Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.65
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Sosiohumaniora FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan SIGn Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Hukum Sasana Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Hikmah Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUSTICES: Journal of Law Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Normative: Jurnal Ilmiah Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Journal of Law and Legal Reform Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Deviana Yuanitasari
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Rancakalong Tentang Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Kebangkrutan (Kepailitan) Sudaryat; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.5833

Abstract

Jawa Barat termasuk provinsi dengan pelanggan pinjaman online terbanyak di Indonesia. Meski memberikan kemudahan, pinjaman online memiliki risiko utang bunga tinggi. Selain itu, “bank emok” juga berkembang di Jawa Barat. Banyak masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah, kurang memahami isi perjanjian utang piutang, akibat hukum, dan hukum kepailitan. Pentingnya pemahaman hukum ini mendorong diadakannya penyuluhan bagi masyarakat Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Masyarakat perlu memahami bahwa isi perjanjian utang piutang bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan bersama. Risiko dari perjanjian utang piutang termasuk potensi pailit jika debitor memiliki dua atau lebih kreditor, dengan satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi ini, debitor dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga. Pelatihan tentang perjanjian utang piutang dan hukum kepailitan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Rancakalong. Dengan adanya umpan balik positif dari peserta serta rencana tindak lanjut pembelajaran berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati saat berhutang dan menandatangani perjanjian utang piutang di masa depan.
Pendampingan UMKM melalui Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Sumedang Yuanitasari, Deviana; Darodjat, Rafan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6135

Abstract

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang. Walau memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat memberikan pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM mengenai pendaftaran NIB di Rancakalong, Sumedang. Dengan tahapan Tahap Persiapan awal, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi NIB, serta membantu memperluas pasar mereka melalui kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam proses pengurusan administrasi NIB menjadi terbantu dengan adanya pendampingan ini, yang pada akhirnya meningkatkan peluang pasar dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
Peningkatan Pemahaman Konsumen Mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Suwandono, Agus; Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
TONGKONAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4 No 1 (2025): Tongkonan: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : FKIP UKI TORAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47178/fqdz0v29

Abstract

The Resolution of consumer disputes involving many consumers will be effective and efficient if carried out jointly through a class action mechanism. Class action is generally a lawsuit filed by a number of people who have the same interests and the same legal events and legal basis. The Objective of this community services is to increase consumer understanding of class action lawsuits in consumer protection law. The approach used in this community service is legal counseling using a participatory action research (PAR) approach. The results of this community service have increased consumer and public understanding of class action lawsuits in consumer protection. The understanding of consumers regarding class action lawsuits is expected to provide consumer with an effective and efficient means of resolving disputes, in addition to filling lawsuits individually. The increased understanding of consumer regarding class action lawsuits is expected to raise awareness and understanding among consumers, thereby realizing consumer protection.
Kedudukan Influencer yang Merekomendasikan Saham Tertentu Berdasarkan Hukum Pasar Modal di Indonesia: Legal Standing of Influencers who Recommend Certain Stocks based on Capital Market Law in Indonesia Anjani , Emeralda Putri; Suryanti , Nyulistiowati; Yuanitasari , Deviana
Reformasi Hukum Vol 26 No 2 (2022): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v26i2.467

Abstract

Beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan ketertarikan masyarakat terkait investasi di pasar modal. Hal ini mendorong beberapa tokoh terkenal untuk ikut menyebarkan informasi seputar pasar modal, sehingga dikenal yang namanya influencer saham. Walaupun fenomena ini dapat meningkatkan edukasi masyarakat akan pentingnya berinvestasi, di sisi lain justru membuka kekhawatiran di mana influencer merekomendasikan saham tertentu tanpa adanya analisis yang jelas. Padahal, investasi merupakan hal yang berisiko dan tidak sembarang orang dapat memberikan rekomendasi saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan influencer yang merekomendasikan saham tertentu menurut peraturan pasar modal Indonesia dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggapi isu ini. Metode pendekatan yuridis normatif dan analisis berupa normatif kualitatif dipakai dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikarenakan uniknya isu ini, belum ada peraturan dalam Hukum Pasar Modal maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus kedudukan influencer saham dalam pasar modal. Namun, perbuatan influencer saham itu tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam Hukum Pasar Modal yang dapat menjadi pertanggungjawaban influencer saham tersebut. Kemudian, terkait isu ini Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan preventif berupa penggiatan edukasi dan represif berupa layanan pengaduan konsumen dan menindaklanjuti gugatan konsumen sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.
Application of the Principle Rule of Reason to the Determination of Airline Ticket Prices in Business Competition Practices Miranda, Maudy; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
PATTIMURA Legal Journal Vol 4 No 1 (2025): April 2025 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v4i1.18268

Abstract

Introduction: Business competition often drives companies to engage in unfair practices, including violations of the rule of reason principle, where market dominance is achieved through cartel-like behavior. This study focuses on analyzing how this principle applies to airline ticket pricing, particularly under Law Number 5 of 1999 concerning Monopoly Practices and Unfair Business Competition in Indonesia. Purposes of the Research: This research aims to analyze the application of the rule of reason principle in airline ticket pricing and assess whether airlines' pricing practices comply with Law Number 5 of 1999, focusing on a case involving seven airlines accused of anti-competitive behavior. Methods of the Research: This research uses normative legal research methods, relying on secondary data collected through literature studies. The analysis focuses on interpreting Law Number 5 of 1999, specifically Article 5, to determine whether airline pricing practices, including those of seven airlines under investigation, violate the rule of reason principle and constitute unfair competition. Results Main Findings of the Research: This research demonstrates that a violation under the rule of reason principle demands rigorous evaluation of market effects. The case involving seven airlines uncovered a price-fixing scheme in breach of Article 5 of Law No. 5 of 1999. By restricting routes and low-cost ticket availability, the conduct significantly eroded consumer welfare and disrupted the integrity of competitive market structures.
Analisis Dugaan Monopoli Sistem Pembayaran oleh Shopee di Indonesia, Mencakup Dampaknya terhadap Persaingan Usaha, Penegakkan Hukum, dan Implikasi Hukum dalam Ekosistem E-Commerce Digital Adzkia, Iqta; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4685

Abstract

Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia telah mengembangkan ekosistem digital yang mencakup layanan pembayaran ShopeePay. Namun, strategi bisnis Shopee dalam mendorong penggunaan ShopeePay berpotensi menciptakan praktik monopoli dalam sistem pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan monopoli yang dilakukan oleh Shopee dalam sistem pembayaran digital serta dampaknya terhadap persaingan usaha, penegakan hukum, dan ekosistem e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis hukum dan ekonomi terhadap kebijakan Shopee serta tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Shopee yang memberikan insentif eksklusif kepada pengguna ShopeePay berpotensi menciptakan ketergantungan merchant dan konsumen terhadap layanan tersebut, sehingga menghambat persaingan dengan penyedia pembayaran digital lain seperti OVO, DANA, dan GoPay. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pengikatan (tying practice) yang dalam beberapa yurisdiksi internasional telah dianggap sebagai strategi anti-persaingan. Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi kompleksitas persaingan usaha di sektor digital, sehingga diperlukan intervensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan ekosistem pembayaran digital yang sehat dan kompetitif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan interoperabilitas sistem pembayaran, memperjelas batasan antara strategi bisnis yang sah dan praktik monopoli, serta meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang memiliki dominasi pasar. Dengan regulasi yang lebih adaptif, diharapkan persaingan usaha tetap sehat, inovasi tetap berkembang, dan konsumen tetap memiliki kebebasan dalam memilih layanan pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Penyuluhan Hukum Pemahaman Kontrak Sederhana pada Masyarakat Desa Wisata Bumiwangi Kabupaten Bandung Harrieti, Nun; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.876

Abstract

Bumiwangi Village, Ciparay District, Bandung Regency, is one of the tourist villages in West Java. Tourist villages are rural areas that have the potential for tourism development that focuses on the community and environmental conservation. Community understanding of basic contracts is very important, especially in its position as a tourist village. The method used in this community service is a community education method carried out through socialization and counseling activities. The results of this community service show that the majority of people have frequently seen basic contract. Understanding the legal requirements of agreements, including the types of agreements, is very important to know, including the essential elements of each contract made, especially buying and selling, renting, and cooperation. This understanding of basic contracts needs to be followed up with further community service with a focus on the practice of making basic contracts.
Penyuluhan Hukum Mengenai Fenomena Ajakan Gagal Bayar (Galbay) dalam Pinjaman Online Suwandono, Agus; Yuanitasari, Deviana; Harrieti, Nun
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.871

Abstract

The phenomenon of encouraging online loan default is rampant on social media and has become a trend among online loan consumers in Indonesia. Encouraging people not to pay their online loans by defaulting is an illegal act that has the potential to harm fund recipients, fund providers, and online loan companies, thus necessitating legal understanding of online loans through legal education activities. The legal education method used in this community service initiative employs a Participatory Action Research (PAR) approach, aimed at providing legal understanding of the phenomenon of loan default in online lending to protect consumers in the financial services sector. The results of the community service activities through legal education have improved legal understanding of the legal aspects of loan default in online lending. Default actions taken by consumers will not resolve their online loan issues but may instead lead to legal consequences and risks for the consumers themselves. Consumers facing difficulties in repaying online loans should not default. Instead, they should resolve their issues by contacting the online lending company through complaint and dispute resolution mechanisms in accordance with consumer protection regulations in the financial services sector.
Empowering Women Entrepreneurs in MSMEs: The Role of Legal Advocacy in Overcoming Gender Barriers Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana; Judiasih, Sonny Dewi; Assalihee, Muhammadafefee
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 1 (2025): The Global Challenges on Advocacy and Law Enforcement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i1.8663

Abstract

The Indonesian government has recognized the importance of entrepreneurship in supporting the country's economy. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become the backbone of national economic growth, with women playing a vital role in this sector. Despite their contribution, women entrepreneurs face various challenges that hinder their business development, such as limited access to capital, gender-based discrimination, legal and administrative barriers, and a lack of institutional support. These obstacles are rooted in social norms and an insufficiently responsive legal framework. This article explores how legal advocacy and institutional support can empower women MSME entrepreneurs. It argues for a more inclusive legal policy environment, examines the role of legal services such as legal aid and consultation, and discusses successful case studies of advocacy organizations helping women overcome systemic barriers. Furthermore, this paper provides practical recommendations for improving legal access and advocates for stronger collaboration between governments, legal institutions, and global advocacy networks. Through a gender-sensitive legal approach, optimizing women’s roles in MSMEs can contribute to inclusive economic growth and strengthened gender equality.
Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Diawali Dengan Penolakan Perdamaian Dalam PKPU Ramadhan, Muhamad Rafli; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16416966

Abstract

Di era globalisasi saat ini, Perjanjian utang-piutang merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor properti seperti pembangunan apartemen. Ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya, UU KPKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk menghindari kepailitan melalui rencana perdamaian. Selanjutnya, permasalahan timbul ketika rencana perdamaian pada PKPU ditolak dan debitor dinyatakan pailit, tetapi kemudian kembali mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perdamaian pada kepailitan pasca rencana perdamaian PKPU ditolak dan akibat hukum dari dikabulkan perdamaian dalam kepailitan yang diawali dengan penolakan dalam PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperhatikan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dimaksud dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Melalui hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pertama, perdamaian kedua yang sebelumnya telah gagal dalam proses PKPU secara yuridis tidak dapat dibenarkan dan seharusnya dinyatakan tidak sah dan kedua, akibat hukum dari dikabulkan perdamaian pada kepailitan setelah ditolaknya perdamaian pada PKPU ialah status debitor pailit dicabut dan mengembalikan kewenangan pengelolaan harta kepada perusahaan. Di samping itu, meskipun pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU dan kepailitan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perlu adanya harmonisasi pengaturan PKPU dan Kepailitan dengan Peraturan Mahkamah Agung agar tercipta suatu kepastian hukum.
Co-Authors Aam Suryamah Adhie, Aryasatya Justicio Adlila, Iqlima Adzkia, Iqta Agus Sardjono Agus Suwandono Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Aldani Katya Alhaq Santoso, Aqila Ali Putra Pratama, Jechyko Angela, Irene Maria Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anjani , Emeralda Putri Aqila Alhaq Santoso Arief, Deswal Arinka Pinabiila Husna Artaji, Artaji Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafeefee Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Azizah Putri Umami Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Betty Rubiati Boris William Octaviano Buala Jefry Catherine Putri Andaresta Darodjat, Rafan Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Djanuardi, Monica L. Djanurdi D Elfrieda Aysha Javin Elisatris Gultom Elisatris Gultom Elycia Feronia Salim Etty Mulyati Fachrurozi, Aal Fadhilah Rahmi Tamy Desindira Faradilla, Tiara Putri Firdaus, Nur Sa’adah Ghazali Anwar, Imam Hadiyanti, Nurmeida Hasyimawan Mubarak, Hanif Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Novianty Heru Susetyo Holyness N Singadimedja Holyness N. Singadimedja Husna, Arinka Pinabiila Ikhwansyah , Isis Ikhwansyah Iqta Adzkia Jefry, Buala Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Levana Safira Luh Putu Sudini Meliza Meliza Mhd. Azmi Farid Lubis Miranda, Maudy Muhamad Amirulloh Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Nabila Tuffahati Nabilla Syafira Nadya Hanifah Nailla Rahma Nathania Raissa Putri Rungamali Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nun Harrieti Nun Harrieti, Nun Nur Abdul Rahman Roy Nur Kaffa Ismail, Muhammad Nurhidayah Muhcti Nyulistiowati Suryanti Nyulistiowati Suryanti Paranna, Tri Nadia Samuel Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pinabiila, Arinka Pupung Faisal Putra, Nouval Rivaldi Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rafan Darodjat Rafika Annisa Sari Raihan Dafa, Rifardi Rajamanicham, Ramalinggam Ramadhan, Muhamad Rafli Ramadhani, Nabiela Ratu Chairunissa Retno Damayanti Revi Inayatillah Roy, Nur Abdul Rahman Sabina Rezqita Dwi Cahya Safira, Levana Salaeh, Yamudin Salma Syakira, Kineisha Sela Sulaksmi Widyatamaka Shabrina Fadiah Ghazmi Shellma Riyaadhotunnisa Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Suparto, Susilowati Suparto, Susilowati Suryani, Nyulistiowati Suryanti , Nyulistiowati Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Suwandono, Agus Tanudiharja, Gabriella Fransisca Tarsisius Muwardji Tri Handayani Turnip, Luisa Oktaviana Utami, Nabila Ratu