Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Notary Journal Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Islamic Circle Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Mamangan Social Science Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia INSPIRING LAW JOURNAL Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Law Analytic
BUDIMAN GINTING
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 121 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 121 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Analisis Yuridis atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN) Lubis, Mayang Sary Br; Ginting, Budiman; Anwar, Tengku Keizrina Devi; Sukarja, Detania
Notary Journal Vol. 1 No. 2 (2021): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i2.4001

Abstract

The transfer of shares in a limited liability company (LLC) is conducted in several ways based on article 57 UU PT, one of which is through inheritance. According to article 57 ayat (2) UU PT, the devolution process does not have to meet requirements contained in article 57 ayat (1) UU PT. In regards to that, this research analyzes the transfer of shares based on the right of inheritance in limited liability companies, considerations and the decisions of judges in the settlement of the Disctrict Court No. 146/PDT/2018/PT BTN regarding the process of the transfer of shares and examines the legal certainty of the heirs who do not receive a portion of the share inheritance. The research method used is normative judical research. This research is analytical juridical. Data collection techniques are carried out through library research conducted with document studies. The data obtained are qualitatively analyzed and concluded deductively. Based on the juridical analysis of the transfer of shares that did not get of the other heirs in the Decision of the District Court No. 146/PDT/ 2018/PT BTN, the panel of judges contended that in the case, the process of transferring share has contained unlawful acts which may result in disadvantage to other heirs, in this case the Notary should provide a good legal counseling to the appearers and pay close attention to the required documents so that will not result in losses to other people in the futures.Bahasa Indonesia Abstrak: Pengalihan saham pada perseroan terbatas dilakukan dengan beberapa cara dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), salah satunya adalah melalui pewarisan. Sesuai dengan pasal 57 ayat (2) UU PT, proses pewarisan tidaklah harus memenuhi syarat yang ada pada pasal 57 ayat (1) UU PT. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis mengenai pengalihan saham berdasarkan hak waris pada perseroan terbatas, pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN berkenaan dengan bagaimana proses pengalihan saham tersebut serta membahas mengenai kepastian hukum terhadap para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian terhadap harta warisan berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat yuridis analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research yang dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan analisis yuridis pengalihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan para ahli waris lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengalihan saham yang ada pada kasus ini mengandung perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap ahli waris lainnya, seharusnya Notaris pada kasus ini haruslah memberikan penyuluhan hukum yang baik terhadap para penghadap dan memperhatikan dokumen yang diperlukan secara teliti agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain di kemudian hari.
ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK : (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014) Saragih, Indah Chairani; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Agusmidah, Agusmidah
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2538

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum, bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan hakim atas perkara dalam Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dilakukan perusahaan banyak mengalami kegagalan usaha yang baik, baik itu dari eksternal maupun internal karena restrukturisasi yang dilaksanakan tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada pekerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian pada Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Bahwa Asas –asas dalam keadilan tidak dilaksanakan dengan baik, serta perlindungan terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang responden apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan di perusahaan tersebut.
ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK : (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014) Saragih, Indah Chairani; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Agusmidah, Agusmidah
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2538

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum, bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan hakim atas perkara dalam Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dilakukan perusahaan banyak mengalami kegagalan usaha yang baik, baik itu dari eksternal maupun internal karena restrukturisasi yang dilaksanakan tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada pekerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian pada Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Bahwa Asas –asas dalam keadilan tidak dilaksanakan dengan baik, serta perlindungan terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang responden apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan di perusahaan tersebut.
KEABSAHAN PEMINDAHTANGANAN ASET BUMN BERUPA HAK ATAS TANAH DALAM PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020) Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua; Ginting, Budiman; Mulyadi, Mahmud
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2889

Abstract

Abstract: There are BUMN assets in the form of land rights that are used as evidence in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020 that have been transferred without going through the mechanism regulated in the provisions. This study discusses the problem of regulating the transfer of BUMN assets, the judge's considerations in imposing criminal penalties in the form of payment of compensation resulting in the transfer of BUMN assets, and the validity of the transfer of BUMN assets in the form of land rights in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020. The research method of this study is a normative legal research type supported by empirical data with a statutory regulatory approach and a case approach carried out with a literature study to obtain primary, secondary and tertiary legal materials that will be analyzed qualitatively by drawing conclusions deductively. The Judge's consideration in the Supreme Court Decision Number: 435 PK/Pid.Sus/2020 can be said to be wrong because the object of evidence number 169 in the form of 74 Ha (seventy four hectares) of land is a BUMN asset that has not been written off and transferred according to the provisions of the law. The recommendation of this study is that the BUMN Company is expected to write off BUMN assets that have been granted HGU that has not been extended. Keyword: BUMN Assets, Corruption Crimes, Replacement Money. Abstrak: Terdapat asset BUMN berupa hak atas tanah yang dijadikan barang bukti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 telah dipindahtangankan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan. Penelitian ini membahas permasalahan pengaturan pemindahtanganan asset BUMN, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti yang mengakibatkan pemindahtanganan asset BUMN, dan keabsahan pemindahtanganan asset BUMN berupa hak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020. Metode penelitian penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 dapat dikatakan keliru dikarenakan objek barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) merupakan aset BUMN yang belum dilakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan asset sesuai ketentuan undang-undang. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar pihak Perusahaan BUMN melakukan penghapusbukuan terhadap aset BUMN yang diberikan HGU yang sudah tidak diperpanjang.  Kata kunci: Aset BUMN, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEPATUHAN KARYAWAN PT. SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA DI KOTA TEBING TINGGI Mariana, Dina; Ginting, Budiman; Aflah, Aflah
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 8 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i8.3213

Abstract

This study aims to examine the influence of Good Corporate Governance (GCG) implementation on employee compliance at PT. Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN) in Tebing Tinggi City. The application of GCG principles is considered crucial for enhancing operational efficiency and effectiveness, particularly in the healthcare sector, which demands high ethical and professional standards. This research adopts an empirical juridical approach with descriptive-analytical methods. Data were collected through interviews, literature reviews, documentation, and questionnaire distribution, followed by qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the implementation of GCG principles at PT. SPMN has a significant impact on employee compliance levels. Key supporting factors include employees' strong understanding of GCG principles such as transparency, accountability, and fairnesswhich encourages adherence to company policies. Management commitment also plays a vital role in fostering a work environment conducive to optimal GCG implementation. However, challenges persist, including employees' lack of awareness of applicable regulations and an organizational culture that does not fully align with GCG principles. Non-compliance with GCG may lead to negative consequences for the company, such as reputational damage and legal risks. Persistent violations could result in legal actions, including employee termination or heavier sanctions, ultimately affecting the company’s sustainability and performance.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI BAWAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Utama, Rizki Angga; Ginting, Budiman; Robert, Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4122

Abstract

Abstract: The development of financial technology has encouraged the emergence of crypto assets as digital instruments that are widely traded in Indonesia. Crypto asset transactions, which were initially supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI), have now shifted to the Financial Services Authority (OJK) based on the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). This change has important legal implications, especially in terms of consumer protection as a party vulnerable to risks in crypto asset trading. Normative legal research uses research that conceptualizes law as what is written in laws and regulations (law in books). This protection includes preventive protection through transparency obligations, risk disclosure, consumer education, and repressive protection through complaint mechanisms, dispute resolution, and the imposition of administrative sanctions. With this approach, OJK aims to increase public trust in the crypto ecosystem and minimize legal risks that can harm consumers.Keyword: Crypto Assets, Consumer Legal Protection, OJK, PPSK Law Abstrak: Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya aset kripto sebagai instrumen digital yang diperjualbelikan secara luas di Indonesia. Transaksi aset kripto yang awalnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum penting, khususnya dalam hal perlindungan konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap risiko dalam perdagangan aset kripto. Penelitian hukum normatif menggunakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban transparansi, penyampaian risiko, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi administratif. Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan konsumen. Kata Kunci: Aset Kripto, Perlindungan Hukum Konsumen, OJK, UU PPSK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN MUDHARABAH ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KERYAWAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH YANG MENAHAN DANA SIMPANAN NASABAH (Studi Putusan Nomor: 324 K/Ag/2024) Agsa, Muhammad Panji Autika; Ginting, Budiman; Mulhadi, Mulhadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3903

Abstract

Abstract: The principle of mudharabah savings that runs based on the contract of BPRS (Sharia People's Financing Bank) acting as mudharib (fund manager) and customers as shahibul mal (fund owner). Mudharabah savings can be taken at any time by savers in accordance with the contents of the agreed agreement, but are not allowed to have a negative balance. However, in fact the customer or called shahibul mal (owner of funds) where the deposit funds are held by the Sharia People's Financing Bank (BPRS). Then, the customer sues the court for the act of withholding the deposit funds of the Bank. The research method used in this writing is the type of normative legal research and descriptive research nature. The research approach used is the statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, as for the comprehensive steps that have been taken by the Customer, namely by suing the Sharia People's Financing Bank (BPRS) in the District Court up to the Cassation Level. Keywords: Islamic People's Financing Bank, Customer, Deposit Fund. Abstrak: Prinsip tabungan mudharabah yang menjalankan berdasarkan akad dari BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana). Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Namun, pada faktanya nasabah atau disebut shahibul mal (pemilik dana) yang mana dana simpanan ditahan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian, Nasabah tersebut menggugat ke pengadilan atas tindakan penahanan dana simpanan atas Bank tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan Sifat Penelitian Deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Nasabah yaitu dengan menggugat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pengadilan Negeri sampai dengan Tingkat Kasasi. Kata kunci: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Nasabah, Dana Simpanan
AKIBAT HUKUM DALUARSA ATAS PEMBELIAN AGUNAN DEBITUR OLEH KREDITUR (BANK) SECARA LELANG ATAU PENYERAHAN SUKARELA MENGGUNAKAN MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) siahaan, hasan; Ginting, Budiman; Saidin, O. K
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol. 5 No. 1 Januari 2024
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v5i1.404

Abstract

Penjualan agunan kepada kreditur khususnya bank mendapat pengecualian dari UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 12A yang mengatur bahwa “Bank” dapat membeli agunan debiturnya sendiri dengan ketentuan agunan yang tersebut wajib dicairkan secepatnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu (1) satu tahun. Selain itu, bank juga dilarang memiliki agunan yang telah dibeli. Ketentuan ini merupakan hukum memaksa (dwingendrecht) yang wajib (mandatory)  dijalankan oleh bank tetapi Undang-Undang tidak mengatur akibat hukum terhadap kedudukan Agunan apabila kewajiban menjaul terlampaui. Semantara daluarsa menentukan “adakalanya Undang-Undang memberikan haknya untuk suatu waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, maka gugurlah hak tersebut. Di sisi lain, bank telah membayar lunas harga agunan dan set-off kredit. Aturan pelaksanaan lelang keabsahan lelang tidak mengatur daluarsa terkait pembeli lelang AYDA. Maka berdasarkan asas Lex Superior derogat legi inferiori, aturan pelaksanaan lelang dalam hal bank menjadi pembeli lelang agunan debiturnya harus berpedoman pada Pasal 12A UU Perbankan selaku Undang-Undang yang lebih tinggi. Setelah bank membeli agunan tanah menggunakan mekanisme AYDA, Maka bank memperoleh hak menguasai/mengalihkan agunan selama dalam kurun waktu 1 tahun, Apabila hak menjual agunan terlampaui (daluarsa)/tidak digunakan, maka hak tersebut hangus karena daluarsa menurut Undang-Undang. Selain karena telah kehilangan hak, Agunan tanah yang dijadikan aset fixed asset batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena bertentangan dengan larangan pemilikan agunan yang diatur dalam Pasal 12A UU Perbankan. Karena itu kedudukan agunan kembali menjadi hak debitur/pemilik agunan dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk menagih piutangnya.
Juridical Analysis of the Director's Responsibility for the Company's Debt which is not Sufficiently Paid Company Assets in Liquidation (Study at PT. Duta Beton Sejati in Liquidation) Lumbantobing, Adianto; Ginting, Budiman; Sunarmi; Sukaraja, Detania
International Journal of Law Analytics Vol. 1 No. 1 (2023): November 2023
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijla.v1i1.1012

Abstract

The dissolution of a limited liability company conditions for the dissolution of a limited liability company, The problem in this research is what the responsibilities of a limited company that is in liquidation are; what are the roles and responsibilities of the liquidator in handling PT. Sejati Beton Ambassador in liquidation; and Whether the director is personally liable if the company's assets are insufficient to pay the PT's debts. The results of the research concluded that the responsibility of a liquidated limited liability company is to carry out all liquidation implementation procedures until the liquidator's accountability report is completed; PT liquidator. DBS plays a role in liquidation by applicable laws and regulations, namely based on the PT UUPT.must be followed by liquidation, which is an action related to the settlement or disposition of all the company's assets as a result of the legal.
The role of PT. Raharja Services in Road Traffic Accidents (Study of Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XV/2017 Regarding Review of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Road Traffic Accident Insurance Funds) Julianti, Firginia; Ginting, Budiman; Nasution, Faisal Akbar; Harris, Abdul
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 11 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i11.6833

Abstract

The approach used in this research is normative juridical. using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using analytical descriptive analysis. The results of this research, PT. Jasa Raharja has carried out its responsibilities in accordance with the regulations that regulate it, but based on the rejection of the application as a whole by the judge in the Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XV/2017 concerning Review of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Road Traffic Accident Insurance Funds, it still has not been implemented. there is a regulation in the form of a law (rechtvacuum) regarding compensation for victims who experience a single accident, payment of compensation for victims who experience a single accident is only through Ex-Gratia which is the limited authority of PT. Jasa Raharja so that the presence of the state in providing social protection for single accident victims is very necessary.
Co-Authors Abd. Harris Abdul Harris Adelina Tarigan Aditya Pranata Kaban Affila Aflah Aflah, Aflah Afnila Afnila Agsa, Muhammad Panji Autika Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amalia, Apri Andi Nova Bukit Anggreni Atmei Lubis Angreni Fajrin Dalimunthe Anitha Rosmauli Nainggolan Anwar, Tengku Keizrina Devi Aprichie Glenn Moses Saragi Ardiantha Putera Sembiring Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arnektus Simbolon Aulia, Kevin Aurelia Berliane Ayu Lestari Tanjung Azwar, Tengku Keizerina Devi Barus, Utara Maharany Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BONATUA EDYNATA MANIHURUK Boy Lak Budiman, Syarioto Burhan Sidabariba Chairina Nopiyanti Sipahutar Chairul Bariah Chairunisa, Siti Charles Anom Cindy Cindy Ciptawan, Ciptawan Citra Valentina Nainggolan Dara Qurratu’ Aini Yusuf Dedi Harianto Deliana Simanjuntak DIAN LESTARI Dila Afifah Dina Karlina Amri Lubis Dina Mariana Dina Mariana Edy Ikhsan Elsharia Tampubolon Endame Suranta Ginting Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faisal Ramadhan Harahap Faradiba, Nona Fatimah Islamy Nasution Fauzan Zaki Filbert Austin Florence Margareth Hilda Harefa Fransiska Harahap Fuji SM Bako Fuji SM Bako Ganang Pratama Grace Shinta Gusfen Alextron Simangunsong Harahap, Romulhan Hasim Purba Hasim Purba Henry Sinaga Hiras Afandy Silaban Hutabarat, Sonita. E Indah Chairani Saragih Irfan Fajri Rambe Irwin Djono Ivan Jovi Hutauruk Jamilah Jamilah Jelly Leviza Johannes Johannes Johannes Mangapul Turnip Juanda Syahputra Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan JULIA AGNETHA AGNESTA Br. BARUS Julia Agnetha Br. Barus Julianti, Firginia Juniver Fernando Jusmadi Sikumbang Jusmadi Sikumbang Keizerina Devi Kristi Emelia Pasaribu Lase, Intan Nurjannah Lubis, Mayang Sary Br Lumbantobing, Adianto M Budi Hendrawan M. Hamdan Madiasa Ablisar Maha, Rinto Maharani, Utary Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maudika Ramadhani Suwandi Mayanti Mandasari Sitorus Melva Theresia Simamora Mhd Edwin Prananta Surbakti Michael Jonathan Tambunan Mirza Nasution Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Ekaputra Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Panji Autika Agsa Muhammad Yamin Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Musa Kevin Putratama Banjarnahor Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nicholas Austin Utomo Nicole Eustacia Leo Nindya Irma Nur Ulfah O.K. Saidin Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinaga Parhorasan Tambunan Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Puput Dini Lestari Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Raissa Avila Nasution RAMLI SIREGAR Raymond Adytia Depari Riandy, Novi Rika Jamin Marbun Rita Deliana Manik Rizki Angga Utama Robert Robert Robert, Robert Roli Harni Yance S. Garingging Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Rudy Haposan Siahaan Rudy Rudy Runtung Runtung Ruth Medika Sahbana Pilihanta Surbakti Saidin Saidin Saidin, O. K Saragih, Indah Chairani Sheren Murni Utami Siahaan, Gerald Partogi siahaan, hasan Sihombing, Harafuddin Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Ardo Siregar, Bismar Parlindungan SIREGAR, KHAVIEZA Sitepu, Runtung Siti Chairunisa Siti Hajar SOPHIE DINDA AULIA BRAHMANA Sri Maini Nst Stella Maxentia Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Sukaraja, Detania Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Supandi Suprayitno - SUSPIM GP NAINGGOLAN Sutiarnoto - Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi A - T. Keizerina Devi T.K.D. Azwar Tengku Keizerina Devi Ucok Yoantha Utama, Rizki Angga Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Virginia Sitepu WINDHA WINDHA Wyna Virgia Abdillah Yefrizawati Ynlouie Leo Kuanata Yuke Dwi Hidayati Zaidar Zaidar, Zaidar Zulfikar Lubis