Claim Missing Document
Check
Articles

Sea Power Indonesia Related to Geopolitics in The South China Sea and Geoeconomics in the North Natuna Sea Sloc & Slit Rahma Agun Aulal Muna; Abdul Rivai Ras; Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4892

Abstract

Abstract This article talks about Indonesia's sea power from a geopolitical perspective in the South China Sea and geoeconomics (Sea Lane of Trade/SLoT) as well as communication lines (Sea Lane of Communication/SLoC) in the North Natuna Sea. The theory used to analyze this journal is the concept of sea power. This article also dissects the wealth of natural resources as well as the strategic position of the country which needs to be utilized optimally for the national interest. The research method used is the descriptive qualitative method. The results of the analysis show that Indonesia has extraordinary natural resource potential for the future. Indonesia's strategic location must be fully utilized and security must be maintained. Keywords: Sea Power, Geopolitics, Geoeconomics, South China Sea, North Natuna Sea SLOC and SLIT
Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023 Muhamad Rizal Aria Sandy; Abdul Rivai Ras; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4991

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman kejahatan yang berada di laut. Kemudahan akses untuk pelaku kejahatan masuk dan keluar dari sebuah wilayah kedaulatan negara menjadi sebuah masalah bagi keamanan negara. Batas maritim Australia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian selatan dengan garis batas maritim yang sangat panjang dapat menjadi ancaman kejahatan lintas negara bagi keamanan kedua negara tersebut. untuk itu, penelitian kali ini akan membahas peluang kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Menggunakan konsep sistem politik yang dikeluarkan oleh David Easton untuk membahas background kerja sama antara kedua lembaga tersebut dan implementasi kerja sama yang akan dilakukan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2023 antara Polri dan AFP telah menandatangani sebuah naskah perjanjian kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional. Kerja sama keamanan antara Polri dan AFP berkaitan dengan kerja sama dalam menangani tindak kejahatan transnasional dan pengembangan kepasitas. Dengan naskah ini, diharapkan antara Polri dan AFP dapat bekerja sama dalam meningkatkan keamanan, terutama keamanan maritim secara bersama. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di laut dan merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas karena kemudahan akses bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di perairan batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan implementasi kerja sama dapat maksimal bagi kedua nya dalam meningkatkan keamanan perbatasan secara bersama-sama. Kata Kunci: Polri, Sistem Politik, Keamanan Maritim. Abstract Indonesia as an archipelago with a larger water area than its land is a challenge for the government and all Indonesian people in overcoming the threat of crime at sea. The ease of access for criminals to enter and exit a country's sovereign territory is a problem for state security. Australia's maritime boundary which borders the southern part of Indonesia with a very long maritime boundary line can pose a threat of transnational crime to the security of the two countries. This research will discuss opportunities for cooperation between the Indonesian Police and the Australian FFederal Police in handling and improving maritime security together. Using the concept of political system issued by David Easton to discuss the background of cooperation between the two parties and the implementation of cooperation that will be carried out between the two parties. The result of this research is in 2023 the Indonesian National Police (Polri) and the Australian Federal Police (AFP) have signed a security cooperation agreement in combating transnational crimes. The security cooperation between Polri and AFP relates to cooperation in combating transnational crimes and capacity building. With this new cooperation agreement, it is expected that Polri and AFP will work together to improve security, especially in maritime security. This is related to security threats that exist at the sea and these crimes are cross-border in nature due to the ease of access for criminals to carry out their actions in the maritime boundary waters between Indonesia and Australia. With this agreement, it is hoped that the implementation of cooperation can be maximized for both parties in improving border security together.Keyword: INP, Maritime Security, and Political system. Keywords: INP, Political System, Maritime Security.
Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia: Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim Uly Maria Ulfah; Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5018

Abstract

Abstrak Marine Protected Area (MPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim. MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif dengan metode studi literature yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPA juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Kata Kunci: Marine Protect Area, Perubahan Iklim, Abstract Marine Protected Areas (MPAs) play a crucial role in securing the future of Indonesia's oceans amidst the challenges of climate change. MPAs serve as a defense barrier for vulnerable marine biodiversity and habitats against temperature changes, ocean acidification, and altered currents. By safeguarding these species and habitats, MPAs help maintain the balance of marine ecosystems and facilitate adaptation to the ever-changing environment. This research adopts a qualitative approach, specifically a descriptive study using literature review as the methodology, which is analyzed to draw conclusions. The findings reveal that MPAs also have a significant role in preserving ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate-induced natural disasters. Protected coral reefs, seagrass beds, and mangrove forests within MPAs act as natural barriers that shield coastlines from tidal waves, storms, and floods. By effectively managing MPAs, Indonesia can ensure a sustainable future for its oceans, provide sustainable living resources, and deliver long-term economic benefits to its communities and the nation. Keywords: Marine Protect Area (MPA), climate change
Analisa Ancaman Kenaikan Harga Pangan di Indonesia Akibat Perang Rusia-Ukraina Saat Pandemi Covid-19 Ridha Ayu Rachmawati; Herlina Juni Risma Saragih; I Gede Sumertha Kusuma Yanca; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5437

Abstract

Abstrak Penelitian ini menggambarkan adanya ancaman non-militer yaitu kenaikan harga pangan di Indonesia akibat perang Rusia dan Ukraina pada saat Pandemi Covid-19 serta strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi ini karena berpotensi besarnya dampak pada pertahanan nirmiliter khususnya bidang ekonomi Indonesia. Untuk mencapai tujuan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka (library research). Selanjutnya untuk menganalisa data, digunakan teknik analisis data kualitatif dan metode penulisan deduktif Kata Kunci: Ancaman Non-militer, Kenaikan Harga Pangan, Indonesia, Konflik, Perang Rusia-Ukraina, Pandemi Covid-19
Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V Adityo Santoso; Eri Radityawara Hidayat; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Halomoan Alexandra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5438

Abstract

Abstrak Konflik agraria di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan oleh sengketa atas tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HTI dan HGU. Penyelesaian sengketa lahan atau resolusi konflik atas tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya hukum. Pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana efektivitas resolusi konflik sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V di Kabupaten Kampar melalui upaya hukum atau peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Resolusi konflik atas sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui upaya hukum memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan cara non-peradilan. Upaya hukum atas sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik yang melibatkan masyarakat adat. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Sengketa Tanah Ulayat, Upaya Hukum
Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia Erik Aprilian Donesia; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5548

Abstract

Abstrak Keselamatan pelayaran merupakan satu hal yang diutamakan dalam menggunakan transportasi laut. Tidak hanya transportasi darat saja yang harus diperhatikan. Akan tetapi jika seorang individu ingin menggunakan kendaraan laut, maka harus diperhatikan pula keselamatan pelayaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan keselamatan pelayaran pada fast boat di pelabuhan sanur dalam menunjang keamanan maritim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam penggunaan fast boat harus diperhatikan terkait keselamatan pelayaran. Ada berbagai contoh, penerapan keselamatan saat menggunakan fastboat untuk menunjang keamanan maritim diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam mengendari, tidak bergurau, memperhatikan saat seseorang mengalami mabuk perjalanan, minum jahe, tidak disarankan bagi wanita hamil, selalu menyediakan pelampung, memperhatikan cuaca, memilih posisi duduk yang nyaman, dan lain sebagainya. Para wisatawan di Pelabuhan Sanur memaparkan bahwa mereka lebih rilex saat menggunakan fast boat dibandingkan dengan berjalan santai di pinggir pantai. Kata Kunci: Maritim, Pelayaran, Fasboat
Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program Food Estate di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif Nationally Determined Contribution (NDC) Dian Anggraini; Arifuddin Uksan; Kusuma; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5833

Abstract

Abstrak Nationally Determined Contribution (NDC) adalah sebuah alat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini sejalan dengan hasil dari Kesepakatan Paris yang disahkan pada tanggal 12 Desember dan diakui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Kesepakatan Paris terhadap Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memulai Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) melalui Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024.. Metode yang dipakai ialah penelitian kualitatif. Artikel ini akan menganalisa konflik lingkungan hidup pada program Food Estate di Kalimantan Tengah yang akan ditinjau dari perspektif Nationally Determined Contribution (NDC) serta bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam program Food Estate di kawasan hutan. Adapun artikel ini berfokus pada Program Food Estate yang dinilai tidak sesuai dengan komitmen NDC karena dapat meningkatkan resiko deforestasi secara masif, ekosistem lahan gambut, musnahnya flora dan fauna karena mengonversi hutan menjadi lahan pertanian. Kata Kunci: Food Estate, Konflik Lingkungan Hidup, Nationally Determined Contribution (NDC) Abstract Nationally Determined Contributions (NDC) represent a policy instrument aimed at reducing greenhouse gas emissions. This policy aligns with the outcomes of the Paris Agreement ratified on December 12, as enshrined in Law No. 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Amidst the Covid-19 pandemic, the government launched the Food Provision Enhancement Program in Central Kalimantan Province as a National Strategic Program (NSP) through the Food Estate Development Program from 2020 to 2024. The method used is qualitative research. This article will analyze environmental conflicts in the Food Estate program in Central Kalimantan which will be reviewed from the perspective of Nationally Determined Contribution (NDC) and how policies are implemented in the Food Estate program in forest areas. This article focuses on the Food Estate Program which is considered not in accordance with NDC commitments because it can increase the risk of massive deforestation, peatland ecosystems, loss of flora and fauna due to converting forests to agricultural land. Keywords: Food Estate, Environmental Conflict, Nationally Determined Contribution (NDC)
Gerakan Separatisme Spanyol Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional Shelvy Nujuliyani; Djayeng Tirto; Yulian Azhari; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5852

Abstract

Abstract Tulisan ini membahas tentang gerakan separatisme yang terjadi di spanyol ditinjau dari hukum humaniter internasional. Hukum ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang hukum konflik bersenjata, konflik bersenjata terbagi menjadi dua: konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Gerakan separatisme termasuk pada konflik bersenjata non-internasional. Dalam bernegara, faktor ekonomi dan faktor politik menjadi penyebab utama atas munculnya gerakan separatisme bersenjata. Spanyol tidak luput dari gerakan separatisme di mana terdapat dua gerakan separatisme yaitu: kelompok Euskadi Ta Askatasuna (ETA) di Basque yang menggunakan cara kekerasan dan Catalonia dengan upaya referendumnya. Gerakan separatisme ini mampu diatasi oleh pemerintah Spanyol baik dengan hard-power atau soft-power dengan memberikan otonomi kepada dua wilayah tersebut. Kata Kunci: Gerakan Separatisme, Konflik, ETA, Referendum Catalonia, Pemerintah Spanyol
Analisis Budaya Damai Suku To Balo dan Masyarakat Desa Bulo Bulo Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Charizatul Janna Asdi Putri; Bambang Wahyudi; Anang Puji Utama; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6452

Abstract

Abstract This study aims to investigate the culture of peace between the Tobalo ethnic group and the community of Bulobulo village in South Sulawesi Province, Indonesia. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and literature review. The research findings indicate that despite the Tobalo people's distinctive cultural markers, such as their prominent facial tattoos, they have deeply integrated with the surrounding community. A culture of peace is fostered through mutual respect for ethnic and cultural diversity, non-violent conflict resolution, tolerance for differences, and participation in democratic processes. The integration between the Tobalo ethnic group and the Bulobulo village community not only promotes social harmony but also strengthens the foundation for peaceful and prosperous coexistence. This underscores the importance of understanding and promoting a culture of peace as a basis for harmony among diverse communities. Keywords: Peace Culture, Desa Bulo Bulo, Tobalo Ethnic, Cultural Integration, Social Harmony   Abstrak Penelitian ini bertujuan menginvestigasi budaya damai antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suku To Balo memiliki ciri fisik yang unik, yaitu pola kulit yang mencolok, mereka telah mengalami integrasi yang mendalam dengan masyarakat sekitar. Budaya damai tercipta melalui penghargaan terhadap keragaman suku dan budaya, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, dan partisipasi dalam demokrasi. Integrasi yang terjalin antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga memperkuat fondasi bagi kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Ini menegaskan pentingnya memahami dan mempromosikan budaya damai sebagai landasan untuk harmoni antar masyarakat yang beragam. Kata Kunci: Budaya Damai, Desa Bulo Bulo, Harmoni Sosial, Integrasi Budaya, Suku To Balo
Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Julianto Exel Allolayuk; Kusuma; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6484

Abstract

Abstrak Sebuah ketidaksesuaian terhadap adat-istiadat yang kemudian menjadi sebuah konflik, dapat menjadi ancaman terhadap kedamaian budaya dan adat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik dapat menjadi cerminan ketahanan wilayah dalam masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal dan eksistensi budaya, kendala dalam implementasi hukum adat serta implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik guna mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: teori strategi, teori damai, teori konflik, konsep pencegahan konflik, konsep Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS), serta konsep pertahanan negara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dipahami bahwa Implementasi hukum adat Masyarakat Mamasa yang meresolusi delik/pelanggaran adat yang berujung konflik ini dipahami sebagai jalur yang tepat sasaran. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang dimaknai akan media yang tidak hanya menyelesaikan masalah namun sekaligus mendamaikan berbagai hal yang saling berkaitan. Implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik adat yang terjadi di Masyarakat Mamasa bukan hanya sekedar memberikan sanksi adat yang membiaskan efek jerah terhadap pelaku, akan tetapi juga memulihkan nilai dan norma yang masyarakat pegang dalam kehidupannya. Kembalinya tatanan nilai dan norma seperti sediakala tentu saja menimbulkan kedamaian bagi kearifan lokal serta eksistensi budaya yang merupakan cerminan suatu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek sosial budaya inilah yang menjadikan Wilayah adat Rumpun Toraja secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan nasional. Kata Kunci: Konflik, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Kabupaten Mamasa
Co-Authors Abdul Aziz Hamdi Achmed Sukendro Adela Oktavia Islami Adi Nugroho Adityo Santoso ADNAN MADJID Adriyanto, Agus Agus Mulyana Agus Sudarya Agus Wibowo Ahmad Faris Fauzan Ahmad Riyadl Aini Nahdlia Puspita Ajis Nur Efendi Akbar Dwi Putra Akhir Yuliana Setianingrum Ali Rahmat Alif Hanugrah Insan Nanda Pratama Amelia Widya Octa Kuncoro Putri Anastasyia Sukma Kundhalini Andi Moh Ghalib ANDREAS GAMA LUSI Anwar Kurniadi Aprianto Trianggoro Putro Arifuddin Uksan Arifuddin Uksan Arifuddin Uksan Ary Randy Avida Mileaningrum Ayu Meiranda Bagus Wahyu Hutomo Bambang Wahyudi Bambang Wahyudi Barik Ali Amiruddin Bayu Asih Bayu Asih Yulianto Bayu Setiawan Berton Suar Pelita Panjaitan Candra Sholeh Hermawan Chalid Darmawan Charizatul Janna Asdi Putri Chehafni Damanik Christine Marnani Christine S. Marnani Christine Sri Marnani Clara Bilqis Florissa Daryono Dede Saputra Deffi Ayu Puspito Sari Dessy Natalia Dewi O. Eka Putri Dewi Oktafia Eka Putri Dhara Syera Fatria Dian Anggraini Dian Ayu Dimas Danur Cahya Dimas Raka Kurniawan Putra Djayeng Tirto Djayeng Tirto S Djayeng Tirto S. Dody Mulia Harahap Eka Siwi Nurhayati Eko G Samudro Elieser Ginting Elsa Kristina Hutapea Endyka Triono Dachi Eri Radityawara Hidayat Eri Radityawara Hidayat Erik Aprilian Donesia Ernalem Bangun Ester Nataliana Fachruddin Usuluddin Fadilah Munawaroh Fatihah Rizkiyah Fauzi Bahar Fauzi Bahar Ferdy Ieorocha Firman Setia Budi Gede Sumertha KY Gita Prissandi Grace Carolina Gustin Restu Pangestu Haidul Firman Sitorus Hal Ichbhal Halomoan Alexandra Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Hana Putra Heridadi Heridadi Heridadi Heridadi Heridadi Herlina J uni Risma Saragih Herlina J. Saragih Herlina Jr. Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Saragi Herwist Simanjuntak I Dewa Ketut Kerta Widana I Gede Sumertha I Gede Sumertha I Gede Sumertha Kusuma Yanca I Gede Sumertha KY I. Gede Sumertha Ichsan Malik IDK Kerta Widana Immanuel Franthos Papare Julianto Exel Allolayuk Khairul Umam Manik Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Kusuma Larissa Jusivani Lasmono Legowo, Endro Lilik Kurniawan Lilik Kurniawan M Adnan Madjid M Andrian Putra Pratama Marjanuddin Ali Sidik Marsetio Marsetio Mira Nofrika Sari Moch Yurianto Moch. Jurianto Mochammmad Afifuddin Moh Agus Priono Mohamad Fahmi Muhamad Farid Geonova Muhamad Rizal Aria Sandy Muhammad Adham Pradhana Muhammad Adham Pradhana Muhammad Afif Al Fayed Muhammad Amiruddin Muhammad Fajar Romdhon Muhammad Habib Wicaksono Muhammad Habib Wicaksono Muhammad Ihsan Muhammad Surya Bhaskara Nini Aryanti Novia Ayu Rizky Nur Habibatus Sholichah Nurhidayat Nurul Fatin Muhardika Mansyur Nurul Mutmainnah Jamil Nurul Purwaningdyah Dharmastuti Nurwulansari Nurwulansari Onggo Cahyo Wibowo Otto Trengginas Setiawan Pande Made Rony Kurniawan Panji Suwarno Panji Suwarno Panji Suwarno Parluhutan Sagala Petrus P.S Prima Aris Wardhani Priyanto Priyanto Provid Ariantoko Puguh Santoso Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rachmat Setiawibawa Rahma Agun Aulal Muna Raja Humuntal Manalu Rajasains E. Ras, Abdul Rivai Regita Ernawati Rejang Musi Agastya A. S. W Relycia Solihin Renny Setiowati Resmanto Widodo Resmanto Widodo Putro Reza Mahendra Ridha Ayu Rachmawati Rifan Apriantara Risman, Helda Robbyanandri Pratama Robbyanandri Pratama Robertus Heru Triharjanto Rudiyanto Rudiyanto Rudy Laksmono Said, Budiman Djoko Sakinatunnafsih Anna Salsa Firdausiah Salsabila Cherish Okcavia Sarpono Sartika Khairani Siregar Say Marina Octavia Shelvy Nujuliyani Siswo Hadi Sumantri Siswo Hadi Sumantri Siswo Hadi Sumantri Sobar Sutisna Sovian Aritonang Stellar Mella Subiyanto, Adi Sudibyo Sudibyo Sugimin Pranoto Suhirwan, Suhirwan Sulistiyana Sulistiyana Supriyanto Darmansyah Surachman Surjaatmadja Suyono Thamrin Syaiful Anwar Syamsul Maarif Syamsul Maarif Syamsunasir Syamsunasir, Syamsunasir Tamarell Vimy Taufik Akbar Teguh Prasetyo Timur, Fauzia Gustarina Cempaka Trismadi Trismadi Ully Ngesti Pratiwi Uly Maria Ulfah Utama, Anang Puji Vania Amelia Annava Wibisono Poespitohadi Widodo Widodo Widodo Wilopo Wilopo Wilopo Wilopo Wilopo Wira Muharromah Wiranto, Surya Yanoveryarto Setio Putro Yoga Aztrianto Yudhawira Bhaskara Sembiring Yulian Tri Saptono Yulian Tri Saptono Yuliana Anggun Pertiwi Yumasdaleni Yumasdaleni Yusnaldi Yusnaldi Yusnaldi, Yusnaldi