Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.65
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Deviana Yuanitasari
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PELUANG DAN HAMBATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL DI RANCAKALONG Yuanitasari, Deviana; Darodjat, Rafan
PROFICIO Vol. 6 No. 1 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i1.4138

Abstract

Dengan sekitar 1200 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Rancakalong, menjadikan Rancakalong sebagai desa yang cukup produktif, dengan adanya pelaku usaha yang banyak maka fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk makanan. Sertifikasi halal dianggap penting dalam memenuhi tuntutan pasar dan aspek syariat Islam Tujuan kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk konsumsi masyarakat, menemukan peluang dan hambatan UMKM dalam sertifikasi halal, serta memberikan solusi untuk meningkatkan proses sertifikasi halal. Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Hambatan yang ada di Rancakalong karena sosialisasi yang belum terjadi, dan peluangnya adalah perlu pengembangan branding dan pemasaran produk halal UMKM Desa Rancakalong untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar lokal dan global. Pemerintah juga mendorong produksi produk berkualitas dan kompetitif dengan menyertakan sertifikat halal. Dengan upaya ini, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dapat meningkat, mendukung daya saing dan kehalalan produk di Desa Rancakalong.
AKIBAT HUKUM OBJEK PERKARA PAILIT BERADA DI PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBAYARAN UTANG Dewi, Reza Liasta; Adlila, Iqlima; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22292

Abstract

Majelis Hakim menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn dengan alasan karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengakibatkan setelah putusan diambil, menyebabkan permasalahan utang dan penagihan utang antara  debitur dan kreditur belum juga menemukan penyelesaiannya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan lain, diantaranya yaitu  bagaimana kedudukan debitur dan kelanjutan pembayaran hutang pihak termohon pailit kepada pemohon pailit. Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case appoarch). Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Hutang Nomor 37 Tahun 2004, bahan sekunder berupa buku dan majalah, serta bahan non hukum berupa KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu ditolaknya suatu putusan dalam perkara pailit tidak menyebabkan kedudukan debitur berubah, sehingga debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditur. Permasalahan kedua, Akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang adalah debitur masih memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada kreditur namun kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.
Pertanggungjawaban Negara Atas Keadaan Persero BUMN Yang Pailit Arzetta Zahra Metthania; Mhd. Azmi Farid Lubis; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/edqfke95

Abstract

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang bisa saja terjadi dalam Persero BUMN. Istaka karya, merupakan salah satu dari beberapa Persero BUMN. Setelah melewati berbagai tahun dengan kondisi keuangan yang tak kunjung membaik, berbagai kabar berita mengenai perusahaan ini dengan berbagai partisipasi aktif di dunia konstruksi, akhirnya resmi ditutup akibat pailit pada 2023 ini, dengan sederet utang kepada para kreditor juga penunggakan pembayaran gaji kepada para karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang didapatkan oleh para kreditor, serta pertanggungjawaban negara dalam hal pailitnya sebuah Persero BUMN ini. Hasil penelitian ini menunjukan lemahnya posisi kreditor dalam mendapatkan hak nya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, tidak hanya berlandaskan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, akan tetapi pihak direksi juga harus bertanggungjawab penuh atas seluruh utang kepada para kreditor menggunakan harta pribadi yang dimiliki, namun tidak termasuk dengan harta yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
LEGAL PERSPECTIVE: MSMEs AS A SUPPORT SYSTEM FOR HALAL INDUSTRY IN FULFILLING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA Yuanitasari, Deviana; Sardjono, Agus; Susetyo, Heru
Sosiohumaniora Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v26i2.50597

Abstract

According to the perspective of Islamic economic law, the realization of SDGs in Indonesia can be achieved through the halal industry in the form of halal MSMEs which may affect the achievement of SDGs, especially the first, second and third goals, namely, eliminating poverty which can be realized through halal SMEs, reducing hunger with halal products, and good health and welfare based on halal and tayyib principles that is also profit oriented and community oriented which can reach more people. This article discusses the legal perspective of micro and small enterprises (MSMEs) as a supporting system for the halal industry in fulfilling sustainable development goals in Indonesia.This study is a normative legal study, that is legal research conducted by examining secondary legal materials or library materials.Micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a support system for the halal industry in fulfilling sustainable development goals in Indonesia are clearly very important. One of the achievements in the SDGs in the economic sector is welfare and equity. The success of the equitable distribution of certified MSE products in Indonesia will help improve the visibility of halal products, making it easier for consumers to find. This will have an impact on the Indonesian economy, especially in influencing GDP growth from the halal product consumption sector. MSMEs can help realize the SDGs goals. Collaboration between MSMEs and various institutions in the halal industry is very important for the development of MSMEs in Indonesia. Perspektif hukum ekonomi Islam berpendapat bahwa industri halal, yang terdiri dari UMKM halal, dapat membantu mencapai SDGs di Indonesia, terutama tujuan kesatu, kedua, dan ketiga, yaitu menghapus kemiskinan yang dapat dicapai melalui UMKM halal, mengurangi kelaparan dengan produk halal, dan memberikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik dan thoyyib yang berbasis halal dan thoyyib. Selain itu, industri halal harus berorientasi pada keuntungan dan berorientasi sosial sehingga dapat menghasilkan industri yang menguntungkan Artikel ini akan membahas bagaimana hukum usaha mikro dan kecil (UMK) berfungsi sebagai sistem yang mendukung industri halal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Penelitian hukum normatif, yang meneliti bahan hukum sekunder atau pustaka, adalah jenis penelitian yang digunakan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah sistem pendukung industri halal dalam pemenuhan sustainable development goals di Indonesia yang sangat krusial. Kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan adalah salah satu tujuan dari SDGs. Berhasilnya sertifikasi produk UMK secara merata di Indonesia akan membantu memeratakan produk halal, membuatnya lebih mudah diakses oleh pelanggan. Hal ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia terutama dalam hal jumlah uang yang dihasilkan oleh industri yang memasarkan produk halal. Tujuan SDG dapat diwujudkan oleh UMKM. Untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, kolaborasi antar kelembagaan dalam industri halal sangat penting.
Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Tanudiharja, Gabriella Fransisca; Handayani, Tri; Yuanitasari, Deviana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13829727

Abstract

This research highlights the obligation of banks to identify and verify prospective or existing customers when conducting business relationships through digital services, as an implementation of the prudential principle based on POJK No. 21 of 2023. The purpose of this research is to explain these identification and verification obligations and to elaborate on the bank's liability in the event of errors and/or negligence in performing these duties in accordance with POJK No. 22 of 2023. The method used is normative juridical method with a literature-based approach, the study analyzes relevant legal materials. The research show that banks are liable for customer losses due to improper identification and verification but may be exempt if contributory negligence by the customer is proven. The research recommends strengthening prudential practices and internal oversight in Indonesian banking.
The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection’s Legal Perspective Yuanitasari, Deviana; Sardjono, Agus; Susetyo, Heru
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a Muslim-majority country that requires the state’s ability to protect Muslim populations’ religious practices. Muslims are obliged to eat halal food and beverages. Muslims may now easily purchase halal goods because of Law Number 8 of 1999 and Law Number 33 of 2014, which guarantees the authenticity of halal products. Muslims make up a sizable and potentially influential market segment, making this legislation even more crucial. The Law Number 6 of 2023 on Job Creation has revised many laws, including the Law Number 33 of 2014. Nevertheless, this rule was short-lived. Micro and small enterprises may get free halal certification with a business statement under the previous regulations. This free certification aims to let Muslim customers get halal items faster and more efficiently. This study aims to determine the impact on the field with the enactment of Law Number 6 of 2023 on implementing halal certification for micro and small businesses to protect Muslim consumers. This study used secondary data and employed normative legal methodologies. It reveals that halal certificates are defined differently in different regulations. The inconsistent definitions affect micro and small businesses' halal certification and halal certificates’ validity period. Customers' trust in small stores and other small enterprises may rise or fall indefinitely, depending on the prospect of validity.
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
SDG'S IN FAMILY LAW: THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON THE QUALITY OF CHILDREN'S EDUCATION IN THE FAMILY Turnip, Luisa Oktaviana; Judiasih, Sonny Dewi; Yuanitasari, Deviana
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v8i2.9371

Abstract

Men and women based on the influence of social culture of society (social construction) by not looking at biological types in equality. Gender differences, which in turn give birth to gender roles, are actually not a crucial problem, as long as they do not cause gender inequalities. However, the reality in society shows that gender differences have created various forms of inequality or injustice, both for men and especially for women. Equal and fair gender relations between parents related to child care and education in the family affect the quality of children's education. So far, the role of women (mothers) in assisting children's education is more than men. School selection and other education are often delegated to women. Family law can also influence the educational priorities of girls and boys. Some cultural norms may direct boys to get a better education than girls, which ultimately impacts on their future employment opportunities and quality of life. In addition, family law also plays a role in determining employment opportunities for women. In Indonesia, there are significant differences in employment opportunities between men and women. Traditional norms and practices still restrict women from engaging in formal employment, especially after marriage or having children. This is closely related to family law provisions that assign women traditional roles as mothers and housekeepers. This research is an empirical-normative legal research. The results of this research state that: First, that in a society with a patrilineal kinship system in a neighborhood in Medan there is still a low level of understanding and implementation of gender equality. Second, the gender inequality that still occurs especially in patrilineal societies affects the quality of education that is unequal between genders and worsens the quality of education and labor in Indonesia. In Indonesia, there are significant differences in employment opportunities between men and women. Traditional norms and practices still restrict women from engaging in formal employment, especially after marriage or having children. This is closely related to family law provisions that assign women traditional roles as mothers and housekeepers..
LEGAL STATUS OF DOWRIES PROVISION BY THIRD PARTIES Kusmayanti, Hazar; Djanuardi, Djanuardi; Hadiyanti, Nurmeida; Yuanitasari, Deviana
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3343

Abstract

This article discusses the issue of the legal validity of marriage contract in the case dowry is paid by a third party.  Legal analysis will be performed on the legal principles and regulations found in The Law Number 1 Year 1974 on Marriage, The Compilation of Islamic Law and sources in Islamic Law .  One important finding is does not forbid the payment of dowry by a third party and that this practice does not affect the validity of the marriage contract.
Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit Damayanti, Retno; Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5596

Abstract

This research discusses the application of the Principle of Business Continuity in Debt Payment Suspension in Indonesia over the last three years. The Principle of Business Continuity is a bankruptcy law principle that allows companies to address financial difficulties through restructuring rather than bankruptcy. This study analyzes the Principle of Business Continuity in the context of Debt Payment Suspension and the influencing factors, including financial conditions, future prospects, restructuring plans, creditor support, and management. Practical recommendations include enhancing transparency, consulting legal and financial experts, and maintaining effective communication with creditors. The research also highlights the role of research in applying the Principle of Business Continuity in Debt Payment Suspension. It is expected that this research will provide guidance for companies, the government, creditors, and relevant parties in addressing financial and legal challenges with the aim of preserving business continuity and fairness in Debt Payment Suspension.
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Ikhwansyah , Isis Ikhwansyah Iqta Adzkia Jefry, Buala Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Miranda, Maudy Muhamad Amirulloh Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Revi Inayatillah Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Suryanti , Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu