p-Index From 2021 - 2026
10.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Komputer) JEM: JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN Bina Hukum Lingkungan BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Riyadhoh : Jurnal Pendidikan Olahraga Journal of English Language Teaching and Learning (JETLE) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal PkM MIFTEK PATTIMURA Legal Journal jurnal administrasi politik dan sosial Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Sultra Journal of Economic and Business SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Ilmiah Fenomena SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Teknik Sipil Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Melayunesia Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hak-Hak Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di Pt Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan Desti Nurdiana; Firdaus; Rika Lestari
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. PKWT biasanya diterapkan pada pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, bersifat musiman atau berkaitan dengan produk baru yang masih dalam tahap percobaan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan telah memperkerjakan ribuan tenaga kerja termasuk melalui sistem kontrak PKWT. Sebagai BUMN, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidakmerataan dalam penerapan hak-hak tenaga kerja PKWT. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami pembaharuan perjanjian kerja dan mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hak-hak tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Alat pengumpulan data meliputi wawancara kepada pekerja PKWT dan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan in depth interview. In depth Interview artinya metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sikap, pengetahuan dan pandangan responden melalui percakapan terbuka satu per satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan terdapat pekerja PKWT yang telah bekerja lebih dari lima tahun namun masih dalam status kontrak, tanpa kepastian pengangkatan sebagai karyawan tetap. Selain itu, sejumlah hak normatif seperti cuti tahunan, pelatihan, dan jaminan sosial tidak diberikan secara merata. Proses penyusunan kontrak pun dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pekerja. Praktik ini tidak hanya merugikan pekerja secara ekonomi dan sosial, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam hubungan industrial. Pemberian hak-hak tenaga kerja PKWT di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan. Evaluasi menyeluruh terkait transparasi, komunikasi dan proses administrasi agar hak-hak pekerja PKWT dapat terlindungi secara adil dan berkelanjutan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Atas Pemberian Garansi Produk Kasur In The Box Pada Atria Furniture Sabrian, Farhan Abdillah; Lestari, Rika; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumer protection is an important part of creating a balance between the rights and obligations between consumers and business actors. In practice, there are still many consumers who have not received optimal protection, especially in terms of fulfilling their rights to information, services, and product guarantees. One form of protection that often becomes a problem is product warranty. This study aims to determine the implementation of consumer protection for the provision of product warranty for mattresses in the box at Atria Furniture and the responsibility of business actors for this. This research uses a sociological legal approach, namely by looking at the law as a social symptom that can be documentation in the interaction between consumers and business actors. Data were obtained through interviews with six consumers who submitted warranty claims, as well as managers and employees of Atria Furniture in Pekanbaru. The data was analyzed using a descriptive method with a qualitative data analysis approach that aims to systematically describe the facts in the field. The results showed that the implementation of the mattress in the box product warranty by Atria Furniture has not fully reflected the principles of consumer protection as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers experience difficulties in claim procedures, lack of information transparency, and slow and unsatisfactory responses from business actors. Based on these findings, it is necessary to evaluate the warranty service mechanism and increase the responsibility of business actors so that legal protection for consumers can be realized optimally.
Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaa Sepatu Preloved Di Pekanbaru Terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Teras Rumah Shoes) Mourist, M. Ivan; Lestari, Rika; Darnia, Meriza Elpha
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.7583

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian sepatu preloved di Teras Rumah Shoes, Pekanbaru, yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pokok permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana hak konsumen terlindungi, tanggung jawab pelaku usaha, serta upaya yang dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian akibat pembelian sepatu preloved. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip perlindungan konsumen, praktik tanggung jawab pelaku usaha, dan tindakan konsumen dalam menghadapi kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Toko Sepatu Preloved Teras Rumah Shoes, Kota Pekanbaru. Populasi penelitian meliputi penjual dan pembeli sepatu, dengan sampel purposive sebanyak 1 penjual dan 15 pembeli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan teori hukum yang relevan, sehingga kesimpulan dapat ditarik secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan sepatu preloved masih membatasi hak konsumen, antara lain melalui kebijakan “No Refund No Return” dan deskripsi produk yang kurang rinci. Mayoritas konsumen (60%) mengalami kerugian karena ketimpangan informasi dan minimnya edukasi hukum mengenai hak konsumen. Pelaku usaha mengakui tanggung jawab terbatas sesuai kebijakan internal, sementara konsumen jarang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa formal. Kesimpulannya, meskipun perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK, implementasinya dalam praktik transaksi sepatu preloved belum optimal. Diperlukan edukasi konsumen, transparansi pelaku usaha, dan sosialisasi lembaga perlindungan konsumen agar hak konsumen lebih terlindungi. Kata kunci: perlindungan konsumen, sepatu preloved, UUPK, tanggung jawab pelaku usaha.
The Fulfillment of Moral Rights and Economic Rights in the Commercial Use of Personal Portraits on Instagram Alessandra de Rionny; Rika Lestari; Setia Putra
Melayunesia Law Vol. 10 No. 1 (2026): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/bwynf124

Abstract

This article examines the fulfillment of moral and economic rights in the commercial use of personal portraits on Instagram, where the rapid growth of digital business has intensified the unauthorized exploitation of visual content. This study aims to analyze the extent to which these rights are fulfilled and to identify commonly used dispute resolution mechanisms. The research employs a sociological legal method with a case approach, utilizing primary data obtained from 50 portrait owners and 15 business actors, supported by relevant literature. The findings reveal that the fulfillment of these rights remains inadequate, as many individuals receive only attribution without economic compensation and demonstrate limited awareness of their legal rights. Dispute resolution is predominantly conducted through informal and non-litigation mechanisms, such as direct communication and platform-based reporting, rather than formal legal processes. The novelty of this study lies in its focus on non-commercial individuals within a single social media platform, integrating empirical analysis with reward theory and principled negotiation theory. These findings underscore the urgency of strengthening legal awareness, improving enforcement, and enhancing the effectiveness of dispute resolution mechanisms to ensure more comprehensive protection of creators in the digital environment.  
Co-Authors ', Erdiansyah , Dasrol A Djoko Lesmono Ajeng Sakti Wulandari, Binka Akmal, Zainul Alessandra de Rionny Alivia Yusuf, Wan Puji Amaliah, R Amrulloh, Muhammad Fawaz Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andesgur, Ivnanaini Andi Saparuddin Nur ANGGA KURNIAWAN A.P Aryo Sasmita Asrul Ariadi Astria, Rini Ayunda Pratiwi, Venni BILL CLINTON Bistamam ' Chandra, Bobby Christian, Andi Cut Tita Rendriana Darma, Shabrina Rika Darmo, Darmo Darnia, Meriza Elpha Deo Andika Putra S Dessy Artina Desti Nurdiana Devi Wulan Tari Dinama, Mahesa Mahardika Dinnur Lutfi Diva Aurellia Djoko Sukisno Emilda Firdaus Emilia Hidayani Erdiansyah ' Fadilah, Raudhatul Fadillah, Ahmad Fajri, M. Nur Fajriyah, Fajriyah Fathur Rohmah, Hajar Nur FATTIAH NAMIROH Febiola Utami Putri Fhatya Amanda Lubis Firdaus Fitri Eriyanti Fitri Nuraeni Fitriani, Ajeng Ayu Fuad Muhammad Abdul Salam Rasyad Gaol, Renny Renovawaty Lumban Hafiiz Adri Junyes Haga Ray Prananta Tarigan HANDIKO PRASETIO SITUMORANG HANDY SANNY Hapsi, Ellian Fadly Helvicha Ressy Hengki Firmanda Heri Nugraha Herlini Puspika Sari Hidayat , Tengku Arif Husna, Irdatul Husni Ependi Djamaris Iga Arsita Ihsan, Hilmi Muhammad Ikhsan ' Ikhsanudin Ikhsanudin Ilham Ilham Indra Haposan Indradewa, Rhian Indriani Indriani Islam, Aldiniatul Ismail, Genta Awaludin Italia, Italia Ivanov, Irsandi Ivnaini Andesgur Jeckon Franki Hutabarat Juanda Juandre, Soja Jusri Kholly, Ervitha Nur Khorunnisa Siregar Krismo Apriyadi Kurniawan, Wahyu Andreyas Lamtiar Silaban Lisdiana Lisdiana M. AKBAR SATYA F M. N. Julnafid M. Rafi Mahmud Hibatul Wafi Manan, La Ode Abdul Mardalena Hanifah Maryam Khairunnisa Maryati Bachtiar Maulini, Dhinda Rielna Mexsasai Indra Mia Rosdiana Mourist, M. Ivan Mukhlis R Mulkan Iskandar Nasution Mutiara Citra Nadia, Fiska Nicolas Hutabarat Nova Fitria, Nova NOVRIDA FAUZIYAH NASUTION Nurahim Rasudin Nurfitria Tsani, Nia Nurul Auliya Omardani, Guslan Pascadinianti, Meidana Pitri Aisyah Pramita Utami, Pramita Puspasari, Fitri Putra, Riko Sandra Putri Dwi Wisudawati Sormin Qoriah, Kysti Rahayu, Ayu Sri Rahmad Firdaus Rahmad Hendra Rahman, Azril Januar Rahmat GM Manik Rahmat Sentosa Daeli Rezkie Prajwalita Riska Fitriani Rizqah Zikrillah Aulia, Rizqah Zikrillah Rukmana, Hermi Sabila, Muthi’ah Sabrena Sukma Sabrian, Farhan Abdillah Sahati, Sahati Sahla, Raja Nabilla Marshanda Sebastian, Yuda Separen, Separen Setia Putra Setia Putra Setia Putra, Setia Shidiq, Rifky Muhammad Sholihatt, Kikie Simanjuntak, Herlina Simbolon, Veronika YuniAmelia Sinabariba, Yan Weilly Parsaoran Sinaga, Theresia Singgih Bektiarso Siti Napisah Siti Rafika Ilhami Sri Wahyuni Srimawadah, Supyati Suci Permata Sari Sudarso, yos Sudjito Soeparman Sulistiawati, Meisi Sunarti Puspita Sari Supaat, Dina Imam Supriyono Ginting Suryana, Zalfa Amali Syafira Salsabilla, Syafira Syaivanti, Sonia Putri Syamsiar, Syamsiar Syamsir Syamsir Syarifah Aini Syarifah Alfiah Nabilah Syauqi Sepriza Tampubolon, Kristin Tanjung, Hardina Tio, Ayank Titop, Herman Tomi Yoshua Pardede Tri Handayani Triyananda, Maulidya Ulfah, Fatimah Ulfia Hasanah Ulum, Rizki Saepul Wahyu Setiawan Wan Puji Alivia Yusuf Widia Sari, Wiwin Widianingsih, Euis Willy Ponco WINDA SUSTYA Windy Purwanti, Windy Yoga Handoko Agustin Yusfany, Andy Zainul Akmal Zaklylen, Arizkygo Zidane Zulfikar Jayakusuma Zulhidayat, Muhammad