p-Index From 2021 - 2026
10.65
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Claim Missing Document
Check
Articles

Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor Shellma Riyaadhotunnisa; Muhamad Amirulloh; Deviana Yuanitasari
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.211

Abstract

This study examines and analyzes the legal protection for Investors from the activities of uncertified crypto asset physical Traders. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods. The results show that the Government has provided legal protection for investors from the activities of uncertified crypto asset physical traders based on Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. The crypto asset investment mechanism regulated in these laws and regulations is a form of preventive legal protection. In contrast, there is not a single CoFTRA Regulation that contains provisions on repressive legal protection for Investors suffering losses from uncertified Traders. However, Investors suffering losses from uncertified Traders can still take several legal actions: deliberation, civil lawsuit, and restorative justice on the criminal decision. Therefore, it is recommended for Investors to conduct crypto asset transactions with Traders by obtaining a registration certificate from CoFTRA. In addition, it is recommended to CoFTRA for more regulation on dispute resolution for Investors suffering losses from uncertified Traders. In this case, to create legal certainty and better legal protection in future crypto asset physical market trading.
Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang Susilowati Suparto; Elisatris Gultom; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292

Abstract

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi  masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang  memahami  ataupun  tidak  paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan,  namun  setelah dilakukan  penyuluhan  para  pelajar  SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.  
IMPLIKASI PRINSIP CAVEAT VENDITOR TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Deviana Yuanitasari
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5887.827 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.5

Abstract

Abstract The former emphasizes on the consumer’s awareness of his own protection, whereas the latter has its emphasis on the initiative of the producers to protect their consumers. Based on the shift, the producers have to be cautious before releasing goods and services to the market.However, in practice there are still many producers who disregard this principle.A good instance of example would be the consumer protection cases concerning hidden defects. Such cases should not happen if the principle of caveat venditor is properly implemented. The purpose of this research is to know the implication of thecaveat venditorprinciple for goods and services, and its development in consumer protection law in Indonesia and  to know the legal system of Indonesia adopt the caveatvenditor principle in order to protect Indonesian consumers.The research method utilizes normative juridical approach to assess and examine the legal and economic aspects in the national economy, in particular,the implication of the implementation of caveat venditorprinciple. Untuk itu  ditentukan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. For that purpose, the specification of the research is descriptive-analytical. Adapun data yang diperoleh berasal dari data kepustakaan sebagai sumber data sekunder, serta untuk menunjang dan melengkapinya dilakukan wawancara untuk mendapatkan data primer, dan dari data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis.The data obtained from study of literature is utilized as secondary data. Interviews were conducted to obtain primary data. The data were analyzedby juridical qualitative method.  The results of the study shows, first: the implementation of caveat venditor principle in Indonesia has not been properly conducted because of the common perception that consumers’ opinion are less valuable than producers’. The unequal treatment is used by producers to act as they please, often ignoring the existing principles. Second: The adoption of the caveat venditor principle for consumer protection by Indonesian Legal policy is shown by Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection (UUPK), whichis based on the principle of fault liability, utilizing reversed burden of proof. This way, both parties are protected, because it proportionally distributes the liability to each party; i.e. consumers only prove the losses they suffered, whereas producers are burdened to prove that there has been no negligence on their part.  AbstrakSuatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya sendiri berubah menjadi kesadaran pelaku usaha untuk melindungi konsumen. Berdasarkan prinsip ini setiap pelaku usaha sebelum memasarkan poduknya sudah seharusnya berhati-hati, pada kenyataannya dalam praktik masih banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan prinsip ini. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis prinsip caveat venditor yang dilaksanakan oleh pelaku usaha baik dalam bidang konsumen barang maupun jasa dan untuk mengetahui kebijakan hukum Indonesia dalam mengadopsi prinsip caveat venditor dengan tujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip caveat venditor yang dilaksanakan oleh pelaku usaha belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena pendapat konsumen itu lebih rendah dari pelaku usaha masih digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia, Kedua kebijakan hukum Indonesia dalam mengadopsi prinsip caveat adalah bahwa UUPK menganut prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.809 KB) | DOI: 10.58355/justices.v2i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang Susilowati Suparto; Elisatris Gultom; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292

Abstract

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi  masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang  memahami  ataupun  tidak  paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan,  namun  setelah dilakukan  penyuluhan  para  pelajar  SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.  
Human Rights Thought: Between Islamic Law and The Universal Declaration of Human Rights Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Asian Journal of Law and Humanity Vol. 1 No. 1 (2021): October - February
Publisher : Faculty of Sharia, State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Central Java, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.547 KB) | DOI: 10.28918/ajlh.v1i1.4365

Abstract

The issue of human rights among Muslim countries is nothing new. Islamic Shari'a which is universal explains a lot of basic principles regarding equality of human rights and freedoms, even when the Prophet Muhammad declared the Medina Charter. The history of the enactment of Islamic law among Muslim communities has shifted from a vertical normativity point to a horizontal one. This is because the development of the enactment of Islamic law has also been influenced by socio-cultural dynamics and legal politics in Islamic society itself. Islam has first taught mankind about the concept of egalitarianism, universalism and democracy. This beautiful and comprehensive concept is allegedly adopted by the West through the emergence of universal ideas which are standardized in the Universal Declaration of Human Rights convention. Islam is an ash-Syumul religion. Islamic teachings cover all aspects of human life. Islam provides regulations and demands on humans, ranging from the smallest affairs to large-scale affairs. And of course, it includes rules and high respect for human rights (HAM). However, it is not in one structured document but is spread out in the holy verses of the Koran and the Sunnah of the Prophet Muhammad.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN AKSI MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA Nabila Tuffahati; Holyness N Singadimedja; Deviana Yuanitasari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.11245

Abstract

Abstract: The company's directors as the organ that leads the company based on the law have the responsibility to manage the company for the benefit of the company and represent the company both inside and outside the court. Strike action is an activity that comes as a result of failed negotiations in resolving industrial relations disputes between companies and workers. Regarding the strike action, the Board of Directors as an organ that has responsibility for the company is also responsible. Therefore, this study aims to understand the responsibilities of the Board of Directors regarding strikes by workers and to find out what actions the company can take as an effort to prevent strikes by workers. This study uses a normative juridical approach, legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature. Based on research, the responsibilities of the Directors regarding the strike action are based on the provisions contained in the BUMN Law and the Company Law as well as the provisions in the Civil Code. The actions that can be taken as an effort to prevent strikes from affecting the company's productivity are by creating a harmonious relationship between the company and workers, establishing a Bipartite LKS, fulfilling workers' rights, and improving workers' welfare.
Perlindungan Konsumen Pemilik Barang Atas Kerugian yang Dialami Akibat Terbakarnya Gudang Ekspedisi JNE Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nailla Rahma; Sudaryat Sudaryat; Deviana Yuanitasari
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1423

Abstract

The case of the burning of the JNE Cimanggis storage branch warehouse, Depok is the focus of this research. After the fire incident, JNE issued a statement of commitment to carry out a compensation process for affected customer goods, which also included damage to property in the surrounding community. This research identifies that consumers who experience losses have the option to file a lawsuit, either through litigation or non-litigation. The litigation process involves filing a lawsuit in civil court, while non-litigation includes an out-of-court approach with the aim of reaching a mutually beneficial agreement. Legal norms in consumer protection function as a legal framework for assessing violations of consumer rights. Although it is hoped to provide a solution, in practice, there are gaps and confusion regarding the implementation of the law, especially when the courts are involved in examining cases that challenge the decisions of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), due to aspects of the Civil Procedure Law. Apart from completing non-litigation settlements, consumers can also file a Class Action lawsuit with the court. Class Action is a legal development in Indonesia that allows people to submit or defend their rights collectively through representatives. The results of this research reflect the complexity in guaranteeing the rights of consumers who own goods who suffered losses due to the fire in the shipping warehouse, by emphasizing resistance in the implementation of consumer protection laws and the importance of alternative solutions, including Class Action lawsuits.
Analysis of Constitutional Court Decision No.23/PUU-XIX/2021: Legal Efforts for Cassation in Postponing Debt Payment Obligations (PKPU) by Rejecting a Peace Offer from the Debtor Catherine Putri Andaresta; Fadhilah Rahmi Tamy Desindira; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12192

Abstract

Abstract: Developments in the economic and trade sectors are increasingly rapid as well as debt and receivable problems that cannot be resolved by the Bankruptcy Law, the government has made changes to these regulations to become Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an effort used by both debtors and creditors in the event that the debtor considers that he is or is expected to be unable to continue paying his debts that are due and payable, in order to achieve a peace plan for the debtor and creditor. The absence of legal action against a PKPU decision can be a mode or abuse for creditors to reject the peace plan proposed by the debtor so that the debtor is immediately declared bankrupt. In the UUKPKPU it is explained that the peace plan submitted by the debtor in the PKPU is determined based on approval or voting from the creditors. Through a normative juridical approach with analytical descriptive methods, it can be seen to what extent judges apply the principle of balance in deciding a decision and the results of a decision can influence the position of the law.Keywords: PKPU, Bankrupt, Legal Review Abstrak :Perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang semakin pesat serta permasalahan utang piutang yang belum bisa diselesaikan oleh UU Kepailitan, pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah suatu upaya yang digunakan baik oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur menilai sudah atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih, agar tercapainya rencana perdamaian bagi debitur dan kreditur. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU dapat menjadi suatu modus atau penyalahgunaan bagi kreditur untuk menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sehingga debitur langsung dinyatakan pailit. Dalam UUKPKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU ditentukan berdasarkan persetujuan atau pemungutan suara dari pihak kreditur. Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dapat ditinjau sejauh mana hakim menerapkan asas keseimbangan dalam memutus suatu putusan dan hasil dari suatu putusan dapat mempengaruhi kedudukan Undang-undang.Kata kunci : PKPU, Pailit, Pengujian Undang-undang
Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Rafika Annisa Sari; Ema Rahmawati; Deviana Yuanitasari
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.994

Abstract

Perusahaan Pembiayaan semakin berkembang di Indonesia dengan dukungan organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan RUPS untuk meningkatan kinerja dan eksistensi perusahaan. Untuk menjadi anggota direksi dan dewan komisaris telah diatur syarat dan tata cara pengangkatannya melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ditentukan kembali syarat keberlanjutan yang bersifat wajib dipenuhi oleh para pemangku jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui bentuk tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar kewajiban untuk memenuhi syarat keberlanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui dampak hukum dari perbuatan para pihak yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini anggota direksi dan dewan komisaris suatu Perusahaan Pembiayaan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai organ dan sumber daya dalam keberlangsungan aktivitas Perseroan, melainkan juga wajib untuk memenuhi syarat keberlanjutan yang diatur oleh Pasal 66 POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Ikhwansyah , Isis Ikhwansyah Iqta Adzkia Jefry, Buala Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Miranda, Maudy Muhamad Amirulloh Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Revi Inayatillah Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Suryanti , Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu