Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.867
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik
Deviana Yuanitasari
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 107 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 107 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Sabina Rezqita Dwi Cahya; Deviana Yuanitasari; Pupung Faisal
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1282

Abstract

value of the bankruptcy estate (boedel pailit) through the going concern principle. Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU) allows curators to continue the debtor’s business, particularly under Article 179 paragraph (1). However, the absence of clear normative parameters creates legal uncertainty and inconsistent practices. This study analyzes the application of the going concern principle in the settlement of bankruptcy estates following the annulment of homologated composition agreements and examines the urgency of technical implementing regulations. Using a normative juridical method supported by statutory analysis, court decisions, legal doctrines, and interviews, the research focuses on the cases of PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) and PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. The findings reveal that going concern implementation depends not only on legal provisions but also on non-legal factors, such as transparency, asset control, capital availability, management credibility, and creditor support. Texmaco’s case shows approval when these conditions are met, while Sritex demonstrates rejection due to lack of transparency and unlawful activities. The study underscores the need for a Supreme Court Regulation (PERMA) that establishes eligibility parameters, approval mechanisms, reporting obligations, and curator protection to ensure consistency, legal certainty, creditor protection, and greater economic benefits in Indonesian bankruptcy practice.
Analisis Dugaan Monopoli Sistem Pembayaran oleh Shopee di Indonesia, Mencakup Dampaknya terhadap Persaingan Usaha, Penegakkan Hukum, dan Implikasi Hukum dalam Ekosistem E-Commerce Digital Iqta Adzkia; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4685

Abstract

Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia telah mengembangkan ekosistem digital yang mencakup layanan pembayaran ShopeePay. Namun, strategi bisnis Shopee dalam mendorong penggunaan ShopeePay berpotensi menciptakan praktik monopoli dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan monopoli yang dilakukan oleh Shopee dalam sistem pembayaran digital serta dampaknya terhadap persaingan usaha, penegakan hukum, dan ekosistem e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis hukum dan ekonomi terhadap kebijakan Shopee serta tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Shopee yang memberikan insentif eksklusif kepada pengguna ShopeePay berpotensi menciptakan ketergantungan merchant dan konsumen terhadap layanan tersebut, sehingga menghambat persaingan dengan penyedia pembayaran digital lain seperti OVO, DANA, dan GoPay. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pengikatan (tying practice) yang dalam beberapa yurisdiksi internasional telah dianggap sebagai strategi anti-persaingan. Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi kompleksitas persaingan usaha di sektor digital, sehingga diperlukan intervensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan ekosistem pembayaran digital yang sehat dan kompetitif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan interoperabilitas sistem pembayaran, memperjelas batasan antara strategi bisnis yang sah dan praktik monopoli, serta meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang memiliki dominasi pasar. Dengan regulasi yang lebih adaptif, diharapkan persaingan usaha tetap sehat, inovasi tetap berkembang, dan konsumen tetap memiliki kebebasan dalam memilih layanan pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
PENYULUHAN TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DI KARAWANG Suparto, Susilowati; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6233

Abstract

Perlindungan hukum kepada anak di era digital sangat diperlukan mengingat masyarakat awam tidak begitu mengerti bentuk bentuk perlindungan hukum dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan. Kota Karawang adalah salah satu kota terbesar dan sangat maju di Indonesia banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum karena rentan dengan kekerasan fisik maupun pisikologi. Metode penyuluhan hukum yang dilakukan yaitu penyuluhan dengan diskusi 2 arah dan sosialisasi peraturan terkait perlindungan anak. Dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak, anak-anak di karawang lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.
State Responsibility in Inclusive Consumer Protection for Persons with Disabilities Yuanitasari, Deviana
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 2 (2025): JNH VOL 16 NO 2 NOVEMBER 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i2.4984

Abstract

Consumer protection is an integral part of the state's responsibility to ensure the fulfillment of citizens' rights. However, consumers with disabilities often do not receive equal treatment in accessing safe, appropriate products, services, and information. This article aims to examine the extent to which the state plays a role in ensuring inclusive consumer protection policies for persons with disabilities, particularly from a human rights perspective. Using a normative juridical approach and analysis of both national policies and international standards such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), the article finds that consumer protection for persons with disabilities in Indonesia remains fragmented and lacks a foundation in substantive justice principles. The state is required not only to regulate generally but also to actively affirm and supervise business actors to ensure the provision of accessible products and services. Furthermore, consumer literacy for persons with disabilities requires more serious state intervention through rights-based affirmative policies. This article recommends strengthening technical regulations, integrated supervision, and the development of inclusive service standards to promote equitable and non-discriminatory consumer protection.
Halal Certification and Trademark for Consumer Protection in Indonesian Micro-Enterprises Yuanitasari, Deviana; Meliza, Meliza; Suwandono, Agus; Assalihee, Muhammadafefee
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no4.4529

Abstract

Halal certification and trademark registration are key legal instruments for strengthening consumer trust in Muslim-majority markets such as Indonesia. For micro-enterprises, they function not only as regulatory compliance mechanisms but also as strategic tools for brand differentiation and market expansion. This study examines the legal frameworks governing halal certification under Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance and trademark protection under Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, using a normative juridical approach complemented by qualitative interviews with selected micro-entrepreneurs. The findings show that integrating halal certification and trademark registration generates dual consumer trust based on religious assurance and brand authenticity. However, bureaucratic complexity, limited legal literacy, and cost barriers constrain adoption. The study therefore recommends streamlining procedures, strengthening outreach, and providing targeted financial support to promote broader compliance, consumer protection, and inclusive economic growth.
Legal Position Analysis of Shareholders Who Did Not Make Full Deposit in Limited Liability Company Case Study of PT Agen Gas in Central Java Raihan Jaisy Kamal; Sekartaji Puspaningdyah Hapsari; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, April 2024
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There is a clear boundary between the corporation and its owners, which is not the same as shareholders. Capital that can be approved, placed, or paid up is one of the components of a company's articles of association. Article 33 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law also stipulates that a full deposit of 25% of the authorized capital is required. To emphasize common legal occurrences, it is known that shareholders often fail to fulfill their responsibilities in providing the working capital required by the deed of incorporation at the beginning of the company's existence. In this study, we looked at issues from closed cases that we collected from a number of gas agency LLCs in Central Java. Examine the rights of shareholders, procedures for proving ownership, and the legal position of shareholders who do not contribute all their capital. Writing systematically based on an analytical-critical approach and the nature of literature research is the research method used. The findings of this study also make it clear that shareholders who do not pay the full issued capital according to the agreement are in default in connection with the agreement to form a limited liability company, as stated in Article 33 of the PT Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Limited. The people involved in this lawsuit have all been officially recognized as shareholders, which means that their names are now considered inseparable. Therefore, shareholders must acquire and maintain their rights as shareholders.
Analysis of Constitutional Court Decision No.23/PUU-XIX/2021: Legal Efforts for Cassation in Postponing Debt Payment Obligations (PKPU) by Rejecting a Peace Offer from the Debtor Andaresta, Catherine Putri; Tamy Desindira, Fadhilah Rahmi; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2678

Abstract

Abstract: Developments in the economic and trade sectors are increasingly rapid as well as debt and receivable problems that cannot be resolved by the Bankruptcy Law, the government has made changes to these regulations to become Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an effort used by both debtors and creditors in the event that the debtor considers that he is or is expected to be unable to continue paying his debts that are due and payable, in order to achieve a peace plan for the debtor and creditor. The absence of legal action against a PKPU decision can be a mode or abuse for creditors to reject the peace plan proposed by the debtor so that the debtor is immediately declared bankrupt. In the UUKPKPU it is explained that the peace plan submitted by the debtor in the PKPU is determined based on approval or voting from the creditors. Through a normative juridical approach with analytical descriptive methods, it can be seen to what extent judges apply the principle of balance in deciding a decision and the results of a decision can influence the position of the law.Keywords: PKPU, Bankrupt, Legal Review Abstrak :Perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang semakin pesat serta permasalahan utang piutang yang belum bisa diselesaikan oleh UU Kepailitan, pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah suatu upaya yang digunakan baik oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur menilai sudah atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih, agar tercapainya rencana perdamaian bagi debitur dan kreditur. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU dapat menjadi suatu modus atau penyalahgunaan bagi kreditur untuk menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sehingga debitur langsung dinyatakan pailit. Dalam UUKPKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU ditentukan berdasarkan persetujuan atau pemungutan suara dari pihak kreditur. Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dapat ditinjau sejauh mana hakim menerapkan asas keseimbangan dalam memutus suatu putusan dan hasil dari suatu putusan dapat mempengaruhi kedudukan Undang-undang. Kata kunci : PKPU, Pailit, Pengujian Undang-undang
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Andaresta, Catherine Putri Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Inayatillah, Revi Iqta Adzkia Isis Ikhwansyah Jefry, Buala Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Miranda, Maudy Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Raihan Jaisy Kamal Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sekartaji Puspaningdyah Hapsari Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tamy Desindira, Fadhilah Rahmi Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu