Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.181
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pencerah Bangsa AL-SULTHANIYAH GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Binamulia Hukum
Edy Ikhsan
Prgogram Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
URGENSI IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN LANGKAT Jamil, Rafiqoh Putriana; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3057

Abstract

requirements for the recognition of Customary Law Communities. Customary land has its own regulations regarding land registration, which are contained in Permen ATR/BPN No.14 of 2024. The identification activities carried out are useful as a benchmark in the stages of recognizing and protecting Customary Law Communities. The problems studied in this study are How is the Recognition and Protection of Customary Law Communities in Langkat Regency after Perda No. 2 of 2019, How is the Process of Identification and Registration of Customary Law Community Land Rights in Langkat Regency, and What are the Obstacles in Optimizing Customary Law Land Registration in Langkat Regency. This study uses the Normative Legal Research method supported by Interviews. The nature used in this study is descriptive analytical. Data Collection Techniques in this study through literature studies accompanied by interviews with several related informants. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The findings of the identification of customary law communities in Langkat Regency are the Langkat Sultanate, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, and Kedatukan Besitang. Although they exist, the customary law communities in Langkat Regency are only part of the ceremony and the registration of customary land rights of customary law communities in Langkat Regency has never occurred because proof of customary land in this Regency is difficult to do, thus hampering the administration and registration of customary land rights. In addition, there has been no follow-up after the issuance of the Regional Regulation until now the Regent's Decree concerning the Customary Law Community has never been issued and no Customary Law Community has ever registered its customary land with the National Land Agency in Langkat. Keywords: Urgency Of Registation, Communal Land, Langkat. Abstrak: Pasal 3 UUPA Jo. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait persyaratan diakuinya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat memiliki peraturannya tersendiri menyangkut pendaftaran tanah, hal itu terdapat di Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024. Adanya kegiatan identifikasi yang dilakukan berguna sebagai tolak ukur dalam tahapan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat setelah Perda No. 2 Tahun 2019, Bagaimana Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat, dan Apa Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan disertai dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan di tarik kesimpulan secara deduktif. Temuan hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat ialah Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, dan Kedatukan Besitang. Meskipun eksis, Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Langkat hanyalah sebagai bagian dari ceremonial saja dan Pendafataran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat belum pernah terjadi karena pembuktian tanah ulayat di Kabupaten ini sulit dilakukan sehingga menghambat pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat. Selain itu juga, tidak ada tindak lanjut pasca lahirnya Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah diterbitkan SK Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat dan belum pernah ada Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan tanah ulayatnya ke Badan Pertanahan Nasional di Langkat. Kata kunci: Urgensi Pendaftaran, Tanah Ulayat, Langkat
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DENGAN KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19 (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN) Sinulingga, Indra Kurnia; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Ikhsan, Edy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2634

Abstract

Since the 4th amendment to the 1945 Constitution, Governors, Regents and Mayors, who are the respective heads of Provincial, Regency and City regional governments, have been elected democratically. At the beginning of 2020, coinciding with the 2020 regional head elections, the world was faced with a serious problem, namely the Corona virus disease (Covid-19) pandemic. The research method used in this writing is a combination of normative research methods and empirical research methods, with a statutory approach and a comparative legal approach. The research location is Medan City. The research data in this research is primary data and also secondary data with data collection techniques and tools, namely library research, document research and field data collection which are analyzed qualitatively. In the implementation of regional head elections, it is carried out using the Health Protocol and violations of the health protocol are categorized as administrative violations; There was an increase in voter participation in 2020 compared to the 2015 mayoral and deputy mayoral elections under normal circumstances, and the provision and implementation of health protocols were obstacles to holding the 2020 regional head elections in Medan City and this can be resolved well. Keyword: 2020 Regional Election, Medan City Regional Election, Corona virus disease (Covid 19). Abstrak: Sejak amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan masing-masing kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan pemilihan secara demokratis. pada awal tahun 2020 bertepan dengan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah pada tahun 2020, Dunia dihadapkan dengan masalah serius, dimana adanya pandemi wabah Corona virus dessease (Covid-19). Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu gabungan dari metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun lokasi penelitian adalah Kota Medan. Data penelitian dalam peneitian ini adalah Data Primer dan juga Data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan (Library research), Studi dokumen (dokumen research) dan Pengumpulan data lapangan (field reseacrh) yang dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala derah dilaksanakan dengan Protol Kesehatan dan pelanggaran Terhadap Protokol kesehatan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi; adanya peningkatan partisipasi pemilih di tahun 2020 dibandingkan dengan pelaksanan pemilihan walikaota dan wakil walikota tahun 2015 dalam keadaan normal, dan penyediaan dan penerapan protokol kesehatan merupakan hambatan utapa peleksanaan pemilihan kepala derah tahun 2020 di Kota Medan dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kata kunci: Pilkada 2020, Pilkada Kota Medan, Corona virus disease (Covid 19)
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak diKota Medan: (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Mdn Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn, Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn) Nasution, Junisyah; Ikhsan, Edy; Siagian, Putri Rumondang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5628

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran hakim dalam memberikan hukuman kepada anak diKota Medan atas tindak pidana berkendara yang mengakibatkan kematian. Hal ini ditunjukkan dengan Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris yang meliputi peraturan perundang-undangan dan kasus pengadilan. Hasil kajian menunjukkan  pengadilan biasanya memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman terburuk yang mungkin dijatuhkan kepada orang dewasa, dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat pendidikan, dan upaya untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan untuk kejahatan yang dilakukan, yaitu korban meninggal dunia dan kejahatan yang dilakukan dalam skala besar. Kajian ini juga mengkaji Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melihat apakah hukuman yang diberikan kepada anak sudah adil. Ia juga melihat seberapa baik metode penyembuhan bekerja untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku.
Penanganan Perkara Menguasai Tanah Tanpa Izin: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pdt/2021 Zahra, Dania; Ikhsan, Edy; Kaban, Maria
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4258

Abstract

This study discusses the land ownership trial between Defendant I, Defendant II, and Defendant III based on the Decision of the Pematang Siantar District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN PMS. This dispute gives rise to different interpretations of the validity of the Kotapradja Letter which is used as evidence of land ownership. This study uses a normative legal method with a descriptive analytical nature, a normative approach, and secondary data collected through document studies, analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the validity of the Kotapradja Letter is weak because after the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA), all land certificates must be re-registered to obtain strong legality. At the first level, the panel of judges granted the plaintiff's lawsuit based on documentary evidence and witness statements. However, at the appeal level, the defendant succeeded in overturning the initial decision with additional evidence. The case brought to the Supreme Court showed that SHM 326 of 1995 belonging to the plaintiff and SHM 0042 of 1984 belonging to Defendant I were in accordance with the measurement results, so that the land controlled by Defendant I was legally valid. This study emphasizes the importance of legal certainty in maintaining land and the need to verify the legality of documents to prevent ownership conflicts.
Co-Authors Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrir Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arie Kartika Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Dian Maya Sari Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Gita Cristin Debora Sihotang Hamidansyah Putra Putra Harris, Abd. Hasballah Thaib Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hijrah Purnama Sari Ariga Idha Aprilyana Sembiring Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Marlina Marlina Marlina, Marlina Mazmur Septian Rumapea Miki Yanti P. Mirza Nasution Mirza Nasution Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurbaiti Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis Saidin Saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Selviani Ariga Siagian, Putri Rumondang Sibarani, Fauzi Anshari Silitonga, Glotty Christina Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar T.Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tri Sandi Muji Areza Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Wessy Trisna Yasmin Faris Bashel Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yulinda Regina C. Lumban Gaol Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad