p-Index From 2021 - 2026
11.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Human Rights Thought: Between Islamic Law and The Universal Declaration of Human Rights Deviana Yuanitasari; Kusmayanti, Hazar
Asian Journal of Law and Humanity Vol 1 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/ajlh.v1i1.2

Abstract

The issue of human rights among Muslim countries is nothing new. Islamic Shari'a which is universal explains a lot of basic principles regarding equality of human rights and freedoms, even when the Prophet Muhammad declared the Medina Charter. The history of the enactment of Islamic law among Muslim communities has shifted from a vertical normativity point to a horizontal one. This is because the development of the enactment of Islamic law has also been influenced by socio-cultural dynamics and legal politics in Islamic society itself. Islam has first taught mankind about the concept of egalitarianism, universalism and democracy. This beautiful and comprehensive concept is allegedly adopted by the West through the emergence of universal ideas which are standardized in the Universal Declaration of Human Rights convention. Islam is an ash-Syumul religion. Islamic teachings cover all aspects of human life. Islam provides regulations and demands on humans, ranging from the smallest affairs to large-scale affairs. And of course, it includes rules and high respect for human rights (HAM). However, it is not in one structured document but is spread out in the holy verses of the Koran and the Sunnah of the Prophet Muhammad.
Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU Utami, Nabila Ratu; Paranna, Tri Nadia Samuel; Suryani, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 7 No. 1 (2024): Doktrina:Juornal of Law April 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v7i1.10939

Abstract

Debt restructuring through PKPU has a significant impact on creditors and debtors. Debt restructuring can provide benefits, such as better debt repayment than bankruptcy. However, debt restructuring also has disadvantages, including large time and costs. For the success of restructuring, the debtor's good faith is very necessary. The PT Garuda Indonesia case shows that debt restructuring was successful through a series of steps, including the issuance of debt securities and sukuk, and involving various parties such as the government and investors. The advice given is that the Early Warning System for PT's finances needs to be strengthened. Garuda Indonesia so that problems can be immediately identified and handled before they escalate. Apart from that, there is a need for effective legal regulations to avoid bankruptcy in resolving debt and receivable cases. To get around this, you can apply PKPU, which stands for postponing debt payment obligations, as a rule. After the debtor's assets are liquidated, the second option is to teach creditor-debtor reconciliation in court.
PEMAHAMAN ASPEK HUKUM FINTECH LENDING DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Suwandono, Agus; Suparto, Susilowati; Yuanitasari, Deviana; Kusmayanti, Hazar
PROFICIO Vol. 5 No. 1 (2024): PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i1.2936

Abstract

Perkembangan Fintech Lending memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pendanaan. Namun demikian, keberadaan Fintech Lending seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Pemahaman secara komprehensif aspek hukum Fintech Lending diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian konsumen. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan penyuluhan hukum yang diawalai dengan pemberian materi dan diskusi. Hasil Pengabdian Masyarakat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen Fintech Lending dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlindungan hukum terhadap Fintech Lending Ilegal dan Fintech Lending yang terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat dan konsumen Fintech Lending harus bijak memanfaatkan layanan Fintech Lending untuk menghindari adanya potensi kerugian yang dialami konsumen.
UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERKAIT PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN Yuanitasari, Deviana; Agus Suwandono
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3459

Abstract

Pemahaman akan pentingnya label halal memegang peranan penting dalam konsep pelindungan konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman mengenai label halal baik untuk masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku UMKM melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum diawali dengan pemberian materi yang dilanjutkandengan diskusi dan tanya jawab mengenai pentingnya label halal pada produk pangan berdasarkan Undang-undang Jaminan produk Halal. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa awalnya masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Rancakalong belum terlalu memahami mengenai pentingnya label halal dalam produk pangan, setelah diadakannya pengabdian ini maka masyarakat desa dan pelaku UMKM meningkat pemahamannya mengenai pentingnya label halal dalam produk pangan.
PELUANG DAN HAMBATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL DI RANCAKALONG Yuanitasari, Deviana; Darodjat, Rafan
PROFICIO Vol. 6 No. 1 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i1.4138

Abstract

Dengan sekitar 1200 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Rancakalong, menjadikan Rancakalong sebagai desa yang cukup produktif, dengan adanya pelaku usaha yang banyak maka fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk makanan. Sertifikasi halal dianggap penting dalam memenuhi tuntutan pasar dan aspek syariat Islam Tujuan kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk konsumsi masyarakat, menemukan peluang dan hambatan UMKM dalam sertifikasi halal, serta memberikan solusi untuk meningkatkan proses sertifikasi halal. Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Hambatan yang ada di Rancakalong karena sosialisasi yang belum terjadi, dan peluangnya adalah perlu pengembangan branding dan pemasaran produk halal UMKM Desa Rancakalong untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar lokal dan global. Pemerintah juga mendorong produksi produk berkualitas dan kompetitif dengan menyertakan sertifikat halal. Dengan upaya ini, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dapat meningkat, mendukung daya saing dan kehalalan produk di Desa Rancakalong.
AKIBAT HUKUM OBJEK PERKARA PAILIT BERADA DI PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBAYARAN UTANG Dewi, Reza Liasta; Adlila, Iqlima; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22292

Abstract

Majelis Hakim menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn dengan alasan karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengakibatkan setelah putusan diambil, menyebabkan permasalahan utang dan penagihan utang antara  debitur dan kreditur belum juga menemukan penyelesaiannya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan lain, diantaranya yaitu  bagaimana kedudukan debitur dan kelanjutan pembayaran hutang pihak termohon pailit kepada pemohon pailit. Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case appoarch). Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Hutang Nomor 37 Tahun 2004, bahan sekunder berupa buku dan majalah, serta bahan non hukum berupa KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu ditolaknya suatu putusan dalam perkara pailit tidak menyebabkan kedudukan debitur berubah, sehingga debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditur. Permasalahan kedua, Akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang adalah debitur masih memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada kreditur namun kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.
Pertanggungjawaban Negara Atas Keadaan Persero BUMN Yang Pailit Arzetta Zahra Metthania; Mhd. Azmi Farid Lubis; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/edqfke95

Abstract

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang bisa saja terjadi dalam Persero BUMN. Istaka karya, merupakan salah satu dari beberapa Persero BUMN. Setelah melewati berbagai tahun dengan kondisi keuangan yang tak kunjung membaik, berbagai kabar berita mengenai perusahaan ini dengan berbagai partisipasi aktif di dunia konstruksi, akhirnya resmi ditutup akibat pailit pada 2023 ini, dengan sederet utang kepada para kreditor juga penunggakan pembayaran gaji kepada para karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang didapatkan oleh para kreditor, serta pertanggungjawaban negara dalam hal pailitnya sebuah Persero BUMN ini. Hasil penelitian ini menunjukan lemahnya posisi kreditor dalam mendapatkan hak nya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, tidak hanya berlandaskan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, akan tetapi pihak direksi juga harus bertanggungjawab penuh atas seluruh utang kepada para kreditor menggunakan harta pribadi yang dimiliki, namun tidak termasuk dengan harta yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
LEGAL PERSPECTIVE: MSMEs AS A SUPPORT SYSTEM FOR HALAL INDUSTRY IN FULFILLING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA Yuanitasari, Deviana; Sardjono, Agus; Susetyo, Heru
Sosiohumaniora Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v26i2.50597

Abstract

According to the perspective of Islamic economic law, the realization of SDGs in Indonesia can be achieved through the halal industry in the form of halal MSMEs which may affect the achievement of SDGs, especially the first, second and third goals, namely, eliminating poverty which can be realized through halal SMEs, reducing hunger with halal products, and good health and welfare based on halal and tayyib principles that is also profit oriented and community oriented which can reach more people. This article discusses the legal perspective of micro and small enterprises (MSMEs) as a supporting system for the halal industry in fulfilling sustainable development goals in Indonesia.This study is a normative legal study, that is legal research conducted by examining secondary legal materials or library materials.Micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a support system for the halal industry in fulfilling sustainable development goals in Indonesia are clearly very important. One of the achievements in the SDGs in the economic sector is welfare and equity. The success of the equitable distribution of certified MSE products in Indonesia will help improve the visibility of halal products, making it easier for consumers to find. This will have an impact on the Indonesian economy, especially in influencing GDP growth from the halal product consumption sector. MSMEs can help realize the SDGs goals. Collaboration between MSMEs and various institutions in the halal industry is very important for the development of MSMEs in Indonesia. Perspektif hukum ekonomi Islam berpendapat bahwa industri halal, yang terdiri dari UMKM halal, dapat membantu mencapai SDGs di Indonesia, terutama tujuan kesatu, kedua, dan ketiga, yaitu menghapus kemiskinan yang dapat dicapai melalui UMKM halal, mengurangi kelaparan dengan produk halal, dan memberikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik dan thoyyib yang berbasis halal dan thoyyib. Selain itu, industri halal harus berorientasi pada keuntungan dan berorientasi sosial sehingga dapat menghasilkan industri yang menguntungkan Artikel ini akan membahas bagaimana hukum usaha mikro dan kecil (UMK) berfungsi sebagai sistem yang mendukung industri halal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Penelitian hukum normatif, yang meneliti bahan hukum sekunder atau pustaka, adalah jenis penelitian yang digunakan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah sistem pendukung industri halal dalam pemenuhan sustainable development goals di Indonesia yang sangat krusial. Kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan adalah salah satu tujuan dari SDGs. Berhasilnya sertifikasi produk UMK secara merata di Indonesia akan membantu memeratakan produk halal, membuatnya lebih mudah diakses oleh pelanggan. Hal ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia terutama dalam hal jumlah uang yang dihasilkan oleh industri yang memasarkan produk halal. Tujuan SDG dapat diwujudkan oleh UMKM. Untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, kolaborasi antar kelembagaan dalam industri halal sangat penting.
Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Tanudiharja, Gabriella Fransisca; Handayani, Tri; Yuanitasari, Deviana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13829727

Abstract

This research highlights the obligation of banks to identify and verify prospective or existing customers when conducting business relationships through digital services, as an implementation of the prudential principle based on POJK No. 21 of 2023. The purpose of this research is to explain these identification and verification obligations and to elaborate on the bank's liability in the event of errors and/or negligence in performing these duties in accordance with POJK No. 22 of 2023. The method used is normative juridical method with a literature-based approach, the study analyzes relevant legal materials. The research show that banks are liable for customer losses due to improper identification and verification but may be exempt if contributory negligence by the customer is proven. The research recommends strengthening prudential practices and internal oversight in Indonesian banking.
The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection’s Legal Perspective Yuanitasari, Deviana; Sardjono, Agus; Susetyo, Heru
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a Muslim-majority country that requires the state’s ability to protect Muslim populations’ religious practices. Muslims are obliged to eat halal food and beverages. Muslims may now easily purchase halal goods because of Law Number 8 of 1999 and Law Number 33 of 2014, which guarantees the authenticity of halal products. Muslims make up a sizable and potentially influential market segment, making this legislation even more crucial. The Law Number 6 of 2023 on Job Creation has revised many laws, including the Law Number 33 of 2014. Nevertheless, this rule was short-lived. Micro and small enterprises may get free halal certification with a business statement under the previous regulations. This free certification aims to let Muslim customers get halal items faster and more efficiently. This study aims to determine the impact on the field with the enactment of Law Number 6 of 2023 on implementing halal certification for micro and small businesses to protect Muslim consumers. This study used secondary data and employed normative legal methodologies. It reveals that halal certificates are defined differently in different regulations. The inconsistent definitions affect micro and small businesses' halal certification and halal certificates’ validity period. Customers' trust in small stores and other small enterprises may rise or fall indefinitely, depending on the prospect of validity.
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Andaresta, Catherine Putri Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Brouwer, Darryl Evan Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan darojat, rafan Dede Mulyanto Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Inayatillah, Revi Iqta Adzkia Isis Ikhwansyah Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Muhammadafeefee Assalihee Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Raihan Jaisy Kamal Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sekartaji Puspaningdyah Hapsari Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tamy Desindira, Fadhilah Rahmi Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu