p-Index From 2021 - 2026
8.557
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Penerapan Hukum Pajak Atas Praktik Transfer Pricing Dalam Transaksi Pembayaran Royalti Hak Paten Oleh Perusahaan Afiliasi Di Indonesia Kepada Perusahaan Multinasional Di Luar Negeri Bonardo Marbun; Saidin Saidin; Mahmul Siregar; Budiman Ginting
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi atas pembayaran royalti yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi di Indonesia kepada perusahaan multinasional di luar negeri berdasarkan prinsip kewajaran. Namun tindakan ini dapat mengakibatkan perusahaan menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu; faktor-faktor apa saja yang mendorong praktek transfer pricing, bagaimana penerapan arm's length principle dalam hukum perpajakan dan bagaimana hukum perpajakan di Indonesia mengatur dan menentukan distribusi dan efisiensi alokasi sumber daya dalam transaksi lisensi paten oleh perusahaan multinasional kepada perusahaan terafiliasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana beberapa kasus dipelajari untuk referensi suatu permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mendorong praktik transfer pricing dalam lisensi paten adalah faktor negara tempat tinggal, modal dan kontrak know-how. Mengenai penerapan prinsip kewajaran, diketahui bahwa penerapan prinsip tersebut belum menggunakan metode yang paling tepat. Undang-undang perpajakan berperan untuk menghindari pajak berganda dan mengatur serta menentukan efisiensi dalam hal perusahaan afiliasi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
PROBLEMATIC OF REFUSAL THE APPLICATIONS FOR SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS FOR SUBSIDIARIES OF STATE OWNED ENTERPRISES Mhd Edwin Prananta Surbakti; Sunarmi Sunarmi; Budiman Ginting; Dedi Harianto
NOMOI Law Review Vol 4, No 1 (2023): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i1.14949

Abstract

The legal position of SOE subsidiaries does not have legal certainty, giving rise to multiple interpretations. There are multiple interpretations in statutory regulations and jurisprudential decisions, namely the decisions of the Supreme Court Number: 21P/HUM/2017 and the decision of the Constitutional Court Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019. The approach used is the law approach, and the case approach. Source of data used in the form of secondary data. Data collection techniques and tools used were library research, field research, document studies and interview guides. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the BUMN subsidiary, namely PTPN I, was a holding structure of PTPN III, which declared the status of a BUMN, due to direct state capital participation in the form of 1 Series A Dwi Warna share. In accordance with PP No. 72 of 2016 that a subsidiary in the holding structure, namely PTPN I, receives a special assignment from the government in the form of a Public Service Obligation (PSO), Management Rights (HPL) and the Partnership and Community Development Program (PKBL), Based on Article 2A Paragraph (7) ) a BUMN subsidiary in a holding structure, namely PTPN I, is treated the same as a BUMN. As a result, creditors are not authorized to apply for bankruptcy and PKPU, but are the Minister of Finance in accordance with Article 223 in conjunction with Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 Years.
Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai Nindya Irma; Budiman Ginting; Agusmidah Agusmidah; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.168

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government di Kota Binjai berpedoman kepada peraturan wali kota binjai nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai smart city, dengan diluncurkannya aplikasi mobile yang bernama Aplikasi E-Masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih kurang akrab dengan teknologi dan proses pelaporan online, sehingga mereka mungkin merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi tersebut.
Analisis Hukum Tentang Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP di Indonesia sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Kegiatan Pers Aditya Pranata Kaban; M. Hamdan; Budiman Ginting; Mahmud Mulyadi
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.8754

Abstract

The public interest is the foundation of any norms and rules of law in force in the Republic of Indonesia. It’s because the public interest is most important than others, such as the interests of the state, the interest of a group, and the interests of the individual, after that the public interest is the reason for removing the offense if it can be proved that the punishable act was done in the public interests, in accordance with Article 310 Paragraph (3) of the Criminal Code. As we all know the activities of the Press often cause problems where the press is considered a crime to make " the public interest" an excuse for his actions, regardless of whether the source of the news is true or not. In press activities, other legislation that serves as the founding members of the press to make an article is the Law of the Republic of Indonesia Number. 40 of 1999 on the Press, which regulates the press freedom (sometimes called freedom of the press). Those two things make the press feel that the offense should be resolved by way of press releases, and no longer use the Code as a legal basis. In other words, the Press Act serves as Lex specialis of the Code of Penal Code (Code) in the case of defamation, detraction, and mockery, as well as to resolve disputes with other press.
Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Prayogo Hindrawan; Sunarmi Sunarmi; Budiman Ginting; Dedi Harianto
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.223

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn, dikarenkan asas pari passu pro rata parte menjadi pegangan penting untuk diterapkan oleh kurator yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UU No.37/2004 dan Standar Profesi Kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Mdn adalah dengan meng-klasifikasikan kedudukan para kreditor dalam kepailitan di antara Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren tanpa ada yang didahulukan satu dengan yang lain.
Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan: (Studi Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara) Ardo Sirait; Budiman Ginting; T. Keizerina Devi Azwar; Utary Maharany Barus
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.229

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, serta pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, sehingga penghasilan yang diperoleh yayasan melalui kegiatan usahanya merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Keterlambatan tersebut menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas yang terdiri atas 6 dan 4 kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup di lingkungan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara.
Efektivitas Tata Kelola Pengelolan Sampah Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tapanuli Tengah Arnektus Simbolon; Budiman Ginting; Rosnidar Sembiring; Yefrizawati Yefrizawati
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampah harus dikelola dengan baik, jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan pencemaran udara, karena sampah dapat mengandung gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia. Penanganan pengelolaan sampah harus melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, Pengelolaan sampah yang baik, dapat _ dilakukan dengan prinsip 3 R yaitu : Mengurangi adalah mengurangi segala sesuatu _ sesuatu yang menghasilkan sampah, Menggunakan kembali adalah memanfaatkan sampah yang masih ada _ dapat digunakan, untuk fungsinya sama, atau fungsi lainnya, sedangkan Recycle adalah mengolah kembali, atau mendaur ulang sampah menjadi barang produksi yang berguna dan baru. _ Dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam undang-undang. Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pohon permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. N0.18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah?, Bagaimana permasalahan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng?, dan Bagaimana solusi hukum dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng? Kajian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara, penelitian kepustakaan (Library Research), atau data sekunder yang meliputi buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode Yuridis Normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola sampah. pengelolaan sampah di Kabupaten Tapteng Tengah, Kendala hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam hal pengelolaan sampah, dan untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam pengelolaan sampah di Tapteng. TPA Aek Nabobar (Tempat Pembuangan Akhir) Kecamatan Pinagsori Kabupaten Tapanuli Tengah dan wawancara kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapteng.
Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Karena Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Di Atasnya Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor 120PK/PDT/2017) Siti Chairunisa; Budiman Ginting; Zaidar; Affila
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 2 (2023): NJMS - September 2023
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas isu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ganda yang sering muncul ketika tanah belum memiliki sertifikat hak milik yang kuat. Penelitian berfokus pada hubungan hukum antara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dengan kepemilikan hak atas tanah, dengan mempertimbangkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 360/Pdt.G/2000/PN.Mdn. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data sekunder dan wawancara narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPT PBB hanya berfungsi sebagai pendaftaran kepemilikan hak atas tanah. Status kepemilikan hak atas tanah sebenarnya didasarkan pada sertifikat atau dokumen sah lainnya, bukan SPPT/NJOP/PBB. SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan tanah secara hukum. Terkait dengan SPPT PBB ganda, solusinya adalah mengacu pada dokumen kepemilikan tanah yang sah, dengan kemungkinan membatalkan salah satu SPPT PBB pada tanah yang sama. Analisis Putusan Nomor 120PK/PDT/2017 juga dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggambarkan pentingnya pemahaman yang benar tentang hubungan antara SPPT PBB dan kepemilikan hak atas tanah, serta perlunya kejelasan dalam dokumen kepemilikan tanah untuk menghindari masalah PBB ganda.
The Urgency of External Supervision and the Ideal Model of Supervision of Constitutional Judges Fuji SM Bako; Budiman Ginting; Faisal akbar Nasution; Afnila
Journal Equity of Law and Governance Vol. 5 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.5.2.10521.142-155

Abstract

External oversight of constitutional judges is a crucial element in maintaining the integrity and accountability of the constitutional judiciary system. The urgency of this oversight lies in its ability to prevent the abuse of power, enhance transparency, and strengthen public trust in the judiciary. In this context, external oversight functions as a control mechanism that helps ensure constitutional judges perform their duties in accordance with principles of justice and applicable law. However, effective external oversight requires an ideal and comprehensive model. The ideal oversight model should include key elements such as the independence of the oversight body, transparency of the oversight process, clear procedures for reporting and handling complaints, and accountability of the oversight body to the public. Additionally, public involvement in the oversight process is crucial to ensure that the oversight reflects the general interest. This study aims to evaluate the urgency of external oversight of constitutional judges and to develop an ideal oversight model that can enhance the effectiveness of external control. By implementing this model, it is hoped that the constitutional judiciary system can operate more fairly and accountably, and maintain public confidence in the constitutional judiciary.
Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Siahaan, Gerald Partogi; Sunarmi, Sunarmi; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.292

Abstract

Penelitian ini fokus pada kajian mengenai tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas; dan analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas berupa segala hal perbuatan yang tidak melakukan kewajiban Direksi sebagai pengurus PT. Tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas yaitu dapat dikategorikan dalam bentuk ganti kerugian. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas terdapat kekeliruan dari sisi tidak diikusertakannya pertimbangan tentang penyebab utama dari terjadinya kepailitan PT. Rasico Industry adalah perbuatan melawan hukum Direksi, sehingga akhirnya persero tidak dapat membayarkan hutang kepada kreditor. Hakim lalai mempertimbangkan Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT, untuk mengikutsertakan tanggungjawab Direksi di dalamnya.
Co-Authors Abd. Harris Abdul Harris Adelina Tarigan Aditya Pranata Kaban Affila Aflah Aflah, Aflah Afnila Agsa, Muhammad Panji Autika Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Andi Nova Bukit Andjelina Panggabean, Lamsumihar Anggreni Atmei Lubis Angreni Fajrin Dalimunthe Anitha Rosmauli Nainggolan Anwar, Tengku Keizrina Devi Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arnektus Simbolon Aulia, Kevin Ayu Lestari Tanjung Azwar, Tengku Keizerina Devi Barus, Utara Maharany Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Berliane, Aurelia BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BONATUA EDYNATA MANIHURUK Budiman, Syarioto Chairina Nopiyanti Sipahutar Chairul Bariah Chairunisa, Siti Charles Anom Cindy Cindy Ciptawan, Ciptawan Citra Valentina Nainggolan Dara Qurratu’ Aini Yusuf Dedi Harianto Deliana Simanjuntak DIAN LESTARI Dila Afifah Dina Karlina Amri Lubis Dina Mariana Dina Mariana Edy Ikhsan Elsharia Tampubolon Endame Suranta Ginting Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faisal Ramadhan Harahap Faradiba, Nona Fatimah Islamy Nasution Fauzan Zaki Florence Margareth Hilda Harefa Fransiska Harahap Fuji SM Bako Ganang Pratama Grace Shinta Gusfen Alextron Simangunsong Harahap, Romulhan Hasim Purba Hasim Purba Henry Sinaga Hiras Afandy Silaban Hutabarat, Sonita. E Indah Chairani Saragih Irfan Fajri Rambe Irwin Djono Ivan Jovi Hutauruk Jamilah Jamilah Jelly Leviza Johannes Mangapul Turnip Juanda Syahputra Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan JULIA AGNETHA AGNESTA Br. BARUS Julia Agnetha Br. Barus Julianti, Firginia Juniver Fernando Jusmadi Sikumbang Jusmadi Sikumbang Keizerina Devi Kristi Emelia Pasaribu Lase, Intan Nurjannah Lubis, Mayang Sary Br Lumbantobing, Adianto M Budi Hendrawan M. Hamdan Madiasa Ablisar Maha, Rinto Maharani, Utary Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Marbun, Liza Dameria Mayanti Mandasari Sitorus Melva Theresia Simamora Mhd Edwin Prananta Surbakti Mirza Nasution Muhammad Ekaputra Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Musa Kevin Putratama Banjarnahor Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindya Irma Nur Ulfah O.K. Saidin Parhorasan Tambunan Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Puput Dini Lestari Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Raissa Avila Nasution Ramadhan, M. Citra RAMLI SIREGAR Raymond Adytia Depari Riandy, Novi Rika Jamin Marbun Rita Deliana Manik Robert Robert Roli Harni Yance S. Garingging Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Rudy Haposan Siahaan Rudy Rudy Runtung Runtung Ruth Medika Sahbana Pilihanta Surbakti Saidin Saidin Saidin, O. K Saragih, Indah Chairani Sheren Murni Utami Siahaan, Gerald Partogi siahaan, hasan Sidabariba, Burhan Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Harafuddin Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Ardo Siregar, Bismar Parlindungan SIREGAR, KHAVIEZA Sitepu, Runtung Siti Chairunisa Siti Hajar SOPHIE DINDA AULIA BRAHMANA Sri Maini Nst STELLA STELLA Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Sukaraja, Detania Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Supandi Suprayitno - SUSPIM GP NAINGGOLAN Sutiarnoto - Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi A - T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Azwar T.K.D. Azwar Tengku Keizerina Devi Ucok Yoantha Utama, Rizki Angga Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Virginia Sitepu WINDHA WINDHA Yefrizawati Yuke Dwi Hidayati Zaidar Zaidar, Zaidar Zulfikar Lubis