Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MENDUKUNG KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR MENUJU SDGS 4 Nadeak Nadeak; Mila Rahmawati; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dasar serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis data sekunder, khususnya data angka anak tidak sekolah berdasarkan kuintil pengeluaran tahun 2022–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar berkontribusi dalam menurunkan angka anak tidak sekolah, terutama pada kelompok ekonomi terbawah. Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar kelompok pengeluaran. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program masih bersifat parsial dan belum optimal dalam menjangkau kelompok paling rentan. Kendala implementasi yang ditemukan meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta keterbatasan akses di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendataan, validasi penerima, serta koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pencapaian SDGs 4.
ANALISIS STRUKTUR KETENAGAKERJAAN DAN KETIMPANGAN GENDER DI KOTA SURABAYA TAHUN 2024 Zaskia Bilqis; Wia Cynara S. Putri Sampoerna; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ketenagakerjaan serta ketimpangan gender dalam distribusi tenaga kerja di Kota Surabaya tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, berdasarkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya. Analisis dilakukan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan status pekerjaan dan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan didominasi oleh kategori buruh/karyawan/pegawai sebesar 56,5%, yang merepresentasikan sektor formal. Namun, sektor informal masih menyerap sekitar 43,5% tenaga kerja, yang menunjukkan adanya dualisme pasar kerja. Dari sisi gender, tenaga kerja laki-laki mendominasi dengan proporsi 57,0%, sedangkan perempuan sebesar 43,0%. Perempuan cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan informal dan tidak dibayar, sementara laki-laki lebih dominan pada sektor formal. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kota Surabaya belum sepenuhnya inklusif dan masih dipengaruhi oleh ketimpangan gender. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan dan pemerataan akses kerja bagi perempuan.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN DI INDONESIA Maharani Putri Wahyu Rahmawati; Hanifah Rosyidah Az Zahroh; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan PUG dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis dengan memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi PUG telah tersedia, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai oleh stagnasi TPAK perempuan yang masih berada pada kisaran 53% serta adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan laki-laki. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya patriarki, kelemahan struktur birokrasi, serta kurang efektifnya komunikasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan PUG sangat bergantung pada penguatan aspek implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan sosialisasi kebijakan dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam mendorong partisipasi kerja perempuan yang lebih inklusif.
IMPLEMENTASI MODEL PENTAHELIX DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ERA DIGITAL Navila Ayu Ariyanti; Nadhifa Firtininda Hapsari; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model pentahelix dalam mendukung transformasi digital pendidikan sekolah dasar, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan kondisi geografis di Kalimantan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem pendidikan, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pentahelix belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antaraktor masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis, dengan dominasi peran pemerintah dalam penyediaan kebijakan dan fasilitas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, kondisi geografis, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan transformasi pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antaraktor dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian program antaraktor agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan akses.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Chelsea Denisa; Shahirah Nurza Illani; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta data penerimaan mahasiswa terkait implementasi program KIP Kuliah. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan dukungan biaya hidup. Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 menunjukkan bahwa dari 6.509 mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Surabaya, sebanyak 1.293 mahasiswa merupakan penerima Program KIP Kuliah. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan efektivitas penyebaran informasi, keterlambatan pencairan bantuan, potensi ketidaktepatan sasaran penerima, serta kompleksitas prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi, penguatan sistem pengawasan dan verifikasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi program dan mendorong akses pendidikan tinggi yang lebih merata.
Evaluation of the Updating of the Permanent Voter List (DPT) in the 2024 Regional Election of Surabaya in Wonokromo District Muhammad Kholilur Rahman; Suci Megawati; Indah Prabawati; Fierre An Suprapto
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 10 (2026): May 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20248309

Abstract

This study evaluates the preparation of the voter list for the 2024 Surabaya City Pilkada in Wonokromo District based on PKPU Number 7 of 2024. Problems found include inaccurate DP4, deceased voter data (TMS 1), duplicate data, coordination constraints, and disruptions to the e-coklit system. This study uses a qualitative descriptive method through interviews, literature studies, and documentation with the CIPP (Context, Input, Process, Product) model approach. The results of the study indicate the following: 1) Context evaluation reveals socio-economic barriers in the form of reluctance to report deaths in order to maintain social assistance and limited access in elite areas. 2) Input evaluation reveals that organizers are able to adapt despite technical limitations. 3) The evaluation of the success process is supported by effective factual verification and cross-sectoral synergy. 4) Product evaluation reveals voter data validity of 90–95% and effective and integrated TMS data cleaning. Research recommendations include: 1) Context evaluation strengthens DP4 data synchronization between institutions, improves field coordination, and harmonizes election and social policies. 2) Evaluation of input to improve the quality and duration of practice-based Pantarlih technical guidance, optimization of the e-coklit application. 3) Evaluation of products to strengthen human resource competency and integrity based on SIMP principles, accompanied by improvements in the welfare of organizers and supervisors.  
Peran Inovasi UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Keysia Jesika Intansari; Inaya Regita Cahyani; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8488

Abstract

Inovasi UMKM dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun kontribusinya terhadap keberlanjutan pertumbuhan secara holistik masih belum terpetakan secara memadai.Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi inovasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bantul dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengidentifikasi hambatan implementatif yang membatasi optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen kualitatif (Bowen, 2009) terhadap ±25 sumber sekunder yang mencakup data BPS Kabupaten Bantul periode 2022–2025, laporan kelembagaan, dan kajian akademik relevan. Analisis dilakukan secara integratif menggunakan tiga kerangka: rantai kausalitas inovasi UMKM, Triple Bottom Line Elkington (1997), dan implementasi kebijakan Edwards III (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi UMKM berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB dan penurunan kemiskinan, namun belum memenuhi kriteria keberlanjutan yang holistik. Dimensi sosial merupakan capaian terkuat, sedangkan dimensi lingkungan belum tertanam secara sistematis dalam kebijakan inovasi UMKM. Pada tataran implementasi, ditemukan tiga kelemahan struktural: jangkauan komunikasi kebijakan yang belum merata, insufisiensi kapasitas pendampingan lapangan, serta fragmentasi koordinasi antarinstansi pengelola platform SiDAKUI, GAMPIL, dan SiBakul tanpa mekanisme lintas-OPD yang terdokumentasi.
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA Sabita Nayla Riskia; Mega Jihan Syahirah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10258

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah komunikasi yang kurang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sumber daya manusia dan keuangan yang tidak merata, rendahnya komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang masih kompleks. Faktor-faktor ini menyebabkan kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan implementasi kebijakan melalui penguatan komunikasi, pemerataan sumber daya, peningkatan kapasitas pelaksana, dan reformasi birokrasi diperlukan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai secara lebih efektif.
Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Dalam Mendukung SDG 4 Eka Nur Anggraini; Rikha Janatul Ma'wa; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.673

Abstract

Salah satu kendala utama bagi Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDG) 4 adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. SDG 4 bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan peluang pembelajaran seumur hidup bagi semua individu. Di Indonesia, terdapat perbedaan yang jelas antara dua bagian sistem pendidikan tersebut. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan telah menjadi pusat pembelajaran modern, sementara sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kali menghadapi berbagai tantangan akibat kurangnya infrastruktur fisik dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan di Indonesia serta mengkaji implementasi kebijakan pemerataan pendidikan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal ilmiah berkualitas tinggi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Diharapkan distribusi akses terhadap pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih merata dan berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) ke-4 secara lebih seimbang.
Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Berkelanjutan Widyawati Widyawati; Naura Syifa Aniendhita; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.700

Abstract

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4, yang memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, membutuhkan upaya sinergis yang melampaui kapasitas pemerintah, sehingga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat terhadap perwujudan pendidikan berkualitas berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari sampel purposif yang terdiri atas komite sekolah, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah. Data empiris tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif, terutama melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama, memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas pendidikan. Penelitian ini mengisi kesenjangan pada literatur yang didominasi oleh metode deskriptif kualitatif dengan memberikan bukti statistik yang kuat mengenai bagaimana kolaborasi lintas sektor mempercepat pencapaian target S’G 4 di tingkat daerah.