Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.698
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Arena Hukum Hasanuddin Law Review Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Jurist-Diction Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pencerah Bangsa International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) AL-SULTHANIYAH Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Intelek Insan Cendikia GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Binamulia Hukum Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences PESHUM
Edy Ikhsan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 113 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi: (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) Sisera, Perida Apriani; Syahrin, Alvi; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.289

Abstract

Undang-Undang No.11/2012 tidak menjamin kepastian hukum dalam mencapai tujuan diversi perkara ABH/AKH. Meskipun diversi wajib, ganti rugi tidak diwajibkan, dan UU tersebut tidak memiliki mekanisme eksekusi ganti rugi atau sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi janji ganti rugi kepada korban. Ini menyulitkan penagihan dan kompleksitas ketika korban atau keluarganya menagih ganti rugi kepada penyidik. Penelitian ini menyoroti pengaturan ganti rugi dalam penyelesaian perkara ABH/AKH secara diversi, konsekuensi hukum penyelesaian ganti rugi, dan solusi penyelesaian janji membayar ganti rugi yang tidak ditepati oleh pelaku/keluarganya kepada korban. Penelitian bersifat normatif, deskriptif, dan preskripsi, dengan menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti rugi dalam diversi perkara ABH/AKH mengacu pada Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU No.11/2012, namun restitusi bukan opsi mutlak, melainkan alternatif. Ini menyebabkan ketidakpastian bagi korban maupun keluarganya. Solusi penyelesaian ganti rugi perkara ABH/AKH yang tidak dibayar adalah dengan memanggil pelaku/keluarganya oleh penyidik untuk membuat perjanjian baru, dimonitor, dan dilindungi secara hukum, dengan ancaman lanjutan perkara pidana jika tidak membayar. Diperlukan peraturan tambahan seperti PP atau Perkapolri tentang pelaksanaan ganti rugi diversi, atau minimal SOP penyidik. Penyidik perlu aktif dalam menentukan isi perjanjian, dengan jaminan yuridis bagi pelaku/keluarganya yang tidak memenuhi janji pembayaran ganti rugi kepada korban/keluarganya. SOP penyidik di Polresta Medan perlu mengatur tata cara menagih janji pelaku kepada korban, termasuk standar permohonan restitusi diversi, restitusi yang tidak dibayar, dan konsekuensi hukum jika pelaku ingkar janji.
Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn Brunner, Emil; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.293

Abstract

Seorang terdakwa yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan banding. Namun, saat pemeriksaan kasus masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa meninggal dunia. Masalah ini sering menjadi kendala dalam peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana terdakwa. Dalam studi kasus ini, terjadi Tindak Pidana Korupsi oleh Haris Harto, yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyimpangan Dana Anggaran Belanja Daerah untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Binjai". Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dan telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF CHILD TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Sibarani, Fauzi Anshari; Ablisar, Madiasa; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v3i1.9921

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU SPPA) brings fundamental changes to the juvenile justice system in Indonesia. This can be seen from the adoption of the principle of best interest for children which comes from Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child and ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 in the process of resolving cases of children in conflict with the law. This is in accordance with the concept of the State in Indonesia, namely the rule of law that applies proper legal principles and the application of the principle of The Best Interest of the Child to children in line with the concept of the rule of law of Indonesia. The principle of the best interest of the child or the principle of the best interest for children contained in the explanation of the Law on the Criminal Justice System for Children which states that the best interest for children is that all decision making must always consider the child's survival and development. The crime of decency that is contradicting the values and norms prevailing in Indonesia continues to occur today. Ironically, even the perpetrator of the crime of decency is a child. The implementation of the handling of children who are perpetrators of crimes of decency by the North Sumatra Regional Police cannot be equated with actions taken by adults. Diversion through the restorative justice approach must be put forward, as referred to in Article 1 number 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The North Sumatra Regional Police as the beginning of the gateway to the process of handling decency crimes committed by children in applying the principle of the best interest of the child does not always run smoothly, there are several obstacles to the police in applying these principles, one of which is that the Police does not have a written standard for application of the principle of the best interest of the child against the child offenders of decency crime. The principle of the best interests of the child has not fully become the main consideration, especially in handling in the police. The application of the principle of the best interests of the child must be proportional. The application of this principle is like the fruit of simalakama, on the one hand it aims to protect and nurture children who are in conflict with the law, but on the other hand there are interests of victims and society that must be protected from the point of view of justice.
Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia Areza, Tri Sandi Muji; Akbar, Faisal; Ikhsan, Edy; Nasution, Mirza
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4862

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaanya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara.Tetapi dalam prakteknya proses perekrutan kader dan pengurus partai masih banyak yang melanggar aturan seperti yang sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tertang partai politik. Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana tatacara partai politik dalam merekrut kader-kadernya dalam mencari dan menduduki jabatan pengurus partai politik secara demokratis atau lebih kepada pendekatan secara nepotisme.Tujuan penelitan ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam  rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.Kata Kunci : Demokrasi ; Partai Politik ; Rekrutmen Kepengurusan
KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR 5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Muhammad Ricky Rivai; Syafruddin Kalo; Maria Kaban; Edy Ikhsan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.80

Abstract

SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 adalah dokumen yuridis yang lahir dari kegiatan redistribusi tanah tahun 1968, diberikan kepada masyarakat tani di masa itu sebagai pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat yang telah mengusahai lahan-lahan perkebunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pasca kemerdekaan. Namun SK Gubernur yang sejatinya merupakan bentuk legalitas bagi penerima tanah objek reformasi agraria berdasarkan pengurangan areal HGU menurut SK Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965, diabaikan oleh PTPN II sehingga badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan tersebut secara leluasa merampas tanah rakyat dan menguasainya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Masyarakat kelompok tani sebagai pemegang alas hak berusaha merebut kembali tanah yang telah diberikan dengan upaya tuntutan pengembalian tanah dan pengakuan alas hak yang mereka punyai kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris (sosiologis). Sifat penelitian adalah deskriptif analisis kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research), analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan-penjelasan bersifat umum untuk menarik fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, pemberian SK Gubernur kepada masyarakat tani telah sesuai dengan peraturan hukum redistribusi tanah yang berlaku dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Upaya yang dilakukan masyarakat kelompok tani dalam usaha pengembalian tanah dan pengakuan alas hak-nya adalah dengan menguasai tanah secara fisik, melakukan tuntutan pengembalian tanah dan pengakuan alas hak melalui BPN RI, serta masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan aset. Kekuatan hukum SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 sebagai bukti pertautan hukum masyarakat kelompok tani dengan tanah yang dikuasainya dapat ditelaah berdasarkan riwayat penguasaan tanah dan pemberian SK Redistribusi Tanah sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum, kedudukan hukum, dan akibat hukum bagi masyarakat di atas areal PTPN II. Kekuatan hukum alas hak-nya diperkuat dengan fakta tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang HGU oleh PTPN II, HGU terbit pasca redistribusi tanah, dan SK Gubernur sebagai alas hak adalah keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final dan hanya dapat dicabut oleh pembuat keputusan sesuai dengan asas contrarius actus maupun dibatalkan pengadilan. Diharapkan kepada pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kelompok tani, menyelesaikan permasalahan agraria tersebut secara bijaksana, dan melaksanakan penghapusbukuan aset demi tercapainya kepastian hukum, dan keadilan.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAS HARGA YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA: Studi Putusan Mahkamah Agung No.602 K/PDT/2020 Harisoni Hutasoit; Edy Ikhsan; M. Ekaputra; Burhan Sidabariba
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.329

Abstract

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu hal tertentu;suatu sebab yang halal.Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum.Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi,seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung No.602 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, didalam perjanjian jual beli ini yang pembayarannya dilakukan secara mencicil / kredit tidak mencantumkan jangka waktu pelunasannya dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum tmembuatnya, bertentangan beli yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 602K/Pdt/2020 dinilai tidak mempertimbangkan faktor-faktor yuridis lainnya seperti syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata,Pasal 1338 KUH Perdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,bertentangan dengan asas pembuktian atas Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang telah dibuat secara sah dihadapan Notaris,dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servenda). Perjanjian jual beli yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran dapat menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya yang dapat dilakukan kepada yang dirugikan adalah dengan pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian berserta ganti rugi; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut ganti rugi saja. Sebaiknya pihak-pihak yang telah membuat perjanjian berupaya untuk memenuhi pasal-pasal dari isi perjanjian yang telah disepakti bersama. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak. Seharusnya perjanjian dilaksanakan dengan asas itikad baik.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr) Indri Romauli Marbun, Luya; Ikhsan, Edy; Kaban, Maria
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2104

Abstract

Sale and purchase agreements are one form of agreement that often occurs in society. An agreement will be valid if it has fulfilled the conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The sale and purchase binding deed is a preliminary agreement that binds the parties to the sale and purchase and has the right and obligation to fulfill the performance as agreed upon in the sale and purchase agreement. The research method used is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The source of legal material used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research technique used is library research with a case approach to this research. The results of this study indicate that defaults caused by heirs who are reluctant to pay land and building tax and seller's tax from the late seller / heir in the deed of binding of sale and purchase even though the buyer has carried out his performance so as to obtain legal protection, he filed a lawsuit with the court in accordance with preventive legal protection.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap Habibie, Maulana; Madiasa; Marlina; Edy Ikhsan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.835 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.12

Abstract

Negara memiliki tanggungjawab terhadap terpidana anak korban salah tangkap dan sangat erat kaitannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 95 dan pasal 97 Kitab Undang-undang no 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bentuk tanggungjawab negara terhadap terpidana anak korban salah tangkap. Tanggungjawabnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka ada dua bentuk tanggungjawabnya yaitu ganti rugi dan rehabilitasi. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No 131/PK/Pid.Sus/2015. Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan Putusannya yaitu menyatakan terdakwa keempat pengamen terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam Pasal 338 jo 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam hal ini keputusan hakim tidaklah tepat karena hakim hanya bersandar pada bukti-bukti yang ada pada proses penyidikan dikepolisian.  Sementara itu pada Tingkat Mahkamah Agung berdasarkan Penijauan kembali yang diajukan terpidana anak pengamen yang memuat putusan bebas kepada terpidana anak tersebut. Berdasarkan novoum yang dijadikan alasan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan alasan keempat terpidana anak pengamen sehinggah hakim tingkat Mahkamah Agung melalui putusan No 131/PK/Pid.Sus/2015 memutus bebas keempat terpidana anak pengamen. Katakunci: Tanggungjawab Negara, Terpidana Anak, Korban Salah Tangkap Abstract The state has a responsibility to convict child victims of wrongful arrest and is very closely related. This can be seen in Article 95 and Article 97 of the Book of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The form of state responsibility towards convict child victims of wrongful arrest. Responsibilities based on the Criminal Procedure Code, there are two forms of responsibility, namely compensation and rehabilitation. Analysis of the Supreme Court's decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015. Based on the consideration of the judges of the South Jakarta District Court in passing their verdict, namely stating that the defendants of the four buskers were proven to have committed the crime of murder together in Article 338 jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code and reaffirmed byDKI Jakarta High Court. In this case the judge's decision is not right because the judge only relies on the evidence that is in the police investigation process. Meanwhile, at the Supreme Court level, based on a review submitted by the convict child buskers, which contains an acquittal to the convict child. Based on the novoum which was used as the reason for the judge's consideration in granting the reasons for the four convicts of child buskers, the judge at the Supreme Court level through decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015 decided to release the four convicts of child buskers. Keywords: State Responsibility, Child Convicts, Victims of Wrong Arrest
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ginting, J. Putra; Nasution, Faisal Akbar; Nasution, Mirza; Edy Ikhsan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 3 (2022): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i3.28

Abstract

Munculnya 2 (dua) keputusan lembaga peradilan di atas terhadap pasal yang sama tentunya menjadikan penerapan Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait syarat seseorang untuk melakukan pendaftaran bakal calon DPD berbeda dan kecenderungannya terjadi kontradiktif. Oleh karenanya, perlu dilihat maksud dan tujuan masing-masing putusan lembaga peradilan tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 terhadap syarat pencalonan anggota DPD RI di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap proses rekrutmen bakal calon DPD ialah dimana persyaratan bakal calon DPD bertambah dimana pengurus (fungsionaris) partai politik tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai bakal calon DPD namun dikarenakan keberlakuannya tidak berlaku surut maka putusan tersebut dan aturan yang mengimplementasikan putusan tersebut tidak berlaku bagi para bakal calon yang pendaftarannya tanggal 26 Maret sampai 11 Juli 2018 dan Pengumuman/Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal 19 Juli 2018. Artinya, putusan atau aturan tidak boleh berlaku surut dimana hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018. Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Abstract The emergence of the 2 (two) decisions of the judiciary above on the same article certainly makes the application of Article 182 letter l of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections regarding the requirements for someone to register for DPD candidates are different and tend to be contradictory. Therefore, it is necessary to look at the intent and purpose of each of these judicial decisions. Therefore, it is necessary to study the effect of the Constitutional Court Decision No. 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court Decision No. 65P/HUM/2018 on the requirements for the nomination of DPD RI members in Indonesia. Based on the results of the study, the effect of the Constitutional Court Decision No. 30/PUU-XVI/2018 regarding the recruitment process for DPD candidates is where the requirements for DPD candidates are increased where political party administrators (functionaries) are not allowed to nominate themselves as DPD candidates, but due to the fact that it does not apply retroactively, the decision and the rules that implement the decision does not apply to prospective candidates whose registration is from March 26 to July 11 2018 and the Announcement/Notification of Verification Results dated July 19, 2018. This means that decisions or rules may not apply retroactively where this is also in accordance with the decision of the Supreme Court no. 65P/HUM/2018. Keywords: Constitutional Court, Regional Representative Council, Supreme Court.
Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Sinambela, Maichael; Madiasa Ablisar; Marlina, Marlina; Edy Ikhsan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2023): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i2.43

Abstract

Adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam memutus suatu kasus pidana narkotika dalam melihat tujuan pemidanaan yang belum tercapai. Landasan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika, yaitu faktor hukum itu sendiri, hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan pengunaan sistem altenatif di dalam pengancaman pidana di dalam KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Pertimbangan hakim pada disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan yaitu latar belakang di dalam persidangan, fakta persidangan dimana apakah anak ini sudah pernah melakukan perbuatannya atau baru pertama kali, latar belakang anak yang dilihat dari masih sekolah atau putus sekolah, dan menerima hasil laporan penelitian dari balai pemasyarakatan Palembang kepada pihak keluarga yaitu latar belakang orangtua, keluarga anak, pergaulan atau pertemanan anak. Perbedaan pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu ada anak sebagai pelaku perantara jual beli narkotika yang mengaku sudah lama melakukan tindak pidana narkotika, menurut hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Palembang, jumlah barang bukti yang terdapat didalam persidangan, keterangan saksi dan latar belakang keluarga dan anak. Kata kunci: Anak, Disparitas Pemidanaan, Jual Beli Narkotika, Perantara. Abstract There are differences in criminal penalties in deciding a narcotics crime case in view of the purpose of punishment that has not been achieved. The basis for the occurrence of disparities in the sentencing of children as intermediaries for buying and selling narcotics, namely the legal factor itself, criminal law in Indonesia judges have very wide freedom to choose the type of crime desired, in connection with the use of an alternative system in threatening criminal offenses in the Criminal Code, it appears that several basic crimes are often threatened with criminal acts alternatively the same. The judge's considerations on the disparity in punishment of children as intermediaries for buying and selling narcotics in the decision are the background in the trial, the facts of the trial where this child has committed an act or it is the first time, the child's background is seen from still in school or dropping out of school, and receiving the results research reports from the Palembang Penitentiary to the family, namely the background of the parents, the child's family, the association or friendship of the child. Differences in decision number 98/Pid.Sus-Child/2020/PN Plg, Decision Number 49/Pid. Sus Child/2020/ PN Plg and Decision Number 2/Pid.Sus-Child/2021/ PN Plg. There are children as narcotics intermediaries who claim to have been intermediaries for buying and selling narcotics, according to the results of the Palembang Correctional Center research, the amount of evidence contained in the trial, witness statements and family and child backgrounds. Keywords: Children, Disparity in Sentencing, Intermediaries, Selling and Buying Narcotics.
Co-Authors Ade Irawan Damanik Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Ainun Adilla Siregar Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrir Anna Kholilah Daulay Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arfansyah Munthe Arie Kartika Ariga, Hijrah Purnama Sari Ariga, Selviani Astria Is'a Anwi Siregar Azwar, Tengku Keizerina Devi Batubara, Dinda Aprilia Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Burhan Sidabariba Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Yulia Andriany Sitorus Dian Maya Sari Dian Maya Sari Dinda Aprilia Batubara Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Edy Warman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Faris Bashel, Yasmin Frans Martin Sihotang Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Ginting, J. Putra Gita Cristin Debora Sihotang Guslihan Dasa Cipta Matondang Habibie, Maulana Habibullah Harahap Hamidansyah Putra Putra Harahap, Habibullah Harisoni Hutasoit Harris, Abd. Hasballah Thaib Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hijrah Purnama Sari Ariga Idha Aprilyana Sembiring Indra Kurnia Sinulingga Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Junisyah Nasution Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kinski Vania Naibaho Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Maria Kaban Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulana Muslim Hrp Mazmur Septian Rumapea Mhd. Yamin Miki Yanti P. Mirza Nasution Mirza Nasution Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Ricky Rivai Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Naibaho, Kinski Vania Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Novita Rahmaini Tumanggor Nurbaiti Nurbaiyah Siregar OK Saidin OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Putri Rumondang Siagian Rafiqoh Putriana Jamil Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Robert Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis Saidin Saidin Saidin, OK saidin, saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Selviani Ariga Sibarani, Fauzi Anshari Sihotang, Frans Martin Silitonga, Glotty Christina Sinambela, Maichael Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti Sri Budi Astuti, Sri Budi Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sulaiman Al- Hafiz Rambe Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Susi Santi Silaban Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahrir, Alvi Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati Tan Kamello Tan Kamello Tengku Keizerina Devi Tony Tony Tri Sandi Muji Areza Trisna, Wessy Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Wessy Trisna Winda Asry Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yulinda Regina C. Lumban Gaol Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad