Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
30.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 179 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 179 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
Pemerdayaan Masyarakat Adat dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan-Gianyar-Bali Indonesia A.A.Gede Oka Wisnumurti; I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Wayan Rideng; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara; I Ketut Irianto
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.32-37

Abstract

Tujuan penyuratan awig-awig di Desa adat Siangan adalah sebagai implementasi dari kehendak Peraruran Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, setiap Desa adat/Pakraman menyuraktan awig-awig. Selain itu, yang sangat urgen adalah kehendak masyarakat adat Siangan untuk merevisi awig-awig yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal yang sangat penting dilaksanakan penyuratan awig-awig adalah untuk menghindari konflik tapal batas desa, atas dasar yang saling seluk dengan tetangga desa adat yang bersebelahan, dan juga untuk menghindari saling klaim wilayah yang berpotensi ekonomis. Dalam hukum adat secara sosiologis, bahwa hukum adat sifatnya tidak tertulis. Namun mulai diberlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986 tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat dalam Propinsi Tingkat I Bali, desa Adat, diperintahkan untuk penyuratan awig-awig di seluruh desa adat di Bali. Dalam penyuratan awig-awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.
Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padangbai Karangasem) Anak Agung Gde Mahardi Prana; I Made Minggu Widyantara; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.16-21

Abstract

Abstract In the current narcotics case the circulation is wide and the modus operandi is increasingly diverse, the police are required to develop their own law enforcement. With the descriptive theory and description of the practice of disclosing narcotics networks. Polri is expected to further spur members to improve the quality of their human resources, improve supervision of performance in the field, so that the implementation of discretion remains in the legal path. Thus, there will be growing public trust in the police institution, where the community voluntarily becomes a police partner in creating security and order. The police statement on narcotics eradication will theoretically spur police institutions to increase the intellectual capacity of their members to use common sense in acting. Illegal circulation of narcotics and corruption is a new dimension of crime, which requires serious handling. Formulation of the problem in this study: how the steps of the police reveal the drug network and how to eradicate drugs with the concept of discretion. The type of research used is the type of empirical research. The results of the discussion in this study are as follows: Police steps to uncover the drug network begins with: a) Call letter, b). Arrest, Search and Confiscation, c). Examination and d). Detention. Eradicating drugs with the concept of discretion as the executor of the unit of investigation and investigation of drug crimes, the drug work unit working on the basis of the standard was determined by the National Police Chief based on police reports. The guidelines for implementing or implementing the various principles are the steps of the police in uncovering drug networks. The steps to control and control not only control the police's personal supervision to early conduct a selection of his actions, but also his fellow colleagues and the seriousness of the police institution to take action against the police who abuse the discretion, under any pretext. Therefore the standard of operation becomes more important to realize so that there are measures to minimize discretionary deviations. Keywords: Discretion; Narcotics; Police Abstrak Dalam kasus narkotika saat ini peredarannya luas dan modus operandinya semakin beragam, polisi di tuntut mengembangkan penegakkan hukumnya sendiri. Dengan teori deskresi dan gambaran praktek pengungkapan jaringan narkotika. Polri diharapkan makin memacu anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan pengawasan kinerja di lapangan, agar pelaksanaan diskresi tetap dijalur legal. Dengan demikian akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang dimana masyarakat secara sukarela menjadi mitra polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Deskresi kepolisian pemberantasan narkotika secara teoritis akan memacu institusi kepolisian meningkatkan intelektualitas anggotanya agar menggunakan akal sehat dalam bertindak. Peredaran gelap narkotika dan korupsi adalah kejahatan berdimensi baru, yang memerlukan penanganan serius. Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkoba dan bagaimana memberantas narkoba dengan konsep diskresi.Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Langkah-langkah polisi mengungkap jaringan narkoba diawali dengan: a).Surat panggilan, b). Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan, c). Pemeriksaan dan d). Penahanan. Memberantas narkoba dengan konsep diskresi sebagai pelaksana dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, satuan kerja narkoba bekerja atas dasar pakem ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi. Petunjuk pelaksanaan atau Juklak dengan berbagai prinsip itulah yang menjadi langkah-langkah polisi dalam mengungkap jaringan narkoba. Langkah pengendalian dan pengawasan tidak hanya mengendalikan pengawasan dari pribadi polisi untuk secara dini melakukan seleksi atas tindakannya, tetapi juga sesama rekan dan keseriusan institusi kepolisian menindak polisi yang menyalahgunakanan diskresi, dengan dalih apapun. Untuk itu standar operasi menjadi lebih penting diwujudkan agar terdapat ukuran untuk meminimalkan penyimpangan diskresi. Kata Kunci: Diskresi; Narkotika; Kepolisian
Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS) Kadek Dwi Fitriyani; Ida Ayu Putu Widiati; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.254-258

Abstract

In state administrative disputes has ditermined who can sue and who can be sued. But aside from the plaintiff and the defendan, in a state administrative dispute lawsuit it is possible for everyone with an interest in the dispute to participate or be include in the vetting process. The formulation of the problems are 1) How the mechanism of the inclusion of the third party in the process of dispute resolution in the state administrative court. 2) How the legal consequences of the inclusion of the third party in the case number 23/G/2015/PTUN.DPS. This research is a normative legal research with the problems approach are statute approach and case approach. Everyone who has an interest can be include in a state administrative dispute. The inclusion of the intervention can be due to their self, the wishes of either party or the initiative of the judge. The entry of the intervention gave the intervention the same obligations and rights with the parties. In case number. 23/G/2015/PTUN.Dps the intervention is placed as a defendant II intervention because of the interest that it has the same as the defendant. And that make the third party has the same obligation and the rights as those of the defendant.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Gianyar I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.330-335

Abstract

The traffic accident incident involving the Yamaha V-Ixion DK 2245 LP motorbike was driven by the suspect I Wayan Sudita aged 15 (fifteen) years hit a pedestrian on behalf of I Ketut Lana while crossing the road, the accident occurred because of a lack of caution the bicycle driver The Yamaha V-Ixion DK 2245 LP motorbike while driving its vehicle coming from the south to the north after arriving at the crime scene does not give priority to pedestrians crossing the road from the west to the east of the road so that accidents result in pedestrians being injured and subsequently died at Sanjiwani General Hospital, Gianyar. The formulation of the problem in this study is: how is the implementation of diversion by investigators against children as perpetrators of crimes in the Gianyar Resort Police and what are the inhibiting factors in the implementation of diversion in the Gianyar Resort Police. The type of research used is empirical research. Based on these discussions the results of this study are as follows: The implementation of diversion by investigators in handling child cases at Gianyar Resort, carried out by presenting perpetrators, victims, families of perpetrators and victims, correctional guides, community leaders, and related parties. Before conducting diversion, the investigator first conducts an interview with the perpetrator to understand the motive of the perpetrator to commit the crime, so that the investigator is easier to seek diversion to reach an agreement. The inhibiting factor in implementing diversion in the Gianyar Resort Police is the lack of cross-sectoral coordination between the Gianyar Resort Police and the Social Service, Tinas Tenaga Kerja, Women's Empowerment and Family Planning Agency in Gianyar Regency.
Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kefarmasian (Study Kasus Putusan No. 252/PID.SUS/ANAK/2013/PN.KDI) Ida Bagus Putra Mahardika; I Made Minggu Widyantara; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.401-405

Abstract

The drug benefit as basically has disappeared or pain can heal. Rampant circulation of drugs without a permission path in society concern as members of the community, as opposed to law No. 36 year 2009 about health. In the violation is not only done by adults and institutions or companies, but it has been done by children under. As for the formulation of the problem (1) How pharmacy settings according to positive law in Indonesia? (2) How sanctions against children who commit criminal acts of Pharmacy? Researchers using normative and the method research approach and a conceptual approach to legislation. Pharmacy settings according to positive law in Indonesia is regulated in Act No. 36 of the year 2009 on health, with criminal provisions set forth in Chapter XX, namely Article 190 to article 201. The application of sanctions on children who commit criminal acts Pharmacy with criminal threats maximum 15 (fifteen) years and a fine of maximum RP 1.5 billion (one billion five hundred million rupiah) cannot be processed through appropriate breathtaking diversion provisions Article 7 paragraph (2) of the law number 11 year 2012 about the criminal justice system.
Bantuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia Karti Komalasari; I Made Minggu Widyantara; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.406-410

Abstract

Paper entitled Legal Aid in Criminal Justice Process in Indonesia comes from Research sourced from the UDHR, a document that is morally binding. Some of the provisions regulate the general principles of law or those that describe the protection of human rights, and the frequent occurrence of the rights of suspects not informed by investigators. The problem (1) what is the process of granting Legal Aid in the criminal justice process? (2) What are the consequences for violating the right to Legal Aid in the criminal justice process? The approaches are legislative approach, factual approach, legal concept analysis approach, and approach through formulas or phrases. The sources of primary legal material in the form of binding and secondary legal materials include the opinions of scholarly scientific works in the collection of legal materials, such as the citation of books and legal journals collected and then processed and analyze. In order to provide signs for law enforcers in implementing material criminal law, legal assistance is regulated in article 54 of the Criminal Procedure Code and article 56 paragraph (1) The Criminal Procedure Code explicitly regulates the obligation of suspects to be accompanied by legal counsel 15 years and above, but if contrary to article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the judge examining the case must reject the prosecutor's charges, because it is contrary to article 56 paragraph (1). In accordance with the Supreme Court jur number 155/pid/1991, September 16, 1993.
Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin) I Nyoman Agus Suprapta; I Ketut Sukadana; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.278-282

Abstract

Abstract—Gambling essentially is contrary to norms. In fact, gambling is increasingly done by people hide away or clearly. Other than gambling which has been well known and operated in some places in Indonesia, especially in bali like cock fighting, ceki(balinese card game), togel (black toto), bola adil and so on. Surely, it needs facilities and infrastructure to do that gambling. It makes willingness by an individual or a group of people to support to do gambling itself that giving chance to public for gambling. The problem in this research is how to regulate the assistance as one form of criminal act in Indonesia and how legal sanction done to the assistance in gambling criminal act that has been regulated on Number 94/Pid.B/2017/PN Gin. Research methods used in this research is normative research with the constitution and conceptual approach. After collecting all of legal materials, it will be processed and analyzed using legal argument, deductive inductive and formed descriptively into research. The result of this research can be concluded that the assistance as one of the form of criminal regulated in article 56 about the form of assistance, article 5 about assistance responsibility system and article 60 about assistance responsibility affirmation. The Judge, in giving legal sanction to the assistance suspect in gambling criminal act case number 94/Pid.B/2017/PN Gin. Has based on article 303 paragraph (1) point 2 KUHP in considering anything that relieving or burdening, case position, evidence of the witness and the suspect, and the Judge believes in giving a fair punishment.
Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur Komang Wiraguna; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.372-377

Abstract

Abstract—The child becomes part of the successor Nations largely determine the fate of the whole nation in the future; all children in the world have the right to obtain the right to continue to evolve. Within the community often encountered that child becomes the perpetrator of a criminal offence the dissemination of Pornographic Content that is a legal issue that concerns about a picture, photo, video, illustrations, sketches, containing about lewd action according to Law Number 44 the year 2008. Children who are bound in criminal cases will be processed for criminal justice in adili special children in accordance with the Law Number 11 of the year 2012. Children who have committed criminal acts will be given legal protection. The purpose of this research in order to find out how legal consequences for a child who spread pornographic content as well as the consideration of judges in meting out the verdict. The writing is pendektan because it uses the normative legislation and comparative law. In the trial the judge defending children is a children's judge.
Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming Dalam Rekening Bank Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.206-209

Abstract

The progress of the banking system cannot be separated from the role of information technology. A crime related to banking that is currently being discussed is Skimming Skimming, which was carried out by stealing customer data stored in a magnetic strip on an ATM card and transmitted wirelessly.and 2 problem formulations,namely 1.How the bank's responsibility to customers for reduced funds due to skimming in bank accounts?2.What the process carried out by banks and customers for reduced funds due to skimming in bank accounts?type of research is normative legal research, the approach method is legislation, legal material collection techniques are to study, study and process legal material. The results of the study state that the bank as a business actor in the form of a legal entity is responsible for providing compensation for losses from consumers, namely customers due to service products provided, namely e-banking services through electronic media,efforts made by banks and customers for reduced funds due to skimming. the bank can tighten the security when transactions are carried out, especially at ATMs, for customers if they experience a skimming incident, they should immediately report it to the bank.
Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.251-255

Abstract

The aim of this study is to find out law enforcement for demonstrators, especially in demonstration activities against Law Number 11 of 2020 Cipta Kerja, which was passed on October 5, 2020 and the legal consequences of attacks by police officers in their task of securing demonstrations. Demonstration is a form of democracy recognized by the government of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution. By normative research methods several comparisons can be drawn with other laws relating to demonstration activities. The results of this study concluded that the demonstration activity began peacefully and ended in chaos and the police had the authority to secure the demonstrators so that the situation was under control, but the two sides turned into physical conflict. Other research results, in-depth studies are still needed on good demonstration procedures without harming the authorities.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.SG. Istri Sinta Maharani Ade Satriasa Maha Putra Aditya Ryan Hidayat Agustinus Deny Bria Anak Agung Gde Mahardi Prana Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Wiweka Narendra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari Anak Agung Sagung Laksmi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Antonius De Andrade Fahik Arini, Desak Gde Dwi Arion Tampubolon Ayou Lestari Duarkossu Ayu Putu Mira Fajarini Berliana Indah Sari Christin Dessy Natalia Christofel Brayn Leonard Totomutu Cok Rai Kesuma Putra Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda Agung Cahaya Darmadi Dedi Romadhan Desak Gede Dwi Arini Desak Ketut Linda Saraswati Dewa Ayu Julia Anastasya Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra Dewa Gede Agung Getsumeda Dewa Gede Satya Pradnyana Putra Dewi, A.A Sagung Laksmi Dila May Sekarsari Dyah Merryani Emanuella Theo Charoline emanuella0103@gmail.com Erlin Kusnia Dewi Firdaus Adji Prasetyo Gede Dana Semara Putra Gede Nira Wicitra Yudha George Pascallyus Firman Agung Gowinda Prasad Gregorius Yolan setiawan Gst Bgs. Udayana Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania Gusti Nyoman Adung Setiawan Haris Wirayuda I Dewa Gede Pramana adhi I G.A.A.Gita P.Dinar I Gede Darmawan Ardika I Gede Eka Surya Pramana I Gede Krisna Ginara I Gede Made Widia Permana I Gede Pande Udayana I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma I Gede Sathya Narayana Andrade I Gede Sayogaramasatya I Gede Windu Merta Sanjaya I Gede Yoga Pratama I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha I Gusti Ayu Firga Julia I Gusti Ayu Sukrisma Dewi I Gusti Ngurah Agung Wahyu Krisna I Kadek Agus Widiastika Adiputra I Kadek Arya Sumadiyasa I Kadek Bagas Dwipayana I Kadek Duta Anugrah I Kadek Pasek Saputra I Kadek Suar Putra Dana I Ketut Detri Eka Adi Pranata I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Komang Adi Bintang Mahardika I Komang Aditya Diputra I Made Agus Sanjaya I Made Ari Yudistira I Made Arimbawa Wiraputra I Made Arjaya I Made Arya Kusuma Winata I Made Aswin Ksamawantara I Made Dwi Narendra Dananjaya I Made Gede Wiradana I Made Indra Udayana I Made Jaya Palguna I Made Jaya Wiguna I Made Rauhimas Oka Raharja I Made Rudy Darmika I Made Sepud I Made Sepud I Made Suartana I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Ny Oman Gede Sugiartha I Nyoman Adhi Guna Wiranantha I Nyoman Agus Suprapta I Nyoman Arya Mugi Raharja I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sukrata I Nyoman Sutama I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Nyoman Yudhi Astika I Putu Agus Adi Pratama Yasa I Putu Agus Sudiyasa Putra I Putu Aris Wiradinata I Putu Edi Rusmana I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Pande Juli Artana I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana I Wayan Agus Andika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suryawan I Wayan Dedi Arta I Wayan Edi Kurniawan I Wayan Edy Darmayasa I Wayan Eka Antara I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Kevin Mahatya Pratama I Wayan Ogi Wiryawan I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Yuda Atmaja Ibnu Maruf Ida Ayu Kade Cinthia Dewi Ida Ayu Naradita Ida Ayu Putri Ary Yulandari Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti Ida Ayu Tara Masari Budiana Ida Bagus Putra Mahardika Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada Ivony Stefania Seran Tahuk Johannes Ibrahim Kosasih Julius Roland Lajar Kade Richa Mulyawati Kadek Ariesta Dwi Anggara Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi Kadek Bayu Krisna Juliantara Kadek Dwi Fitriyani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Hary Harmawan Kadek Indra Prayogi Kadek Jiyoti Mahayana Kadek Pageh Arimbawa Kadek Putra Dwi Payana Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha Kadek Suryasantosa Kadek Teguh Aryasa Karma, Ni Made Sukaryati Karti Komalasari Ketut Adi Wirawan Komang Anik Sudarnita Komang Arya Ananta Setyawan Komang Gede Pramantara Komang Gede Reska Joanykernia Pradila Komang Wahyu Darmayanta Komang Wiraguna Kresensia Angelica Hardi Luh Putu Suryani Made Adityaswara Amerta Yoga S Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Fiorentina Yana Putri Made Harum Pratiwi Marianus Oktavian Darung Mulyawati, Kade Richa Ngurah Dwi Putra W Ni Gusti Putu Pradnya Paramita Putri Ni Kadek Ayu Dwiyanti Ni Kadek Candra Dewi Ni Kadek Lia Sri Padmiani Ni Kadek Sri Wijayanti Ni Kadek Widya Widiani Ni Komang Arik Darmayanti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Ayu Sri Agustini Ni Komang Ayu Triana Dewi Ni Komang Putri Pratiwi Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Niken Ayu Tresna Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Made Dwi Ari Cahya Utami Ni Made Nisa Dewi Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Pratiwi Ni Made Sukariyati Karma Ni Nyoman Septiana Dewi Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu Ni Putu Rai Santi Pradnyani Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Putu Widari Yasaputri Nuarta, I Nengah Nurul Aisyah Fitriani Nyoman Gede Sugiartha Putu Bagus Dio Adinatha Putu Budiartha, I Nyoman Putu Cyntia Rizdyanti Putu Kayla Yunita Dewi Putu Suryani . Rachmad Alif Al Buchori Rendi Salasbi Ria Putriliana Waskita Sagung Laksmi Dewi Sandi Herintus Kabba suryawan, Gusti Bagus Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati Tri Bagus Manik Naradhipam Triana Agus Widiasih Widiati, Ida Ayu Putu