Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.557
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Notary Journal Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Islamic Circle Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Mamangan Social Science Journal Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Law Analytic
BUDIMAN GINTING
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN MUDHARABAH ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KERYAWAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH YANG MENAHAN DANA SIMPANAN NASABAH (Studi Putusan Nomor: 324 K/Ag/2024) Agsa, Muhammad Panji Autika; Ginting, Budiman; Mulhadi, Mulhadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3903

Abstract

Abstract: The principle of mudharabah savings that runs based on the contract of BPRS (Sharia People's Financing Bank) acting as mudharib (fund manager) and customers as shahibul mal (fund owner). Mudharabah savings can be taken at any time by savers in accordance with the contents of the agreed agreement, but are not allowed to have a negative balance. However, in fact the customer or called shahibul mal (owner of funds) where the deposit funds are held by the Sharia People's Financing Bank (BPRS). Then, the customer sues the court for the act of withholding the deposit funds of the Bank. The research method used in this writing is the type of normative legal research and descriptive research nature. The research approach used is the statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, as for the comprehensive steps that have been taken by the Customer, namely by suing the Sharia People's Financing Bank (BPRS) in the District Court up to the Cassation Level. Keywords: Islamic People's Financing Bank, Customer, Deposit Fund. Abstrak: Prinsip tabungan mudharabah yang menjalankan berdasarkan akad dari BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana). Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Namun, pada faktanya nasabah atau disebut shahibul mal (pemilik dana) yang mana dana simpanan ditahan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian, Nasabah tersebut menggugat ke pengadilan atas tindakan penahanan dana simpanan atas Bank tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan Sifat Penelitian Deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Nasabah yaitu dengan menggugat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pengadilan Negeri sampai dengan Tingkat Kasasi. Kata kunci: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Nasabah, Dana Simpanan
LEGALITAS BACKDOOR LISTING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR Berliane, Aurelia; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul; Adawia, Popon Rabia
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.762

Abstract

ABSTRAKBackdoor Listing merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan tertutup untuk menjadi perusahaan publik tanpa melalui tahapan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) secara konvensional. Mekanisme ini pada umumnya dilakukan melalui pengambilalihan perusahaan terbuka yang sudah tercatat di bursa efek. Namun, praktik Backdoor Listing menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam hal keterbukaan informasi kepada publik dan investor. Hal ini menjadi perhatian serius karena perusahaan tertutup yang melakukan Backdoor Listing sering kali tidak mengikuti ketentuan keterbukaan yang diatur dalam proses IPO. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai Backdoor Listing dalam peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia. Kekosongan pengaturan ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap investor, khususnya dalam hal akses terhadap informasi yang memadai dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme Backdoor Listing guna menjamin penerapan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pasar modal. Selain itu, penting untuk diberlakukan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang menyalahgunakan celah hukum dengan melanggar mekanisme IPO, serta mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu demi menciptakan pasar modal yang sehat dan adil bagi seluruh pihak.Kata kunci: Backdoor Listing, keterbukaan, perlindungan hukum, investor
AKIBAT HUKUM DALUARSA ATAS PEMBELIAN AGUNAN DEBITUR OLEH KREDITUR (BANK) SECARA LELANG ATAU PENYERAHAN SUKARELA MENGGUNAKAN MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) siahaan, hasan; Ginting, Budiman; Saidin, O. K
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol. 5 No. 1 Januari 2024
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v5i1.404

Abstract

Penjualan agunan kepada kreditur khususnya bank mendapat pengecualian dari UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 12A yang mengatur bahwa “Bank” dapat membeli agunan debiturnya sendiri dengan ketentuan agunan yang tersebut wajib dicairkan secepatnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu (1) satu tahun. Selain itu, bank juga dilarang memiliki agunan yang telah dibeli. Ketentuan ini merupakan hukum memaksa (dwingendrecht) yang wajib (mandatory)  dijalankan oleh bank tetapi Undang-Undang tidak mengatur akibat hukum terhadap kedudukan Agunan apabila kewajiban menjaul terlampaui. Semantara daluarsa menentukan “adakalanya Undang-Undang memberikan haknya untuk suatu waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, maka gugurlah hak tersebut. Di sisi lain, bank telah membayar lunas harga agunan dan set-off kredit. Aturan pelaksanaan lelang keabsahan lelang tidak mengatur daluarsa terkait pembeli lelang AYDA. Maka berdasarkan asas Lex Superior derogat legi inferiori, aturan pelaksanaan lelang dalam hal bank menjadi pembeli lelang agunan debiturnya harus berpedoman pada Pasal 12A UU Perbankan selaku Undang-Undang yang lebih tinggi. Setelah bank membeli agunan tanah menggunakan mekanisme AYDA, Maka bank memperoleh hak menguasai/mengalihkan agunan selama dalam kurun waktu 1 tahun, Apabila hak menjual agunan terlampaui (daluarsa)/tidak digunakan, maka hak tersebut hangus karena daluarsa menurut Undang-Undang. Selain karena telah kehilangan hak, Agunan tanah yang dijadikan aset fixed asset batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena bertentangan dengan larangan pemilikan agunan yang diatur dalam Pasal 12A UU Perbankan. Karena itu kedudukan agunan kembali menjadi hak debitur/pemilik agunan dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk menagih piutangnya.
Juridical Analysis of the Director's Responsibility for the Company's Debt which is not Sufficiently Paid Company Assets in Liquidation (Study at PT. Duta Beton Sejati in Liquidation) Lumbantobing, Adianto; Ginting, Budiman; Sunarmi; Sukaraja, Detania
International Journal of Law Analytics Vol. 1 No. 1 (2023): November 2023
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijla.v1i1.1012

Abstract

The dissolution of a limited liability company conditions for the dissolution of a limited liability company, The problem in this research is what the responsibilities of a limited company that is in liquidation are; what are the roles and responsibilities of the liquidator in handling PT. Sejati Beton Ambassador in liquidation; and Whether the director is personally liable if the company's assets are insufficient to pay the PT's debts. The results of the research concluded that the responsibility of a liquidated limited liability company is to carry out all liquidation implementation procedures until the liquidator's accountability report is completed; PT liquidator. DBS plays a role in liquidation by applicable laws and regulations, namely based on the PT UUPT.must be followed by liquidation, which is an action related to the settlement or disposition of all the company's assets as a result of the legal.
The role of PT. Raharja Services in Road Traffic Accidents (Study of Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XV/2017 Regarding Review of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Road Traffic Accident Insurance Funds) Julianti, Firginia; Ginting, Budiman; Nasution, Faisal Akbar; Harris, Abdul
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 11 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i11.6833

Abstract

The approach used in this research is normative juridical. using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using analytical descriptive analysis. The results of this research, PT. Jasa Raharja has carried out its responsibilities in accordance with the regulations that regulate it, but based on the rejection of the application as a whole by the judge in the Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XV/2017 concerning Review of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Road Traffic Accident Insurance Funds, it still has not been implemented. there is a regulation in the form of a law (rechtvacuum) regarding compensation for victims who experience a single accident, payment of compensation for victims who experience a single accident is only through Ex-Gratia which is the limited authority of PT. Jasa Raharja so that the presence of the state in providing social protection for single accident victims is very necessary.
Problems Resulting from Filing an Effort for Judicial Review of the Cancellation of a Bankruptcy Decision which was preceded by an Application for Postponement of Debt Payment Obligations (Analysis of Supreme Court Decision No. 96 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014) Lase, Intan Nurjannah; Sunarmi, Sunarmi; Ginting, Budiman; Harianto, Dedi
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 11 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i11.6834

Abstract

The method used in writing this thesis is a normative juridical research method. The nature of this research is prescriptive, using data collection techniques, namely library research and interview guides to complete secondary data. The results of the research found that legal certainty regarding the cancellation of a bankruptcy decision which was preceded by a PKPU application caused legal uncertainty because it was in conflict with the Bankruptcy Law and SEMA Number 4 of 2014. The Supreme Court's decision gave rise to legal consequences, namely the resolution of the case took longer because it was not certain when the case would end. , cases are piling up at the Supreme Court, with legal action being filed, the costs of the proceedings will become more expensive
Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan (Studi pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara) Sirait, Ardo; Ginting, Budiman; Keizerina Devi Azwar, Tengku; Maharany Barus, Utary
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2179

Abstract

Pemerintah memberikan fasilitas terkait dengan pemanfaatan sisa lebih pajak penghasilan yayasan dari laba kegiatan usaha yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, dan bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu, melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, yang merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan yang menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup hingga kini total yang terpasang berjumlah 100 unit.
Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penjual Online Di Sosial Media Instagram Hartanto, Rudi; Ginting, Budiman; leviza, Jelly; Barus, Utara Maharany
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1755

Abstract

Abstrak: Penjualan online melalui media sosial instagram berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan online itu sendiri. Sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Menjadi suatu permasalahan ketika transaksi penjualan online melalui media sosial instagram sangat sulit dikenakan pajak karena dengan Self Assessement System yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.yang dimana Lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang di peroleh dari usahanya. Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat untuk pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram. Penelitian diadakan untuk mengetahui bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online disosial media instagram, pengawasan terhadap pelaku penjual online di social media instgaram dan sanksi hokum yang dapat diterapkan kalau penjual online disosial media instagram yang tidak membayar pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif bersifat Deskriptif Analitis yang menggunakan penelitian terhadap Sinkronisasi Hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram tetap menggunakan peraturan undang-undang no.36 tahun 2008 yang di tegaskan melalui Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce sehingga hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak apabila penghasilannya termasuk kriteria penghasilan kena pajak.
Legal Responsibility of Company as Issuers for Stock Value Decline Due to Lack of Information Disclosure Principles Faradiba, Nona; Ginting, Budiman; Sidabariba, Burhan
JURNAL MERCATORIA Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v18i2.16567

Abstract

This study aims to determine the role of legal protection regulations, as this protection is a right granted to investors given the numerous risks involved in stock trading, which can affect stock offerings. When investors sell a large number of company shares, the stock value can decline. Every investment carries a different level of risk, and stocks, as a high-risk, high-return investment instrument in the capital market, are no exception. Rational investors aim for investments that offer maximum returns with a certain risk or specific returns with minimal risk, based on individual preferences. This study uses a normative juridical research method, based on legal norms with a literature study approach. This research is descriptive, and qualitative data analysis methods are applied. The results show that companies, as issuers, can be held liable through civil, criminal, and administrative liability. In cases where false information is provided, liability for manipulation may arise under Article 78 paragraph 1 or for omitting material facts necessary to prevent misleading investors.
Co-Authors Abd. Harris Abdul Harris Adelina Tarigan Aditya Pranata Kaban Affila Aflah Aflah, Aflah Afnila Agsa, Muhammad Panji Autika Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Andi Nova Bukit Andjelina Panggabean, Lamsumihar Anggreni Atmei Lubis Angreni Fajrin Dalimunthe Anitha Rosmauli Nainggolan Anwar, Tengku Keizrina Devi Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arnektus Simbolon Aulia, Kevin Ayu Lestari Tanjung Azwar, Tengku Keizerina Devi Barus, Utara Maharany Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Berliane, Aurelia BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BONATUA EDYNATA MANIHURUK Budiman, Syarioto Chairina Nopiyanti Sipahutar Chairul Bariah Chairunisa, Siti Charles Anom Cindy Cindy Ciptawan, Ciptawan Citra Valentina Nainggolan Dara Qurratu’ Aini Yusuf Dedi Harianto Deliana Simanjuntak DIAN LESTARI Dila Afifah Dina Karlina Amri Lubis Dina Mariana Dina Mariana Edy Ikhsan Elsharia Tampubolon Endame Suranta Ginting Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faisal Ramadhan Harahap Faradiba, Nona Fatimah Islamy Nasution Fauzan Zaki Florence Margareth Hilda Harefa Fransiska Harahap Fuji SM Bako Ganang Pratama Grace Shinta Gusfen Alextron Simangunsong Harahap, Romulhan Hasim Purba Hasim Purba Henry Sinaga Hiras Afandy Silaban Hutabarat, Sonita. E Indah Chairani Saragih Irfan Fajri Rambe Irwin Djono Ivan Jovi Hutauruk Jamilah Jamilah Jelly Leviza Johannes Mangapul Turnip Juanda Syahputra Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan JULIA AGNETHA AGNESTA Br. BARUS Julia Agnetha Br. Barus Julianti, Firginia Juniver Fernando Jusmadi Sikumbang Jusmadi Sikumbang Keizerina Devi Kristi Emelia Pasaribu Lase, Intan Nurjannah Lubis, Mayang Sary Br Lumbantobing, Adianto M Budi Hendrawan M. Hamdan Madiasa Ablisar Maha, Rinto Maharani, Utary Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Marbun, Liza Dameria Mayanti Mandasari Sitorus Melva Theresia Simamora Mhd Edwin Prananta Surbakti Mirza Nasution Muhammad Ekaputra Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Musa Kevin Putratama Banjarnahor Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindya Irma Nur Ulfah O.K. Saidin Parhorasan Tambunan Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Puput Dini Lestari Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Raissa Avila Nasution Ramadhan, M. Citra RAMLI SIREGAR Raymond Adytia Depari Riandy, Novi Rika Jamin Marbun Rita Deliana Manik Robert Robert Roli Harni Yance S. Garingging Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Rudy Haposan Siahaan Rudy Rudy Runtung Runtung Ruth Medika Sahbana Pilihanta Surbakti Saidin Saidin Saidin, O. K Saragih, Indah Chairani Sheren Murni Utami Siahaan, Gerald Partogi siahaan, hasan Sidabariba, Burhan Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Harafuddin Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Ardo Siregar, Bismar Parlindungan SIREGAR, KHAVIEZA Sitepu, Runtung Siti Chairunisa Siti Hajar SOPHIE DINDA AULIA BRAHMANA Sri Maini Nst STELLA STELLA Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Sukaraja, Detania Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Supandi Suprayitno - SUSPIM GP NAINGGOLAN Sutiarnoto - Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi A - T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Azwar T.K.D. Azwar Tengku Keizerina Devi Ucok Yoantha Utama, Rizki Angga Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Virginia Sitepu WINDHA WINDHA Yefrizawati Yuke Dwi Hidayati Zaidar Zaidar, Zaidar Zulfikar Lubis