Articles
Pembangunan Infrastruktur Hinterland di Kota Batam dalam Perspektif Ketahanan Nasional
Ari Binsar Sihombing;
Margaretha Hanita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1969
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.Bagian wilayah hiterland Kota Batam khususnya Galang, Bulang dan Belakang Padang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah. Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom. Metode penelitian dalam artikel ini adalah metodologi kualitatif melalui penelitian pustaka dengan mendalami bahan-bahan pustaka yang relevan, data statistik dari Pemko Batam dan Kelurahan-kelurahan terkait, dan wawancara dari instansi terkait kemudian menarasikannya.
Analisis Pengambilan Kebijakan Perlambatan Internet pada Konflik Papua Tahun 2019
DK Nena Tanda;
Margaretha Hanita
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.363 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i4.6808
Penelitian ini berfokus pada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik di Papua dengan memperlambat jaringan internet pada tahun 2019 dalam rangka menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Konflik berkepanjangan menyebabkan berbagai konsekuensi di wilayah Papua, termasuk pemblokiran internet sementara yang memberikan dampak terhadap berbagai pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menganalisis secara kritis keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya tindakan semena-mena oleh pihak pemerintah dalam mengambil keputusan pemblokiran sementara jaringan internet di wilayah Papua pada tanggal 21 Agustus hingga 4 September 2019 dengan dalih meredam konflik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya dampak kerugian yang dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat di Papua dengan sulitnya mendapatkan dan memverifikasi informasi sehingga menimbulkan perasaan tidak aman. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini seharusnya melalui studi dan kajian yang komprehensif serta harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya, sehingga tidak terkesan gegabah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan alasan keamanan dan ketahanan nasional terutama dalam situasi konflik, opsi kebijakan untuk memperlambat jaringan internet dapat dilakukan guna mempersempit peluang terjadinya proxy war.
Analisis Pengembangan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Sumber Daya Manusia Guna Menghadapi Megatren Abad Ke 21
Muhammad Oriza;
Margaretha Hanita
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.862 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.7762
Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan program beasiswa LPDP dalam meningkatkan sumber daya manusia guna menghadapi megatren abad 21. Seiring pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sumber daya manusia Indonesia dituntut mampu bersaing dalam skala global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis program beasiswa yang didanai oleh LPDP guna meningkatkan kualitas dan ketahanan sumber daya manusia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi literatur. Dalam penelitian ini dijelaskan peranan LPDP sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk berinvestasi dan memberikan pendanaan pada bidang pendidikan dan peningkatan keahlian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPDP melalui program-program beasiswa dalam dan luar negeri telah melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tahan terhadap tantangan perubahan zaman. Sehingga dengan hadirnya puluhan ribu talenta-talenta nasional yang memiliki kualitas dan keahlian spesifik yang berdaya saing global, diharapkan dapat menunjang kesiapan SDM Indonesia dalam menghadapi megatren abad ke 21.
Mengintegrasikan Peran Gender dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan dalam Kelompok Teroris di Indonesia
Priscilla Harjanti;
Margaretha Hanita;
Eko Daryanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.657 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i7.12849
Women's roles in terrorist groups can vary depending on the specific organization, ideology, and cultural context. While traditionally women have been viewed as passive participants or solely confined to support roles, there has been a growing recognition of their active and diverse involvement in extremist activities. This study highlights the importance of understanding the roles women play within terrorist groups and their impact on operational strategies. By considering gender dynamics, intelligence analysis becomes more accurate and comprehensive. Gender-sensitive analysis helps uncover hidden or underestimated threats. Terrorist organizations and extremist movements may exploit gender norms and expectations to recruit, radicalize, and mobilize individuals. Acknowledging how gender influences recruitment strategies and identifying the unique vulnerabilities of certain groups, can help identify potential threats that might otherwise go unnoticed. This also benefits intelligence analysis as it can better inform preventive measures, protect vulnerable populations, and address the diverse needs and experiences of individuals affected by terrorism. This study aims to contribute to a broader discussion on gender perspectives in counterterrorism efforts and strategic intelligence analysis. It emphasizes the need for gender-sensitive intelligence analysis to enhance prevention and mitigation strategies in the field of counterterrorism and intelligence, ultimately aiming to enhance counterterrorism policies and practices.
THE STRATEGY FOR EDUCATION POLICY IN BORDER AREA IN THE POST-COVID-19 PANDEMIC DIGITAL ERA A Study Using a Human Security Approach in the Policy Management of the Indonesia-Malaysia border area in Nunukan Regency, North Kalimantan Province
Harsen Roy Tampomuri;
Yuni Murni Tampomuri;
Margaretha Hanita
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56985/jc.v5i1.431
AbstractThe Human Development Index (HDI) has three primary indicators: health, education level, and economy. Education is one of the vital indicators in the HDI, and it is highly relevant to the context of developing the country's border areas. The border areas in Indonesia are still vulnerable to disparities in facilities and quality of education. Nunukan Regency, as a border area between Indonesia and Malaysia, has various dynamics and policy needs to improve the education sector. This paper elaborated on the adaption and alternative education policy in Nunukan Regency as an area with border characteristics in the post-Covid-19 pandemic digital era. The theories used in this paper are related to border management policy, the Theory of Boundary Making from Jones S. B and Human Security from Roland Paris, and the concept of digitalization from Yoo and Lyytinen. A qualitative method was used, with the research results were expected to provide solutions for policy strategies in the educational management at the borders.Keywords: Digital, Human Security, Education, Border
EVALUASI KEBIJAKAN TELEMEDICINE PSIKIATRI LOKA BNN
Utari Dwi Prawtiwi;
Margaretha Hanita;
Kurniawati Kurniawati
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8266
Gangguan penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang kompleks, hal ini karena memberi dampak pada fisik, psikis dan sosial. Fenomena sosial yang kerap muncul pengguna narkoba juga mengalami masalah kejiwaan, juga sebaliknya. Pandemi Covid 19 lalu, memberikan efek pada perawatan pasien yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Telemedicine yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) telah mengeluarkan surat keputusan No. 016/SK/PDSKJI/VI/2020 tentang panduan etikolegal yang mencakup panduan etik dan hukum. Artikel ini akan memberikan analisis terkait evaluasi kebijakan Telemedicine dalam bidang psikiatri yang dilakukan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Artikel ini menganalisis evaluasi pelayanan publik yang telah dilakukan kepada klien di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Analisis evaluasi yang dilakukan terkait spesifikasi program kebijakan, modelling program kebijakan, forcasting pada evaluabilitas kebijakan dan feedback dari kebijakan tersebut. Analisis data didukung dengan metode kualitatif, dengan wawancara kepada informan yang merupakan klien dari loka rehabilitasi. Evaluasi yang ditermukan bahwa kebijakan telemedicine pada bidang psikiatri di Loka Kalianda BNN, tidak berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga klien tidak dapat maksimal mendapatkan manfaat dari layanan, perlu dikaji kembali terkait frekuensi layanan yang tidak dapat memberikan konseling yang maksimal hal ini juga didukung dengan survey kepuasan tidak didapatkan pula.
Kepemimpinan Strategis Untuk Ketahanan Wilayah Di Era Digital (Studi di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)
Margaretha Hanita
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 29, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkn.86067
ABSTRAKÂ Revolusi digital pada layanan publik menjadi jawaban atas masifnya perkembangan teknologi dan sistem informasi. Pemerintah Kota Pariaman telah bertransformasi menjadi smart city melalui pengembangan berbagai layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai layanan digital di Kota Pariaman untuk mendukung kepemimpinan strategis dan digital leadership di Kota Pariaman. Metode yang digunakan adalah fenomenologi. Data yang digunakan berasal dari studi literatur dan observasi pada berbagai aplikasi yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman memiliki layanan digital berupa aplikasi/sistem informasi dan situs yang tidak hanya memuat informasi tetapi mempermudah masyarakat mengakses layanan publik. Pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat mempermudah pemerintah dalam mengumpulkan berbagai data misalnya terkait kependudukan, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, bencana, dan kinerja ASN. Data tersebut digunakan untuk perencanaan pengembangan Kota Pariaman. Dengan demikian, berbagai layanan digital yang dikembangkan sangat mendukung terwujudnya kepemimpinan strategis dan digital leadership di Kota Pariaman.
STRATEGI INTERNALISASI NILAI PANCASILA PADA GENERASI MILENIAL
Olga Sancaya Dyah Permatasari;
Margaretha Hanita;
Hari Purwanto
Responsive Vol 6, No 2 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/responsive.v6i2.46659
Ideologi Pancasila terus mengalami penurunan apresiasi, penghayatan dan pengamalan oleh generasi milenial yang di masa depan merupakan generasi penerus bangsa. Banyak faktor penyumbang hingga fenomena tersebut akhirnya terjadi, dimulai dari diskursus Pancasila hingga dampak globalisasi. Sedangkan Pancasila merupakan gatra ideologi dalam Ketahanan Nasional yang memberikan arah dan tujuan bernegara. Tujuan Penelitian adalah menemukan strategi internalisasi nilai Pancasila sesuai dengan karakteristik generasi milenial melalui media digital. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Wawancara mendalam dengan sepuluh partisipan generasi milenual dan narasumber ahli sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis induktif dan analisis intelijen (kualitatif). Hasil penelitian: ditemukan saran dan cara internalisasi nilai Pancasila yang sesuai dengan karakter mereka sebagai generasi milenial di era digital. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi internalisasi nilai Pancasila yang dapat diaplikasikan adalah dengan menggunakan media digital yang dikemas dalam berbagai bentuk/fasilitas. Strategi ini disusun dengan menggunakan konsep dasar Framing Theory, Mere exposure effect, Teori Pembelajaran observasi dan modelling dengan mempertimbangkan saran-saran esensial berdasarkan harapan dan keinginan generasi milenial.Â
Implementasi Pembentukan Sistem Interdiksi Terpadu dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 pada Badan Narkotika Nasional
Lidyah Ayu Suhito Wardhani;
Palupi Lindiasari Samputra;
Margaretha Hanita
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 4, No 1: Juni 2021
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31334/transparansi.v4i1.1575
This paper aims to describe the Integrated Interdiction System's implementation in the National Narcotics Board to eradicate narcotics smuggling and illegal trafficking. Integrated Interdiction System is one of the actions included in government regulation called Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 about national action plan to prevent and eradicate narcotics abuse and illegal trafficking (P4GN) 2020-2024. The theory used is the public policy analysis theory from William N. Dunn. At the phase of policy monitoring, used the social auditing approach. This paper used qualitative descriptive methods—primary data collected from interviews with the Integrated Interdiction System's implementor in National Narcotics Board. The secondary data collected from the literature study. This study's findings are the implementation of the Integrated Interdiction System fulfills three of four policy monitoring functions. Furthermore, concerned with the social auditing approach, Integrated Interdiction System fulfills the policy process of relations among input, process, output, and outcome.
Perdagangan Narkoba Sebagai Problematika Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Tinjauan Perspektif Hubungan Internasional)
Armita Eki Indahsari;
Margaretha Hanita
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13123
Perdagangan narkoba merupakan kejahatan transnasional terorganisasi yang menempati posisi penting dalam domain ilmu hubungan internasional. Teori hubungan internasional tidak hanya berfokus pada aktor masyarakat sipil tetapi juga secara sistematis menganalisis berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat non-sipil, termasuk kelompok perdagangan gelap narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perdagangan narkoba sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisasi berdasarkan perspektif ilmu hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari menelitian ini menunjukkan bahwa organisasi perdagangan narkoba memiliki sistem yang kompleks dengan struktur komando dan kontrol yang komprehensif mulai dari memproduksi, hingga memindahkan dan/atau mendistribusikan substansi narkoba ilegal dengan jumlah besar. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perdagangan narkoba mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia, baik negara tersebut sifatnya sebagai produsen, transit, atau daerah tujuan. Wilayah perbatasan internasional menjadi titik rawan karena ketika perbatasan menjadi semakin keropos, penyalahgunaan narkoba global dan aksesibilitas terhadap narkoba menjadi semakin meluas. Permasalahan narkoba merupakan fenomena yang saling ketergantungan dengan dimensi kehidupan lainnya, sejalan dengan konsep pemikiran neorealisme dalam hubungan internasional yang menganggap bahwa rezim internasional bersifat dinamis dan sesuai dengan kekuatan aktor yang menyusunnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan narkoba yang menjadi isu strategis dalam keamanan internasional, diperlukan kerja sama multi-lateral di antara pemerintah, serta melibatkan partisipasi banyak departemen pemerintah secara lebih komprehensif dan menyeluruh.