Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Jurnal SOLMA PARAMUROBI Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam MUAMALATUNA Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum JENTRE Jurnal Perspektif Al-Kawakib IBLAM Law Review Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an,Tafsirdan Pemikiran Islam Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies Reformasi Hukum Honai Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Journal of Basic Learning and Thematic i Journal of Contemporary Law Studies Al'Adalah International Journal of Islamic Boarding School Advances In Social Humanities Research Social Sciences Journal Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE) Constitutional Law Review Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin Humaniorum Journal Harmonization Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
Andri Sutrisno
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTATION OF PANCASILA EDUCATION BASED ON SUFISM VALUES IN PREVENTING RELIGIOUS RADICALISM IN A MAHASANTRI ISLAMIC BOARDING SCHOOL Sutrisno, Andri; Amini, Izzat; Majid, Ach. Nurholis
JENTRE Vol. 5 No. 1 (2024): JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/jen.v5i1.488

Abstract

Maraknya doktrin radikalisme agama di negeri ini telah mengakibatkan teror di mana-mana. Untuk itu, agar generasi penerus tidak dihantui kecemasan, maka perlu adanya edukasi kepada mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi yang berafiliasi dengan pesantren. Maka salah satu bukti penolakan terhadap doktrin radikalisme agama dilakukan oleh kampus Universitas Al-amien Prenduan dengan mengimplementasikan pendidikan pancasila yang berbasis nilai-nilai tasawuf. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan berbasis studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga hasil penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan doktrin radikalisme agama dalam perspektif dosen dan mahasiswa disebabkan oleh tiga aspek, yaitu fanatisme ajaran agama, ekonomi dan politik serta memonopoli kebenaran melalui teks-teks suci. Sedangkan implementasi pendidikan Pancasila berbasis nilai-nilai tasawuf di pondok mahasantri ini melalui nilai tasawuf Ilahiyah dan nilai tasawuf Insaniyah dalam bentuk kegiatan keseharian seperti shalat berjamaah, pengajian kitab kuning, pawai konsulat, program ekstrakulikuler, pelatihan kepemimpinan dan manajemen dan lain sebagainya.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM (LIABILITY) TRANSAKSI ONLINE DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE ( STUDI KASUS PERBANDINGAN APLIKASI GOJEK DENGAN BUKALAPAK ) Sutrisno, Andri
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.240

Abstract

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomoan digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online atau yang mana bisa disebut dengan (e-commerce) sebagai media transaksi. Melalui penelitian ini dikaji bagaimanaperbandingan mekanisme transaksi online dalam aplikasi Gojek dengan Bukalapak dalam memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap pengguna transaksi online dan bagaimana Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pelaksana dan konsumen pengguna transaksi online yang merasa dirugikan Aplikasi Gojek dan Bukalapak. penelitian ini menggunakan metode pendekatan Social legal research, dimana peneitian ini melakukan wawancara langsung dengan subjek hukum serta sumber tambahan dari bahan hukum premier yaitu perundang undangan dan buku terkait penelitian. teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban hukum atas penggunaan transaksi online aplikasi Bukalapak dan Gojek. serta adanya hubungan teori pertanggungjawaban hukum tersebut untuk memberikan penyempurnaan hak terhadap perlindungan hukum konsumen sebagai pelaku transaksi online. Selain itu dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbandingan metode transaksi yang dilakukan oleh aplikasi Bukalapak dan Gojek. kemudian dalam hal terjadinya perselisihan upaya hukum pelapak/agen maupun konsumen dalam transaksi. Aplikasi Bukalapak maupun Gojek terjadi perselisihan, sebelum beralih ke alternatif lain, Pengguna wajib terlebih dahulu menghubungi penyedia Aplikasi yang digunakan secara langsung agar dapat melakukan perundingan atau musyawarah untuk mencapai resolusi bagi kedua belah pihak.
TINJAUAN YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ( Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia Di Myanmar) Alvianto, Danang; Sutrisno, Andri
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.377

Abstract

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran menjadi instrumen penting dalam memastikan hak-hak dan perlindungan pekerja migran di tingkat internasional. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk hak-hak yang relevan dengan kejahatan kemanusiaan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpatuhan negara-negara tujuan migrasi dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Studi kasus kejahatan kemanusiaan tenaga kerja Indonesia di Myanmar menggambarkan pelanggaran hak-hak pekerja migran dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih kuat dan langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Myanmar, dan komunitas internasional.
PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MEMERANGI PENANGKAPAN ILLEGAL FISHING (STUDI KASUS CHINA’S ILLEGAL FISHING IN THE GALAPAGOS ISLANDS) Bagus Setiawan, Anggie; Sutrisno, Andri
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.378

Abstract

Illegal fishing merupakan bentuk suatu tindak pidana yang harus di cegah dan diberantas dalam bentuk kerjasama internasional. Sejumlah perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan maupun pidana internasional belum mengategorikan Illegal Fishing sebagai suatu kejahatan transnasional. Artikel ini membahas peran hukum internasional dalam memerangi penangkapan Illegal Fishing serta menelaah urgensi penanggulangan Illegal Fishing sebagai kejahatan internasional. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Konvensi Hukum Laut yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea yang kemudian disebut UNCLOS 1982 yang dianalisis dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Illegal Fishing sudah diatur secara tegas baik di dalam hukum internasional , kendatipun hukum internasional belum mengkategorikan Illegal Fishing sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karenanya, penting dilakukan melalui kerjasama internasional. Agar tercipta suatu mekanisme yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Illegal Fishing. Di dalam hukum internasional penegakan hukum hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana denda tanpa adanya pidana penjara.
KAJIAN YURIDIS KEKALAHAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS GUGATAN UNI EROPA TERHADAP PENGHENTIAN EKSPOR BIJIH NIKEL PADA SIDANG WTO Hardiawan, Ridwan; Sutrisno, Andri
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.379

Abstract

World Trade Organization (WTO) terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. Indonesia merupakan salah satu anggota WTO. Salah satu produk unggulan Indonesia adalah  Nikel. Saat ini nikel dibutuhkan sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Lithium-ion atau baterai listrik, Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil nikel dunia, Pemerintah melalui amanat Undang-Undang Mineral serta Batubara No 4 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksananya melakukan penghentian ekspor bijih nikel, Uni Eropa selaku penerima ekspor tersebut merasa berkeberatan sehingga melakukan gugatan ke WTO. Indonesia mengalami kekalahan pada putusan sidang tersebut. Dengan demikian Indonesia melakukan banding atas kekalahan tersebut. Sehingga Bagaimanakah Ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Penghentian Ekspor Biji Nikel yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa serta bagaimanakah seharusnya Pemerintah Indonesia menghadapi Gugatan terhadap pembatasan ekspor biji nikel terhadap Uni Eropa.
Personal Data Protection in ASEAN: A Critical Comparison between Indonesia's and Malaysia's Legal Frameworks Darma Sukerta, Putu Aryan; Sutrisno, Andri
Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v3i2.5605

Abstract

The development of digital technology presents significant challenges in personal data protection amid globalization and cross-border data exchange. This study compares Indonesia’s Personal Data Protection Act (UU PDP) and Malaysia’s Personal Data Protection Act (PDPA) 2010 from a normative and doctrinal legal perspective. Using a comparative legal approach through literature review, this research analyzes data subject rights, application mechanisms, supervisory structures, and enforcement and sanctioning mechanisms in both jurisdictions. The findings indicate that Indonesia’s UU PDP is more comprehensive as it covers both the public and private sectors, regulates formal procedures for data access, correction, deletion, and consent withdrawal, and is supported by strict administrative and criminal sanctions. In contrast, Malaysia’s PDPA applies only to commercial transactions, relying on lighter administrative sanctions, potentially leaving gaps in public sector data protection. Both countries also face challenges regarding the independence of supervisory bodies. This study highlights the need for institutional reforms and regulatory adjustments in line with international standards to enhance transparency, accountability, and legal certainty in personal data protection across ASEAN
Reconstructing the Concept of Digital-Based Accountability for International Corporations for Unlawful Acts to Achieve Justice from an Indonesian Perspective within the Context of National Legal System Reform Sutrisno, Andri
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v6i2.1630

Abstract

This research focuses on reconstructing the concept of digital-based accountability for international corporations regarding unlawful acts to achieve justice in Indonesia, particularly within the context of national legal system reform. The rapid development of digital technology has introduced new challenges to Indonesia’s legal system, especially concerning activities of international social media corporations often involving legal violations such as misuse of personal data, illegal content, and privacy breaches. This research adopts a constructivist approach, emphasizing that law is a social construct that must continuously adapt to societal dynamics, including technological advances. The analysis includes a review of relevant national and international regulations and identifies existing legal gaps. The findings reveal the need for updated national regulations that can encompass digital-based international corporations and highlight the importance of enhancing the capacity of law enforcement to understand digital issues. Furthermore, this research recommends international cooperation, increased public digital literacy, and the adoption of business and human rights principles as strategic steps to ensure accountability of international digital corporations in delivering justice for the Indonesian public.
Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia pada PT Trias Insan Madani Kota Depok Imam, Muhamad; Untari, Kurnia Sri; Pambudi , S Untung; Haidi, Nasrul; Nurhayati, Nurhayati; Rahmawati, Yenny; Alfurcaan, Reynaldi; Simanungkalit, Dohma P Nathanael; Sutrisno, Andri
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i3.802

Abstract

Students from the IBLAM College of Law who were carrying out KKN coursework were accompanied by Lecturer Andri Sutrisno, S.H., M.H., M.Sos., and also attended by Mrs. Dewic Sri Ratnaning Dhumillah, S.H., M.H., as a resource person from the IBLAM Campus and also Mr. Japar Malik, S.E., M.Sc., as a resource person from the Indonesian Ministry of Manpower carried out Legal Outreach and Education related to Legal Protection Efforts for prospective Indonesian Migrant Workers (TKI) at PT. Trias Insan Madani Depok City. Legal protection efforts for prospective Indonesian Migrant Workers (TKI) are an important issue, especially in ensuring that their rights are protected from before departure until they return to their homeland.
Penyuluhan Dampak dan Konsekuensi Hukum Judi Online dalam Kalangan Remaja di SMK Taruna Bhakti Depok Putri, Adinda Alvita; Ariono, Sujud; Hia, Baliterofi; eKO, Dedin Rohmat; Santoso, Santoso; Sutrisno, Andri
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i3.806

Abstract

Real Work Lectures (KKN) are an integral program in higher education to apply knowledge to society. IBLAM students, supported by Garuda Food and expert sources, held a legal outreach activity with the theme "The Impact and Legal Consequences of Online or Slot Gambling among Teenagers" at Taruna Bhakti Vocational School, Depok on June 22 2024. This outreach aims to increase awareness of the risks of online gambling, especially in teenagers. With theoretical presentations, case studies and question and answer sessions, this activity successfully broadens students' understanding of the social, psychological and legal impacts of online gambling. The results show increased awareness and commitment of students to avoid these harmful activities, as well as share information with their peers. This activity emphasizes the importance of education and the role of parents and educational institutions in preventing the spread of online gambling among teenagers.
International Legal Responses To Iran’s Nuclear Ambitions and Human Rights Violations: A Study Of Economic Sanctions Fajar, Rizky Nur; Sutrisno, Andri
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.7432

Abstract

This study analyzes the international legal response to Iran's nuclear ambitions and human rights violations, focusing on the economic sanctions imposed by the United Nations, the United States, and the European Union. The research raises a key question about the effectiveness of sanctions in halting Iran's nuclear program and their impact on human rights violations. Using a qualitative research approach and doctrinal legal analysis of international resolutions, treaties, and reports, the study assesses the consequences of these sanctions. The findings indicate that, although the sanctions have had a significant impact on Iran's economy, leading to a decline in foreign investment and GDP, they have not been effective in limiting Iran's nuclear efforts. Moreover, the sanctions have worsened human rights violations, particularly related to food security, healthcare, and political repression. The study concludes that sanctions alone have limitations in encouraging compliance, and therefore a more integrated approach is needed, involving diplomacy, multilateral engagement, and more targeted sanctions to address both nuclear and human rights issues
Co-Authors Abdul Mutalib Abdul Wahab Ach. Nurholis Majid Ach. Nurholis Majid Aditya Nugroho Afriansyah , Ryan Agustinus, Theodorus Alfurcaan, Reynaldi Almusa, Aldi Alvianto, Danang Anggoro S. P, Bimo Arcylla, Dian Ratri Ariono, Sujud Badrun Badrun Bagus Setiawan, Anggie Baiq Melisa Roza Baja, Daniel Bawono, Yoseph Hari Budi, Arrum Darma Sukerta, Putu Aryan Denny Hermawan Desi Arisandi Dini Salsabela eKO, Dedin Rohmat Fajar Fajar, Rizky Nur FAJRIYAH Fajriyah Fajriyah Fajriyah, Fajriyah Fakhlur , Fakhlur Fitrah Sugiarto Fitrah Sugiarto Fitryantica, Agnes H , Dasril Haidi, Nasrul Hamka, Vinoti Hardiawan, Ridwan Hesti Ratnasari, Hesti Hia, Baliterofi Himawan, Erik Hutabarat, Feby Amalia Irvan, Mohammad Irviana, Risna iwan kuswandi Izzat Amini Izzat Amini Jaedin Kamal, Muhammad Refly Kemala, Ratih Kholis, Ikhwanul Kinandy, Wafiq J. Labib, M Ichawn Lutfi, Gess M. Rama Haqiqi Majid, Ach. Nurholis Miharja, Marjan Moh. Wardi Mu'in, Abdul Muchsin, Erwin Mudarris, Mudarris Mudarris, Mudarris Muhamad Imam Muhammad Masruri Dalail Muhammad Masruri Dalail Nurhayati Nurhayati Ode, Afrizal Pambudi , S Untung Pamungkas, Imam Chandra Pawoko, Akbar Maulana Prasetiyo, Wahyu Putri, Adinda Alvita Rahmat Hi. Abdullah, Rahmat Hi. Rahmawati, Vina Rendiansyah, Rendiansyah SANTOSO SANTOSO Saputri, Karina Septianti, Riana Simanungkalit, Dohma P Nathanael Suhendry, Reno Sukmana Putri, Sarah Ayu Ramadhani Sulaiman Syahdan Syahdan, Syahdan Tristania, Naura Untari, Kurnia Sri Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah Wahyuningrun, Eka Wendra, Muhammad Windyastuti, Feny Wulandari, Septiani Yaqin, Muhammad Nurul Yenny Rahmawati Yuwafi, Rani