Claim Missing Document
Check
Articles

Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator Silitonga, Glotty Christina; Ikhsan, Edy; Leviza, Jelly; Harris, Abd.
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.347

Abstract

Kontrak adalah kesepakatan antara satu atau lebih pihak; itu juga merupakan peristiwa ketika seseorang membuat janji dengan satu atau lebih orang dalam kasus tertentu. Kontrak antara RSUP H. Adam Malik, Medan dan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator (MJEE) adalah tentang pemeliharaan lift dan eskalator yang ditentukan dalam kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberi instruksi kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini juga disebut Surat Kontrak Kerja. Hal-hal utama yang telah disepakati tercantum dalam surat tersebut dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya, dalam kondisi tertentu terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, RSUP H. Adam Malik telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; hal ini tidak sesuai dengan SPK sehingga merugikan pihak kedua. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif (penyelesaian). Diharapkan agar kasus wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.
DEVELOPMENT OF CIVIL LAW THROUGH EMPOWERING JURISPRUDENCE: A COMPARATIVE STUDY OF CIVIL LAW AND COMMON LAW SYSTEMS Pinem, Faisal Hadi; Kamello, Tan; Purba, Hasim; Ikhsan, Edy
NOMOI Law Review Vol 5, No 1 (2024): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i1.19592

Abstract

The development of civil law in resolving disputes needs to be addressed by implementing court decisions that have permanent legal force in the form of jurisprudence. Civil law problems that are developing rapidly are unable to be followed by existing legal regulations, and are not even sufficient to answer all the problems in civil law itself. The research uses a normative juridical research type. Jurisprudence has a big role and contribution in the development of civil law to fill legal gaps and provide legal certainty. Article 10 Paragraph (1) Law no. 48 of 2009 states that "Courts are prohibited from refusing to examine, try and decide on a case submitted on the pretext that the law does not exist or is unclear, but is obliged to examine and try it". The position of jurisprudence in Indonesia, which adheres to a civil law system, adheres to the principle of freedom or is "persuasive precedent". Efforts to bring about legal convergence in certain cases are not possible. However, there are still legal similarities which can be used as a legal basis for resolving various problems in civil law in Indonesia. The role of the Supreme Court is very important in reviewing judges' decisions that are suitable for use as jurisprudence and carrying out an inventory of decisions in the field of civil law that constitute legal reform.
PERKEMBANGAN KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Munthe, Arfansyah; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2348

Abstract

Abstract: This research is based on the fact that interfaith marriages are not strictly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This results in a legal vacuum. With the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia, the government accommodates interfaith marriages through Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as a solution to fill this legal vacuum. Article 35 letter a states that marriage registration also applies to marriages determined by the court, namely marriages between people of different religions. This type of normative juridical research is supported by the results of interviews with sources, the research approach uses a statutory approach and a case approach to interfaith marriages which have become court decisions and have permanent legal force. The results of this research show that from an Islamic religious perspective, interfaith marriages are absolutely and absolutely prohibited, from a Christian religious perspective, interfaith marriages are prohibited in its teachings. From the Catholic perspective, interfaith marriages are an obstacle, interfaith marriages are possible with a dispensation, whereas in Buddhism there is no prohibition on interfaith marriages. Keywords: Development, Validity, Interfaith Marriage Abstrak: Penelitian ini di latar belakangi dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jenis penelitian yuridis normatif dengan di dukung hasil wawancara dengan narasumber, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan kasus terhadap perkawinan beda agama yang telah menjadi penetapan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perpektif agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak, perpektif agama Kristen perkawinan beda agama dilarang dalam ajaranya. Perpektif agama Katolik perkawinan beda agama adalah suatu halangan, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan adanya dispensasi, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.   Kata kunci: Perkembangan, Keabsahan, Perkawinan Beda Agama
Hak Anak Stateless Person Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia Rinaldi, Rinaldi; Ikhsan, Edy; Ekaputra, Mohammad
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v9i1.11218

Abstract

Sexual crimes against children remain a critical and persistent issue in Indonesia. Child victims are especially vulnerable, and their rights are often marginalized within legal processes. Although Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child and enacted relevant laws such as the Child Protection Law, significant gaps remain in their implementation. This study focuses on stateless children who are victims of sexual crimes—an especially marginalized group that suffers not only from the crime itself but also from legal invisibility. The central question addressed is how Indonesian positive law recognizes and protects the rights of these stateless child victims. Employing a normative juridical method, this research examines the relevant legal instruments and judicial practices in Indonesia. The findings reveal three key issues: first, existing legal protections for child victims are inconsistently applied; second, Indonesia’s non-ratification of the 1951 Refugee Convention means that stateless persons lack formal legal status, limiting their access to justice; third, the absence of legal identity and citizenship further exacerbates the vulnerability of stateless children. The study concludes that while legal frameworks are in place, meaningful protection for stateless child victims demands both legal innovation and a stronger commitment to the principle of the best interests of the child.
Analisis Budaya Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Medan) Santi Silaban, Susi; Syahrin, Alvi; Ikhsan, Edy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4775

Abstract

Perjudian sabung ayam ialah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum, namun apakah perjudian sabung ayam merupakan suatu budaya, dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tiga permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan tentang sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum positif indonesia, Bagaimana penerapan konsep perjudian sabung ayam yang berlaku dalam masyarakat, dan Bagaimana analisis budaya hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan dengan alat pedoman wawancara dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menemukan bahwa, Pengaturan tentang sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum positif Indonesia, pada umumnya sabung ayam disebut sebagai tradisi, namun fakta lapangan menunjukkan bahwa sabung ayam masuk dalam kategori perjudian, dimana perjudian awalnya diatur dalam Pasal 542 KUHP namun di ubah menjadi Pasal 303 dan 303 bis KUHP oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat, Penerapan konsep perjudian sabung ayam yang berlaku dalam masyarakat; dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kecil yang bahkan ada yang menganggap itu bukanlah judi hanya sebatas permainan semata, dan bagi yang menganggap itu suatu perjudian maka konsep larangan perjudian yaitu dapat memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;, Analisis budaya hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Medan, praktik perjudian sabung ayam yang terjadi di medan dapat dikatakan sebagai budaya hukum hal ini ditinjau dari persepsi-persepsi masyarakat (eksternal) dan aparat penegak hukum (internal)
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
URGENSI IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN LANGKAT Jamil, Rafiqoh Putriana; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3057

Abstract

requirements for the recognition of Customary Law Communities. Customary land has its own regulations regarding land registration, which are contained in Permen ATR/BPN No.14 of 2024. The identification activities carried out are useful as a benchmark in the stages of recognizing and protecting Customary Law Communities. The problems studied in this study are How is the Recognition and Protection of Customary Law Communities in Langkat Regency after Perda No. 2 of 2019, How is the Process of Identification and Registration of Customary Law Community Land Rights in Langkat Regency, and What are the Obstacles in Optimizing Customary Law Land Registration in Langkat Regency. This study uses the Normative Legal Research method supported by Interviews. The nature used in this study is descriptive analytical. Data Collection Techniques in this study through literature studies accompanied by interviews with several related informants. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The findings of the identification of customary law communities in Langkat Regency are the Langkat Sultanate, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, and Kedatukan Besitang. Although they exist, the customary law communities in Langkat Regency are only part of the ceremony and the registration of customary land rights of customary law communities in Langkat Regency has never occurred because proof of customary land in this Regency is difficult to do, thus hampering the administration and registration of customary land rights. In addition, there has been no follow-up after the issuance of the Regional Regulation until now the Regent's Decree concerning the Customary Law Community has never been issued and no Customary Law Community has ever registered its customary land with the National Land Agency in Langkat. Keywords: Urgency Of Registation, Communal Land, Langkat. Abstrak: Pasal 3 UUPA Jo. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait persyaratan diakuinya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat memiliki peraturannya tersendiri menyangkut pendaftaran tanah, hal itu terdapat di Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024. Adanya kegiatan identifikasi yang dilakukan berguna sebagai tolak ukur dalam tahapan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat setelah Perda No. 2 Tahun 2019, Bagaimana Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat, dan Apa Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan disertai dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan di tarik kesimpulan secara deduktif. Temuan hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat ialah Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, dan Kedatukan Besitang. Meskipun eksis, Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Langkat hanyalah sebagai bagian dari ceremonial saja dan Pendafataran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat belum pernah terjadi karena pembuktian tanah ulayat di Kabupaten ini sulit dilakukan sehingga menghambat pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat. Selain itu juga, tidak ada tindak lanjut pasca lahirnya Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah diterbitkan SK Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat dan belum pernah ada Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan tanah ulayatnya ke Badan Pertanahan Nasional di Langkat. Kata kunci: Urgensi Pendaftaran, Tanah Ulayat, Langkat
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DENGAN KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19 (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN) Sinulingga, Indra Kurnia; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Ikhsan, Edy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2634

Abstract

Since the 4th amendment to the 1945 Constitution, Governors, Regents and Mayors, who are the respective heads of Provincial, Regency and City regional governments, have been elected democratically. At the beginning of 2020, coinciding with the 2020 regional head elections, the world was faced with a serious problem, namely the Corona virus disease (Covid-19) pandemic. The research method used in this writing is a combination of normative research methods and empirical research methods, with a statutory approach and a comparative legal approach. The research location is Medan City. The research data in this research is primary data and also secondary data with data collection techniques and tools, namely library research, document research and field data collection which are analyzed qualitatively. In the implementation of regional head elections, it is carried out using the Health Protocol and violations of the health protocol are categorized as administrative violations; There was an increase in voter participation in 2020 compared to the 2015 mayoral and deputy mayoral elections under normal circumstances, and the provision and implementation of health protocols were obstacles to holding the 2020 regional head elections in Medan City and this can be resolved well. Keyword: 2020 Regional Election, Medan City Regional Election, Corona virus disease (Covid 19). Abstrak: Sejak amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan masing-masing kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan pemilihan secara demokratis. pada awal tahun 2020 bertepan dengan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah pada tahun 2020, Dunia dihadapkan dengan masalah serius, dimana adanya pandemi wabah Corona virus dessease (Covid-19). Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu gabungan dari metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun lokasi penelitian adalah Kota Medan. Data penelitian dalam peneitian ini adalah Data Primer dan juga Data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan (Library research), Studi dokumen (dokumen research) dan Pengumpulan data lapangan (field reseacrh) yang dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala derah dilaksanakan dengan Protol Kesehatan dan pelanggaran Terhadap Protokol kesehatan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi; adanya peningkatan partisipasi pemilih di tahun 2020 dibandingkan dengan pelaksanan pemilihan walikaota dan wakil walikota tahun 2015 dalam keadaan normal, dan penyediaan dan penerapan protokol kesehatan merupakan hambatan utapa peleksanaan pemilihan kepala derah tahun 2020 di Kota Medan dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kata kunci: Pilkada 2020, Pilkada Kota Medan, Corona virus disease (Covid 19)
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak diKota Medan: (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Mdn Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn, Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn) Nasution, Junisyah; Ikhsan, Edy; Siagian, Putri Rumondang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5628

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran hakim dalam memberikan hukuman kepada anak diKota Medan atas tindak pidana berkendara yang mengakibatkan kematian. Hal ini ditunjukkan dengan Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris yang meliputi peraturan perundang-undangan dan kasus pengadilan. Hasil kajian menunjukkan  pengadilan biasanya memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman terburuk yang mungkin dijatuhkan kepada orang dewasa, dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat pendidikan, dan upaya untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan untuk kejahatan yang dilakukan, yaitu korban meninggal dunia dan kejahatan yang dilakukan dalam skala besar. Kajian ini juga mengkaji Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melihat apakah hukuman yang diberikan kepada anak sudah adil. Ia juga melihat seberapa baik metode penyembuhan bekerja untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku.
Co-Authors Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arie Kartika Ariga, Hijrah Purnama Sari Ariga, Selviani Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Devi Azwar, T.Keizerina Dian Maya Sari Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Faris Bashel, Yasmin Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Gita Cristin Debora Sihotang Hamidansyah Putra Putra Harahap, Habibullah Harris, Abd. Hasballah Thaib HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Idha Aprilyana Sembiring Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Marlina Marlina Marlina, Marlina Mazmur Septian Rumapea Miki Yanti P. Mirza Nasution Mirza Nasution Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Naibaho, Kinski Vania Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurbaiti Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis saidin, saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Siagian, Putri Rumondang Sibarani, Fauzi Anshari Silitonga, Glotty Christina Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti, Sri Budi Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahrir, Alvi Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tri Sandi Muji Areza Trisna, Wessy Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad