Articles
POLITIK ANGGARAN PROVINSI JAWA TENGAH : ANALISIS REALISASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008-2010
Agus Riyanto
SPEKTRUM Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.883 KB)
|
DOI: 10.31942/spektrum.v12i2.470
Abstract The local Budget revenue and expenditure or APBD is annual financial plan that made by local government with local parliament (DPRD), which is describes activate and program plan to achieve the local medium development plan (RPJMD). The or APBD should be optimized to achieve the public welfare which is the purpose of the local government. This article will analyze the realization of the local budget of central java in 2008 until 2010. The research problem is “how the budget realization in the Local revenue and expenditure budget (APBD) of the Province of Central Java in 2008 until 2010? Key words : Local budget or APBD, apparatus expenditure, public expenditure, Local Medium Development Plan (RPJMD), Vision and Mission.
DINAMIKA GERAKAN ISLAM LIBERAL DI INDONESIA
Agus Riyanto
SPEKTRUM Vol 5, No 3 (2008)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9136.813 KB)
|
DOI: 10.31942/spektrum.v5i3.493
Abstract The debate of Islamic Thought in Indonesia after new order is dominated by conflict between radical Islamic and liberal thought. Modernization in Islamic World have driven the modernization and liberation process in Islamic Thought especially it have risen liberal Islamic with affirmative to West Ideas as democracy, pluralism, and humanism. This article will explain about the dynamic of Liberal Movement in Indonesia.
PENGAWASAN KEPALA DESA TERHADAP KINERJA RT 06/RW 03 DESA RAMBAH JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2016
Agus Riyanto;
Erman "
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2: WISUDA OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The Rokan Hulu District Government seeks to recreate a participatory RT and RW organization that is mobilized by the community itself. With this regional regulation, the Rokan Hulu government tries to create democracy in the smallest scope of neighborhoods of RT and RW while providing legitimacy to the elected head of RT and RW. This research intends to examine the issues of Performance RT 06 / RW 03 Desa Rambah Jaya from the point of view, the implementation of supervision and evaluation.This study aims to determine the implementation of Village Head supervision on the performance of RT 06 / RW 03 Village Rambah Jaya District Bangun Purba Rokan Hulu District. In addition, this study aims to determine the factors that affect the implementation of supervision of Village Head on Performance RT 06 / RW 03 Village Rambah Jaya District Bangun Purba Rokan Hulu District. This research uses the supervision theory by Dharma Setiawan Salam. The type of research used is descriptive research with qualitative approach. Methods of data collection is done by interview, observation and documentation.The results of this study showed that the Head of Rambah Jaya Village conducted Intensive Communication, Head of Rambah Jaya Village conducted supervision in the form of accountability and Head of Rambah Jaya Village conducted supervision in Democratic Participatory Creation and Head of Rambah Jaya Village to conduct transparency supervision. The factors influencing the implementation of Village Head supervision on the performance of RT 06 / RW 03 Rambah Jaya Village is the Resource Factor, the absence of regulations / regulation from the Village Government related to the Village Head's supervision on RT / RW Performance and Member Errors /deviations RT 06 / RW 03 requires supervision from Rambah Jaya Village Head.Keywords: Implementation, Supervision, Village Head
Pengaruh Aktifitas Kendaraan Bermotor Terhadap Kebisingan di Kawasan Pertokoan Coyudan Surakarta
Dyah Ratri Nurmaningsih;
Kusmiyati Kusmiyati;
Agus Riyanto
Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan Vol. 1 No. 1 (2015): September
Publisher : Department of Environmental engineering, Faculty of Science and Technology, Islamic State University Sunan Ampel Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.883 KB)
|
DOI: 10.29080/alard.v1i1.30
Semakin pesatnya aktivitas transportasi khususnya kendaraan bermotor berdampak meningkatnya intensitas polusi suara berupa kebisingan bagi lingkungan disekitar jalan tersebut. Kawasan pertokoan Coyudan Surakarta diambil sebagai objek penelitian karena kawasan tersebut terletak pada kawasan bisnis kota Surakarta atau CBD (Central Bussiness Distric) dan juga kawasan akses lalu lintas perkotaan Surakarta yang cukup padat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey (dengan menggunakan alat) dan metode analisa pendekatan (dengan menggunakan rumus empiris). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besar nilai tingkat kebisingan telah melampaui baku mutu yang diijinkan, yaitu 70 dB(A) untuk kawasan perdagangan dan jasa. Penanganan/ alternatif solusi dari penelitian ini dilakukan sesuai keadaan karakteristik lokasi yang diteliti : penanaman pohon-pohon kecil di pinggir ruas jalan dengan menggunakan media pot, hal ini disebabkan oleh pada daerah ini sudah tertutup paving. Pohon-pohon yang dapat dimanfaatkan antara lain: palem botol, lidah mertua, bambu-bambuan, kemuning, dll, dan juga penggunaan bahan penyerap suara (seperti permadani) pada dinding dan lantai.Kata kunci: lalu lintas, CBD dan kebisingan
ABREVIASI PADA KOLOM PONGGOL SETAN DALAM SURAT KABAR RADAR TEGAL EDISI DESEMBER 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP
Dena Merliana;
Sri Mulyati;
Agus Riyanto
JURNAL PENDIDIKAN ROKANIA Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Pendidikan Rokania
Publisher : STKIP ROKANIA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.464 KB)
|
DOI: 10.37728/jpr.v5i2.319
Penelitian ini mengkaji penggunaan jenis-jenis abreviasi pada kolom Ponggol Setan dalam surat kabar Radar Tegal Edisi Desember 2019. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan jenis abreviasi pada kolom Ponggol Setan dalam surat kabar Radar Tegal Edisi Desember 2019 dan mendeskripsikan hasil penelitian ini terhadap implikasi pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Hasil penelitian yang ditemukan pada abreviasi kolom Ponggol Setan dalam Surat Kabar Radar Tegal Edisi Desember 2019 sejumlah 54 data dengan perincian jenis abreviasi terbanyak yaitu abreviasi jenis singkatan, yakni sebanyak 31 data. Sedangkan jenis abreviasi berupa akronim ditemukan sejumlah 16 data, dan jenis abreviasi berupa lambang huruf ditemukan sebanyak 7 data. Jenis abreviasi penggalan dan kontraksi tidak ditemukan. Implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk bahan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, khususnya pada pembelajaran di kelas IX semester I dengan materi pokok menulis iklan baris sesuai kompetensi dasar 4.1 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.
PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) SINGAPURA ATAS WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU
Lenny Husna;
Agus Riyanto
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.361 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v7i2.1418
Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi Chicago sejak tahun 1950. konvensi ini pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara atas wilayah ruang udaranya. Akan tetapi menyadari resiko yang besar dari transportasi udara dan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, dalam beberapa hal konvensi membatasi kebebasan negara dalam mengatur lalu lintas transportasi udara. Negara harus patuh pada jalur-jalur penerbangan yang diatur dalam enroute charts International Civil Aviation Organization (ICAO) serta siapa yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas penerbangan disuatu kawasan melalui penetapan Flight Information Region (FIR). Hampir setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, ruang udara Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dikuasai dan dikendalikan Singapura,hal ini di karenakan kita dinilai belum mampu mengelola FIR sendiri untuk ruang udara diatas Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian FIR penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau kepada Singapura. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendelegasian tersebut tentu menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia yaitu Dibidang Keamanan masyarakat Kepualauan Riau dan dibidang ekonomi, Perdagangan dan investasi. Karena itu perlu adanya “political will”dari pemerintah untuk mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura
ANALISIS SISTEM PENTANAHAN JARINGAN GARDU INDUK 150 KV PT BEKASI POWER CIKARANG
Joni Welman Simatupang;
Agus Riyanto
Jurnal Kajian Teknik Elektro Vol 4, No 1 (2019): JKTE Vol 4 No 1 (Maret-Agustus 2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (885.263 KB)
Sistem pentanahan merupakan salah satu bentuk sistem proteksi terintegrasi ketenagalistrikan dari gangguan yang dapat membuat kerusakan pada peralatan listrik sehingga berakibat pada putusnya kontinuitas pelayanan daya ke konsumen. Tulisan ini memaparkan hasil analisis dari penelitian terhadap sistem pentanahan elektroda batang jaringan gardu induk 150 KV di PT Bekasi Power Cikarang. Eksperimen dilakukan dengan mengukur nilai tahanan kaki menara dengan menggunakan alat digital earth tester. Rangka-rangka menara dihubungkan dengan sistem pentanahan grid yang ditambah dengan satu batang elektroda. Nilai aktual pentanahan yang diperoleh dari pengukuran adalah 1.21 Ω (maksimal) dan 1.13 Ω (minimal). Nilai pentanahan yang diperoleh tersebut masih dalam rekomendasi SNI 04-0225-2000, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000” yang disingkat dengan PUIL 2000. Kesimpulannya, semakin kecil nilai pentanahan yang diperoleh maka semakin baik sistem pentanahan dan proteksinya.
Perhitungan Burn Up pada Reaktor HCLWR Model Geometri Silinder 2 Dimensi Menggunakan Kode COREBN
Siska Wulandari;
Yanti Yulianti;
Agus Riyanto
Jurnal Fisika Indonesia Vol 24, No 3 (2020)
Publisher : Department of Physics Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jfi.v24i3.57166
Penelitian tentang perhitungan burn up pada reaktor HCLWR model geometri silinder 2 dimensi menggunakan kode COREBN telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan nilai rasio konversi lebih besar atau sama dengan 1 dan mempunyai nilai keffyang aman. Alat dan bahan yang digunakan yaitu seperangkat komputer dengan Operating System Linux Mint 18.1 dan SRAC-COREBN. Hal-hal yang dilakukan pada penelitian untuk memperoleh nilai rasio konversi dan keff yang diinginkan dengan cara memvariasikan persentase pengayaan, periode burn up, daya linear, dan mengubah fraksi volume material. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai rasio konversi dan keff masing-masing sebesar 1,002300 dan 0,9011962. Desain reaktor yang menghasilkan nilai rasio konversi 1 dan keff kritis ketika persentase bahan bakar 42%, kelongsong 8%, dan moderator 50%; persentase di ketiga daerah bahan bakar masing-masing 2,5%; periode operasi reaktor 548 hari; daya reaktor 2600 MW; dan daya linear 1,943199 MW/cm.
KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN KETERANGAN PALSU
Tuti Herningtyas;
Seftia Azrianti;
Tri Artanto;
Agus Riyanto
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/pta.v4i1.4353
Peran vital Notaris sebagai pembuat akta perjanjian secara tidak langsung juga merupakan saksi yang mengakui telah terjadi suatu perjanjian antara para pihak yang hadir di hadapannya dan membuat suatu perjanjian yang akhirnya ditetapkan menjadi suatu perjanjian tertulis berupa akta perjanjian. suatu akta sehingga menjadi kekuatan hukum dan berupa undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM
Rizki Tri Anugrah Bhakti;
Agus Riyanto
Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (995.755 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.557
Bidang hukum ketenagakerjaan merupakan bidang yang memiliki potensi permasalahan yang harus dapat memberikan jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja agar mendapat perlindungan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan perjanjian perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim PN Batam terkait perjanjianperdamaian yang termuat dalam Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case ap-proach). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR yang intinya mengatur bahwa unsur perjanjian perdamaian adalah: pertama, adanya persetujuan kedua belah pihak, kedua, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa, ketiga, isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis dan keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa). Sedangkan terkait dengan putusan, Majelis hakim berpendapat, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat kedua pihak telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian oleh karenanya perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian Perdamaian (Dading) kepada penggugat, adalah sah mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.