Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.557
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Notary Journal Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Islamic Circle Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Mamangan Social Science Journal Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Law Analytic
BUDIMAN GINTING
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM MEMENUHI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Florence Margareth Hilda Harefa; Muhammad Yamin; Budiman Ginting; Abd. Harris
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.215

Abstract

Persoalan yang timbul pada saat ini adalah realitas pelaksanaan pelayanan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan dari data dan banyaknya pengaduan secara langsung maupun melalui media massa berupa pelayanan yang berlarut-larut, mempersulit atau diskriminasi pelayanan dan lamanya penerbitan serifikat tanah. Fenomena tersebut menunjukkan belum tercapainya akauntabilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan proses, yaitu pemberian pelayanan yang cepat dan responsive. Permasalahan dalam penelitian tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi. Akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Tansparansi dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Jenis penelitian sosiologis hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tata kelola pertanahan yang baik harus memenuhi asas transparansi untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam pengelolaan pertanahan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan transparan terhadap informasi mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan tanah. Pemerintah harus menjalankan sistem informasi pertanahan yang terbuka, mencakup data dan dokumen penting seperti sertifikat tanah, batas-batas tanah, dan perizinan, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Kantor Pertanahan Kota Medan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Pelaksanaan tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional diatur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Asas-asas yang diterapkan dalam penerbitan sertifikat meliputi kepastian hak, keadilan, kemanfaatan, kemudahan, dan akuntabilitas administrasi pertanahan. Klusterisasi data aset juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.
Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan (Studi pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara) Sirait, Ardo; Ginting, Budiman; Keizerina Devi Azwar, Tengku; Maharany Barus, Utary
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2179

Abstract

Pemerintah memberikan fasilitas terkait dengan pemanfaatan sisa lebih pajak penghasilan yayasan dari laba kegiatan usaha yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, dan bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu, melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, yang merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan yang menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup hingga kini total yang terpasang berjumlah 100 unit.
Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen dalam E-Commerce Stella, Stella; Ginting, Budiman; O.K. Saidin; T.K.D. Azwar
Acta Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): December 2022
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v1i1.9829

Abstract

The activities of citizens and governments are increasingly through electronic system around the worlds. Improvement of information technology through electronic commerce has been implemented in Indonesia. Internet users in Indonesia in 2022 have reached around 210 million people who are related to the using of e-commerce. However, intermediaries as business actors still have weaknesses in conveying uncertain marketing information to their consumers. The research method used the prescriptive normative. The data analyzed the presumed liability of intermediaries to consumers in marketing information through e-commerce. This study explains the existence of e-commerce intermediaries who provide prices higher than the market price, the existence of e-commerce intermediaries who do not send the right goods that to be chosen by consumers, and e-commerce intermediaries aren’t provided clear confirmation to the seller for payments made by consumer. Legal liability is the main obligation of e-commerce intermediary, so it showed the development of technology and communication for the community. The presumed liability of the intermediary e-commerce in the application media to consumers, increasingly requires the validity of electronic contracts as transactions in e-commerce are carried out properly and legally communication continues to run smoothly to the seller so that the delivery of goods also has no errors from the seller to the consumer. The application of the concept of presumed liability that occur from application media or electronic systems is increasingly needed in Indonesia. Indonesia can also produce technology and communication developments, that enhanced the development of the national economy in society.
Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah: Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues No. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024 Juanda Syahputra; Ginting, Budiman; Nasution, Mirza; Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 3 (2022): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i3.29

Abstract

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten Di Provinsi Aceh yang berpedoman kepada undang-undang tersebut, mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai bupati, Bupati Gayo Lues harus dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kab.Gayo Lues, berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh bupati sesuai Undang Undang Administratif Negara Nomor 30 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, berdasarkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik. Dari hasil penelitian ini maka di peroleh, sejauh apa kewenangan dan batasan Bupati Gayo Lues dalam menggunakan instrumen Hukum Administrasi Negara serta peraturan perundang-undangan terkait, sekaligus mengantisipasi potensi konflik di Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Kata kunci: Bupati Gayo Lues, Diskresi, Penyelenggaraan Pemerintah. Abstract Discretion is the authority granted by law to public officials based on the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Gayo Lues Regency is one of the regencies in Aceh Province that is guided by the law, given that the main tasks and functions as regents, Gayo Lues Regents must be able to solve all the problems faced by the Gayo Lues Regency government, based on the authority and responsibility owned by the regent according to the State Administrative Law Number 30 of 2014, Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and the Aceh Qanun Number 8 of 2019 concerning the Aceh Customary Council, based on the Principles of Good General Governance. From the results of this study, it was obtained, to what extent the authority and limitations of the Regent of Gayo Lues in using State Administrative Law instruments and related laws and regulations, as well as anticipating potential conflicts in the Aceh Traditional Council Institution, Gayo Lues Regency. Keywords: Discretion, Government Administration, Regent of Gayo Lues.
Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia Ciptawan, Ciptawan; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i1.39

Abstract

SNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standard dan syarat apa yang harus dipenuhi pelaku usaha, penerapan dan pemberlakuan standar tidak diuraikan secara jelas dan lengkap pengaturannya. Kewajiban SNI secara garis besar diatur dalam UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sedangkan Pengaturan lanjutan diterapkan melalui Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah pertanggungjawaban produk (product liability), sehingga pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal pertanggungjawaban perdata pelaku usaha. Upaya hukum penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (BPSK) atau diajukan langsung kepada peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur perihal penyelesaian sengketa, tetapi UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal tersebut. Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, SNI. Abstract Indonesian Compulsory Standard (SNI) is the government action to give protection to consumers. Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection does not clearly mention what kind of standard and requirement should be fulfilled by business practitioners, the implementation of standard are not clearly explained, as well with its arrangementCompulsory standards are highlighted under Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, for the further arrangement is implemented under Ministry Regulations and Technical Instructions. Products that do not fulfil compulsory standards can be exposed with product liability, and therefore business practitioners must bear the criminal and the civil liability. The attempt of dispute settlement with the business practitioners as a result of loss caused by products that do not fulfil compulsory standard can be advised through National Dispute Settlement Body or directly to the tribunal court based on voluntarily choices by the conflicted parties. Law No 9 Year 1999 about Consumer Protection regulate the issues of dispute settlement, but Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment does not regulate such issues. Keywords: Consumer, Legal Responsibility, Legal Protection, SNI.
PROTECTION LAW TO VENDORS RELATED TO THE USE OF BEAUTY CONTESTS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY BUMN Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol 4, No 2 (2023): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17390

Abstract

KPPU stated that 80 percent of tender problems in Indonesia related with beauty contest . Lots of it report as well as case proves that there are no clear rules regarding the implementation of beauty contests in tender arrangements in Indonesia, giving rise to allegations of collusion within them. Example, PT. Pertamina (Persero) and PT. Medco Energi International, Tbk, suspected of having committed collusion. In case According to KPPU, it is a tender process. In its decision, the KPPU stated that PT Pertamina and PT Medco Energi Internasional and Mitsubishi Corporation were proven to be the winners of the beauty contest. This research uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The beauty contest method is vulnerable to irregularities and collusion due to its closed nature and each provider of goods or services/vendors cannot know who their competitors are. And No There is reject measuring Which clear related appointment winner beauty contest Position vendors in beauty contest in BUMN Not yet Enough protected, because there is no clear legal basis for the implementation of procurement of goods and services by BUMN using a beauty contest .
APPLICATION OF ADMINISTRATIVE LAW AS PRIMUM REMEDIUM IN ERADICING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Maha, Rinto; Ginting, Budiman; Supandi, Supandi; Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol 4, No 2 (2023): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17413

Abstract

Research on administrative law as the main instrument in eradicating criminal acts of corruption, because of several interesting things, including, the sanctions of imprisonment for special offenses of office crimes in the Dutch Criminal Code since it came into force on March 3 1881 where the law was initially lighter. In the course of more than a hundred years of its use in Indonesia, especially in office crimes (Tipikor), the criminal sanctions applied have become increasingly irrational. Historically, the use of the Dutch Criminal Code began to be applied to colonial territories, with several reconditions to colonial territories which had different sociological aspects, both Suriname and the Dutch East Indies . Hoekoeman Baroe Boewat Indies-Ollanda. This research is normative legal research or what is also known as library research and study of decision documents . The type of approach used in this research is a statutory approach ( statute approach ) carried out by examining all court decisions . The application of State administrative law as the Primum Remedium for eradicating corruption in Indonesia should be implemented in accordance with the spirit of the UNCAC Ratification (United Nations Convention). Against Corruption, 2003) Article 53 that Non-Conviction Based (NCB) Asset Confiscation or Action to return wealth directly can be carried out without punishment.
Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penjual Online Di Sosial Media Instagram Hartanto, Rudi; Ginting, Budiman; leviza, Jelly; Barus, Utara Maharany
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1755

Abstract

Abstrak: Penjualan online melalui media sosial instagram berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan online itu sendiri. Sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Menjadi suatu permasalahan ketika transaksi penjualan online melalui media sosial instagram sangat sulit dikenakan pajak karena dengan Self Assessement System yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.yang dimana Lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang di peroleh dari usahanya. Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat untuk pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram. Penelitian diadakan untuk mengetahui bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online disosial media instagram, pengawasan terhadap pelaku penjual online di social media instgaram dan sanksi hokum yang dapat diterapkan kalau penjual online disosial media instagram yang tidak membayar pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif bersifat Deskriptif Analitis yang menggunakan penelitian terhadap Sinkronisasi Hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram tetap menggunakan peraturan undang-undang no.36 tahun 2008 yang di tegaskan melalui Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce sehingga hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak apabila penghasilannya termasuk kriteria penghasilan kena pajak.
PROTECTION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY FOR ISSUER COMPANIES THAT WILL BE FORCED DELISTED BY THE STOCK EXCHANGE ACCORDING TO OJK REGULATION NO. 23/POJK.04/2021 Musa Kevin Putratama Banjarnahor; Budiman Ginting; Sunarmi
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v3i1.114

Abstract

The guidance and supervision actions carried out by the Financial Services Authority (OJK) if unable to prevent the occurrence of force delisting, then force delisting will not only affect the issuer but also affect investors so that this must also be the responsibility of the issuer where the responsibility must be ensured to run well and clearly. This means that the existence of the Financial Services Authority (OJK) in carrying out guidance and supervision of issuers that will be force delisted aims to provide legal protection, namely in the form of guaranteeing the rights of legal subjects (not only issuers whose rights are protected but also investors) and this protection is given to legal subjects so that they can enjoy all the rights granted by law.
The Implementation of Good Corporate Governance on Employee Compliance at PT. Sri Pamela Medika Nusantara in Tebing Tinggi City Dina Mariana; Ginting, Budiman; Aflah
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the effect of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) on employee compliance at PT. Sri Pamela Medika Nusantara in Tebing Tinggi. The application of GCG principles is considered crucial in enhancing the efficiency and effectiveness of company operations, particularly in the healthcare sector, which requires high ethical and professional standards. This research was conducted using a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical method. Data for this study was obtained through interviews, literature studies, documentation, and the distribution of questionnaires. The collected data were then analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the application of GCG principles at PT. Sri Pamela Medika Nusantara has a significant impact on employee compliance. Supporting factors include a strong understanding of GCG principles, such as transparency, accountability, and fairness, which have been shown to encourage employees to comply with company policies. The commitment of the company’s management also plays a vital role in creating a work environment that supports the optimal implementation of GCG. However, inhibiting factors that may reduce the effectiveness of GCG implementation, such as employees’ lack of knowledge about applicable regulations and the company’s work culture not fully supporting GCG principles, were also identified. Moreover, non-compliance with GCG principles can have negative consequences for the company, both in terms of reputation and legal aspects. Ongoing non-compliance could lead to legal actions, including employee termination or more severe sanctions, which may affect the company’s sustainability and performance.
Co-Authors Abd. Harris Abdul Harris Adelina Tarigan Aditya Pranata Kaban Affila Aflah Aflah, Aflah Afnila Agsa, Muhammad Panji Autika Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Andi Nova Bukit Andjelina Panggabean, Lamsumihar Anggreni Atmei Lubis Angreni Fajrin Dalimunthe Anitha Rosmauli Nainggolan Anwar, Tengku Keizrina Devi Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arnektus Simbolon Aulia, Kevin Ayu Lestari Tanjung Azwar, Tengku Keizerina Devi Barus, Utara Maharany Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Berliane, Aurelia BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BONATUA EDYNATA MANIHURUK Budiman, Syarioto Chairina Nopiyanti Sipahutar Chairul Bariah Chairunisa, Siti Charles Anom Cindy Cindy Ciptawan, Ciptawan Citra Valentina Nainggolan Dara Qurratu’ Aini Yusuf Dedi Harianto Deliana Simanjuntak DIAN LESTARI Dila Afifah Dina Karlina Amri Lubis Dina Mariana Dina Mariana Edy Ikhsan Elsharia Tampubolon Endame Suranta Ginting Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faisal Ramadhan Harahap Faradiba, Nona Fatimah Islamy Nasution Fauzan Zaki Florence Margareth Hilda Harefa Fransiska Harahap Fuji SM Bako Ganang Pratama Grace Shinta Gusfen Alextron Simangunsong Harahap, Romulhan Hasim Purba Hasim Purba Henry Sinaga Hiras Afandy Silaban Hutabarat, Sonita. E Indah Chairani Saragih Irfan Fajri Rambe Irwin Djono Ivan Jovi Hutauruk Jamilah Jamilah Jelly Leviza Johannes Mangapul Turnip Juanda Syahputra Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan JULIA AGNETHA AGNESTA Br. BARUS Julia Agnetha Br. Barus Julianti, Firginia Juniver Fernando Jusmadi Sikumbang Jusmadi Sikumbang Keizerina Devi Kristi Emelia Pasaribu Lase, Intan Nurjannah Lubis, Mayang Sary Br Lumbantobing, Adianto M Budi Hendrawan M. Hamdan Madiasa Ablisar Maha, Rinto Maharani, Utary Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Marbun, Liza Dameria Mayanti Mandasari Sitorus Melva Theresia Simamora Mhd Edwin Prananta Surbakti Mirza Nasution Muhammad Ekaputra Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Musa Kevin Putratama Banjarnahor Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindya Irma Nur Ulfah O.K. Saidin Parhorasan Tambunan Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Puput Dini Lestari Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Raissa Avila Nasution Ramadhan, M. Citra RAMLI SIREGAR Raymond Adytia Depari Riandy, Novi Rika Jamin Marbun Rita Deliana Manik Robert Robert Roli Harni Yance S. Garingging Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Rudy Haposan Siahaan Rudy Rudy Runtung Runtung Ruth Medika Sahbana Pilihanta Surbakti Saidin Saidin Saidin, O. K Saragih, Indah Chairani Sheren Murni Utami Siahaan, Gerald Partogi siahaan, hasan Sidabariba, Burhan Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Harafuddin Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Ardo Siregar, Bismar Parlindungan SIREGAR, KHAVIEZA Sitepu, Runtung Siti Chairunisa Siti Hajar SOPHIE DINDA AULIA BRAHMANA Sri Maini Nst STELLA STELLA Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Sukaraja, Detania Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Supandi Suprayitno - SUSPIM GP NAINGGOLAN Sutiarnoto - Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi A - T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Azwar T.K.D. Azwar Tengku Keizerina Devi Ucok Yoantha Utama, Rizki Angga Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Virginia Sitepu WINDHA WINDHA Yefrizawati Yuke Dwi Hidayati Zaidar Zaidar, Zaidar Zulfikar Lubis