Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.857

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Pandecta Lentera Hukum AL-Daulah FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Rechtsidee Mimbar Keadilan Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Constitutional Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Syntax Idea Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Yustisiabel Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Pamulang Law Review Jurnal Syntax Transformation Journal of Strategic and Global Studies Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Indonesian Journal of Innovation Studies Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Kawanua International Journal of Multicultural Studies Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Hang Tuah Law Journal Trunojoyo Law Review Jurnal Yustitia Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Eduvest - Journal of Universal Studies RechtIdee Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Legislasi Indonesia Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum

Bayu Dwi Anggono

Unknown Affiliation

Author-ID : 228386

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

TINJAUAN URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG CONTEMPT OF COURT (TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PERADILAN) DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Bayu Dwi Anggono
Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p04

Beredarnya draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) beberapa saat lalu mengejutkan publik. RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 sebagaiusulan DPR. Potensi permasalahan utama terhadap harmonisasi sistem perundang-undangan nasional, pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Dengan adanya sejumlah ketentuan tentang tindak pidana penyelenggaraan peradilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,maka urgensi pembahasan RUU Contempt of Court dalam sistem perundang-undangan nasional menjadi penting untuk dianalisis.Kata

TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA Bayu Dwi Anggono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Terdapat 2 tertib peraturan perundang-undangan yaitu tertib dasar peraturan perundangundangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktik sistem perundangundangan Indonesia pasca diberlakukannya UU 12/2011 menunjukkan permasalahan pada tertib dasar perundang-undangan yaitu kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, tidak semua jenis peraturan perundang-undangan jelas letaknya dalam hierarki dan terlalu luasnya materi muatan serta kesamaan materi muatan antar peraturan perundang-undangan. Upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan mengeluarkan jenis peraturan lembaga yang tidak berkategori sebagai peraturan perundang-undangan, meletakkan setiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki, dan pengetatan suatu materi muatan yang dapat diatur dengan peraturan perundangundangan, serta melakukan pembedaan secara jelas materi muatan tiap jenis peraturan perundang-undangan.

KONSISTENSI BENTUK DAN MATERI MUATAN SURAT EDARAN SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PENANGANAN COVID-19 Bayu Dwi Anggono; Nando Yussele Mardika
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.351-362

Masa Pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat yang harus ditangani dengan cepat, sehingga Pemerintah pusat, kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam dalam merespon kondisi tersebut menggunakan Surat Edaran untuk melaksanakan kebijakan percepatan penanganan Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk membahas konsistensi bentuk dan materi muatan Surat Edaran sebagai produk hukum dalam penanganan Covid-19. Secara keseluruhan terdapat 193 Surat Edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dari jumlah tersebut dikelompokan menjadi beberapa klasifikasi: Pertama, Surat Edaran yang tidak sesuai dengan bentuk format (perbedaan penomoran, tata letak lambang negara, dan tanggal surat) berjumlah 120 Surat Edaran, Kedua, Surat Edaran yang materi muatannya harusnya menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, berjumlah 123 Surat Edaran.

Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland Bayu Dwi Anggono; Fahmi Ramadhan Firdaus
Lentera Hukum Vol 7 No 3 (2020): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v7i3.19895

Recently, omnibus law has become a critical discourse in Indonesia, both academically and practically. This discourse emerges from the relatively fast drafting and ratification of the Job Creation Law. This law's formation uses the omnibus law method because it contains many laws' substance into one law. One of Indonesia's fundamental issues is the absence of rules, methods, and techniques for forming the omnibus law. On the other hand, the techniques and methods of forming these omnibus laws have been practiced in various countries to accelerate the legislative process and organize regulations. However, public participation becomes one of the fundamental shortcomings to draft the legislation under omnibus law. This article aims to review and compare the omnibus law concept applied in selected countries, referencing the United States and Ireland as the model. This article also analyzes how to form the ideal omnibus law by learning from the omnibus law application in other countries that have successfully implemented it first. This study finds that omnibus laws in the United States and Ireland contribute to ushering hyper-regulation symptoms that are vulnerable and hamper economic development. The above comparison needs to be adjusted to the Indonesian context to enact the omnibus law. KEYWORDS: Omnibus Law, Indonesian Law, Comparative Omnibus Law.

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS Bayu Dwi Anggono; Emanuel Raja Damaitu
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.22

Indonesia mendapatkan bonus dan tantangan sebelum menuju Indonesia emas pada saat genapberumur 100 tahun pada 2045. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempersiapkanbonus demografi ini juga cukup besar. Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme danideologi anti Pancasila di Indonesia. Tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawabpemerintah untuk menyelesaikannya namu juga seluruh lapisan masyarkat. Menghadapi bonusdemografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuahpenguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah ideologi yang hidup. Penguatan nilai-nilaikepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetapberlandaskan pada akar budaya Indonesia.

Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris yang Menolak Protokol Notaris Indyravastha Rezhana; Bayu Dwi Anggono; Moh Ali
Jurnal Syntax Transformation Vol 2 No 08 (2021): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v2i8.344

Notaries in the performance of their duties have an obligation to accept the protocol of the Notary who quits office. The obligation, although not regulated in the Notary Office Law, is regulated implicitly in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 19 of 2019 concerning the Terms and Procedures for appointment, leave, transfer, termination and extension of the term of notary (Permenkumham No. 19 of 2019). This research uses the method... And processed the results that notaries are required to maintain the Notary protocol because it is a category as a state archive. Administrative sanctions for the notary's obligation to receive the protocol have been stated through an affidavit made by the Notary before taking office so that this becomes a binding obligation for the Notary, but it is not specifically mentioned in the relevant legal regulations. The archive of notary protocols in the future should not burden the notary of the recipient of the protocol so that in the future or soon can be realized in the form of file documents or in a more practical form.

Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Safira Aulia Nisa; Bayu Dwi Anggono; Ayu Citra Santyaningtyas
Jurnal Syntax Transformation Vol 2 No 10 (2021): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v2i10.436

The role of a notary is needed by the community in daily life in order to create certainty, discipline, and legal protection. In carrying out his duties and occupations, a notary must follow or obey the rules stated in the UUJN. However, there are some shortcomings found in the UUJN, one of the shortcomings is the procedures that must be carried out by a notary who is appointed as a state official. The shortcoming intended is the presence of a different understanding between the rules for dismissal for notaries who hold concurrent positions as state officials, namely Article 3 letter g juncto with Article 8 section (1) letter e and Article 17 section (1) letter d juncto with Article 17 section (2) letter c with articles that require leave for notaries who are appointed as state officials, namely Article 11 section (1) and Article 25 section (3) and Article 32 section (1) of the UUJN. Different understandings between articles in UUJN lead to concurrent positions between notary positions and state officials. In order to solve this problem, it is necessary to know the meaning of the words resign and leave according to UUJN for notaries who are appointed as state officials, besides that knowing about the provisions for notaries who are appointed as state officials whether they can regain their position as notary. And it is also necessary to reevaluate the articles in UUJN related to future regulations for notaries who are appointed as state officials. In this paper, the type of empirical juridical research is used, which is not only guided by the scientific method but also by examining the real condition in the field, especially in the provisions for notaries who are appointed as state officials. The results of the research in this paper, namely based on the meaning of the words stop and leave for a notary who is appointed as a state official according to UUJN does not make a difference, a notary who is on leave because he is appointed as a state official can return to being a notary when his term of office is over but if he does not take leave procedures and is considered to have concurrent positions, it is not necessarily possible to become a notary again even though the term of office as a state official has ended, in the future two concepts should be given, namely applying leave without a substitute notary or the dismissal of a notary from his position when he prefers to become a state official

OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA bayu dwi anggono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Usulan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Omnibus Law menuai reaksi publik. Hal ini karena Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law dari sistem hukum common law, serta setiap undang-undang memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis berbeda sehingga menyulitkan memastikannya tetap ada dalam omnibus law. Rumusan permasalahan penulisan ini adalah bagaimana konsepsi, manfaat dan kelemahan pembentukan Undang-Undang melalui model omnibus law, kemudian bagaimana peluang dan tantangan omnibus law untuk dapat diadopsi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, yang juga mengkaji studi dokumen. Manfaat omnibus law bagi pembentuk undang-undang akan mudah mencapai kesepakatan dan menghindarkan dari kebuntuan politik, menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi, pembentukan Undang-Undang menjadi lebih efisien, dan meningkatkan produktivitas dalam pembentukan Undang-Undang. Kelemahan omnibus law adalah pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi maupun disusun tidak sistematis dan kurang hati-hati. Peluang diadopsinya teknik omnibus law secara permanen dalam sistem perundang-undangan di Indonesia akan sangat tergantung dari keberhasilan dan manfaat Undang-Undang omnibus law yang dihasilkan. Sejumlah persyaratan perlu dipenuhi dalam penggunaan omnibus law di Indonesia yakni pemenuhan azas keterbukaan, kehati- hatian, dan partisipasi masyarakat serta sebaiknya tidak dilakukan untuk kebijakan yang mengandung skala besar utamanya berkaitan dengan HAM

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana Bayu Dwi Anggono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Disaster Management Act was set forth to reduce the risk of looming disaster and to relieve the aftermath of an already-happened one. Since this Act relates with the other laws that govern natural resources, overlap and disharmony often arise. Therefore, synchronisation of this Act with sectoral laws is needed. Undang-undang Penanggulangan Bencana disahkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana serta memitigasi dampak bencana yang telah terjadi. Karena undangundang ini berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sumber daya alam, tumpang tindih dan ketidakselarasan terjadi. Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-undang Penanggulangan Bencana dengan undangundang sektoral diperlukan.

Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Bayu Dwi Anggono
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 3 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XI/2013 stated that Pancasila as a basic state declared in the the 1945 preamble can not be equated with the 1945 Constitution, Unity in Diversity, and the Unitary State of Indonesia declared as the pillars of the nation and state as cited in the Article 34 paragraph (3b) letter a. Considering the benefits of the nation’s effort to build a character, the Constitutional Court declared constitutional effort of political parties and other state agencies that carry out political education through the dissemination of Pancasila, the 1945 Constitution, Unity in Diversity. The Court sets a model of character education necessary to be developed which is not limited in the for pillars but it includes some other aspects such as the state of law, sovereignty, an insight of archipelago, national defense, and so forth. The government basically hold the primary responsibility for implementing character education for its citizens. Thus, the government needs to consider of alternatives to establish a special agency to formulate and implement effective national character education.

Co-Authors A'an Efendi Adi Partha, Putu Gde Nuraharja Adiyatma, Septhian Eka Ahmad Basarah Ahmad Subhan Ahmad Suryono Ahmad Zairudin Al Khanif Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Andri Setiawan Andri Setiawan Anggoro, Setyo Bimo Antikowati Antikowati Anwar, Wildan Rofikil Awaludin Marwan Ayu Citra Santyaningtyas Cahyo Setiono, Gentur Chandra, M Jeffri Arlinandes Dinh, Tran Ngoc Disantara, Fradhana Putra Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, Aan Emanuel Raja Damaitu Erwin Prasetyo Fachry Abda El Rahman Fahmi Ramadhan Firdaus Fanny Tanuwijaya Febrian Febrian Fendi Setyawan Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Harianti, Isnin Hartono, Danang Tri Hidayat, Rivan I Gede Widhiana Suarda Icha Cahyaning Fitri Indyravastha Rezhana Irham Rahman Ismail, Indi Muhtar Jarmoko, Muhammad Nurulloh John Sinartha Wolo Khanif, Al Khanif, Al M Jeffri Arlinandes Chandra Mafazi, Agung Maya Cristiana Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Muhammad Imaduddin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Nando Yussele Mardika Nur Nafa Maulida Atlanta Nuzulia Kumala Sari Octavianus, Dwi Caesar Purwaningtyas, Lovika Augusta Puspita, Putu Lia Putra, Restu Adi RA. Rini Anggraeni Rofi Wahanisa Rosita Indrayati Safira Aulia Nisa Sapti Prihatmini Sari A.P, Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari, Pika Septiansyah, Veris Sucitrawan, I Nyoman Sujatmiko, Bagus Sulistina, Sulistina Syifa Alam Taniady, Vicko TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Wutwensa, Bruri Marwano Yanuarto, Totok

Title

Found 76 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 76 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 76 Documents
Search