against midwives who trade substandard medicines, to find out the review of Islamic criminal law against midwives who trade substandard medicines and to find out the judge's considerations of midwives who trade substandard medicines in decision Number 1406/Pid.Sus /2020/PN Mdn. This research is a type of normative juridical research using library research. The research approach used in this study is the case approach. The legal materials used in this study are primary legal materials in the form of court decisions and legislation, secondary legal materials in the form of law books and journals, and tertiary legal materials in the form of searches on the internet and the Big Indonesian Dictionary. In criminal law, it is prohibited to trade substandard medicines because they are considered to be detrimental and disturbing the community and will be subject to appropriate sanctions. Meanwhile in the view of Islamic criminal law, trading substandard medicines is considered a criminal act of fraud which is a Jarimah Ta'zir, namely that the criminal conviction is handed over to the judge in court. In determining sanctions against midwives who trade substandard medicines, it is more suitable to use Law Number 36 of 2009 concerning Health rather than the Criminal Code (KUHP) and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
AKREDITASI SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA
Akhmad Fadhilah;
Ramadani, Ramadani;
Sandy, Sandy;
Aslamiah, Aslamiah;
Celia Cinantya
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jirk.v4i7.9168
Artikel ini akan membahas akreditasi sekolah dan mutu pendidikan di indonesia tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan (1) mutu pendidikan (2 akreditasi sekolah (3) program akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan (4) permasalahan akreditasi di indonesia. akreditasi sekolah dikatakan sebagai simbol mutu pendidikan karena akreditasi didapat melalui tindakan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. program akreditasi disusun dengan baik berdasarkan permasalahan akreditasi sebelumnya supaya dapat meemakai strategi efektif untuk mencapai mutu pendidikan yang baik.
Praktik Pengasuhan Anak Di Desa Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak
Septiari, Mutiara;
Ramadani, Ramadani
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Shariah UIN Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6797
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengasuhan anak dari orang tua sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasal 6 No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Selain itu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya orang tua, buruh brondolan sawit untuk memperoleh pendidikan dan dukungan oleh lingkungan dan pemerintah daerah untuk membantu mereka mengembangkan pola asuh yang lebih positif dan terlibat, serta menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Pasal 6 No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KHI Pasal 98 Ayat 1 memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari pola asuh yang otoriter atau kekerasan terhadap anak. Undangan-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan Bilamana tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat melaksakan tanggung jawab terhadap anak maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.