p-Index From 2021 - 2026
11.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Eksaminasi Penerapan Rule of Reason Terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Kppu-L/2024 Nur Abdul Rahman Roy; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7652

Abstract

Penelitian ini mengisi celah dalam penegakan hukum persaingan Indonesia dengan menganalisis Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024, di mana PT. Maruka Indonesia bersekongkol mengeksploitasi informasi rahasia PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan 64%. Meski ada indikasi dominasi tidak langsung melalui kepemilikan saham Maruka Corporation Japan, KPPU mengabaikan rule of reason dan doktrin SEE. Menilai kelalaian metodologis KPPU dan mendorong adopsi SEE untuk mengatasi penguasaan pasar terselubung. Analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum, putusan pengadilan, dan data sekunder. Pengabaian rule of reason oleh KPPU menyembunyikan penyalahgunaan posisi dominan Maruka, sementara SEE dapat mengungkap kontrol ekstrateritorial. Pelanggaran etika bisnis Jepang memperparah pelanggaran. Studi ini merekomendasikan pedoman KPPU tentang SEE, penyempurnaan rule of reason, dan amendemen UU No. 5/1999.
Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi Buala Jefry; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7709

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan layanan daring, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan regulasi global seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi data konsumen, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta minimnya kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan perlunya percepatan pembentukan perangkat pelaksana, mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi, dan kewajiban penunjukan petugas perlindungan data (DPO) secara profesional. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi konsumen, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas prinsip privacy by design, dan literasi digital masyarakat di Indonesia.
Online Dispute Resolution as A Mechanism for Resolving Consumer Disputes in The Marketplace in Seeking Justice Ramadhani, Nabiela; Afriana, Anita; Yuanitasari, Deviana
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 5 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i5.51166

Abstract

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has increased the volume of marketplace transactions, leading to a surge in consumer disputes. However, current dispute resolution mechanisms remain conventional and ineffective in addressing the unique challenges of digital transactions. This study aims to analyze the implementation of Online Dispute Resolution (ODR) as an alternative mechanism for resolving consumer disputes in marketplace transactions, and to examine the urgency of establishing a comprehensive legal framework for ODR in Indonesia. Employing a normative juridical approach, this research reviews primary and secondary legal materials, including laws, regulations, and relevant literature, with qualitative descriptive analysis. The findings reveal that Indonesia lacks specific ODR regulations, limiting its optimal application despite its recognition in existing laws. Implementing ODR can enhance consumer access to justice by providing faster, simpler, cost-effective dispute resolution methods. The study emphasizes the need for comprehensive legal reforms to regulate ODR procedures, institutional responsibilities, data security, and the enforceability of ODR decisions. Strengthening the legal basis for ODR will improve consumer protection, legal certainty, and public trust in digital transactions, supporting a fairer digital economy.
The Status of Property Granted in The Provisions of Bankruptcy Law in Indonesia Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana; Kusmayanti, Hazar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1593

Abstract

In carrying out their obligations to pay debts, Debtors often make various efforts to avoid having their assets being included in the guarantee of payment. Moreover, Debtors occasionally contrive, by providing grants, their assets in the bankruptcy decision to not be subsumed in the bankruptcy court. The aim of this research is to analyze how the arrangements for giving grants made by Bankrupt Debtors are reviewed from the Civil Code and Bankruptcy law as well as the role of the Curator in protecting Creditors and Debtors in the bankruptcy process. This research uses a normative juridical approach, where library data or secondary data is the main data, in addition to being supported by field data. The research results show that in the context of bankruptcy law, grants are an action that must be paid close attention because it can be said to be a legal action that is not required. If the Debtor gives away assets before being declared bankrupt, it can be indicated as an effort to avoid confiscation of collateral by the court. The curator has the authority to include a gift in the list of bankruptcy estates that will be sold to pay the debtor’s debts to his creditors. In such cases, the Curator can file an Actio Pauliana lawsuit with the commercial court to cancel the gift so that the assets can be included in the bankruptcy estate list. This study provides a focused examination on the legal status of gratuitous transfers in Indonesian bankruptcy law—a subject that, despite its practical urgency, remains underexplored compared to broader studies on bankruptcy proceedings or creditor protections.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Rancakalong Tentang Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Kebangkrutan (Kepailitan) Sudaryat; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.5833

Abstract

Jawa Barat termasuk provinsi dengan pelanggan pinjaman online terbanyak di Indonesia. Meski memberikan kemudahan, pinjaman online memiliki risiko utang bunga tinggi. Selain itu, “bank emok” juga berkembang di Jawa Barat. Banyak masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah, kurang memahami isi perjanjian utang piutang, akibat hukum, dan hukum kepailitan. Pentingnya pemahaman hukum ini mendorong diadakannya penyuluhan bagi masyarakat Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Masyarakat perlu memahami bahwa isi perjanjian utang piutang bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan bersama. Risiko dari perjanjian utang piutang termasuk potensi pailit jika debitor memiliki dua atau lebih kreditor, dengan satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi ini, debitor dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga. Pelatihan tentang perjanjian utang piutang dan hukum kepailitan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Rancakalong. Dengan adanya umpan balik positif dari peserta serta rencana tindak lanjut pembelajaran berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati saat berhutang dan menandatangani perjanjian utang piutang di masa depan.
Pendampingan UMKM melalui Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Sumedang Yuanitasari, Deviana; Darodjat, Rafan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6135

Abstract

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang. Walau memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat memberikan pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM mengenai pendaftaran NIB di Rancakalong, Sumedang. Dengan tahapan Tahap Persiapan awal, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi NIB, serta membantu memperluas pasar mereka melalui kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam proses pengurusan administrasi NIB menjadi terbantu dengan adanya pendampingan ini, yang pada akhirnya meningkatkan peluang pasar dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
Peningkatan Pemahaman Konsumen Mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Suwandono, Agus; Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
TONGKONAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4 No 1 (2025): Tongkonan: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : FKIP UKI TORAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47178/fqdz0v29

Abstract

The Resolution of consumer disputes involving many consumers will be effective and efficient if carried out jointly through a class action mechanism. Class action is generally a lawsuit filed by a number of people who have the same interests and the same legal events and legal basis. The Objective of this community services is to increase consumer understanding of class action lawsuits in consumer protection law. The approach used in this community service is legal counseling using a participatory action research (PAR) approach. The results of this community service have increased consumer and public understanding of class action lawsuits in consumer protection. The understanding of consumers regarding class action lawsuits is expected to provide consumer with an effective and efficient means of resolving disputes, in addition to filling lawsuits individually. The increased understanding of consumer regarding class action lawsuits is expected to raise awareness and understanding among consumers, thereby realizing consumer protection.
Kedudukan Influencer yang Merekomendasikan Saham Tertentu Berdasarkan Hukum Pasar Modal di Indonesia: Legal Standing of Influencers who Recommend Certain Stocks based on Capital Market Law in Indonesia Anjani , Emeralda Putri; Suryanti , Nyulistiowati; Yuanitasari , Deviana
Reformasi Hukum Vol 26 No 2 (2022): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v26i2.467

Abstract

Beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan ketertarikan masyarakat terkait investasi di pasar modal. Hal ini mendorong beberapa tokoh terkenal untuk ikut menyebarkan informasi seputar pasar modal, sehingga dikenal yang namanya influencer saham. Walaupun fenomena ini dapat meningkatkan edukasi masyarakat akan pentingnya berinvestasi, di sisi lain justru membuka kekhawatiran di mana influencer merekomendasikan saham tertentu tanpa adanya analisis yang jelas. Padahal, investasi merupakan hal yang berisiko dan tidak sembarang orang dapat memberikan rekomendasi saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan influencer yang merekomendasikan saham tertentu menurut peraturan pasar modal Indonesia dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggapi isu ini. Metode pendekatan yuridis normatif dan analisis berupa normatif kualitatif dipakai dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikarenakan uniknya isu ini, belum ada peraturan dalam Hukum Pasar Modal maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus kedudukan influencer saham dalam pasar modal. Namun, perbuatan influencer saham itu tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam Hukum Pasar Modal yang dapat menjadi pertanggungjawaban influencer saham tersebut. Kemudian, terkait isu ini Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan preventif berupa penggiatan edukasi dan represif berupa layanan pengaduan konsumen dan menindaklanjuti gugatan konsumen sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.
Analisis Dugaan Monopoli Sistem Pembayaran oleh Shopee di Indonesia, Mencakup Dampaknya terhadap Persaingan Usaha, Penegakkan Hukum, dan Implikasi Hukum dalam Ekosistem E-Commerce Digital Adzkia, Iqta; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4685

Abstract

Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia telah mengembangkan ekosistem digital yang mencakup layanan pembayaran ShopeePay. Namun, strategi bisnis Shopee dalam mendorong penggunaan ShopeePay berpotensi menciptakan praktik monopoli dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan monopoli yang dilakukan oleh Shopee dalam sistem pembayaran digital serta dampaknya terhadap persaingan usaha, penegakan hukum, dan ekosistem e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis hukum dan ekonomi terhadap kebijakan Shopee serta tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Shopee yang memberikan insentif eksklusif kepada pengguna ShopeePay berpotensi menciptakan ketergantungan merchant dan konsumen terhadap layanan tersebut, sehingga menghambat persaingan dengan penyedia pembayaran digital lain seperti OVO, DANA, dan GoPay. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pengikatan (tying practice) yang dalam beberapa yurisdiksi internasional telah dianggap sebagai strategi anti-persaingan. Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi kompleksitas persaingan usaha di sektor digital, sehingga diperlukan intervensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan ekosistem pembayaran digital yang sehat dan kompetitif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan interoperabilitas sistem pembayaran, memperjelas batasan antara strategi bisnis yang sah dan praktik monopoli, serta meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang memiliki dominasi pasar. Dengan regulasi yang lebih adaptif, diharapkan persaingan usaha tetap sehat, inovasi tetap berkembang, dan konsumen tetap memiliki kebebasan dalam memilih layanan pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Penyuluhan Hukum Pemahaman Kontrak Sederhana pada Masyarakat Desa Wisata Bumiwangi Kabupaten Bandung Harrieti, Nun; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.876

Abstract

Bumiwangi Village, Ciparay District, Bandung Regency, is one of the tourist villages in West Java. Tourist villages are rural areas that have the potential for tourism development that focuses on the community and environmental conservation. Community understanding of basic contracts is very important, especially in its position as a tourist village. The method used in this community service is a community education method carried out through socialization and counseling activities. The results of this community service show that the majority of people have frequently seen basic contract. Understanding the legal requirements of agreements, including the types of agreements, is very important to know, including the essential elements of each contract made, especially buying and selling, renting, and cooperation. This understanding of basic contracts needs to be followed up with further community service with a focus on the practice of making basic contracts.
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Andaresta, Catherine Putri Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Brouwer, Darryl Evan Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan darojat, rafan Dede Mulyanto Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Inayatillah, Revi Iqta Adzkia Isis Ikhwansyah Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Muhammadafeefee Assalihee Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Raihan Jaisy Kamal Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sekartaji Puspaningdyah Hapsari Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tamy Desindira, Fadhilah Rahmi Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu