Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
30.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 179 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 179 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara I Putu Agus Sudiyasa Putra; Ida Ayu Putu Widiati; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.3.2021.411-416

Abstract

The crime of corruption to date has spread to all sectors of the government, even to state-owned companies. From the description of the background, the purpose of the study is to understand the regulation of corruption crimes committed by employees of the state-owned enterprises and to know criminal responsibility for corruption crimes committed by employees of state-owned enterprises. The research method is a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. Analysis of legal materials using legal arguments in the form of deductive inductive legal logic. The results of the study show that corruption is regulated in Law 20/2001 regarding amendments to Law 31/999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Corruption crimes generally involve a group of people who mutually enjoy the benefits of the crime. This element is the purpose of the maker in committing acts of abusing the authority, opportunities or facilities available to him because of his position or position, namely to benefit himself or another person or a corporation. Accountability for criminal acts of corruption committed by BUMN employees by applying punishment in accordance with article 20 paragraph (7) of the UUPTK in the form of a criminal fine with the maximum provisions plus 1/3 and additional penalties in accordance with article 18 paragraph (1) and paragraph (2).
Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa Ni Komang Arik Darmayanti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.3.2022.266-270

Abstract

Harassment comes from the word harass which means to look down on, insult, or be worthless. While the word sexual comes from the word sex, very often interpreted as biological sex, namely male and female. So sexual harassment has the meaning of degrading, or insulting men or women. Sanctions are a result of criminal acts committed by people who violate the law. This research was conducted to determine the sanctions and penalties that can be imposed on perpetrators of sexual harassment by lecturers against students. By using the normative legal method which is closely related to legal facts and existing laws and regulations, the technique is also carried out with an inventory in the collection of research legal materials. Utilize primary, secondary and tertiary sources that will be used in analyzing data. The results obtained after the research are legal arrangements for perpetrators of sexual harassment crimes can be charged with obscenity articles (Articles 289 to 296 except Article 291 of the Criminal Code). This crime of sexual harassment was committed by a lecturer and was subject to criminal sanctions from the Judge's Decision which could be snared with a sentence of 7 months.
Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan dan Mengakibatkan Kematian Agustinus Deny Bria; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.251-255

Abstract

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat? 2) Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan yaitu untuk memahami kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat dan akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, sekarang ini Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Petugas polisi berhak menembak dengan todongan senjata jika merasa nyawanya dalam bahaya. Keputusan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya hukum KUHP dan Hak Asasi Manusia.
Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang mengidap penyimpangan seksual dalam fenomena fetisisme Emanuella Theo Charoline emanuella0103@gmail.com; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.144-149

Abstract

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melibatkan perilaku tidak pantas terhadap seseorang yang menjadi korban dan tidak disetujui atas perilaku maupun lelucon, tindakan bahkan komentar yang bersifat seksual. Pelecehan yang dilakukan oleh pengidap fetisisme ini melibatkan bahan, situasi, atau objek yang tidak lazim. Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan diantaranya yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Yang Mengidap Penyimpangan Seksual Dalam Fenomena Fetisisme Dalam Tindak Pidana? dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dapat diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belum ditemukannya suatu aturan hukum untuk dapat menjadi landasan yang sah dalam mengatur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetisisme. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual pengidap fetisisme yaitu pidana penjara serta denda, oleh karena tindakan tersebut dilakukan dengan penggunaan alat transmisi (handphone) serta terdapat unsur yang memuat pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang arahkan secara personal kepada korban.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Firdaus Adji Prasetyo; I Made Sepud; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.276-280

Abstract

Hewan itu makhluk yang memiliki rasa untuk merasakan apa yang dinamakan rasa sakit tidak hanya dijadikan hewan peliharan dan hewan pekerja atau ternak yang hanya diakui kepemilikannya tetapi juga harus dijaga sehingga tidak dari penganiayaan itu dilarang. Diangkat yaitu dua rumusan dari masalah, Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia? Serta Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan sehingga menyebabkan kematian? Manfaat dari metode normatif sekira mampu membantu menjawab masalah ini. Hasil teliti diketahui pada UU No.18/2009 diubah UU No.41/2014 serta dalam hukum KUHP yang dicantumkan dalam pasal Pasal 302 serta Pasal 540 mengatur terkait penganiayaan terhadap hewan dengan sanksi yang dapat diterima jika melakukan penganiayaan terhadap hewan dapat berupa sanksi penjara, kurungan maupun denda. Adanya aturan terkait larangan penyiksaan hewan tapi pada nyatanya masih banyak penyiksaan terhadap hewan sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang ketat yang mampu mengurangi tingkat penyiksaan terhadap hewan.
Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.312-316

Abstract

Tindak pidana pencurian uang sudah banyak dikenal atau setidaknya sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, orang akan mengetahui dan mengerti apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian, paling tidak masyarakat sudah dapat membayangkan bagaimana kejahatan yang dinamakan pencurian itu. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Serta bagaimanakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan analisa kasus yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, pelaku dan barang bukti, serta analisa kasus, maka terhadap pelaku Ni Komang Widiani diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana pencurian karena memenuhi unsur – unsur dalam 362 KUHP yakni barang siapa, yang mengambil suatu barang, sebagian atau seluruh milik orang lain, serta bermaksud memiliki
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar) Triana Agus Widiasih; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.245-250

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak serta upayapemulihan untuk korban. Anak merupakan golongan sosial yang paling rawan menjadi korban kekerasan.Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan maksud mendidik termasuk dalam tindakpidana kekerasan kepada anak, sehingga diperlukannya upaya perlindungan hukum untuk anak yang menjadikorban kekerasan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yangmenjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? (2) Bagaimanaupaya untuk pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? Empiris adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian iniyaitu, anak telah dijamin perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak yangmenjadi korban kekerasan dalam menjalani proses perkaranya akan mendapatkan pendampingan dari dinasperlindungan perempuan dan anak serta mendapat bantuan dari tenaga medis maupun psikolog untukmemulihkan kondisinya. Sanksi bagi orang tua yang memperlakukan tindakan kekerasan kepada anak mereka,dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Maka untuk mencegah anak terkena tindakankekerasan dilakukanlah upaya preventif dan represif.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Dalam Tindak Pidana Narkotika I Made Rauhimas Oka Raharja; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.21-27

Abstract

Narcotics abuse is a very complex problem, as evidenced by the increasing use of narcotics in Indonesia every year. In the criminal justice process, one of the pieces of evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is witness testimony. The presence of witnesses is an important factor. The term witness is now evolving to include Justice Collaborator. The formulation of the problem in this research is How is the arrangement of Justice Collaborators in the criminal law system in Indonesia?and How is the protection of witnesses who work together (justice collaborators) in narcotics crimes according to Law Number 31 of 2014? This study uses a type of normative legal research. The results of the study found a Justice Collaborator. However, the arrangements regarding perpetrator witnesses are considered to be very minimal and do not provide clear guidelines regarding the prerequisites for being able to designate someone as a Justice Collaborator. The role of an actor who is used as a witness in the existing regulations is only known in Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014. Law enforcers in providing legal protection to Justice Collaborators are still guided by Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 Concerning the Treatment of Whistleblowers and the witness of the perpetrator (Justice Collaborator). The rules for the existence of the Justice Collaborator are only briefly discussed. Legal protection is also less clear and firm.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bank NTT Cabang Surabaya: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Kupang) George Pascallyus Firman Agung; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.172-178

Abstract

Corruption is an illegal act involving abuse of authority or trust in order to obtain personal or group benefits, to the detriment of the public interest. Bank NTT as one of the financial institutions has the potential to become a place where corruption crimes occur. The method used is case analysis which involves collecting data from various sources such as news, investigation reports, and related regulations. The results showed that criminal acts of corruption at Bank NTT Surabaya Branch can occur in various ways, such as embezzlement of customer funds, manipulation of financial data, or receipt of bribes from third parties.In overcoming criminal acts of corruption at Bank NTT Surabaya Branch, steps are needed to strengthen internal supervision and stricter law enforcement. Education and training on business ethics and anti-corruption should also be provided to all bank staff.
Analisis Hukum Terhadap Pencurian Data Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Kadek Ariesta Dwi Anggara; I Made Minggu Widyantara; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.3.2024.330-335

Abstract

Legal protection related to personal data has been legalized but raises norms of vagueness. So the formulation of the problem, 1) How is the security arrangement of population administration data according to law number 27 of 2022 concerning personal data protection? and 2) How is the form of legal protection for the theft of population administration data in Indonesia. Using normative research methods. The results showed that the Personal Data Protection Law is still not maximized in its application, so it is still multi-interpretive in article 67 paragraph (2). The lack of clarity of the phrase "against the law" does not provide definite limits and understanding of each element in detail. The article will have a multi-interpretive impact in its application, which is vulnerable to abuse, for the purpose of criminalizing others. Factors that encourage the occurrence of criminal acts of data theft cases, ranging from factors of law enforcement officials, security, and official laws to the lack of knowledge of the law from the public in Indonesia, which is the strongest cause of criminal acts of personal data theft.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.SG. Istri Sinta Maharani Ade Satriasa Maha Putra Aditya Ryan Hidayat Agustinus Deny Bria Anak Agung Gde Mahardi Prana Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Wiweka Narendra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari Anak Agung Sagung Laksmi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Antonius De Andrade Fahik Arini, Desak Gde Dwi Arion Tampubolon Ayou Lestari Duarkossu Ayu Putu Mira Fajarini Berliana Indah Sari Christin Dessy Natalia Christofel Brayn Leonard Totomutu Cok Rai Kesuma Putra Cokorda Agung Cahaya Darmadi Cokorda Agung Cahaya Darmadi Dedi Romadhan Desak Gede Dwi Arini Desak Ketut Linda Saraswati Dewa Ayu Julia Anastasya Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra Dewa Gede Agung Getsumeda Dewa Gede Satya Pradnyana Putra Dewi, A.A Sagung Laksmi Dila May Sekarsari Dyah Merryani Emanuella Theo Charoline emanuella0103@gmail.com Erlin Kusnia Dewi Firdaus Adji Prasetyo Gede Dana Semara Putra Gede Nira Wicitra Yudha George Pascallyus Firman Agung Gowinda Prasad Gregorius Yolan setiawan Gst Bgs. Udayana Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania Gusti Nyoman Adung Setiawan Haris Wirayuda I Dewa Gede Pramana adhi I G.A.A.Gita P.Dinar I Gede Darmawan Ardika I Gede Eka Surya Pramana I Gede Krisna Ginara I Gede Made Widia Permana I Gede Pande Udayana I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma I Gede Sathya Narayana Andrade I Gede Sayogaramasatya I Gede Windu Merta Sanjaya I Gede Yoga Pratama I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha I Gusti Ayu Firga Julia I Gusti Ayu Sukrisma Dewi I Gusti Ngurah Agung Wahyu Krisna I Kadek Agus Widiastika Adiputra I Kadek Arya Sumadiyasa I Kadek Bagas Dwipayana I Kadek Duta Anugrah I Kadek Pasek Saputra I Kadek Suar Putra Dana I Ketut Detri Eka Adi Pranata I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Komang Adi Bintang Mahardika I Komang Aditya Diputra I Made Agus Sanjaya I Made Ari Yudistira I Made Arimbawa Wiraputra I Made Arjaya I Made Arya Kusuma Winata I Made Aswin Ksamawantara I Made Dwi Narendra Dananjaya I Made Gede Wiradana I Made Indra Udayana I Made Jaya Palguna I Made Jaya Wiguna I Made Rauhimas Oka Raharja I Made Rudy Darmika I Made Sepud I Made Sepud I Made Suartana I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Ny Oman Gede Sugiartha I Nyoman Adhi Guna Wiranantha I Nyoman Agus Suprapta I Nyoman Arya Mugi Raharja I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sukrata I Nyoman Sutama I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Nyoman Yudhi Astika I Putu Agus Adi Pratama Yasa I Putu Agus Sudiyasa Putra I Putu Aris Wiradinata I Putu Edi Rusmana I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Pande Juli Artana I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana I Wayan Agus Andika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suryawan I Wayan Dedi Arta I Wayan Edi Kurniawan I Wayan Edy Darmayasa I Wayan Eka Antara I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Kevin Mahatya Pratama I Wayan Ogi Wiryawan I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Panca Eka Darma I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Yuda Atmaja Ibnu Maruf Ida Ayu Kade Cinthia Dewi Ida Ayu Naradita Ida Ayu Putri Ary Yulandari Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti Ida Ayu Tara Masari Budiana Ida Bagus Putra Mahardika Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada Ivony Stefania Seran Tahuk Johannes Ibrahim Kosasih Julius Roland Lajar Kade Richa Mulyawati Kadek Ariesta Dwi Anggara Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi Kadek Bayu Krisna Juliantara Kadek Dwi Fitriyani Kadek Edi Duangga Putra Kadek Hary Harmawan Kadek Indra Prayogi Kadek Jiyoti Mahayana Kadek Pageh Arimbawa Kadek Putra Dwi Payana Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha Kadek Suryasantosa Kadek Teguh Aryasa Karma, Ni Made Sukaryati Karti Komalasari Ketut Adi Wirawan Komang Anik Sudarnita Komang Arya Ananta Setyawan Komang Gede Pramantara Komang Gede Reska Joanykernia Pradila Komang Wahyu Darmayanta Komang Wiraguna Kresensia Angelica Hardi Luh Putu Suryani Made Adityaswara Amerta Yoga S Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Fiorentina Yana Putri Made Harum Pratiwi Marianus Oktavian Darung Mulyawati, Kade Richa Ngurah Dwi Putra W Ni Gusti Putu Pradnya Paramita Putri Ni Kadek Ayu Dwiyanti Ni Kadek Candra Dewi Ni Kadek Lia Sri Padmiani Ni Kadek Sri Wijayanti Ni Kadek Widya Widiani Ni Komang Arik Darmayanti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Ayu Sri Agustini Ni Komang Ayu Triana Dewi Ni Komang Putri Pratiwi Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Niken Ayu Tresna Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Made Dwi Ari Cahya Utami Ni Made Nisa Dewi Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Pratiwi Ni Made Sukariyati Karma Ni Nyoman Septiana Dewi Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu Ni Putu Rai Santi Pradnyani Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Putu Widari Yasaputri Nuarta, I Nengah Nurul Aisyah Fitriani Nyoman Gede Sugiartha Putu Bagus Dio Adinatha Putu Budiartha, I Nyoman Putu Cyntia Rizdyanti Putu Kayla Yunita Dewi Putu Suryani . Rachmad Alif Al Buchori Rendi Salasbi Ria Putriliana Waskita Sagung Laksmi Dewi Sandi Herintus Kabba suryawan, Gusti Bagus Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati Tri Bagus Manik Naradhipam Triana Agus Widiasih Widiati, Ida Ayu Putu