Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.685

P-Index

This Author published in this journals

Ali Masyhar

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Author-ID : 317725

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

SAMPUL BELAKANG JPHI VOL 1(1), NOVEMBER 2018 Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27284

Pengantar Edisi Perdana Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27285

Peran Khutbah Jumâ€™at dalam Mengantisipasi Radikalisme Beragama Masyhar, Ali; Rasdi, Rasdi; Harmoko, Fendi Setyo
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28578

Khutbah Jumâ€™at dapat digunakan sebagai sarana ampuh dalam menangkal tumbuh berkembangnya ideologi/paham radikalisme di masyarakat. Kalisegoro yang secara basis masyarakatnya merupakan masyarakat pedesaan (rural), mengalami kegagapan saat banyaknya serbuan modernisme dan heterogenitas masyarakat yang datang dari latar belakang budaya. Kondisi demikian bisa dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menanamkan paham radikalisme yang bisa berujung pada tindakan terorisme. berbagai Aksi teror selalu saja diawali dengan menjalarnya paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Upaya preventif ini harus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan penguatan/upgrading konten khutbah Jumâ€™at. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi solusi (1) menyusun materi khutbah jumâ€™at antiradikalisme guna mewujudkan Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan iâ€™tidal (tegak lurus); (2) memberi modal dasar/upgrading bagi Khotib dalam menyajikan materi antiradikalisme; dan (3) Pelaksanaan Khutbah Jumat antiradikalisme di Masjid Kelurahan Kalisegoro. Adapun luaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah dihasilkannya: (1) Materi Khutbah Jumâ€™at Antiradikalisme; (2) Penguatan dan Upgrading Khotib agar menyampaikan materi Khutbah Jumâ€™at yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan iâ€™tidal (tegak lurus); dan (3). Menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah.

Sertifikasi Alih Nadzir Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid/Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Masyhar, Ali; Arifin, Ridwan; Fuad, Adib Nor
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i1.34054

Legalitas wakaf masjid/musholla akhir-akhir ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap. Bahkan untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan ummat, pewakafan masjid harus diwujudkan dalam wujud terbitnya sertifikat wakaf. Salah satu unsur dipenuhinya wakaf adalah adanya wakif (pihak yang mewakafkan) dan nadzir (pihak penerima wakaf). Nadzir bisa dalam bentuk perorangan maupun badan hukum/organisasi. Nadzir badan hukum/organisasi jauh lebih menjamin untuk tidak bergonta-gantinya nadzir. Dengan demikian nadzir badan hukum/organisasi lebih menjamin keberlangsungan harta/tanah wakaf itu, dan menghindari potensi terjadinya sengketa. Organisasi/Badan Hukum Nahdlatul Ulama dengan legalitas dan keorganisasiannya yang mapan, sangat relevan apabila dijadikan nadzir sertifikat wakaf, khususnya di Gunungpati yang secara kultur dan sosiologisnya mengamalkan amaliyah Nahdliyyin. Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada (1) mitigasi sengketa/konflik terkait hak kepemilikan tanah masjid/musholla; (2) pemberian dasar legalitas dalam bentuk sertifikat wakaf bagi masjid/musholla di Kecamatan Gunungpati; (3) menerbitkan sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum/organisasi dari NU. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) Pemahaman pentingnya legalitas formal sertifikat wakaf (khususnya nadzir badan hukum/organisasi) bagi takmir masjid/musholla di Gunungpati; (2) terbitnya sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum; dan (3) Menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Kegiatan ini bermitra dengan MWC NU Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan dalam 4 tahapan yang saling terkait yaitu inventarisasi masjid/musholla yang potensial disertifikasi; Pemahaman pada takmir masjid/musholla tentang pentingnya sertifikasi wakaf; pengurusan sertifikat wakaf di KUA dan BPN; dan Penyerahan sertifikat alih nadzir.

Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter) Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.42275

One of the important factors in the efforts to deradicalise the ex prisoners of terrorists (ex-terrorists) is the acceptance of the community to return to a normal life in the midst of their community interactions. To live a normal life in the midst of society, decent work is also needed to support daily needs. In general, ex-terrorist - after undergoing their crimes - find it difficult / difficult to start a new life by working like a community. Jobs that are often their choice are home entrepreneurs / home industry and culinary businesses. In running this business, they often stumble over the legality of their business. Business legality is very important to provide the initial foundation for the establishment of the business concerned. For home-based entrepreneurs, a business license is needed, even a trademark for the products they produce. As for the culinary business, legality is required in relation to location leases, agreements with third parties and others.

Balancing Principles of Legality in Teaching Legal Studies Masyhar, Ali
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 3 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (September, 2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i01.20709

Principle of legality is a fundamental principle in criminal law, in which at the beginning of its birth, it was an oasis amid confusion of legal uncertainty. In the past, the law belonged to the king. People had no right to know whether or not that their actions were considered unlawful, all of them depend on subjectivity of the king. With this principle, the king no longer had a role to decide whether or not that a person is wicked but he was deprived of that authority. Everything was left to the judiciary (judge), even judges were only limited to apply the rules, as it should not be more and less. Whether or not someone is wicked, it clearly has been constructed in a rule. The rules define whether or not that the act was criminal. Next consequence was no crime beyond the written rules. Thus, disgraceful acts that harm the community will not be subject to criminal law (based on customary law), it will not be subject to criminal sanction if it is not formally formulated in criminal law. This is the main drawback of this principle of legality. If applied rigidly, then the next drawback is likewise very likelyto happen. A person will be easily criminalized if it has grazed the written rules, although in real sociological terms there is no legal injury and no harm to both material and immaterial.

URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TERORISME Ali Masyhar
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Undang-Undang Terorisme yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang relatif sudah lama. Undang-Undang ini lahir ketika terjadi peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini menguat setiap kali terjadi aksi teror di Indonesia. Secara yuridis formal, terdapat kekurangan-kekurangan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Terorisme, namun usulan revisi dari pemerintah tidak menyangkut secara konkrit kekurangan yuridis tersebut. Usulan revisi umumnya terkait dengan penambahan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Beberapa usulan sudah dapat dicover dalam rumusan Undang-Undang Terorisme tersebut, sehingga urgensinya masih perlu dielaborasi lebih jauh.

CRITICIZE THE USE OF ANALOGY PROHIBITION IN CRIMINAL LAW Ali Masyhar Mursyid
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The analogy becomes an absolute thing that is not permitted under the Indonesia criminal law. However, in the moving and changing society, written criminal laws are not always able to accommodate all the crime that happened. The prohibition of analogy it is not in line with Islamic law, “qiyas”, which no other is the analogy. Analogy should be accepted as part of a form of interpretation that has been known in the criminal law. Ban the use of analogy also confirmed in the draft Criminal Code. However, reading the ban of analogy must be done carefully. Analogi menjadi satu hal mutlak yang tidak diperkenankan dalam hukum pidana. Namun demikian di tengah perkembangan masyarakat yang bergerak dan senantiasa berubah, perundang-undangan pidana tertulis tidak selamanya mampu menampung seluruh tindak pidana yang terjadi. Doktrin hukum pidana yang melarang analogi ini justru tidak sejalan dengan konsep hukum Islam yang mengenal qiyas, yang tiada lain adalah analogi. Seyogyanya analogi bisa diterima sebagai bagian dari bentuk penafsiran yang selama ini telah dikenal dalam hukum pidana. Larangan penggunaan analogi juga ditegaskan (kembali) dalam Rancangan KUHP. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam membaca larangan analogi dalam Rancangan KUHP ini.

The Invisible Big Waves: How Indonesia Combat with Radicalism and Terrorism in Global Perspective Ridwan Arifin; Ali Masyhar; Btari Amira
Jurnal Hikmatuna Vol 6 No 1 (2020): HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies, June 2020
Publisher : Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

This paper is qualitative research, discusses and examines how government combating radicalism and terrorism in relation with global and international perspective. From these incidents, various investigations have also been carried out by the authorities to arrest every actor in acts of radicalism and terrorism, which resulted in a discovery that there were ; people out there dedicated their lives to being terrorists, recruiting potential terrorists, teaching terrorism, spreading understanding of Islamic religion that deviates, and convincing them to follow the teachings of Islamic religion in the style of terrorism. Radicalism and Terrorism in the global world, including Indonesia, have become one of very serious problems, because this phenomenon not only related to the home security but also global threat. The global waves of terrorism and radicalism have the international characteristic, borderless and transnational activity, even transnational organized crime. Therefore, this paper underlined and emphasized that combating international terrorism and radicalism cannot only be supported by one Country, but also it needed the international cooperation.

Formulating Institutional Harmonization of UNNES Legal Entity Organs in The Frame of Check and Balances System Ali Masyhar; Siti Mursidah; Ali Murtadho
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 1 (2023): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i1.40740

As a dynamic organization, Universitas Negeri Semarang (UNNES) continues to improve itself towards better public services, namely as a State University Legal Entity. State University Legal Entities have a very positive impact, especially the autonomy of academic and non-academic administration and management. After drafting the statutes and forming the organs of the UNNES, the institutions that need to be prepared are institutional arrangements so that the harmony of the organs of UNNES is maintained as a State University Legal Entity. In order to be organized and harmonious relations occur, in line between the organs of the UNNES as a state university legal entity, a check and balances system needs to be implemented. The application of checks and balances system between organs of State Universities Legal entities, UNNES needs to be covered in a regulation so that there will be no mutual claims and shows of strength. Based on this background, this research is based on the formulation of the problem, what is the format of the check and balances system of relations between organs of State University Legal Entities, UNNES in order to achieve the vision and mission as formulated in the statutes? And what is the appropriate formulation/draft so that there can be harmonization of relations between the organs of UNNES, State Universities Legal Entities? Based on the formulation of the problem, it is intended to produce a harmonious relationship format between organs of State Universities Legal Entities, UNNES, as well as produce appropriate regulations in maintaining harmonization of relations between organs of UNNES as a State Universities Legal Entity. Based on the research objectives, the suitable research method used is qualitative research with a policy approach. The research object is using deep interview and document analysis methods.

Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Abu, Roziya Ade Adhari Adymas Hikal Fikri, Muhammad Afifah, Bayyinatun Aflah, Muhammad Hilmi Naufal Ahadi, Nugroho Ahmad Gelora Mahardika Ali Murtadho Allamah, Gita Nuzula Amancik Amancik Amira, Btari Anis Widyawati Anis Widyawati Aprila Niravita Aprila Niravita, Aprila Ariyad, Fikri Aryanda, Avilla Deva ASYAFFA RIDZQI AMANDHA Avilla Deva Aryanda Baehaqi Bagus Hendradi Kusuma Bahriyah, Amalina Zukhrufatul Barus, Sonia Ivana Bin Hassan, Muhammad Sayuti Btari Amira Cahya Wulandari Chhachhar, Varun Cholidin, Achmad Cipta, Rachmadan Eka Damanik, Yeriko Anugrah Pratama Deo Syahputra, Bearlly Dewi Sulistianingsih Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Didik Purnomo, Didik Dwi Cahyaningdyah Dyajeng Ayu Musdalifah Edi Waluyo Eko Handoyo Emovwodo, Silaas Oghenemaro Eram Tunggul Pawenang Eram Tunggul Pawenang Fahreshi Arya Pinthaka Fahrur Rozi Fatihah, Kaila Intan Febriyanti, Diyah Anggun Fikri, Muhammad Adymas Hikal Fikriyah, Amalina Fuad, Adib Nor Ghoni, Muhammad Haidar Harmoko, Fendi Setyo Hassan, Muhamad Sayuti Heru S.P. Saputra Hidayatuzzakia, Hana Hudha Bagus Setyadi Idris, Siti Hafsyah Ilahi, M. Ridho Irma Yuliawati, Irma JOKO SUSANTO Joko Widodo Juniza Indah Setiawati Justicea, Nadela Justika Hairani Kamaludin Kamaludin Kusuma, Bagus Hendradi Lagura, Syatriawan Laskarwati, Batari Maharani, Ferra Tiara Martitah Martitah Maskur, M. Azil Masrukhi Masrukhi Muhammad Azam Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Wahyu Alfakar Muhtar Hadi Wibowo Musdalifah, Dyajeng Ayu Nadela Justicea Nadhira Madania Dimarti Naelufar, Rizqan Ngboawaji Daniel Nte Ningsih, Ayup Suran Nitha, Fitha Ayun Lutvia Nur, Asrul Ibrahim Obe, Redentor G A Paudel , Dolendra Pratiwi, Luh Prabha Puji Astuti Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Putri Balqis Nuril Hakim Rachmadan Eka Cipta Rahman, Aisha Nur Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rajib, Rayi Kharisma Ramadhani, Arief Ramli, Asmarani Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Damayanti Ridwan Arifin Rodiyah - Rohadhatul Aisy Ryadi, Arief Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Saman, Moh Sanyal, Subhra Sebastian, Naufal Setiawati, Juniza Indah Shidqon Prabowo, Muchammad Siti Mursidah Solihah, Emi Nugraheni Sonny Saptoajie Wicaksono Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita Sugiyarta Stanislaus, Sugiyarta Suhadi Suhadi Sukamto Sukamto Suwito, Nikodemus Syatriawan Lagura Tamba, Arni Ranita Tiara Maharani, Tiara Triandani, Salsabila Trias Saputra Ubaidillah Kamal Ulya, Laila Listiana Usman Usman Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wardhani, Harumsari Puspa Waspiah - Wedhatami, Bayangsari Wibowo, Muhtar Hadi Widodo, Mulyo Widodo, Mulyo Wilson, Jack Andrew Windiahsari, Windiahsari Zjubaidi, Falikha Ardiyani zulfa Sakhiyya

Title

Found 91 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 91 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 91 Documents
Search