Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

IMPLEMENTASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Deni Yuda Fatria; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati; M. Noer Falaq Al Amin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1878

Abstract

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterlambatan pelayanan, penyimpangan prosedur, dan rendahnya kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP Mandiri) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap enam informan dari Bagian Organisasi dan Unit Pelayanan Publik. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PEKPPP Mandiri telah berjalan cukup efektif berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media dan bimbingan teknis, meskipun surat rekomendasi masih kurang rinci. Sumber daya, fasilitas, dan anggaran dinilai cukup memadai walaupun terdapat tantangan peningkatan beban kerja. Pelaksana menunjukkan komitmen yang baik melalui penugasan formal dan sistem insentif berbasis kinerja. Struktur birokrasi juga telah berjalan tertib meskipun SOP formal belum tersedia. Kesimpulannya, PEKPPP Mandiri berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo, namun masih memerlukan penguatan mekanisme tindak lanjut, kolaborasi kelembagaan, dan standardisasi SOP
EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN SDGS TANPA KELAPARAN Anita Ayu Rahmawati; Faylla Apriliana Putri; Marini Muharwati; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1883

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi siswa serta mengurangi risiko kelaparan pada anak usia sekolah. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan kedua yaitu Tanpa Kelaparan (Zero Hunger). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis, kontribusinya terhadap pencapaian SDGs No. 2, serta tantangan pelaksanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan gizi siswa serta membantu mengurangi risiko kelaparan di sekolah. Program ini dapat dikatakan cukup tepat sasaran karena menjangkau siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, program juga membantu meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar siswa. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti distribusi makanan dan variasi menu yang terbatas.
Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Kota Surabaya Anggita Cahyani Setyoningrum; Nasya Firdaushaumy; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5694

Abstract

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bersifat fleksibel. Namun, implementasi kebijakan ini masih menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta penguatan karakter peserta didik. Fleksibilitas kurikulum juga memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Namun demikian, keberhasilan Kurikulum Merdeka masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pemahaman konsep kurikulum. Sehingga masih diperlukan peningkatan kemampuan guru dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini.
Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan Ke – 5 Kekerasan Berbasis Gender di Kota Surabaya Yemima Chrisnanda Prasetyo; Nazwa Ansalna Rahmania; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6238

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan masalah persisten dengan tren yang tidak stabil, di mana data 12 tahun terakhir menunjukkan lonjakan kasus hingga 792%. Fenomena ini sangat menonjol di Kota Surabaya, yang mencatatkan tingkat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Jawa Timur, dengan rincian 221 kasus pada tahun 2025 dan 465 kasus kekerasan seksual sepanjang 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kekerasan berbasis gender (KBG) di Surabaya melalui lensa keamanan manusia (human security) dalam kerangka implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-5. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana perlindungan individu, khususnya di ranah privat yang mendominasi 75% total kasus, telah menjamin hak atas rasa aman dan martabat perempuan sesuai amanat Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan resmi pemerintah seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dokumen kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi informasi.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Transformasi Pendidikan Nasional Silvi Rahma Dhani Khoirunnisa; Elsa Wahyu Pertiwi; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6336

Abstract

Program Merdeka Belajar muncul sebagai inisiatif utama untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia, menggeser pendekatan konvensional kea rah pembelajaran yang lebih otonom, berfokus pada peserta didik, dan responsif terhadap dinamika era modern. Studi menganalisis pelaksanaan program tersebut menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan pustaka dan data sekunder dari berbagai institusi pendidikan. Elemen kunci mencakup simplifikasi kurikulum, penghentian Ujian Nasional, kebebasan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta sistem zonasi penerimaan murid guna meminimalkan ketidakadilan akses belajar. Temuan analisis menyoroti manfaat nyata, termasuk naiknya semangat belajar siswa lewat tugas berorientasi keterampilan, pembentukan kepribadian menyeluruh, dan pengoptimalan waktu pengajar untuk metode inovatif. Di sisi lain, hambatan yang muncul adalah minimnya sarana digital di wilayah pedesaaan, ketidaksiapan kemampuan guru terhadap strategi pengajaran mutakhir, serta penolakan terhadap peralihan dari penguasaan hafalan ke pemahaman konseptual yang lebih dalam. Ketidakseimbangan antarwilayah juga menjadi penghalang utama bagi kelanjutan program ini, dengan institusi kota lebih lincah beradaptasi dibanding daerah terisolasi. Untuk memaksimalkan reformasi tersebut, studi ini menawarkan pelatihan intensif bagi tenaga pendidikan, pemanfaatan teknologi sebagai pendukung proses belajar, dan pengawasan berbasis data untuk penilaian rutin. Pendekatan diharapkan memperkuat pendidikan SDGs ke-4 serta mendukung Indonesia Emas 2045.
Analisis Kebijakan Kerja Layak bagi Pekerja UMKM di Kota Yogyakrta Nathasya Aura Thirrany; Mayada Putri Lalia; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6558

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin pesat, UMKM perlu menyesuaikan diri agar mampu bertahan sekaligus bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta serta mengetahui kontribusinya terhadap terciptanya pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja UMKM. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, serta laporan statistik resmi selama periode 2020–2025. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan proses penyederhanaan data, penyampaian data, dan kemudian menarik kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa digitalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan UMKM di Yogyakarta. Program pemerintah, seperti Sibakul Jogja, dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran, memperoleh pendampingan usaha, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Jumlah UMKM yang terlibat dalam program tersebut meningkat dari 253.890 unit pada tahun 2022 meningkat 346.757 unit di tahun 2023, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan teknologi digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, seperti rendahnya kemampuan literasi digital, minimnya inovasi produk, dan koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital, penguatan inovasi usaha, dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perlu terus dikembangkan guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan serta terciptanya pekerjaan yang layak.
Urgensi Penghapusan Biaya Visum et Repertum dalam Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual : (Studi Kasus Kalimantan Timur) Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Sri Ayu Nurul Fadilah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penghapusan biaya visum et repertum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta laporan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki peran krusial sebagai alat bukti utama dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus yang minim saksi. Namun, kebijakan pembebanan biaya visum di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Timur, terbukti menjadi hambatan struktural yang signifikan bagi korban dalam mengakses keadilan. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pelaporan kasus, lemahnya pembuktian hukum, meningkatnya beban ekonomi korban, serta menurunnya efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan biaya visum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada korban dalam penyediaan layanan visum secara gratis dan mudah diakses.
Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Instrumen Kebijakan dalam Pengurangan Kemiskinan di Kota Surabaya Attina Aulia Rahma; Sarah Nurlaily; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1337

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Kemiskinan masih menjadi tantangan sosial-ekonomi yang terus berlangsung di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Surabaya, terutama di tengah guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19 yang meningkatkan kerentanan rumah tangga dan ketidakstabilan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BLT sebagai instrumen kebijakan dalam mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, menggunakan kriteria seleksi yang jelas seperti relevansi terhadap pengentasan kemiskinan, publikasi pada jurnal bereputasi atau laporan resmi pemerintah, kebaruan data, dan kredibilitas metodologi. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan data statistik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT memiliki peran signifikan dalam mendukung rumah tangga berpendapatan rendah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga stabilitas konsumsi, dan mengurangi kerentanan ekonomi, terutama pada masa krisis. BLT juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif untuk mencegah penurunan kesejahteraan yang lebih lanjut. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan dan ketidakmutakhiran data kemiskinan, serta sifat bantuan yang sementara sehingga membatasi dampak jangka panjangnya. Temuan ini mengimplikasikan bahwa meskipun BLT efektif dalam pengentasan kemiskinan jangka pendek, keberlanjutannya sangat bergantung pada integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan sistem data berbasis digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Optimalisasi Peran Masyarakat Gresik terhadap Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Perlindungan Sosial dan Mengurangi Tingkat Kemiskinan Rizky Maya Wulandari; Haliza Firdausy Nuzula; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Abdimas Singkerru Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59563/singkerru.v6i1.369

Abstract

Kemiskinan di Kabupaten Gresik masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan pendekatan terpadu. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 138,55 ribu jiwa atau 9,95%, sehingga masih menunjukkan perlunya penguatan program perlindungan sosial yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan sebagai salah satu instrumen bantuan sosial telah berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal untuk mendorong pengelolaan keuangan keluarga, pengembangan usaha produktif, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada integrasi tiga strategi dalam satu model pendampingan, yaitu optimalisasi pemanfaatan bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis potensi lokal, dan penguatan kader sosial masyarakat sebagai pendamping komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat penerima bantuan sosial dalam mengelola bantuan secara lebih produktif dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi persiapan, pemetaan kebutuhan, penyuluhan, pelatihan, praktik usaha sederhana, dan pendampingan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan pemahaman peserta tentang pengelolaan bantuan sosial dan keuangan keluarga, terbentuknya rencana usaha rumah tangga, munculnya usaha kecil berbasis potensi lokal, serta meningkatnya kemampuan kader sosial dalam melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan, memahami pentingnya pengelolaan bantuan secara terarah, mulai menjalankan aktivitas ekonomi produktif skala rumah tangga, serta menunjukkan peningkatan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penguatan kader sosial dapat menjadi model pengabdian berbasis masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik.
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK Felinta Qori’atus Syifa; Nayla Maharoh Saniyyah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gresik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemerintah daerah, pelaksana program, dan penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif serta evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH berkontribusi terhadap perbaikan kondisi fisik hunian dan peningkatan kualitas tempat tinggal dengan tingkat realisasi sebesar 86,2%. Namun demikian, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan, khususnya pada aspek ekonomi, masih terbatas dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kendala utama dalam implementasi program meliputi keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa program RTLH belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena masih berfokus pada output fisik. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor serta perbaikan sistem implementasi agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.