Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.7
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Akta Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Abdidas Journal Equity of Law and Governance Sultan Agung Notary Law Review AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Postgraduated Community Service Journal Jurnal Abdi Daya POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Law Doctoral Community Service Journal Protection: Journal Of Land And Environmental Law Journal Research of Social Science, Economics, and Management Community Services Journal (CSJ) Journal of Political And Legal Sovereignty Journal of Social Service and Empowerment Jurnal Analogi Hukum
Putu Ayu Sriasih Wesna
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : KERTHA WICAKSANA

 1 
Doha Declaration sebagai Perlindungan Masyarakat atas Akses Obat Esensial di Negara Berkembang Pasca Trips Agreement Putu Ayu Sriasih Wesna
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.3 KB) | DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.56-62

Abstract

This study aims to examine the protective articles in TRIPs related to medicine and how the Doha Declaration has become very important for developing countries in overcoming the problem of access to essential medicines. This study uses normative legal methods with a statute approach and conceptual approach. The analysis shows that based on the provisions in TRIPs there are two flexibility as protective articles of TRIPs to Patents, especially in the field of medicines, namely Parallel Imports, Compulsory Licenses. This is as regulated further in the Doha Declaration of 2001. The compulsory licensing model is a model that provides more benefits to public access to cheap drugs, especially essential drugs. The Doha Declaration contains seven paragraphs which provide an interpretation of Articles 7 and 8 of the TRIPS Agreement. Paragraphs 1-3 are preamble or preamble to the declaration while Article 4-7 is the implementing article (operative). The Doha Declaration provides provisions that can help developing and underdeveloped countries to overcome the impact of patent protection on the health sector stemming from the TRIPS agreement such as parallel imports and compulsory licenses.
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar) Ryan Permana Wijaya; I Nyoman Sujana; Putu Ayu Sriasih Wesna
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.140-148

Abstract

This study aims to determine and analyze the existence and implementation of postnuptial agreement deeds after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 (hereinafter referred to as the MK 69/2015) in Denpasar City. In essence, the Constitutional Court Decision 69/2015 provides an opportunity that a marriage agreement can be made during the marriage (postnuptial agreement). In order to ensure that the value of justice can actually be realized, it is necessary to study the implementation of the postnuptial agreement deed drafting. Based on this, two problems can be formulated as follows: (1) how is the existence of the postnuptial agreement deed after the Constitutional Court Decision 69/2015 in Denpasar City ?; (2) how is the implementation of the postnuptial agreement deed after the Constitutional Court Decision 69/2015 in Denpasar City? This research is an empirical legal research with descriptive-qualitative characteristics. The results showed that the making of the postnuptial agreement deed by a notary after the MK 69/2015 decision in the Denpasar City area proved to exist and was first made in 2017. The implementation of the postnuptial agreement deed by a notary after the MK 69/2015 decision in the Denpasar City area has not yet been implemented effective, for 2 reasons, namely differences in views on the calculation of the time frame for the application of postnuptial agreement deeds in the internal notary profession and a lack of understanding of the urgency of marriage agreements among people in the city of Denpasar.
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.23-33

Abstract

Pelestarian lingkungan kawasan wisata alam oleh Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat saat ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (mitra), salah satunya adalah kerjasama dengan Pemerintah Desa hingga kelompok masyarakat. Keterlibatan mitra dalam hal ini adalah Pemerintah desa yang disekitarnya terdapat Desa Penyangga pada Taman Nasional Bali Barat, mengakibatkan ketertarikan untuk mengajukan kerjasama dengan kesatuan pelestarian hutan Konservasi, yang berpotensi meningkatkan nilai keberadaan hutan dan fungsi pemberdayaan sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunitas mitra. Hubungan antara kesatuan pelestarian hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat dengan mitra pengelola dalam hal ini Pemerintah Desa, dapat dipandang sebagai sebuah hubungan kontrak antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra yaitu Pemerintah Desa. Dalam hubungan antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra dalam hal ini Pemerintah Desa tersebut dapat muncul berbagai permasalahan seperti ketimpangan informasi, hingga pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Identifikasi atas biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Taman Nasional Bali Barat juga menjadi aspek penting dalam hubungan kontrak dengan mitra. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan usaha kontrak kemitraan yang optimal dalam pemanfaatan wisata alam Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat, yang dapat dicapai dengan menganalisis kebijakan pemerintah desa yang mempengaruhi hubungan Taman Nasional Bali Barat, serta mengidentifikasi struktur hubungan kontrak dan menganalisis peran desa penyangga Taman Nasional Bali Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mitra dan Taman Nasional Bali Barat dalam menyusun kontrak kerjasama Konservasi, terutama pada kegiatan peran desa penyangga dalam pelestarian lingkungan wisata alam pada kesatuan pelestarian hutan Konservasi di Taman Nasional Bali Barat. Dalam hal ini Bendesa adat berperan mengawasi prilaku masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran serta beperan manjaga harmonisasi keseimbangan sesuai konsep Tri Hita Karana, yaitu memprioritaskan keseimbangan hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Adapun luaran jurnal ilmiah yang menjadi sasaran adalah artikel yang di publikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Kerta Wicaksana Fakultas Hukum, dan Laporan Penelitian Tahun 2022, serta HKI.
Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak Ni Gusti Ketut Sri Astiti; Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.74-87

Abstract

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang diumumkan Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum membuat akta otentik dibutuhkan masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan mengatur perilaku profesi Notaris. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, mengingat Notaris dalam melaksanakan jabatannya tunduk dan mentaati ketentuan Undang-Undang mengatur jabatannya, termasuk wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah perjanjian perkawinan yang diumumkan oleh Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik seorang Notaris. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian hukum perjanjian perkawinan yang diumumkan melalui media cetak oleh Notaris merupakan perbuatan melanggar kode etik Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tercantum dalam kode etik organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris berbadan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Artinya seluruh Notaris wajib tunduk kepada Kode Etik Notaris, adapun sanksi dijatuhkan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris melanggar kode etik berupa : teguran, peringatan, schorshing (pemberhentian sementara), dan Onzetfing (pemecatan) yang ditugaskan Dewan Pengawas Notaris untuk menegakkan sanksi.
Legal Consequences for Deed that is Not Signed Before a Notary Putu Ayu Sriasih Wesna; I Gusti Putu Dena Dharma Putra
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.88-92

Abstract

Notary Deed Signing is not in the notary’s office, even though the act is at risk of violating the rules of the notary position law and notary code of ethics, but it is still carried out by certain notaries. This type of research is normative legal research. With normative juridical methods. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis method uses the description technique, construction technique, and systematic technique. The validity of a deed not signed before a notary, the deed is only valid as an agreement, where a valid agreement is an agreement that has fulfilled the legal requirements of an agreement such as an agreement, the ability of the parties, the object of the agreement, and the agreement made is not contrary to the law applicable. The validity of the deed is invalid, because in signing the deed that was not performed before a notary, the authentic deed did not fulfill the formal requirements to become an authentic deed as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to the Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. Where in this provision that the Notary must be physically present and sign the deed in front of the parties, witnesses, and the Notary himself. Notary Deed that is not signed by the registrar before a notary public and signed outside the Notary’s office, even though on the grounds that one of the registrants cannot be present at the signing of the deed by the tappers, and witnessed by witnesses and Notaries, resulting in the degradation of the authentic deed becomes the only deed has a proof of deed under the deed. In Act Number 2 of 2014 concerning amendments to Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position, no regulation is found concerning sanctions against Notaries that are significant for violations of Article 16 paragraph (1) letter m of Act Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position.
Konsep Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal terhadap Pembangunan Sarana Penunjang Pariwisata di Kabupaten Gianyar Desak Gde Dwi Arini; Ni Gusti Ketut Sri Astiti; Putu Ayu Sriasih Wesna
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.1-11

Abstract

Pengaturan perlindungan hukum dan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada perusahaan yang berada di Desa Wisata Blangsinga Kabupaten Gianyar merupakan kajian dari peneliti. Perusahaan yang berada di Desa wisata Blangsinga mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam semua bidang, dan hal ini sangat diharapkan kepada Pemerintah pada umumnya serta pengusaha sebagai investor dan tenaga kerja lokal pada khususnya bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum dan pemberdayaan tenaga kerja lokal memerlukan kebijakan tersendiri dari pengusaha, dimana pihak pengusaha tersebut juga wajib membina hubungan yang baik dengan semua pihak yaitu pihak investor, masyarakat Desa wisata Blangsinga dan pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar, dalam hal ini adalah pihak Departemen Tenaga Kerja, karena kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlepas dari pengawasannya, untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pengusaha terhadap tenaga kerja lokal itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik sehingga diperlukan pembuatan standard objektif agar pihak investor juga dilindungi investasinya. Kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan adanya kodrat manusia sebagai makhluk dimana saat-saat tertentu atau kondisi tertentu di bidang ekonomi mengalami kondisi keterpurukan, mendorong diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut, pihak perusahaan sebagai Investor berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan inti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaran ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa Perusahaan wajib memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal bekerja dimana perusahaan tersebut berdiri dan beroperasional, dengan memberikan kebijakan tertentu dengan diberlakukan setelah diadakan musyawarah antara pihak perusahaan dan aparat desa terlebih dahulu. Luaran Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran adalah jurnal Nasional atau Jurnal Internasional bereputasi, serta laporan penelitian Tahun 2023, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Arini, Desak Gde Dwi; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Ganawati, Nengah
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.2.2024.27-39

Abstract

The legal protection of local workers in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regional Regulation (Perda) of Bali Province Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower, Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Regional Regulation of Bali Province Number 5 of 2020 concerning Standards for Organizing Balinese Cultural Tourism, in companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency is a study of researchers. Companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency employ local workers in all fields, and it is highly expected that the Government in general and employers as investors and local workers in particular that arrangements regarding legal protection and local labor development models require separate policies from employers, where the employer is also obliged to foster good relations with all parties, namely investors, the Saba Tourism Village community and the Government of Gianyar Regency, because the policies and regulations issued by the company are inseparable from its supervision, to avoid the possibility of arbitrary actions by employers against the local workforce itself. The method used is empirical legal research, with primary data through field research, secondary data through library research. The purpose of this study is to examine and analyze the local workforce development model in the Company located in Saba tourist attraction Blahbatuh District Gianyar Regency, as well as the constraints and obstacles faced by a company in applying the legislation. From the research results obtained that the local labor development model seen from the condition of the internal factors of local labor development in improving the economy of the Saba tourist village community is still greater than the weakness factors, while the condition of external factors is still greater than the opportunity factor threat. The local workforce development strategy in improving the economy is a wearknes-opportunity (WO) strategy, namely improving the skills of local workers in the formal or informal sector, especially for local workers, then improving facilities and infrastructure and supporting human resources (HR), the employment training center (BLK) for training and improving the business skills of local workers in various sectors, accelerating services and prioritizing business investment rules so that they can absorb more local labor. While the empowerment of local labor in the Krisna souvenir business, Ajik's milk pie business, Aloe Vera business, Villa and Restorant business, Turtle Breeder business, Plaminggo business located in the Saba tourist village, Gianyar Regency, in accordance with the Bali Provincial Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower has agreed with the Blangsinga traditional village to coordinate with the Customary Village and it has been agreed to employ local labor around 70% from local labor in the Blangsinga traditional village, and 30% from outside labor. This shows that the local workforce recruited comes from their birthplace or is native to the area where they live and are domiciled in the area and are proven by identity cards (KTP) and family cards (KK). As well as the role of traditional villages in empowering local labor is very large, very influential on the company's commitment and there must be approval from the traditional village every time they recruit workers, with the aim that there is a balance between the rights and obligations of companies operating in the village which contributes to the welfare of the surrounding community and automatically provides welfare from the economic aspect. The targeted scientific journal output is a Sinta 4 Accredited National Journal entitled KertaWicaksana Journal, as well as a 2024 research report, and Intellectual Property Rights (IPR).
Co-Authors A. A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma ABDULLAH, Aisudin ABDULLAH, Mohd Kamarulnizam Bin Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari Anak Agung Istri Agung Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra Anak Agung Ngurah Mukti Prabawa Redi ANGGARINI, Komang Desy Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gde Dwi Bongon, Miel S. Budiartha, Nyoman Putu Daniswara, I Kadek Tedo Tamara Putra Desak Ade Devicia Cempaka Desak Gde Dwi Arini Dewisari, Carolina Gracia Dharmawan, I Made Alit Putra Edward Wijaya, Edward Erawati, Ni Putu Tina Ganawati, Nengah Gede Oscar Geovani Gianyar, I Made Hamam Febrian Cahaya I Gede Nyoman Carlos W. Mada I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri I Gusti Made Ngurah Bagus Andre Wedananta I Gusti Putu Dena Dharma Putra I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Merta Wijaya I Kadek Wahyu Fajar Sutoya I Ketut Irianto I Ketut Selamet I Komang Dodik Wijaya I Made Aditya Wira Sanjaya I Made Mardika I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Muliawan I Wayan Rideng I Wayan Sujana I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati Ida Bagus Dwi Jusarata Ida Bagus Kade Ari Dwi Putra Indah Permatasari Indra Bambang Istadevi Utami Rahardika Jayanti, Ni Nyoman Tri Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Windy Candrayana Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Putri Oka Suari Komang Vegayanthi Kosasih, Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kusuma, Rizka Tiara Kusumantara, I Komang Arya Laksmi, Anak Agung Rai Sita Leonito Ribeiro Luh Made Mahendrawati Luh Made Mahendrawati Made Indira Sukma Dewi MAHENDRA, I Komang Arya Sentana Muliana, I Wayan Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Ni Made Yunika Andrini Ni Made Yunika Andrini Ni Nengah Seri Ekayani Ni Putu Dewi Susilawati Ni Wayan Sukalandari Novyanti, Ni Wayan Regina NP Budiartha Nyoman Putu Budiartha Prabhawisnu, Anak Agung Gede Krisna Pradnyandari, Ida Ayu Anggita Puspadma, Dr. I Nyoman Alit Putra, Gede Bagus Andika Putra, I Putu Adi Adnyana Putu Budiartha, I Nyoman Putu Emma Viryasari PUTU IKA WAHYUNI Putu Wira Atmaja Putu Yudha Asteria Putri Raymundo, Carlos M. Ribeiro, Leonito Ryan Permana Wijaya Sanjaya, Ray Dio Selamet, I Ketut Sentelices, Leovigildo C. Shicilya, Wanda Simon Nahak Souissa, Marsella Maurin Styawati, Ni Komang Arini SUGIANA, Surya Sujana, I Nyoman Sumardika, I Nyoman Suryani, Ni Luh Putu Manik Susanthi, I Gusti A.A. Dian Toto Noerasto Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. widia, ketut Widiati, Ida Ayu Putu Wijaya, I Kadek Merta Wijayani, Putu Megabalinda Pradnya Yanti, Ni Kadek Putri Yasaputri, Ni Putu Widari