Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.524
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pencerah Bangsa AL-SULTHANIYAH GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Binamulia Hukum
Edy Ikhsan
Prgogram Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN ADMINISTRATIF MELALUI SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT PADA PUTUSAN PENGAWASAN PEMILU DI SUMUT Muhammad Akbar Siregar; Mirza Nasution; Edy Ikhsan; Afnila Afnila
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3105

Abstract

ABSTRACTAct number 7 of 2017 on General Elections had established the existence and the role of The GeneralElection Supervisory Board not only function as election monitors, but to act as an institution tasked withresolving disputes over electoral processes, both participants in inter-election disputes and acrosscommittees for the public. In this study raised the issue of the legal power of The General ElectionSupervisory Board of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. The researchmethodology is juridically normative, in the research concluded that The General Election SupervisoryBoard of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 has permanent legal forcebecause the decision is not carried out legal efforts by The Election Commission of North SumatraProvince and The Election Commission of West Nias Regency so that the decision final and binding, sothat decisions which are was born of The General Election Supervisory Board has an executory nature.Keywords : General Elections, The General Election Supervisory Board, and Quick Event Check
Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan Wahyudi Chandra; Edy Ikhsan; Sutiarnoto Sutiarnoto; Chairul Bariah
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.172

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat preskriptif, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perpres nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan diterapkan dengan beberapa hal seperti bantuan vaksinasi COVID-19, penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi, dan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada anak-anak pengungsi.
Analisis Yuridis Debitor Yang Meninggal Dunia Tidak Mendapatkan Klaim Asuransi Terkait Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Kredit Belum Lunas (Studi Putusan No. 424 K/PDT/2012) Sugeharto Imam Wibowo; Hasim Purba; Edy Ikhsan; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) dinyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan disebutkan secara lebih tegas bahwa hutang itu berkaitan dengan perjanjian hutang piutang, hal tersebut dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriftif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui library research, yang didapatkan melalui studi dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus. Pertimbangan lain karena sertifikat Hak Tanggungan mempunyai titel eksekutorial, dan yang lebih penting adalah Hak Tanggungan telah diatur dalam undang-undang, serta harga dari tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan cenderung terus meningkat. Terutama kelebihan Hak Tanggungan dibandingkan Hak Jaminan Kebendaan lainnya, kreditor pemegang jaminan memiliki hak istimewa, yakni droit de suit, droit de preference dan dalam kepailitan sebagai kreditur separatis. Dalam pembuatan kredit bank menunjuk asuransi jiwa untuk menghindarkan kredit macet pada debitor yang meninggal dunia maka dibuatlah asuransi jiwa.
DEMOKRATISASI DALAM PROSES REKRUTMEN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Tri Sandi Muji Areza; Faisal Akbar; Edy Ikhsan; Mirza Nasution
Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaanya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara. Tujuan penelitan ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam  rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.
Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi: (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) Sisera, Perida Apriani; Syahrin, Alvi; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.289

Abstract

Undang-Undang No.11/2012 tidak menjamin kepastian hukum dalam mencapai tujuan diversi perkara ABH/AKH. Meskipun diversi wajib, ganti rugi tidak diwajibkan, dan UU tersebut tidak memiliki mekanisme eksekusi ganti rugi atau sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi janji ganti rugi kepada korban. Ini menyulitkan penagihan dan kompleksitas ketika korban atau keluarganya menagih ganti rugi kepada penyidik. Penelitian ini menyoroti pengaturan ganti rugi dalam penyelesaian perkara ABH/AKH secara diversi, konsekuensi hukum penyelesaian ganti rugi, dan solusi penyelesaian janji membayar ganti rugi yang tidak ditepati oleh pelaku/keluarganya kepada korban. Penelitian bersifat normatif, deskriptif, dan preskripsi, dengan menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti rugi dalam diversi perkara ABH/AKH mengacu pada Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU No.11/2012, namun restitusi bukan opsi mutlak, melainkan alternatif. Ini menyebabkan ketidakpastian bagi korban maupun keluarganya. Solusi penyelesaian ganti rugi perkara ABH/AKH yang tidak dibayar adalah dengan memanggil pelaku/keluarganya oleh penyidik untuk membuat perjanjian baru, dimonitor, dan dilindungi secara hukum, dengan ancaman lanjutan perkara pidana jika tidak membayar. Diperlukan peraturan tambahan seperti PP atau Perkapolri tentang pelaksanaan ganti rugi diversi, atau minimal SOP penyidik. Penyidik perlu aktif dalam menentukan isi perjanjian, dengan jaminan yuridis bagi pelaku/keluarganya yang tidak memenuhi janji pembayaran ganti rugi kepada korban/keluarganya. SOP penyidik di Polresta Medan perlu mengatur tata cara menagih janji pelaku kepada korban, termasuk standar permohonan restitusi diversi, restitusi yang tidak dibayar, dan konsekuensi hukum jika pelaku ingkar janji.
Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn Brunner, Emil; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.293

Abstract

Seorang terdakwa yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan banding. Namun, saat pemeriksaan kasus masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa meninggal dunia. Masalah ini sering menjadi kendala dalam peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana terdakwa. Dalam studi kasus ini, terjadi Tindak Pidana Korupsi oleh Haris Harto, yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyimpangan Dana Anggaran Belanja Daerah untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Binjai". Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dan telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF CHILD TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Sibarani, Fauzi Anshari; Ablisar, Madiasa; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v3i1.9921

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU SPPA) brings fundamental changes to the juvenile justice system in Indonesia. This can be seen from the adoption of the principle of best interest for children which comes from Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child and ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 in the process of resolving cases of children in conflict with the law. This is in accordance with the concept of the State in Indonesia, namely the rule of law that applies proper legal principles and the application of the principle of The Best Interest of the Child to children in line with the concept of the rule of law of Indonesia. The principle of the best interest of the child or the principle of the best interest for children contained in the explanation of the Law on the Criminal Justice System for Children which states that the best interest for children is that all decision making must always consider the child's survival and development. The crime of decency that is contradicting the values and norms prevailing in Indonesia continues to occur today. Ironically, even the perpetrator of the crime of decency is a child. The implementation of the handling of children who are perpetrators of crimes of decency by the North Sumatra Regional Police cannot be equated with actions taken by adults. Diversion through the restorative justice approach must be put forward, as referred to in Article 1 number 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The North Sumatra Regional Police as the beginning of the gateway to the process of handling decency crimes committed by children in applying the principle of the best interest of the child does not always run smoothly, there are several obstacles to the police in applying these principles, one of which is that the Police does not have a written standard for application of the principle of the best interest of the child against the child offenders of decency crime. The principle of the best interests of the child has not fully become the main consideration, especially in handling in the police. The application of the principle of the best interests of the child must be proportional. The application of this principle is like the fruit of simalakama, on the one hand it aims to protect and nurture children who are in conflict with the law, but on the other hand there are interests of victims and society that must be protected from the point of view of justice.
Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia Areza, Tri Sandi Muji; Akbar, Faisal; Ikhsan, Edy; Nasution, Mirza
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4862

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaanya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara.Tetapi dalam prakteknya proses perekrutan kader dan pengurus partai masih banyak yang melanggar aturan seperti yang sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tertang partai politik. Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana tatacara partai politik dalam merekrut kader-kadernya dalam mencari dan menduduki jabatan pengurus partai politik secara demokratis atau lebih kepada pendekatan secara nepotisme.Tujuan penelitan ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam  rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.Kata Kunci : Demokrasi ; Partai Politik ; Rekrutmen Kepengurusan
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr) Indri Romauli Marbun, Luya; Ikhsan, Edy; Kaban, Maria
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2104

Abstract

Sale and purchase agreements are one form of agreement that often occurs in society. An agreement will be valid if it has fulfilled the conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The sale and purchase binding deed is a preliminary agreement that binds the parties to the sale and purchase and has the right and obligation to fulfill the performance as agreed upon in the sale and purchase agreement. The research method used is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The source of legal material used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research technique used is library research with a case approach to this research. The results of this study indicate that defaults caused by heirs who are reluctant to pay land and building tax and seller's tax from the late seller / heir in the deed of binding of sale and purchase even though the buyer has carried out his performance so as to obtain legal protection, he filed a lawsuit with the court in accordance with preventive legal protection.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pohan, Desi Permatasari; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.296

Abstract

Kepribadian anak memengaruhi perilaku, termasuk tindakan menyimpang, seperti dalam putusan Pengadilan Anak Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Jbg dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Spg, yang menetapkan pembunuhan berencana. Penelitian ini mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan berencana, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum dan kasus. Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum yang memadai, namun pertanggungjawaban pidana anak dalam pembunuhan berencana diatur negatif. Saran meliputi perluasan perlindungan anak, memperhatikan harkat dan martabat anak, dan memperdalam pengetahuan hakim terkait ilmu kriminologi dan viktimologi.
Co-Authors Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arie Kartika Ariga, Hijrah Purnama Sari Ariga, Selviani Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Devi Azwar, T.Keizerina Dian Maya Sari Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Faris Bashel, Yasmin Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Gita Cristin Debora Sihotang Hamidansyah Putra Putra Harahap, Habibullah Harris, Abd. Hasballah Thaib Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Idha Aprilyana Sembiring Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Marlina Marlina Marlina, Marlina Mazmur Septian Rumapea Miki Yanti P. Mirza Nasution Mirza Nasution Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Naibaho, Kinski Vania Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurbaiti Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis saidin, saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Siagian, Putri Rumondang Sibarani, Fauzi Anshari Silitonga, Glotty Christina Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti, Sri Budi Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahrir, Alvi Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tri Sandi Muji Areza Trisna, Wessy Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad