Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pohan, Desi Permatasari; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.296

Abstract

Kepribadian anak memengaruhi perilaku, termasuk tindakan menyimpang, seperti dalam putusan Pengadilan Anak Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Jbg dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Spg, yang menetapkan pembunuhan berencana. Penelitian ini mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan berencana, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum dan kasus. Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum yang memadai, namun pertanggungjawaban pidana anak dalam pembunuhan berencana diatur negatif. Saran meliputi perluasan perlindungan anak, memperhatikan harkat dan martabat anak, dan memperdalam pengetahuan hakim terkait ilmu kriminologi dan viktimologi.
Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator Silitonga, Glotty Christina; Ikhsan, Edy; Leviza, Jelly; Harris, Abd.
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.347

Abstract

Kontrak adalah kesepakatan antara satu atau lebih pihak; itu juga merupakan peristiwa ketika seseorang membuat janji dengan satu atau lebih orang dalam kasus tertentu. Kontrak antara RSUP H. Adam Malik, Medan dan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator (MJEE) adalah tentang pemeliharaan lift dan eskalator yang ditentukan dalam kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberi instruksi kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini juga disebut Surat Kontrak Kerja. Hal-hal utama yang telah disepakati tercantum dalam surat tersebut dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya, dalam kondisi tertentu terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, RSUP H. Adam Malik telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; hal ini tidak sesuai dengan SPK sehingga merugikan pihak kedua. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif (penyelesaian). Diharapkan agar kasus wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.
DEVELOPMENT OF CIVIL LAW THROUGH EMPOWERING JURISPRUDENCE: A COMPARATIVE STUDY OF CIVIL LAW AND COMMON LAW SYSTEMS Pinem, Faisal Hadi; Kamello, Tan; Purba, Hasim; Ikhsan, Edy
NOMOI Law Review Vol 5, No 1 (2024): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i1.19592

Abstract

The development of civil law in resolving disputes needs to be addressed by implementing court decisions that have permanent legal force in the form of jurisprudence. Civil law problems that are developing rapidly are unable to be followed by existing legal regulations, and are not even sufficient to answer all the problems in civil law itself. The research uses a normative juridical research type. Jurisprudence has a big role and contribution in the development of civil law to fill legal gaps and provide legal certainty. Article 10 Paragraph (1) Law no. 48 of 2009 states that "Courts are prohibited from refusing to examine, try and decide on a case submitted on the pretext that the law does not exist or is unclear, but is obliged to examine and try it". The position of jurisprudence in Indonesia, which adheres to a civil law system, adheres to the principle of freedom or is "persuasive precedent". Efforts to bring about legal convergence in certain cases are not possible. However, there are still legal similarities which can be used as a legal basis for resolving various problems in civil law in Indonesia. The role of the Supreme Court is very important in reviewing judges' decisions that are suitable for use as jurisprudence and carrying out an inventory of decisions in the field of civil law that constitute legal reform.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DINYATAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Dewi Yulia Andriany Sitorus; Saidin Saidin; Edy Ikhsan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2110

Abstract

Abstract: The dispute between Jamarik as Pelawan and PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 as Defendant I, KPKNL Medan as Defendant II, and Ernita Citra Dewi Sagala as Defendant III which arose over the issue of the auction procedures and procedures for the execution of collateral objects in the form of land and buildings thereon with Certificate of Ownership Number 374, date 14 October 2010 in the name of Pelawan in accordance with legal provisions. The judge in his legal considerations decided that the auction for the execution of Mortgage Rights carried out by the Medan KPKNL was an unlawful act so that the Auction Minutes Number 1128/2016 issued by the Auction Officer from the Medan KPKNL had no legal force. The cancellation of the auction will certainly have legal consequences for the parties, both for the owner of the object being auctioned, the auction seller and the auction buyer. The conclusion regarding the problem formulated in this journal is that the legal consequences for the parties regarding the cancellation of the Auction Minutes for the execution of Mortgage Rights in case decision Number 951/PK/Pdt/2022 are that for the buyer/winner of the auction, the auction buyer's right to the debtor's auction object will be ends, for the owner of the auction object (debtor), the item being auctioned returns to its original condition to the debtor, but remains in the status of collateral, while for the auction seller (creditor) there is a delay in obtaining the fulfillment of the achievements in the credit agreement. Keywords: Auction, Mortgage Rights, Unlawful Actions Abstrak: Perselisihan antara Jamarik selaku Pelawan melawan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 selaku Terlawan I, KPKNL Medan selaku Terlawan II, serta Ernita Citra Dewi Sagala selaku Terlawan III yang timbul atas persoalan apakah prosedur dan tata cara lelang eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 374, tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan KPKNL Medan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Risalah Lelang Nomor 1128/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan pelaksanaan lelang ini tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap pemilik objek yang dilelang, penjual lelang, serta pembeli lelang. Kesimpulan mengenai permasalahan yang dirumuskan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum bagi para pihak terhadap pembatalan Risalah Lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam putusan perkara Nomor 951/PK/Pdt/2022 adalah bagi pembeli/pemenang lelang, hak pembeli lelang atas objek lelang milik debitor akan menjadi berakhir, bagi pemilik objek lelang (debitor), barang yang dilelang kembali kepada keadaan semula kepada debitor, namun tetap dalam status barang jaminan, sementara bagi penjual lelang (kreditor) terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum
PERKEMBANGAN KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Munthe, Arfansyah; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2348

Abstract

Abstract: This research is based on the fact that interfaith marriages are not strictly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This results in a legal vacuum. With the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia, the government accommodates interfaith marriages through Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as a solution to fill this legal vacuum. Article 35 letter a states that marriage registration also applies to marriages determined by the court, namely marriages between people of different religions. This type of normative juridical research is supported by the results of interviews with sources, the research approach uses a statutory approach and a case approach to interfaith marriages which have become court decisions and have permanent legal force. The results of this research show that from an Islamic religious perspective, interfaith marriages are absolutely and absolutely prohibited, from a Christian religious perspective, interfaith marriages are prohibited in its teachings. From the Catholic perspective, interfaith marriages are an obstacle, interfaith marriages are possible with a dispensation, whereas in Buddhism there is no prohibition on interfaith marriages. Keywords: Development, Validity, Interfaith Marriage Abstrak: Penelitian ini di latar belakangi dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jenis penelitian yuridis normatif dengan di dukung hasil wawancara dengan narasumber, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan kasus terhadap perkawinan beda agama yang telah menjadi penetapan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perpektif agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak, perpektif agama Kristen perkawinan beda agama dilarang dalam ajaranya. Perpektif agama Katolik perkawinan beda agama adalah suatu halangan, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan adanya dispensasi, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.   Kata kunci: Perkembangan, Keabsahan, Perkawinan Beda Agama
Prohibition on Social Business Transaction Practices of E-Commerce Tiktok Shop Based on The Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023 Ainun Adilla Siregar; Edy Ikhsan; Mahmul Siregar
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 7 No. 1 (2025): 9th IHERT (2025): IHERT (2025) FIRST ISSUE: International Conference on Health
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ihert.v7i1.452

Abstract

The main concept in the development of social commerce based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems based on article 21 number 3 is that Electronic Trading Organizers (PPMSE) with a Social Commerce business model are prohibited from Facilitating Payment Transactions on their Electronic Systems. The prohibition on social commerce that carries out online transactions at the same time on one platform in Indonesia is related to efforts to prevent potential monopolies. There should not be two shopping functions on one platform with social media, this must be separated because this is related to licensing and supervision issues. The prohibition on direct transactions on social commerce aims to prevent control of algorithms to protect personal data from business interests. All platforms that provide direct transactions are prohibited because they can create unfair business competition, especially the TikTok Shop platform can use user information to control the algorithm on TikTok Shop, user data without permission is used for marketing and sales purposes, this can lead to market control and result in potential monopolistic practices. The research that has been conducted is a normative legal research that focuses on norms and legal objects as the main data. The results of this study are: (1) the Ministry of Trade issued strict regulations to TikTok in the Regulation of the Ministry of Trade Number 31 of 2023 in Article 21 Paragraph 3 that PPMSE with a social-commerce business model, namely social media organizers, are prohibited from facilitating payment transactions on electronic systems. TikTok only has a license as a social media, not as a market place, so social media and market place must be separated. (2) The prohibition on combining e-commerce with social media in the same application is regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023 in Article 21 Paragraph (3) that PPMSE with a social-commerce business model, namely social media organizers, are prohibited from facilitating payment transactions on electronic systems. In this regulation, social commerce must first obtain a permit before being able to operate in Indonesia. This regulation prohibits social media and social commerce from facilitating transactions and payments like e-commerce. Social commerce is only allowed for promotion or advertising without transactions. (3) The results of the analysis with the emergence of legal uncertainty in the Tiktok Shop incident which combines social commerce and e-commerce in one social media platform are, First, the business operations carried out by Tiktokshop are contrary to the Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023, which prohibits the combination of social commerce with e-commerce. Second,there are no significant changes to the previous TiktokShop with the current Tiktokshop, such as social e-commerce transactions which are still carried out on the Tiktok social media application itself. Third, there are indications of legal uncertainty. The government at one time prohibited the Tiktokshop business practice for various considerations, but in a short time later allowed the business practice again using the same legal regulations as the regulations to prohibit the Tiktokshop business practice.
Hak Anak Stateless Person Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia Rinaldi, Rinaldi; Ikhsan, Edy; Ekaputra, Mohammad
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v9i1.11218

Abstract

Sexual crimes against children remain a critical and persistent issue in Indonesia. Child victims are especially vulnerable, and their rights are often marginalized within legal processes. Although Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child and enacted relevant laws such as the Child Protection Law, significant gaps remain in their implementation. This study focuses on stateless children who are victims of sexual crimes—an especially marginalized group that suffers not only from the crime itself but also from legal invisibility. The central question addressed is how Indonesian positive law recognizes and protects the rights of these stateless child victims. Employing a normative juridical method, this research examines the relevant legal instruments and judicial practices in Indonesia. The findings reveal three key issues: first, existing legal protections for child victims are inconsistently applied; second, Indonesia’s non-ratification of the 1951 Refugee Convention means that stateless persons lack formal legal status, limiting their access to justice; third, the absence of legal identity and citizenship further exacerbates the vulnerability of stateless children. The study concludes that while legal frameworks are in place, meaningful protection for stateless child victims demands both legal innovation and a stronger commitment to the principle of the best interests of the child.
Analisis Budaya Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Medan) Santi Silaban, Susi; Syahrin, Alvi; Ikhsan, Edy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4775

Abstract

Perjudian sabung ayam ialah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum, namun apakah perjudian sabung ayam merupakan suatu budaya, dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tiga permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan tentang sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum positif indonesia, Bagaimana penerapan konsep perjudian sabung ayam yang berlaku dalam masyarakat, dan Bagaimana analisis budaya hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan dengan alat pedoman wawancara dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menemukan bahwa, Pengaturan tentang sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum positif Indonesia, pada umumnya sabung ayam disebut sebagai tradisi, namun fakta lapangan menunjukkan bahwa sabung ayam masuk dalam kategori perjudian, dimana perjudian awalnya diatur dalam Pasal 542 KUHP namun di ubah menjadi Pasal 303 dan 303 bis KUHP oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat, Penerapan konsep perjudian sabung ayam yang berlaku dalam masyarakat; dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kecil yang bahkan ada yang menganggap itu bukanlah judi hanya sebatas permainan semata, dan bagi yang menganggap itu suatu perjudian maka konsep larangan perjudian yaitu dapat memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;, Analisis budaya hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Medan, praktik perjudian sabung ayam yang terjadi di medan dapat dikatakan sebagai budaya hukum hal ini ditinjau dari persepsi-persepsi masyarakat (eksternal) dan aparat penegak hukum (internal)
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
Co-Authors Ade Irawan Damanik Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Ainun Adilla Siregar Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrir Anna Kholilah Daulay Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arfansyah Munthe Arie Kartika Ariga, Hijrah Purnama Sari Ariga, Selviani Astria Is'a Anwi Siregar Azwar, Tengku Keizerina Devi Batubara, Dinda Aprilia Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Burhan Sidabariba Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Yulia Andriany Sitorus Dian Maya Sari Dian Maya Sari Dinda Aprilia Batubara Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Edy Warman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Faris Bashel, Yasmin Frans Martin Sihotang Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Ginting, J. Putra Gita Cristin Debora Sihotang Guslihan Dasa Cipta Matondang Habibie, Maulana Habibullah Harahap Hamidansyah Putra Putra Harahap, Habibullah Harisoni Hutasoit Harris, Abd. Hasballah Thaib HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hijrah Purnama Sari Ariga Idha Aprilyana Sembiring Indra Kurnia Sinulingga Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Junisyah Nasution Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kinski Vania Naibaho Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Mangasitua Simanjuntak Maria Kaban Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulana Muslim Hrp Mazmur Septian Rumapea Mhd. Yamin Miki Yanti P. Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Ricky Rivai Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Naibaho, Kinski Vania Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Novita Rahmaini Tumanggor Nurbaiti Nurbaiyah Siregar OK Saidin OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Putri Rumondang Siagian Rafiqoh Putriana Jamil Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Robert Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis Saidin Saidin Saidin, OK saidin, saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Selviani Ariga Sibarani, Fauzi Anshari Sihotang, Frans Martin Silitonga, Glotty Christina Sinambela, Maichael Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti Sri Budi Astuti, Sri Budi Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sulaiman Al- Hafiz Rambe Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Susi Santi Silaban Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahrir, Alvi Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati Tan Kamello Tan Kamello Tengku Keizerina Devi Tony Tony Tri Sandi Muji Areza Trisna, Wessy Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Wessy Trisna Winda Asry Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yulinda Regina C. Lumban Gaol Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad