Claim Missing Document
Check
Articles

URGENSI IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN LANGKAT Jamil, Rafiqoh Putriana; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3057

Abstract

requirements for the recognition of Customary Law Communities. Customary land has its own regulations regarding land registration, which are contained in Permen ATR/BPN No.14 of 2024. The identification activities carried out are useful as a benchmark in the stages of recognizing and protecting Customary Law Communities. The problems studied in this study are How is the Recognition and Protection of Customary Law Communities in Langkat Regency after Perda No. 2 of 2019, How is the Process of Identification and Registration of Customary Law Community Land Rights in Langkat Regency, and What are the Obstacles in Optimizing Customary Law Land Registration in Langkat Regency. This study uses the Normative Legal Research method supported by Interviews. The nature used in this study is descriptive analytical. Data Collection Techniques in this study through literature studies accompanied by interviews with several related informants. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The findings of the identification of customary law communities in Langkat Regency are the Langkat Sultanate, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, and Kedatukan Besitang. Although they exist, the customary law communities in Langkat Regency are only part of the ceremony and the registration of customary land rights of customary law communities in Langkat Regency has never occurred because proof of customary land in this Regency is difficult to do, thus hampering the administration and registration of customary land rights. In addition, there has been no follow-up after the issuance of the Regional Regulation until now the Regent's Decree concerning the Customary Law Community has never been issued and no Customary Law Community has ever registered its customary land with the National Land Agency in Langkat. Keywords: Urgency Of Registation, Communal Land, Langkat. Abstrak: Pasal 3 UUPA Jo. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait persyaratan diakuinya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat memiliki peraturannya tersendiri menyangkut pendaftaran tanah, hal itu terdapat di Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024. Adanya kegiatan identifikasi yang dilakukan berguna sebagai tolak ukur dalam tahapan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat setelah Perda No. 2 Tahun 2019, Bagaimana Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat, dan Apa Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan disertai dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan di tarik kesimpulan secara deduktif. Temuan hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat ialah Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, dan Kedatukan Besitang. Meskipun eksis, Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Langkat hanyalah sebagai bagian dari ceremonial saja dan Pendafataran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat belum pernah terjadi karena pembuktian tanah ulayat di Kabupaten ini sulit dilakukan sehingga menghambat pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat. Selain itu juga, tidak ada tindak lanjut pasca lahirnya Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah diterbitkan SK Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat dan belum pernah ada Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan tanah ulayatnya ke Badan Pertanahan Nasional di Langkat. Kata kunci: Urgensi Pendaftaran, Tanah Ulayat, Langkat
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DENGAN KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19 (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN) Sinulingga, Indra Kurnia; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Ikhsan, Edy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2634

Abstract

Since the 4th amendment to the 1945 Constitution, Governors, Regents and Mayors, who are the respective heads of Provincial, Regency and City regional governments, have been elected democratically. At the beginning of 2020, coinciding with the 2020 regional head elections, the world was faced with a serious problem, namely the Corona virus disease (Covid-19) pandemic. The research method used in this writing is a combination of normative research methods and empirical research methods, with a statutory approach and a comparative legal approach. The research location is Medan City. The research data in this research is primary data and also secondary data with data collection techniques and tools, namely library research, document research and field data collection which are analyzed qualitatively. In the implementation of regional head elections, it is carried out using the Health Protocol and violations of the health protocol are categorized as administrative violations; There was an increase in voter participation in 2020 compared to the 2015 mayoral and deputy mayoral elections under normal circumstances, and the provision and implementation of health protocols were obstacles to holding the 2020 regional head elections in Medan City and this can be resolved well. Keyword: 2020 Regional Election, Medan City Regional Election, Corona virus disease (Covid 19). Abstrak: Sejak amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan masing-masing kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan pemilihan secara demokratis. pada awal tahun 2020 bertepan dengan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah pada tahun 2020, Dunia dihadapkan dengan masalah serius, dimana adanya pandemi wabah Corona virus dessease (Covid-19). Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu gabungan dari metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun lokasi penelitian adalah Kota Medan. Data penelitian dalam peneitian ini adalah Data Primer dan juga Data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan (Library research), Studi dokumen (dokumen research) dan Pengumpulan data lapangan (field reseacrh) yang dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala derah dilaksanakan dengan Protol Kesehatan dan pelanggaran Terhadap Protokol kesehatan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi; adanya peningkatan partisipasi pemilih di tahun 2020 dibandingkan dengan pelaksanan pemilihan walikaota dan wakil walikota tahun 2015 dalam keadaan normal, dan penyediaan dan penerapan protokol kesehatan merupakan hambatan utapa peleksanaan pemilihan kepala derah tahun 2020 di Kota Medan dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kata kunci: Pilkada 2020, Pilkada Kota Medan, Corona virus disease (Covid 19)
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak diKota Medan: (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Mdn Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn, Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn) Nasution, Junisyah; Ikhsan, Edy; Siagian, Putri Rumondang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5628

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran hakim dalam memberikan hukuman kepada anak diKota Medan atas tindak pidana berkendara yang mengakibatkan kematian. Hal ini ditunjukkan dengan Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris yang meliputi peraturan perundang-undangan dan kasus pengadilan. Hasil kajian menunjukkan  pengadilan biasanya memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman terburuk yang mungkin dijatuhkan kepada orang dewasa, dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat pendidikan, dan upaya untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan untuk kejahatan yang dilakukan, yaitu korban meninggal dunia dan kejahatan yang dilakukan dalam skala besar. Kajian ini juga mengkaji Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melihat apakah hukuman yang diberikan kepada anak sudah adil. Ia juga melihat seberapa baik metode penyembuhan bekerja untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku.
Penanganan Perkara Menguasai Tanah Tanpa Izin: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pdt/2021 Zahra, Dania; Ikhsan, Edy; Kaban, Maria
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4258

Abstract

This study discusses the land ownership trial between Defendant I, Defendant II, and Defendant III based on the Decision of the Pematang Siantar District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN PMS. This dispute gives rise to different interpretations of the validity of the Kotapradja Letter which is used as evidence of land ownership. This study uses a normative legal method with a descriptive analytical nature, a normative approach, and secondary data collected through document studies, analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the validity of the Kotapradja Letter is weak because after the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA), all land certificates must be re-registered to obtain strong legality. At the first level, the panel of judges granted the plaintiff's lawsuit based on documentary evidence and witness statements. However, at the appeal level, the defendant succeeded in overturning the initial decision with additional evidence. The case brought to the Supreme Court showed that SHM 326 of 1995 belonging to the plaintiff and SHM 0042 of 1984 belonging to Defendant I were in accordance with the measurement results, so that the land controlled by Defendant I was legally valid. This study emphasizes the importance of legal certainty in maintaining land and the need to verify the legality of documents to prevent ownership conflicts.
Legal Protection of Well-Known Marks Against Passing Off: A Comparative Perspective Batubara, Dinda Aprilia; OK. Saidin; Edy Ikhsan
Jurist-Diction Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v8i3.68772

Abstract

Passing off of well-known marks remains a persistent form of trademark infringement in many jurisdictions, including Indonesia and Singapore. This paper undertakes a comparative analysis of the two countries’ trademark regimes, intending to assess and improve Indonesia’s legal protection of well-known marks. The study employs normative legal research combined with comparative qualitative analysis of statutory provisions and judicial practice. The findings reveal that Singapore’s Trade Marks Act provides more comprehensive protection, with a detailed substantive framework addressing passing off, effective sanctions, and a legal culture that promotes compliance. By contrast, Indonesia’s legal framework is less developed, relying on limited statutory guidance and weaker enforcement. This disparity underscores the need for reform in Indonesia to ensure more effective protection of well-known marks. The paper concludes that Indonesia should adopt clearer substantive provisions and foster stronger compliance mechanisms to enhance legal certainty.
Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas Gaol, Yulinda Regina C. Lumban; Syahrir, Alvi; Ikhsan, Edy; Trisna, Wessy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2073

Abstract

Based on article 42 of Law Number 30 of 2002, KPK is given authority to coordinate and control investigation and prosecution of criminal cases of corruption carried out jointly by persons subject to the General and Military Court. However, KPK encounters problems in investigating TNI members together with civilians, as happened in the Basarnas case. This normative legal research uses statute approach and conceptual approach, in order to provide a view for harmonization of regulations related to the KPK's connectivity authority. The results show that it is necessary to change the definition of "military criminal offenses" in Military Court Bill, statutory regulations related to organizational structure of KPK and origin of institutions where KPK Investigators/Prosecutors come from, which can only be filled by National Police, Prosecutors, and Special Civil Servant. It is necessary for KPK to have a special Deputy for handling connectivity cases and Investigators who come from military.
Pembuktian Unsur Delik dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn) Naibaho, Kinski Vania; Ikhsan, Edy; Mulyadi, Mahmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3672

Abstract

Penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Proyek pengadaan tanah pada umumnya membutuhkan jumlah uang yang besar sehingga mengakibatkan sektor ini menjadi celah dan ladang tindak pidana di bidang pertanahan di Indonesia. Tindak pidana di bidang pertanahan atau kejahatan terhadap tanah, pada dasarnya merupakan kejahatan yang berhubungan dengan penguasaan tanah dan hak-hak atas tanah. Tujuan penelitian yaitu mengkaji dan menganalisis bagaimana esensi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia. mengkaji dan menganalisis bagaimana konstruksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia danmengkaji dan menganalisis analisis yuridis mengenai pembuktian unsur delik dalam tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan Bahwa pengadaan tanah hanya dapat dilakukan jika pembangunan yang dilaksanakan lebih banyak memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat meskipun ada pihak yang kurang dapat menerima. Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan bukan untuk mencari keuntungan.Bahwa tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering terjadi karena panitia pengadaan tanah dalam menjalankan tugasnya kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya seperti, pengumpulan data fisik dan yuridis dalam menentukan objek, pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian serta besaran ganti kerugian.Bahwa perbuatan terdakwa Bonar dalam proses penerbitan sertipikat tidak memenuhi unsur delik secara melawan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa bukan merupakan satu kesatuan rangkaian dengan perbuatan transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Yulius Dakhi dan Martinus Telaumbanua yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara karena perbuatan terdakwa selesai saat sertipikat telah terbit.
Increasing identity and community awareness in Medan City about victim rights of sexual violence Sirait, Ningrum Natasya; Rosmalinda; Ikhsan, Edy; Siregar, Mahmul; Agusmidah
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.058 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i2.4239

Abstract

Indonesia currently has Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU-SPPA) to provide protection for children who need special protection such as child offenders, victims and witnesses. In fact, the implementation of the UU-SPPA actually only focuses on children as perpetrators. This not only shows that justice for children is still not upright especially for children who are victims of sexual violence. This is evident from the findings of a study conducted in 2019 entitled "The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child Victims of Sexual Violence". This study found that although Indonesia already has 2 government regulations governing the fulfillment of victims of sexual violence in the form of compensation and or restitution, none of the decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam contain the rights of victims. The decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam throughout 2018 were oriented towards providing penalties for the perpetrators. The two Government Regulations which are guidelines for implementing the Law are (a) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; and (b) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017 Concerning Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. These two Government Regulations are the basic ingredients for the implementation of the 2019 Mandatory Servant Lecturer service dedication. This situation is the basis of community service in two districts namely Medan Baru and Medan Sunggal. Law Enforcement Officials (APH) in this case the police and the community not only obtain new information about victims' rights but also increase their awareness to guarantee the rights of children victims of sexual violence are requested in legal proceedings for perpetrators. Furthermore, the Police and the community hope that the information on these two Government Regulations can be continued both by the Regional Government Organization (OPD) and other institutions such as the Civil Society Organization (CSO) in Medan.
WEB-Based Empowerment of Individuals to Detect Health Status and Follow-Up Treatment Ariga, Reni Asmara; Ikhsan, Edy; Nurbaiti; Ariga, Selviani; Ariga, Fajar Amanah; Astuti, Sri Budi; Ariga, Hijrah Purnama Sari; Sari, Dian Maya
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2024): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v9i1.16168

Abstract

The high morbidity and mortality rate of the community is due to lack of knowledge in detecting health status and inability to make decisions to overcome health problems, causing delays in treatment. Providing education in the form of simulations and applying patents of a method of increasing independence for detecting health status and following up on appropriate treatment and patents of WEB site-based self-care methods is the application of information and communication technology in nursing services which is one solution to overcome this because it can optimize individual independence so that distance, time, place, and cost are not an obstacle to getting nursing services and achieving SDGs 3; ensuring a healthy life and improving the welfare of the population. Community service uses interview methods, health promotion about upper respiratory tract infections, hypertension, infections, rheumatism, dental caries, skin infections, refractive errors, pulmonary tuberculosis, pulp and pariapical tissue diseases and cataracts. Followed by simulations, assistance to all participants in using the WEB https://ariganursingselfcare.com/, observation and monitoring of the application of WEB to increase independence in detecting health status and following up on treatment. Community service was carried out from August to October 2023 in the community in the Medan Sunggal Health Center working area with a total of 173 people. The results showed 113 (65%) respondents were independent in detecting health status and following up on treatment, but there were still 60 (35%) respondents who needed continuous assistance in applying the WEB.
JURIDICAL ANALYSIS OF BUSINESS CONVENIENCE FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN MEDAN CITY Faris Bashel, Yasmin; Saidin, Saidin; Ikhsan, Edy; Devi Azwar, T.Keizerina
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 5 (2022): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i5.377

Abstract

The problems faced by MSME business actors are licensing and capital issues to continue their business in the midst of the COVID-19 pandemic. So special attention is needed for MSME actors from the Government during a pandemic. This research uses normative legal research and empirical legal research. Therefore, the data used include primary data and secondary data. Data were collected using library research and field research using interview methods. The results of the study indicate that the ease of doing business permits for MSME business actors according to the job creation law will be freed from business licensing fees and will provide cost relief for small businesses. The Government's policy is to provide social assistance to MSMEs affected by COVID-19 in the amount of 2.4 million Rupiah. Obstacles Faced First, there are obstacles in terms of licensing, the second is obstacles in distributing BPUM, and the third is the obstacles to providing capital credit for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Co-Authors Ade Irawan Damanik Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Ainun Adilla Siregar Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrir Anna Kholilah Daulay Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arfansyah Munthe Arie Kartika Ariga, Hijrah Purnama Sari Ariga, Selviani Astria Is'a Anwi Siregar Azwar, Tengku Keizerina Devi Batubara, Dinda Aprilia Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Burhan Sidabariba Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Yulia Andriany Sitorus Dian Maya Sari Dian Maya Sari Dinda Aprilia Batubara Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Edy Warman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Faris Bashel, Yasmin Frans Martin Sihotang Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Ginting, J. Putra Gita Cristin Debora Sihotang Guslihan Dasa Cipta Matondang Habibie, Maulana Habibullah Harahap Hamidansyah Putra Putra Harahap, Habibullah Harisoni Hutasoit Harris, Abd. Hasballah Thaib Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hijrah Purnama Sari Ariga Idha Aprilyana Sembiring Indra Kurnia Sinulingga Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Junisyah Nasution Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kinski Vania Naibaho Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Mangasitua Simanjuntak Maria Kaban Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulana Muslim Hrp Mazmur Septian Rumapea Mhd. Yamin Miki Yanti P. Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Ricky Rivai Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Naibaho, Kinski Vania Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Novita Rahmaini Tumanggor Nurbaiti Nurbaiyah Siregar OK Saidin OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Putri Rumondang Siagian Rafiqoh Putriana Jamil Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Robert Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis Saidin Saidin Saidin, OK saidin, saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Selviani Ariga Sibarani, Fauzi Anshari Sihotang, Frans Martin Silitonga, Glotty Christina Sinambela, Maichael Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti Sri Budi Astuti, Sri Budi Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sulaiman Al- Hafiz Rambe Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Susi Santi Silaban Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahrir, Alvi Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati Tan Kamello Tan Kamello Tengku Keizerina Devi Tony Tony Tri Sandi Muji Areza Trisna, Wessy Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Wessy Trisna Winda Asry Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yulinda Regina C. Lumban Gaol Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad