Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.65
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Deviana Yuanitasari
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Aqila Alhaq Santoso; Aam Suryamah; Deviana Yuanitasari
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1113

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur pembagian kewenangan masing-masing organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan organ yayasan yang melanggar fungsi dan tujuan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan terhadap terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, beserta akibat hukum yang timbul atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan memahami kenyataan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukan bahwa akibat hukum yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan diantaranya meliputi pemberian sanksi administratif, perubahan susunan kepengurusan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan, pembubaran yayasan, dan pemberian sanksi pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng, yang dibebankan ketika organ yayasan terbukti melakukan pelanggaran atau menyalahkan aturan yang mengakibatkan pada kerugian.
Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen Agus Suwandono; Susilowati Suparto; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12837

Abstract

Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimanakah klasula baku kewajiban memberikan ulasan baik dalam transaksi e-commerce oleh konsumen sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif hukum pelindungan konsumen serta bagaimanakah pelindungan konsumen atas adanya klausula baku yang mewajibkan konsumen e-commerce memberikan ulasan baik sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif pelindungan konsumen. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskirptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan klausula baku dalam transaksi e-commerce yang menyatakan garansi hangus apabila konsumen memberikan review tidak baik dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 8/1999. Konsekuensi atas pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999 dinyatakan batal demi hukum. Merchant dan konsumen seharusnya secara bersama-sama memperhatikan kewajiban itikad baik. Pelindungan konsumen e-commerce atas pencatuman klausula baku yang mewajibkan konsumen memberikan review baik sebagai persyaratan garansi melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif atas pencantuman klausula baku yang bertentangan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) UU 8/1999 oleh BPSK, serta pihak penyelenggara marketplace dapat memastikan ketaatan merchant akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh marketplace maupun UU 8/1999. Adapun perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui BPSK dan melalui pengadilan.
Determination of Fares for Online Transportation Applications with A Fare Bargaining System is Linked to Business Competition Law in Indonesia Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1180

Abstract

This research aims to understand the practice of fare determination through a bidding system on online transportation applications based on Competition Law in Indonesia and to examine the supervision of fare determination actions through a bidding system on online transportation applications based on the applicable laws and regulations. This research employs a normative juridical analysis with a descriptive-analytical method by explaining the practice of fare determination using a bidding system and subsequently analyzing it using existing legal theories and norms. The results of this research indicate that the fare determination actions taken by online transportation business operators using a bidding system potentially violate the provisions of Article 20 of the Business Competition Law regarding the prohibition of predatory pricing and the Decree of the Minister of Transportation Number KP 667 in conjunction with the Decree of the Minister of Transportation Number KP 1001 concerning the Guidelines for Calculating Service Costs for Motorcycles Used with Applications, as well as the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 on the Protection of Safety for Motorcycle Users Used for Community Interests. Supervision of the actions of online transportation business operators in setting prices using a bidding system is conducted by two institutions, namely KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) and the Ministry of Transportation, both preventively and repressively.
Pilihan Domisili Yurisdiksi Dalam Permohonan PKPU Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Diana Ayu Mardiani; Muhammad Eko Prasetiyo; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1898

Abstract

The parties can determine the content of the agreement, including regarding dispute resolution, which includes the choice of domicile jurisdiction agreed upon and binding for the parties. However, a conflict arises when the Commercial Court, which lacks authority, grants a PKPU petition due to the jurisdiction choice stipulated in the agreement. The research method used in this legal study is a normative juridical research method. The purpose is to understand the position of the Bankruptcy and PKPU Law with the clauses binding for the parties. The result of this research is that Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU is a lex specialis, so the law also does not provide a choice of law in bankruptcy and PKPU petitions. In PKPU cases, the Commercial Court is not subject to the choice of law and authority regulated in the agreement.
Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Nicholas Firman Rafael Napitupulu; Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2117

Abstract

Franchising is a business system carried out by two parties, namely the Franchisor and the Franchisee, in which the Franchisor grants license rights to the Franchisee based on the Agreement. This Franchise Agreement is a legal basis that is made in writing. In order for a business to be said to be a franchise, it must follow the criteria specified in the regulations, one of which is registering the prospectus of the franchise agreement and ownership of the Franchise Registration Certificate. However, in reality, in this case Neynis Food, has not registered its business with the state, but has claimed itself as a business that opens a franchise. Therefore, the author conducts research to obtain an overview of the legal consequences that occur if the Franchisor does not register its franchise and legal protection for Franchisees. This paper is made using the normative juridical research method. This research is conducted by investigating secondary data, which means that this research examines the laws that apply to society and their implementation in practice. The results of the research on this issue show how the implementation of Indonesian laws and regulations on franchising practices in Indonesia and it is known that the Neynis Food business cannot be qualified as a franchise, and if it continues to claim itself as a franchise, then the business can be said to be illegal because it does not fulfill the elements of franchising regulated in Permendag 71 of 2019.
Permohonan Pailit Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara : (Studi Kasus PT Indonesia Power) Nabilla Syafira; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2084

Abstract

In debt and credit problems, bankruptcy is often the last solution to resolve the problem. State-Owned Enterprises or SOEs are also not immune from debt and credit problems that lead to bankruptcy. The regulation regarding the bankruptcy of SOEs itself is regulated in Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy Law and its explanation. However, problems then arise when the subsidiaries of SOEs become bankruptcy respondents. There is no legislation that specifically regulates the bankruptcy of SOEs Subsidiaries, so this has led to confusion and debate in the community regarding the status of SOEs Subsidiaries in terms of bankruptcy. The ambiguity and debate can be seen in the implications of the bankruptcy petition case filed by the Kinarya Liman Margaseta Consortium against PT Indonesia Power, which is a Subsidiary of SOEs, namely PT PLN. This research aims to find out how the position of a SOEs Subsidiary in terms of bankruptcy is reviewed from the Bankruptcy Law and SOEs Law. The type of research used in this research is normative legal research. The research specifications used in this research are descriptive analysis. The approach used in this research is a statutory approach and case approach. Based on the results of this case study, it can be seen that when viewed from the Bankruptcy Law and the SOEs Law, basically the subsidiaries of SOEs and SOEs cannot be equated in status and position. This is supported by several theories and strengthened by the Constitutional Court Decision and the Supreme Court Decision. Thus, PT Indonesia Power's bankruptcy petition should be filed by its creditors in addition to the Minister of Finance.
Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan Muhammad Ath-Thariq Pratama; Nurhidayah Muhcti; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181

Abstract

This research examines the regulation of remuneration for Foundation executives in Indonesia, focusing on legal aspects and its implementation. As Foundations evolve to support social, religious, and humanitarian objectives, cases of misappropriation of Foundation funds have emerged, highlighting the need for tighter oversight. Through a normative juridical approach and descriptive analysis, this study details the issues surrounding remuneration regulations, emphasizes instances of financial misconduct, and discusses the importance of establishing an external supervisory body or regulatory changes. The implementation of Good Corporate Governance and Good Cooperative Governance principles within the Foundation context is also explored. This research responds to the need for integrity, transparency, and accountability in Foundation management to achieve the humanitarian goals they undertake. The conclusion underscores the necessity for further action, including the establishment of an external supervisory body or regulatory strengthening.
Analisis Hukum terkait Restrukturisasi BUMN melalui Konsolidasi Pembentukan Bank Syariah Indonesia: Aspek Regulasi dan Pengawasan Sela Sulaksmi Widyatamaka; Assyura Zumarnis; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.839

Abstract

This research was made to find out how the application of law in the banking consolidation system which is the embodiment of a company owned by a State-Owned Enterprises (SOEs). Consolidation is the process of merging two or more companies to form one new company where the old company that has merged will disappear as a legal effect, such as Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, and Bank BNI Syariah forming Bank Syariah Indonesia. With the consolidation mechanism, new legal consequences arise that will become the basis for running the consolidated banking operational system. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive aspects as the basis for assessing legal concepts in the research. Based on the results of the research, the consolidation of Islamic banking uses the same mechanism system as a limited liability company as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, Islamic banking has different aspects of supervision from conventional banking in general. In addition, Bank Syariah Indonesia Tbk as an Islamic bank has also achieved the goals of a SOEs as mandated by law.
Tanggung Jawab Direksi PT Taspen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dhaifina Fadhilah Alyani; Nathania Raissa Putri Rungamali; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.862

Abstract

A state-owned company has an obligation to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in order to realize a company that is clean from Ultra Vires actions. However, over time, there are some parties who are not responsible for implementing the GCG principles. The purpose of this research is to see how the responsibility of the Board of Directors towards the implementation of GCG principles and to examine the extent to which the implementation of GCG principles in PT Taspen is carried out. This research uses a normative research method which in its research uses three (3) approaches, namely; statute approach, conceptual approach, and case approach. The intended results are to determine the responsibility of the Board of Directors for the application of GCG principles and to determine the extent to which GCG principles are applied in PT Taspen.
Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen Angela, Irene Maria; Suryamah, Aam; Yuanitasari, Deviana
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4778

Abstract

Economic growth in Indonesia can be encouraged by increasing consumer confidence. In the event of a violation of consumer rights, consumers have the right to claim compensation from business actors, but in fact, consumers and business actors have an unequal position. Consumers have difficulties in terms of civil evidence. An imbalance in the distribution of the burden of proof is an injustice for the disputing parties. The research was conducted using normative juridical research methods and comparative research methods, namely research methods carried out by studying secondary data and library materials and approaches to comparing the laws of one country with the laws of other countries. This research was conducted through library research and field research to enrich the sources. The results of further research are described in descriptive writing that relates the problem to legal theory in evaluating the practices carried out by research objects. There are 2 conclusions from the research results. First, that the position of the re ipsa loquitur doctrine in the principle of proof in consumer protection cases is closely related to the evidence imposed by judges on business actors as parties who have responsibility for the products consumed by consumers as well as those who suffer less losses to provide more justice for consumers. and in line with the principle of proof contained in UUPK and the second conclusion is that the res ipsa loquitur doctrine can be applied in cases of consumer protection if it fulfills the elements that are the requirements of the application of the re ipsa loquitur doctrine.
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Ikhwansyah , Isis Ikhwansyah Iqta Adzkia Jefry, Buala Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Miranda, Maudy Muhamad Amirulloh Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Revi Inayatillah Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Suryanti , Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu