Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.65
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Deviana Yuanitasari
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Perempuan dan Anak Sebagai Konsumen Rentan: Tantangan dan Reformasi Hukum Perlindungan Konsumen Suparto, Susilowati; Yuanitasari, Deviana
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 2 (2025): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/x83aay45

Abstract

  Abstract This article examines the legal protection for vulnerable consumers, particularly women and children, within the framework of Indonesian consumer protection law. Using normative-juridical and case study methods, this study analyzes both the regulatory provisions and real-life case applications. One notable case involves the marketing of sugar-laden snacks to children via online influencers, while another explores the predatory lending practices targeting women through online loans. The study finds that existing consumer protection mechanisms are inadequate to respond to the specific vulnerabilities of these groups. It emphasizes the urgency of strengthening the legal framework through affirmative protection, institutional sensitivity, and a gender-and-child-friendly perspective in enforcement. The findings contribute to the discourse on consumer justice and propose regulatory reforms to ensure substantive equality in consumer protection. Keywords:, children, consumer protection law, indonesia, vulnerable consumers, women Abstrak Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen rentan, khususnya perempuan dan anak, dalam kerangka hukum perlindungan konsumen Indonesia. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, penelitian ini menelaah ketentuan regulatif serta penerapannya dalam praktik. Kasus promosi makanan tinggi gula melalui influencer anak-anak dan praktik pinjaman online yang menjebak perempuan merupakan contoh nyata bagaimana kelompok rentan menjadi sasaran eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen saat ini belum memadai untuk menjawab kebutuhan spesifik kelompok ini. Penelitian ini menekankan pentingnya afirmasi hukum, kepekaan kelembagaan, dan perspektif ramah gender dan anak dalam penegakan hukum. Temuan ini berkontribusi pada wacana keadilan konsumen dan merekomendasikan reformasi regulasi untuk menjamin kesetaraan substantif dalam perlindungan konsumen. Kata Kunci: Konsumen rentan, hukum perlindungan konsumen, perempuan, anak, Indonesia
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT : APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE TRANSFER OF LAND RIGHTS TO THE PROPERTY OF A BANKRUPTCY DEBTOR Putra, Nouval Rivaldi; Fachrurozi, Aal; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.65

Abstract

Giving debt or credit by creditors in their position as individuals or legal entities to debtors is a common occurrence in social life. Nowadays, it is rare to find an entrepreneur who does not use debt facilities (loans or credit) in the form of short-term debt. The regulations in bankruptcy law initially gave authority to creditors holding collateral rights, to be able to execute without being affected by bankruptcy, PT Bringin Srikandi Finance took legal action to transfer the land rights of PT Panghegar Kana Legacy, which is now in bankruptcy, to the name of PT Bringin Srikandi Finance which is one of the creditors of PT Panghegar Kana Legacy. This research will examine the application of the principle of good faith in the transfer of land rights by creditors to the assets of bankrupt debtors. Through a normative juridical approach with analytical descriptive methods, it can be determined that this is an act against the law and does not respect the principle of good faith at all.
Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Sumedang Yuanitasari, Deviana; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i2.3016

Abstract

Desa Rancakalong merupakan salah satu dari  sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi  Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang  dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki  status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya.  Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dalam industri  pangan dan produk konsumen di Indonesia, diatur dengan jelas oleh Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong maka diberikan sosialisasi di Desa Rancakalong Sumedang dengan tahapan Tahap Persiapan awa, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Pelaku UMKM di Desa Rancakalong yang awalnya belum terlalu paham pentingnya sertifikasi halal menjadi paham dan memiliki kesadaran hukum. Karena sertifikat halal tidak hanya  memberikan kepastian kehalalan suatu produk bagi konsumen, terutama yang menjalankan  ajaran Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis global bagi produsen yang  memperolehnya. Dengan memenuhi ciri-ciri seperti memiliki  produk yang dibutuhkan, tempat usaha yang tetap, legalitas yang lengkap, SDM yang  berkualitas, serta perencanaan bisnis yang baik, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi yang  kuat dan berdaya saing. 
Pendampingan Administrasi Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Sumedang Yuanitasari, Deviana; Harrieti, Nun
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4224

Abstract

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)  ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang,  Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang  dengan luas wilayah sekitar 325 Ha. Keadaan bentang lahan yang berupa daratan seluas  229,216 Ha dan sawah seluas 155,784 Ha. Walau memiliki nama yang sama dengan  nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat  pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya  pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat memberikan pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong, Sumedang. Dengan tahapan Tahap Persiapan awal, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, serta membantu memperluas pasar mereka melalui kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal. Pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam proses pengurusan administrasi sertifikasi halal menjadi terbantu dengan adanya pendampingan ini, yang pada akhirnya meningkatkan peluang pasar dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
Dekonstruksi Penegakan Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menghadapi Problematika Yuridis dan Tantangan Kepastian Hukum di Bidang Persaingan Usaha Arief, Deswal; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i10.4288

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini apakah hambatan yuridis dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat, implementasi putusannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk resistensi pelaku usaha maupun kendala yuridis dan institusional. Artikel ini menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum atas putusan KPPU, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum tersebut dan bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan KPPU yang telah inkracht. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (final and biding) melainkan masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Hambatan yuridis lainnya adalam dalam pelaksanaan putusan KPPU yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU tidak memiliki kewenangan eksekusi karena harus mendaftarkan putusannya kepada Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan eksekusi. Kelemahan tersebut mengakibatkan putusan KPPU masih belum mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, KPPU sebaiknya berkompeten dalam wewenang penyidikan, penggeledahan hingga penyitaan terhadap pemeriksaan perkara persaingan usaha. Hasil analisis menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah agar putusan KPPU dapat dieksekusi secara optimal demi tercapainya kepastian hukum serta perlu dibentuknya pengadilan khusus yang mengadili perkara persaingan usaha
Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari; Nun Harrieti; Etty Mulyati; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v4i1.2869

Abstract

Standard clauses in consumer protection are terms or conditions unilaterally determined by business actors. Standard clauses are regulated in Article 18 of the Consumer Protection Act. Understanding standard clauses is essential for consumers and business actors, so legal counseling is needed to increase awareness and understanding for consumers and business actors. The Consumer Protection Act does not prohibit the inclusion of standard clauses in agreement documents between consumers and business actors. The Consumer Protection Act only prohibits the inclusion of standard clauses contrary to Article 18, paragraphs (1) (2) of the Consumer Protection Act. Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act determines that the standard clause that contradicts Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act is declared null and void. In addition, the legal consequences for business actors for the inclusion of standard clauses that are contrary to Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act are threatened with imprisonment for a maximum of five years or a maximum fine of two billion. In including standard clauses in documents or agreements with consumers, business actors must pay attention to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Act. This legal counseling activity increases the awareness and understanding of consumers and business actors regarding standard clauses based on consumer protection laws, which can ultimately realize consumer protection.
Kajian putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2018: Implementasi UU No. 5/1999 terhadap dugaan persekongkolan Faradilla, Tiara Putri; Lita, Helza Nova; Yuanitasari, Deviana
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i2.1235

Abstract

Persaingan usaha adalah salah satu faktor utama dalam pergerakan roda perekonomian Indonesia. Perangkat hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”). Dalam UU 5/1999 diatur pula terkait dengan persekongkolan. Salah satu kasus persekongkolan tender proyek di Indonesia yang menarik yakni pada perkara Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diputus dengan Nomor 05/KPPU-L/2018. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisi terkait dengan Pokja yang tidak bersalah menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut dengan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan persekongkolan dalam sebuah tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Indikasi-indikasi dalam perkara a quo dapat dikategorikan persekongkolan tender berdasarkan UU 5/1999 dan peraturan lainnya. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2018 yang menyatakan Pokja dalam perkara a quo tidak terbukti bersalah tidak sesuai dengan UU 5/1999 karena unsur-unsur yang ada dalam Pasal 22 UU 5/1999 telah terpenuhi.
Venture Capital Law Renewal: A Solution for Business Convenience and Legal Certainty in Indonesia Adhie, Aryasatya Justicio; Suwandono, Agus; Yuanitasari, Deviana
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.17779

Abstract

Investing, for example, using venture funds, can now be done easily.  Venture funds are raised by venture capital companies and given to investee companies. Problems can arise when the venture capital company does not have a license to operate but carries out activities as if it has a permit. Of course, this can have legal consequences for venture fund investors, investee companies, and venture capital companies. Another problem concerns the legal certainty of venture capital companies for foreigners who wish to invest in Indonesia; foreigners need to be able to judge the appropriateness of the legal products governing venture capital companies. This article is intended to determine the legal consequences facing unlicensed venture capital companies and the legal certainty for foreign investors. This research method uses a normative juridical method by conducting a literature study on the provisions of venture capital companies in Indonesia. Article VCC in Indonesia has contributed to the Indonesian economy by helping businesses grow. However, this growth must be in line with the harmonization of regulations regarding venture law and investment in Indonesia in order to provide legal certainty to prospective investors.
Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam Pkpu Ghazali Anwar, Imam; Hasyimawan Mubarak, Hanif; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.406

Abstract

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir terjadinya kebangkrutan debitur yang tidak dapat membayar di kemudian hari. Dalam PKPU dapat diajukan rencana perdamaian oleh debitur yang apabila oleh para kreditor akan membawa akibat hukum berupa berakhirnya PKPU setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana putusan nomor 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai perkara PKPU antara PT. Sukses International Anugerah Pratama terhadap PT. Estika Tata Tiara, Tbk sebagai termohon PKPU. Adanya rencana perdamaian yang telah dilaksanakan melalui rapat pemungutan suara telah dihadiri oleh 1 (satu) Kreditor Separatis dan 138 (seratus tiga delapan) Kreditor Konkuren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian yakni pertama, dalam PKPU rescheduling adalah yang paling umum. Para pihak dapat dengan bebas menentukan isi rencana perdamaian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian penyelesaian (homologasi) yang disahkan oleh pengadilan mengikat debitur dan kreditur secara hukum. Kedua, akibat hukum dari adanya putusan a quo yakni keadaan harta debitur setelah putusan perdamaian disahkan pengadilan (homologasi) kembali normal, karena kurator yang mengurus harta debitur bersama dengan debitur wajib mengembalikan semua harta debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat 2 UUK-PKPU. Ketiga, pertimbangan Hakim dalam putusan a quo telah sesuai dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menilai hasil pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian
Analisis Terjadinya Penolakan Pkpu Terhadap Pt Garuda Dan Terbebas Dari Pailit Di Masa Pandemic Ali Putra Pratama, Jechyko; Nur Kaffa Ismail, Muhammad; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.408

Abstract

Salah satu aturan yang dapat menangani permasalahan debitor yang tidak mampu membayar hutangnya terhadap resistor adalah dengan kepailitan. Pada dasarnya terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan terkait dengan kepailitan. Failissementsverordering merupakan suatu aturan kepailitan yang prosesnya itu lama dan hasilnya tidak bisa dipastikan sehingga peraturan tersebut dirasa kurang karena kurang bisa untuk diandalkan. Setelah aturan tersebut lahir perpu no 1 tahun 1998 yang merupakan perpu pengganti dari aturan sebelumnya yang pada akhirnya perpu tersebut itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 mengenai kebaikan yang penyempurnaannya sekarang ini yang telah disahkan ialah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan. Salah satu contoh kasus permohonan PKPU adalah permohonan PKPU yang disampaikan oleh PT My Indo Airlines yang mengajukan permohonan PKPU terhadap Garuda Indonesia sebagaimana dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam permohonan PKPU tersebut ditolak oleh majelis hakim yang menjadikan Garuda Indonesia terhindar dari kepailitan. Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan PKPU tersebut karena pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Garuda Indonesia memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih atau dalam hal ini dapat dikatakan tidak dapat membuktikan bahwa Garuda Indonesia dalam masa insolvensi.
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Ikhwansyah , Isis Ikhwansyah Iqta Adzkia Jefry, Buala Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Miranda, Maudy Muhamad Amirulloh Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Revi Inayatillah Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Suryanti , Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu