Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
18.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Hubungan Internasional ASRO JOURNAL - STTAL Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity community: Pengawas Dinamika Sosial NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Elemen Journal of Humanities and Social Studies Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) PERSPEKTIF G-Tech : Jurnal Teknologi Terapan Dinamika Bahari: Journal of Maritime Dynamic Jurnal Analisis Hukum Jurnal Kewarganegaraan INTELEKTIVA Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional International Journal of Social Science Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences STRATEGI PERANG SEMESTA QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Keamanan Nasional Strategi Pertahanan Udara
Pujo Widodo
Universitas Pertahanan RI
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 183 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 183 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional Ary Randy; Surya Wiranto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4761

Abstract

Abstrak Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari implementasi P4GN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman dan bahaya narkoba serta mempertahankan keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini termanifestasi melalui berbagai sub program dan pemberdayaan dengan pendekatan direktif. Realisasi desa bersinar, pelaksanaan pemberdayaan alternatif dan peningkatan lifeskill, dan pemanfaatan media oleh pemerintah daerah dengan asistensi BNNK Bone secara langsung memberikan dampak pada penurunan angka penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Penentuan Informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis hingga ditarik kesimpulan dan sudah diverifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang terarah dan tersistemasisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba. Program yang dilakukan berjalan dengan intervensi berbagai pihak seperti Pemkab Bone, BNNK Bone, Polres Bone, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga masyarakat sebagai kader IBM. Selain mengubah mindset masyarakat, implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, Pemkab Bone, Keamanan Nasional Abstract Tackling drug abuse is part of the implementation of P4GN by the Bone District Government. This program is part of efforts to increase public awareness of the threats and dangers of drugs and maintain national security which directly impacts the improvement of people's welfare. This program is manifested through various sub-programs and empowerment with a directive approach. The realization of shining villages, the implementation of alternative empowerment and improvement of lifeskills, and the use of media by local governments with the assistance of BNNK Bone directly have an impact on reducing the number of drug use. This research uses a qualitative approach, of descriptive type, with the location of the study in Bone Regency. Determination of Informants by purposive techniques. Data collection uses interviews and literature studies which are then analyzed until conclusions are drawn and have been verified. Test the validity of the data using source triangulation. The results showed that national policies in the form of P4GN regulations implemented through the role of the Bone Regency Government were collaboratively implemented with several real activities that were directed and systemized. Various anti-drug activities and campaigns with the use of media are BNNP instruments in changing people's mindset to stay away from drugs. The program runs with the intervention of various parties such as the Bone Regency Government, BNNK Bone, Bone Police, Education Office, and Village Community Empowerment Office to the community as IBM cadres. In addition to changing the mindset of the people, the implementation of the P4GN policy can increase productivity which leads to welfare and a conducive state of the country to assist the government in maintaining national security. Keywords: Policy Implementation, P4GN, Bone Regency Government, National Security
Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim Chehafni Damanik; Panji Suwarno; Bayu Asih; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4763

Abstract

Abstrak Kebijakan Pertahanan Indonesia Indonesia diakui oleh internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia , ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Peran dari Lembaga Pemerintah dalam Pengamanan Pulau Terluar sangatlah penting. Dalam mencapai mencapai tujuan yang lebih maksimal, dengan mengoptimalkan sinergitas dan keterpaduan antara TNI AL dan kementerian dan lembaga pemerintahan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam pemberdayaan pulau terluar agar keberadaan pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah maritim. Permasalahan yang sering kerap muncul di wilayah pulau-pulau terluar sagat perlu mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah dan lembaga terkait.. Salah satunya adalah Komando dan Pengendalian pangkalan Militer yang berada dibawah Komando Daerah Militer Kodam di Pulau Berhala Serdang Bedagai. Peran satgas TNI AL dalam pengamanan pulau terluar Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia khususnya dalam pembahasan pada tulisan ini, peneliti akan membahas di wilayah Sumatera tepatnya di pulau terluar berhala yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Pulau pulau terluar yang ada di indonesia tidak akan lepas lagi dari NKRI apabila kekayaan alam dan kemanan di pulau terluar dikendalikan oleh satuan yang tepat. Komando dan pengendalian untuk mengoptimalkan peran satgas TNI dalam pengamanan pulau terluar sangatlah berpengaruh, karena dengan Komando dan pengendalian yang mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman, maka akan memudahkan bagi satgas TNI AL untuk melaksanakan tugasnya dan mengoptimalkan perannya di pulau terluar. Kata Kunci: Pengamanan Pulau Terluar, Pertahanan, Kedaulatan, Keamanan Maritim.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia Herwist Simanjuntak; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4764

Abstract

Abstrak Teorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional. Indonesia terbukti rawan terhadap kegiatan terorisme dengan serangkaian peristiwa bom yang terjadi. Kecenderungan aksi teror di Indonesia meningkat, terutama karena kondisi bangsa dan negara yang rentan terhadap konflik dan sedang mengalami krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai tindakan preventif yang penting untuk mencegah munculnya tindakan terorisme di Indonesia. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan teori pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisatoris maupun individual. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif. Kata Kunci: Terorisme, Ancaman, Keamanan, Pemberdayaan, Masyarakat
Optimalisasi Perawatan Rubber Seal Tutup Palka Guna Melancarkan Proses Kegiatan Bongkar Muat Agar Terciptanya Keselamatan Pelayaran di MV. Tanto Terima Teguh Prasetyo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Budiman Djoko Said
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4766

Abstract

Abstrak Semua pengguna jasa transportasi laut di Indonesia khususnya dan di dunia pelayaran, senantiasa sangat mengutamakan persoalan keselamatan dan keamanan, Dalam kegiatan perawatan kapal bermuatan curah, perawatan rubber seal sangatlah penting karena digunakan untuk menutup palka dan melindungi muatan yang berada di dalamnya dari berbagai macam bahaya dan air laut. Pada dasarnya perawatan bertujuan untuk menjaga agar kondisi muatan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sehingga tidak menghambat dalam proses persiapan bongkar muat, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek lain seperti biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam atau air laut masuk kedalam muatan kering yang berisi gandum,jagung dll adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Keselamatan dan keamanan maritim di sini, adalah kebijakan utama yang harus mendapatkan prioritas pada pelayaran dalam menunjang kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia, sehingga laut memiliki peran cukup berarti baik bagi sarana pemersatu bangsa dan wilayah Republik lndonesia. Kata Kunci: Keselamatan, Rubber Seal Abstract All users of sea transportation services in Indonesia, especially and in the world of shipping, always prioritize safety and security issues. In maintenance activities for bulk-loaded ships, maintenance of rubber seals is very important because they are used to close holds and protect the cargo inside from various kinds of hazards and sea ​​water. Basically maintenance aims to keep the cargo in good condition and ready for use so that it does not hinder the loading and unloading preparation process, which is then followed by other aspects such as affordable costs, speed and timeliness, as well as convenience aspects. The occurrence of ship accidents such as sinking or seawater entering bulk cargo containing wheat, corn etc. is a problem related to the safety and security of sea transportation. Maritime safety and security here, is the main policy that must get priority on shipping in supporting the smooth sea transportation of Indonesia as an archipelagic country. Indonesia has sovereignty over the entire Indonesian sea area, so that the sea has a significant role both for uniting the nation and for the territory of the Republic of Indonesia. Keywords: Safety, Rubber Seal
Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong Elsa Kristina Hutapea; Achmed Sukendro; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4770

Abstract

Abstrak Upaya Perdamaian melalui Keadilan Restoratif merupakan jalur penghentian tuntutan ketika suatu perkara pidana tidak dilanjutkan hingga Pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diadili melalui keadilan Restoratif. Ada beberapa kasus perkara pidana yang dapat diselesaiakan salah satunya perkara pidana penganiayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan Keadilan Restoratif. Artikel ini dibentuk peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber lain yang terkait. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai Fasilitator telah mengedepankan hak dari pada korban dan upaya damai dengan pelaku. Keywords: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan Abstract Peace Efforts through Restorative Justice is a path to stop prosecutions when a criminal case is not continued until the Court. Not all criminal cases can be tried through Restorative justice. There are several criminal cases that can be resolved, one of which is the criminal persecution case in Lebong Regency. The purpose of this study is to find out and analyze the Lebong District Attorney's Office in implementing Restorative Justice. This article is formed by collecting data from various sources, such as journal articles, books, reports and other related sources. The results of this study show that the application of Restorative Justice of the Lebong Prosecutor's Office in the persecution case in Lebong is largely in line with the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which in this case stops prosecution based on Restorative justice. Therefore, the Prosecutor's Office as a Facilitator has prioritized the rights of victims and peaceful efforts with perpetrators. Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Persecution
Peran TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat Dian Ayu; Muhammad Adham Pradhana; Yulian Tri Saptono; Herlina Juni Risma Saragih; I Gede Sumertha KY; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4781

Abstract

Abstrak Perkembangan globalisasi yang meliputi keterbukaan ekonomi hingga mobilitas barang dan orang telah memberikan tantangan bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Potensi pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat telah terkenal di kancah internasional, hal ini tentu memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya ialah peningkatan pendapatan negara melalui pariwisata, investasi asing, bertambahnya insentif bagi pelaku usaha wilayah setempat dan diharapkan ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun juga terdapat dampak negatif yaitu semakin besar mobilitas bagi orang asing yang memasuki wilayah Nusa Tenggara Barat dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sesuai dengan Pasal 69 UU Keimigrasian Tahun 2011 merupakan dasar hukum dibentuknya TIMPORA, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran dari TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis deskriptif kualitatif. Data didapat melalui wawancara atau diskusi interaktif saat kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran TIMPORA sangat penting dalam pengawasan warga negara asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat, beberapa upaya yang dilakukan ialah dengan melaksanakan operasi gabungan khusus dan insidentil, Rapat Koordinasi TIMPORA, bersama FORKOPIMDA melaksanakan himbauan-himbauan dalam rangka sinergi antar stakeholder, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Kata Kunci: TIMPORA, Pencegahan Konflik, Warga Negara Asing, Nusa Tenggara Barat, Keamanan Nasional. Abstract The development of globalization, which includes economic openness and the mobility of goods and people, has presented challenges for all countries in the world, including Indonesia. The potential of tourism, particularly in West Nusa Tenggara, has become well-known internationally, which has had both positive and negative impacts. The positive impact includes an increase in the country's revenue through tourism, foreign investment, and incentives for local business actors, which is expected to improve the welfare of the community in the future. However, there are also negative impacts, such as the potential for conflicts due to the increasing mobility of foreigners entering West Nusa Tenggara. In accordance with Article 69 of the 2011 Immigration Law, the basis for the formation of TIMPORA (Immigration Supervision Team), the Minister of Law and Human Rights established a Foreigner Supervision Team to monitor the activities of foreigners in Indonesia, consisting of relevant government agencies at both central and regional levels. This study aims to determine the role of TIMPORA in preventing conflicts involving foreigners in West Nusa Tenggara to achieve national security. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive analysis design. Data was obtained through interviews or interactive discussions during Domestic Work Lectures and literature studies. The results show that the role of TIMPORA is very important in monitoring foreigners entering West Nusa Tenggara. Some of the efforts made include carrying out special and incidental joint operations, TIMPORA Coordination Meetings, working with FORKOPIMDA to disseminate information and promote synergy among stakeholders, as well as providing advice and recommendations to relevant government agencies and institutions regarding foreigner supervision. Keywords: TIMPORA, Conflict Prevention, Foreign Nationals, West Nusa Tenggara, National Security.
Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Sakinatunnafsih Anna; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4785

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pergeseran interaksi sosial yang signifikan yang mengalihkan interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual/online. Transisi ini secara tidak langsung memunculkan kasus penyimpangan baru yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kasus KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dan analisa data kualitatif yang didapatkan dari studi literatur. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus KBGO masih sulit untuk diminimalisir karena proses penyelesaian kasus terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi yang belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban dan aturan khusus yang terintegrasi dengan pemulihan korban. Meskipun pada akhirnya kepastian penegakan hukum terkait kasus KBGO mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, kasus KBGO belum mengalami penurunan yang signifikan karena belum adanya kejelasan terkait aturan turunan dan sosialisasi dari Undang-Undang terkait. Untuk itu, diperlukan pendekatan resolusi konflik lain salah satunya melalui pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus yang berkelanjutan dan inklusif. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Berbasis Gender Online, KBGO, Resolusi Konflik Abstract The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused a significant shift in social interaction, redirecting face-to-face interaction into virtual/online interaction. This transition has indirectly brought up a new case of deviation, namely online gender-based violence (GBV). This research aims to analyze the dynamics of GBV cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical research approach and qualitative data analysis obtained from literature studies. The results found that GBV cases are still difficult to minimize because the case resolution process is limited to the use of the ITE Law and Pornography Law, which have not provided legal certainty for victims and specific regulations that are integrated with victim recovery. Although ultimately, law enforcement certainty related to GBV cases experienced progress with the presence of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS, GBV cases have not decreased significantly due to the lack of clarity regarding derivative rules and socialization of related laws. Therefore, other conflict resolution approaches are needed, one of which is integrative, transformative, and restorative approaches as an alternative to sustainable and inclusive case resolution. Keywords: Covid-19 Pandemic, Online Gender-Based Violence, GBV, Conflict Resolution.
Lesson Learned Dalam Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara pada Fase Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok 2018 Dede Saputra; Agus Wibowo; Christine S. Marnani; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Kusuma
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4788

Abstract

Abstract The meeting of these three plates causes areas in Indonesia to be vulnerable to earthquakes. Earthquake is a natural phenomenon that cannot be predicted when they will occur. The 2018 earthquake caused the North Lombok District Government to immediately make efforts to deal with the disaster. Improvement requires special attention during the emergency and post-disaster response periods, both from the central and regional governments as well as other parties, so that all residents can improve and be able to carry out their activities until they recover. The method used in this research is qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and document study. The purpose of this study is to make the earthquake event in North Lombok Regency in 2018 a Lesson Learn for all parties, especially in North Lombok district and in general for all Indonesian people so that a disaster-resilient community is formed that has an awareness of the potential disasters that will be faced to contribute to the condition national security. Keywords: Earthquake, Lesson Learned, Emergency Response Phase, Effort and Response. Abstrak Pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan wilayah di Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya. Gempa bumi tahun 2018 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera melakukan upaya penanganan bencana tersebut. Pembenahan memerlukan perhatian khusus pada masa tanggap darurat dan pasca bencana, baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun pihak lainnya, sehingga seluruh warga dapat berbenah dan mampu menjalankan aktivitas hingga pulih kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini menjadikan peristiwa gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2018 sebagai Lesson Learn bagi semua pihak khususnya di kabupaten Lombok Utara dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia agar terbentuk masyarakat tangguh bencana yang memiliki kesadaran akan potensi bencana yang akan dihadapi guna berkontribusi pada kondisi keamanan secara nasional. Kata Kunci: Gempabumi, Lesson Learned, Fase Tanggap Darurat, Upaya dan Respon.
Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional Shelvy Nujuliyani; Djayeng Tirto S.; Yulian Azhari; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4808

Abstract

Abstrak Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam yang memukau, sehingga menjadikannya sebagai destinasi wisata populer baik dalam skala nasional maupun internasional. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi bagi masyarakat NTB. Namun, kedatangan wisatawan asing juga dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh perubahan perilaku sosial oleh warga asing pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah potensi konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB. Para peneliti telah meneliti lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam mencegah konflik melalui teori CEWERS. Kata Kunci: Ancaman, Konflik, Warga Negara Asing, Masyarakat NTB, Pemerintah. Abstract Indonesia is an archipelagic country renowned for its stunning natural beauty, making it a popular tourist destination both nationally and internationally. West Nusa Tenggara (NTB) is one of the favorite tourist destinations for both domestic and foreign visitors. The growth of the tourism sector in NTB has had a positive impact, such as increasing regional income and improving the economy for the NTB community. However, the arrival of foreign tourists can also cause conflicts due to changes in social behavior by foreign citizens towards the local community. Therefore, the government needs to develop appropriate and effective strategies to prevent potential conflicts between foreign nationals and the NTB community. Researchers have studied in more depth the strategies used by the NTB Provincial Government and the Foreigner Supervision Team (TIMPORA) in preventing conflicts through the CEWERS theory. Keywords: Threat, Conflict, Foreign Nationals, NTB Society, Government.
Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024 Elsa Kristina Hutapea; Puguh Santoso; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4811

Abstract

Abstrak Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukan tantangan-tangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik. Keywords: politik identitas, tantangan, upaya Abstract Indonesia will face a democratic party that will determine the leader in the 2024 elections. It is appropriate for the Indonesian people to tolerate differences and not show things based on their respective interests so that Identity Politics does not occur. This paper will analyze the challenges of Indonesian society in facing the 2024 elections and Efforts to Handle Identity Politics. Methode writing is carried out using library research. The author will then formulate things that pose challenges, especially in relation to technology, the internet and social media. The results show the challenges of the 2024 election if no figures volunteer, the need for good regeneration recruitment to form candidates, and a challenge if the quality of votes comes from identity politics support. Efforts to handle political education are carried out, political parties have a role to provide political education to the community. In conclusion that preparation for the 2024 elections requires synergy in facing challenges and efforts to handle identity politics with political education carried out by political actors. Keywords: identity politics, challenge, effort
Co-Authors Abdul Aziz Hamdi Achmed Sukendro Adela Oktavia Islami Adi Nugroho Adityo Santoso ADNAN MADJID Adriyanto, Agus Agus Mulyana Agus Sudarya Agus Wibowo Ahmad Faris Fauzan Ahmad Riyadl Aini Nahdlia Puspita Ajis Nur Efendi Akbar Dwi Putra Akhir Yuliana Setianingrum Ali Rahmat Alif Hanugrah Insan Nanda Pratama Amelia Widya Octa Kuncoro Putri Anastasyia Sukma Kundhalini Andi Moh Ghalib ANDREAS GAMA LUSI Anwar Kurniadi Aprianto Trianggoro Putro Arifuddin Uksan Arifuddin Uksan Arifuddin Uksan Ary Randy Avida Mileaningrum Ayu Meiranda Bagus Wahyu Hutomo Bambang Wahyudi Bambang Wahyudi Barik Ali Amiruddin Bayu Asih Bayu Asih Yulianto Bayu Setiawan Berton Suar Pelita Panjaitan Candra Sholeh Hermawan Chalid Darmawan Charizatul Janna Asdi Putri Chehafni Damanik Christine Marnani Christine S. Marnani Christine Sri Marnani Clara Bilqis Florissa Daryono Dede Saputra Deffi Ayu Puspito Sari Dessy Natalia Dewi O. Eka Putri Dewi Oktafia Eka Putri Dhara Syera Fatria Dian Anggraini Dian Ayu Dimas Danur Cahya Dimas Raka Kurniawan Putra Djayeng Tirto Djayeng Tirto S Djayeng Tirto S. Dody Mulia Harahap Eka Siwi Nurhayati Eko G Samudro Elieser Ginting Elsa Kristina Hutapea Endyka Triono Dachi Eri Radityawara Hidayat Eri Radityawara Hidayat Erik Aprilian Donesia Ernalem Bangun Ester Nataliana Fachruddin Usuluddin Fadilah Munawaroh Fatihah Rizkiyah Fauzi Bahar Fauzi Bahar Ferdy Ieorocha Firman Setia Budi Gede Sumertha KY Gita Prissandi Grace Carolina Gustin Restu Pangestu Haidul Firman Sitorus Hal Ichbhal Halomoan Alexandra Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Hana Putra Heridadi Heridadi Heridadi Heridadi Heridadi Herlina J uni Risma Saragih Herlina J. Saragih Herlina Jr. Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Saragi Herwist Simanjuntak I Dewa Ketut Kerta Widana I Gede Sumertha I Gede Sumertha I Gede Sumertha Kusuma Yanca I Gede Sumertha KY I. Gede Sumertha Ichsan Malik IDK Kerta Widana Immanuel Franthos Papare Julianto Exel Allolayuk Khairul Umam Manik Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Larissa Jusivani Lasmono Legowo, Endro Lilik Kurniawan Lilik Kurniawan M Adnan Madjid M Andrian Putra Pratama Marjanuddin Ali Sidik Marsetio Marsetio Mira Nofrika Sari Moch Yurianto Moch. Jurianto Mochammmad Afifuddin Moh Agus Priono Mohamad Fahmi Muhamad Farid Geonova Muhamad Rizal Aria Sandy Muhammad Adham Pradhana Muhammad Adham Pradhana Muhammad Afif Al Fayed Muhammad Amiruddin Muhammad Fajar Romdhon Muhammad Habib Wicaksono Muhammad Habib Wicaksono Muhammad Ihsan Muhammad Surya Bhaskara Nini Aryanti Novia Ayu Rizky Nur Habibatus Sholichah Nurhidayat Nurul Fatin Muhardika Mansyur Nurul Mutmainnah Jamil Nurul Purwaningdyah Dharmastuti Nurwulansari Nurwulansari Onggo Cahyo Wibowo Otto Trengginas Setiawan Pande Made Rony Kurniawan Panji Suwarno Panji Suwarno Panji Suwarno Parluhutan Sagala Petrus P.S Prima Aris Wardhani Priyanto Priyanto Provid Ariantoko Puguh Santoso Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rachmat Setiawibawa Rahma Agun Aulal Muna Raja Humuntal Manalu Rajasains E. Ras, Abdul Rivai Regita Ernawati Rejang Musi Agastya A. S. W Relycia Solihin Renny Setiowati Resmanto Widodo Resmanto Widodo Putro Reza Mahendra Ridha Ayu Rachmawati Rifan Apriantara Risman, Helda Robbyanandri Pratama Robbyanandri Pratama Robertus Heru Triharjanto Rudiyanto Rudiyanto Rudy Laksmono Said, Budiman Djoko Sakinatunnafsih Anna Salsa Firdausiah Salsabila Cherish Okcavia Sarpono Sartika Khairani Siregar Say Marina Octavia Shelvy Nujuliyani Siswo Hadi Sumantri Siswo Hadi Sumantri Siswo Hadi Sumantri Sobar Sutisna Sovian Aritonang Stellar Mella Subiyanto, Adi Sudibyo Sudibyo Sugimin Pranoto Suhirwan, Suhirwan Sulistiyana Sulistiyana Supriyanto Darmansyah Surachman Surjaatmadja Suyono Thamrin Syaiful Anwar Syamsul Maarif Syamsul Maarif Syamsunasir Syamsunasir, Syamsunasir Tamarell Vimy Taufik Akbar Teguh Prasetyo Timur, Fauzia Gustarina Cempaka Trismadi Trismadi Ully Ngesti Pratiwi Uly Maria Ulfah Utama, Anang Puji Vania Amelia Annava Wibisono Poespitohadi Widodo Widodo Widodo Wilopo Wilopo Wilopo Wilopo Wilopo Wira Muharromah Wiranto, Surya Yanoveryarto Setio Putro Yoga Aztrianto Yudhawira Bhaskara Sembiring Yulian Tri Saptono Yulian Tri Saptono Yuliana Anggun Pertiwi Yumasdaleni Yumasdaleni Yusnaldi Yusnaldi Yusnaldi, Yusnaldi