Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.698

P-Index

This Author published in this journals

All Journal USU LAW JOURNAL Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Arena Hukum Hasanuddin Law Review Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Jurist-Diction Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pencerah Bangsa International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) AL-SULTHANIYAH Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Intelek Insan Cendikia GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Binamulia Hukum Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences PESHUM

Edy Ikhsan

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Author-ID : 285587

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

4 5 6 7 8

Analisis Hukum Terhadap Perceraian Pada Kawin Sebongi Di Masyarakat Aceh Tenggara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kutacane Nomor: 227/PDT.G/2017/MS KC) Putri Ramadhona Rambe; Rosnidar Sembiring; Edy Ikhsan; Idha Aprilyana Sembiring
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i2.248

The occurrence of divorce cases in sebongi marriages that occurred in the people of Southeast Aceh, namely the marriage age was so short that it was even only one night. So this study is intended to examine related to the problem of factors causing divorce in overnight marriages, legal protection for husbands due to divorce in a sebongi marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and KHI. As well as the basis for the judge's consideration in granting the divorce permit.The results of this study show that there are 4 (four) factors for the occurrence of divorce in a sebongi marriage in southeast Aceh society, namely the factor that the wife is no longer a virgin before marriage, the factor that the wife does not want to be invited to have sex, the factor that the wife has the intention to divorce before marriage and the factor of the bride's reluctance to return to the husband's house after the custom of winning. legal protection for the husband is the loss of the husband's obligation to provide a living to the wife due to the Nusyuz wife either living still in marriage or living iddah when there has been a divorce as explained in article 80 paragraph (7) and article 152 of the KHI

Peranan Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Di Provinsi Sumatera Utara M. Ichsan Rouyas Sitorus; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Edy Ikhsan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif sub sektor kuliner di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan diantaranya peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif sehingga pelaku usaha industri kreatif itu sendiri dapat berkembang. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis, dalam hal ini peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam penjelasan dinas terkait merasa sudah melakukakan perannya sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator memang sudah dijalankan dan pelaksanaanya juga sudah dijalankan, akan tetapi dalam menjalankan perannya sebagai regulator, masih belum ada sinergitas terkait pembagian tupoksi tugas dan kewenangannya antara dinas-dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM dan ditambah pelaku UMKM sendiri kebanyakan besar tidak atau kurang mengetahui perihal regulasi atau aturan-aturan yang ada menyebabkan peran pemerintah masih belum bisa dikatakan optimal. Guna meningkatkan daya saing industri kreatif subsektor kuliner sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif terkhusus sub sektor kuliner, hanya saja pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi Ridha Fahmi Ananda; Ediwarman Ediwarman; Edi Yunara; Edy Ikhsan
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.125

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pelechan seksual di daerah tersebut. Selain itu untuk melihat peran dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Uatara melalui stakeholder yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kajian penelitian ini berisifat normatif dan empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran serta pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual melalui dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang di adukan baik di Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara di selesaikan secara diversi dan proses laporan di Kepolisan Resor Labuhanbatu. Akan tetapi ketika proses diversi tidak ditemukan hasil kesepakatan maka lanjut ke proses Kepolisian dan persidangan di Pengadilan. Maka disarankan kepada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara meningkatkan pelayanan dan pendampingan baik pada saat dimulainya pengaduan dan sampai berakhirnya proses hukum agar anak merasa aman dan mendapat perlindungan hukum.

PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Iwan Wahyu Pujiarto; Syafruddin Kalo; Edy Ikhsan
Arena Hukum Vol. 8 No. 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLegal aid is present to provide protection against any person or group of poor people. State through the Ministry of Justice and Human Rights as Legal Aid organizers should be able to deliver justice in the legal field to the poor either not problematic or problematic law. Mencoboba researchers focus on implementation issues legal aid aims to determine the setting of legal aid in Indonesia, to determine the legal position in the implementation of the legal aid Act No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, and to determine the factors that affect the implementation of Legal Aid. Researchers try to find the problem regarding the setting and the factors that affect the implementation of legal aid, to address these problems used normative juridical research methods, analytical descriptive, using the theory of justice, the data used secondary data from the literature, with the approach of legislation. Based on the results of the study, Indonesia has attempted to provide protection against any person or group of poor people who lodged lawsuits with the enactment of the Legal Aid Act, Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 Year 2013 regarding Procedures for Verification and Accreditation of Legal Aid or social organizations provide legal assistance to persons or groups of poor people, the Indonesian Government Regulation No. 42 Year 2013 regarding Terms and Procedures for Granting Legal Aid and Legal Aid Disbursement, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2013 About the Implementation Regulation Government Regulation No. 42 Year 2013 About Terms and Procedures for Granting Legal Aid and Legal Aid Disbursement. Results of this study concluded that the provision of legal assistance to the poor as regulated in Act Number 16 Year 2011 concerning the Legal Aid does not run according to the rules, terms as Managing Aid Legal impede the provision of legal aid, legal aid does not run as expected because it is still affected by the lack of proper implementation of the rules.Â AkbstrakBantuan Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum. Peneliti mencoboba fokus terhadap masalah pelaksanaan pemberi bantuan hukum bertujuan untuk mengetahui pengaturan bantuan hukum di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan Hukum.Peneliti mencoba menemukan masalah mengenai pengaturan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberi bantuan hukum, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan teori keadilan, data yang digunakan data sekunder dari studi pustaka, dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai aturan, syarat sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum menghambat pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak berjalan sesuai harapan karena masih dipengaruhi oleh aturan pelaksanaan yang kurang tepat.Â

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN ADMINISTRATIF MELALUI SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT PADA PUTUSAN PENGAWASAN PEMILU DI SUMUT Muhammad Akbar Siregar; Mirza Nasution; Edy Ikhsan; Afnila Afnila
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3105

ABSTRACTAct number 7 of 2017 on General Elections had established the existence and the role of The GeneralElection Supervisory Board not only function as election monitors, but to act as an institution tasked withresolving disputes over electoral processes, both participants in inter-election disputes and acrosscommittees for the public. In this study raised the issue of the legal power of The General ElectionSupervisory Board of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. The researchmethodology is juridically normative, in the research concluded that The General Election SupervisoryBoard of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 has permanent legal forcebecause the decision is not carried out legal efforts by The Election Commission of North SumatraProvince and The Election Commission of West Nias Regency so that the decision final and binding, sothat decisions which are was born of The General Election Supervisory Board has an executory nature.Keywords : General Elections, The General Election Supervisory Board, and Quick Event Check

Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan Wahyudi Chandra; Edy Ikhsan; Sutiarnoto Sutiarnoto; Chairul Bariah
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.172

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat preskriptif, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perpres nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan diterapkan dengan beberapa hal seperti bantuan vaksinasi COVID-19, penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi, dan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada anak-anak pengungsi.

Legal Protection Of The Rights Of Children As Victims Of Copulation In The Perspective Of Victimology Novita Rahmaini Tumanggor; Edy Warman; Muhammad Hamdan; Edy Ikhsan
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 1 No. 2 (2022): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

The results of the research conducted, it can be concluded as follows: First, the Book of the law of Criminal Law (PENAL code), in particular if it is done against children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendment to Law Number 23 Year 2002 About Child Protection as well as if committed against a person who is still included in the family relations regulated in Law Number 23 Year 2004 On the Elimination of Violence In the Household. Second, the Factors that cause the onset of criminal information against children, namely Internal Factors (psychological factors, biological factors and moral factors) and External Factors (socio-cultural factors, economic factors and the factor of the mass media). Third, the protection provided Law Number 35 Year 2014 which refers to Article 81 paragraph (2) by providing sanctions and penalties to the perpetrators of criminal acts of intercourse to the child and to the child is given the protection of which is entitled to rehabilitation from the government both physically and mentally, spiritually and socially, in addition to it its privacy required to be protected.

Legal Implications of The Cancelation of Pataru Sere Sahatan (Engagement) in Mandailing Society, Pasar Binanga Village, Barumun Tengah Sub-District, Padang Lawas Regency, Indonesia) Astria Is'a Anwi Siregar; Edy Ikhsan; Tengku Keizerina Devi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 23 No. 2 (2020)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Engagement is an initial action before a marriage. In jurisprudence, it is considered as a bond in which, if it is canceled unilaterally it will cause legal implications such as the injured party. The research used a juridical empirical method. The nature of the research was descriptive analytic. The result of the research shows that in the unwritten Mandailing customary law, the process of engagement is done orally based on their belief, starting from adat procession. The procedure of engagement in the Mandailing community in the post-jurisprudence is that the series of the engagement is in the written form to make it authentic evidence to be used when there is a dispute in the cancelation of engagement. The Mandailing customary law at Pasar Binanga Village does not recognize default complaint in litigation when one of the parties breaks it as it is stipulated in Article 1243 and Article 1365 of the Civil Code. However, the Supreme Courtâ€™s Ruling No. 396K/Sip/1958 and No. 68K/Pdt/2009 states that the cancelation of engagement by one of the parties in customary law is considered a default and illegal based on the consideration that the engagement is a pledge between the future groomâ€™s side and the future brideâ€™s side which has to be made by good faith.

Analisis Yuridis Debitor Yang Meninggal Dunia Tidak Mendapatkan Klaim Asuransi Terkait Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Kredit Belum Lunas (Studi Putusan No. 424 K/PDT/2012) Sugeharto Imam Wibowo; Hasim Purba; Edy Ikhsan; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) dinyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan disebutkan secara lebih tegas bahwa hutang itu berkaitan dengan perjanjian hutang piutang, hal tersebut dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriftif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui library research, yang didapatkan melalui studi dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus. Pertimbangan lain karena sertifikat Hak Tanggungan mempunyai titel eksekutorial, dan yang lebih penting adalah Hak Tanggungan telah diatur dalam undang-undang, serta harga dari tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan cenderung terus meningkat. Terutama kelebihan Hak Tanggungan dibandingkan Hak Jaminan Kebendaan lainnya, kreditor pemegang jaminan memiliki hak istimewa, yakni droit de suit, droit de preference dan dalam kepailitan sebagai kreditur separatis. Dalam pembuatan kredit bank menunjuk asuransi jiwa untuk menghindarkan kredit macet pada debitor yang meninggal dunia maka dibuatlah asuransi jiwa.

DEMOKRATISASI DALAM PROSES REKRUTMEN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Tri Sandi Muji Areza; Faisal Akbar; Edy Ikhsan; Mirza Nasution
Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dimaksudkan tentang bagaimana penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik dalam mencari pengurus dalam pelaksanaanya yang merujuk kepada undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara. Tujuan penelitan ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.

Co-Authors Ade Irawan Damanik Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Ainun Adilla Siregar Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrir Anna Kholilah Daulay Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arfansyah Munthe Arie Kartika Ariga, Hijrah Purnama Sari Ariga, Selviani Astria Is'a Anwi Siregar Azwar, Tengku Keizerina Devi Batubara, Dinda Aprilia Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Burhan Sidabariba Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Yulia Andriany Sitorus Dian Maya Sari Dian Maya Sari Dinda Aprilia Batubara Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Edy Warman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Faris Bashel, Yasmin Frans Martin Sihotang Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Ginting, J. Putra Gita Cristin Debora Sihotang Guslihan Dasa Cipta Matondang Habibie, Maulana Habibullah Harahap Hamidansyah Putra Putra Harahap, Habibullah Harisoni Hutasoit Harris, Abd. Hasballah Thaib Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hijrah Purnama Sari Ariga Idha Aprilyana Sembiring Indra Kurnia Sinulingga Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Junisyah Nasution Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kinski Vania Naibaho Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Maria Kaban Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulana Muslim Hrp Mazmur Septian Rumapea Mhd. Yamin Miki Yanti P. Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Ricky Rivai Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Naibaho, Kinski Vania Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Novita Rahmaini Tumanggor Nurbaiti Nurbaiyah Siregar OK Saidin OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Putri Rumondang Siagian Rafiqoh Putriana Jamil Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Robert Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis Saidin Saidin Saidin, OK saidin, saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Selviani Ariga Sibarani, Fauzi Anshari Sihotang, Frans Martin Silitonga, Glotty Christina Sinambela, Maichael Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti Sri Budi Astuti, Sri Budi Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sulaiman Al- Hafiz Rambe Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Susi Santi Silaban Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahrir, Alvi Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati Tan Kamello Tan Kamello Tengku Keizerina Devi Tony Tony Tri Sandi Muji Areza Trisna, Wessy Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Wessy Trisna Winda Asry Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yulinda Regina C. Lumban Gaol Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad

Title

Found 113 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 113 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 113 Documents
Search