Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.685

P-Index

This Author published in this journals

Ali Masyhar

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Author-ID : 317725

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Kewenangan Supervisi Akademik Dalam Perbaikan Pembelajaran Berkelanjutan Kamaludin Kamaludin; Joko Widodo; Eko Handoyo; Ali Masyhar
Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hipotesis terhadap pelaksanaan wewenang supervisordalam rangka supervisi akademik dalam perbaikan pembelajaran berkelanjutan di sekolah dasar.Berdasarkan tujuan dan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai denganAgustus 2020, dengan tempat penelitian di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Fokus dalampenelitian ini adalah mendeskripsikan kewenangan supervisoi akademik dalam perbaikanpembelajaran berkelanjutan melalui analisa kesenjangan/gap yang terjadi untuk dicari akarpermasalahannya dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik observasi, teknik wawancara, danteknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasilpenelitian ini berupa hipotesis bahwa komitmen terhadap tanggungjawab dalam wewenang yangmelekat pada diri supervisor melalui bimbingan berkelanjutan, penjadwalan, dan motivasi denganpendekatan yang berbasis kombinasi antara pendekatan behaviouristik, kognitifistik, sertahumanistik menjadi hal mendasar dan berpengaruh terhadap terciptanya peningkatan kualitaspembelajaran secara berkelanjutan di sekolah dasar demi tercapainya output pembelajaran sesuaidengan standar kompetensi lulusan.

BE BIG BOSS! : PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DI BIDANG KELEMBAGAAN, MENAJEMEN SDM, DAN KEUANGAN SERTA FASILITASI USAHA UNTUK MENINGKATKAN WIRAUSAHA MAHASISWA DI UNNES Laila Listiana Ulya; Sugiyarta Stanislaus; Ali Masyhar; Dwi Cahyaningdyah
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 2 (2023): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v5i2.10999

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU 1) yang berdampak pada relevansi kebutuhan industri dan dunia kerja yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, dan menjadi wiraswasta. Targetnya alumni bekerja atau berwiraswasta memiliki penghasilan 1,2 x lipat dari UMR. Faktanya, IKU 1 dalam Laporan Kinerja UNNES belum memenuhi target. Terlihat bahwa ada alumni masih berorientasi job seeker daripada job creater sedangkan penghasilan tertinggi justru diraih alumni berwirausaha. Program Pengembangan Wirausaha dibutuhkan oleh wirausaha mahasiswa di UNNES untuk menyiapkan lulusan siap berwirausaha dengan gaji minimal 1,2 kali UMR. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan angka wirausaha mahasiswa di UNNES melalui pelatihan psikologi kewirausahaan, kelembagaan, manajemen SDM, dan keuangan serta fasilitasi usaha sesuai kebutuhan tenant. Total peserta program adalah 12 orang mahasiswa UNNES yang berwirausaha selama 6 hingga 36 bulan dari tiga kategori usaha yaitu kuliner, jasa, dan industri kreatif. Mereka telah menerima manfaat dengan memiliki peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya. Program ini bertujuan dapat memberi masukan pada Stakeholder UNNES, Fakultas, dan Prodi Psikologi dalam merancang kebijakan pengembangan soft skill dan hard skill yang tepat bagi mahasiswa wirausaha tersebut. Termasuk embrio pembentukan Psychopreneur sebagai unit profit layanan pengembangan kewirausahaan di Prodi Psikologi UNNES.

Legal challenges of combating international cyberterrorism: the NCB Interpol Indonesia and global cooperation Masyhar, Ali; Utari, Indah Sri; Usman, Usman; Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 31 No. 2 (2023): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v31i2.29668

This paper explores the important role played by the National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia in confronting the complex juridical challenges posed by international cyberterrorism and the relationship between the digital domain and international legal norms, offering insights into how NCB Interpol Indonesia manages this intricate landscape to combat transnational threats. It highlights the critical imperative of establishing a robust legal framework tailored to address the multifaceted dimensions of cyberterrorism, with a steadfast commitment to upholding human rights while maintaining the efficacy of counterterrorism initiatives. The paper examines NCB Interpol Indonesia’s approach to the legal aspects of counterterrorism, shedding light on their role in fostering international cooperation, extradition agreements, and the exchange of critical information. Furthermore, it scrutinizes the challenges associated with reconciling domestic laws and international obligations in the face of rapidly evolving digital tactics employed by terrorist entities. NCB Interpol Indonesia’s experience provides a compelling case study of how a national bureau interfaces with global legal principles, necessitating adaptability, collaboration, and a nuanced understanding of the ever-changing digital terrain. By exploring these juridical challenges, this paper contributes to the broader discourse on counterterrorism in the digital age, with valuable insights into the multifaceted role of NCB Interpol Indonesia and the legal frameworks that underpin their efforts.

Punishment of the Kanjuruhan Commotion due to Negligence from the Perspective of Causality Theory (Case of Decision 13/Pid.B/2023/PN Sby jo 922/K/Pid/2023) Hidayatuzzakia, Hana; Masyhar, Ali; Wulandari, Cahya; Abu, Roziya
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 4 No 2 (2023): The Digest, December 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v4i2.76383

The consequences of the Kanjuruhan incident during Indonesian football matches prompted the implementation of punitive measures, aiming to ensure the protection of fundamental rights. The incident, which resulted in dissatisfaction among fans, particularly the Aremania supporters, was triggered by their team's defeat. The conclusion of the match saw a surge of discontent, leading fans to descend onto the field to express their disappointment. In conducting this research, a doctrinal legal approach, specifically of the normative type, was employed. The methodology involved a literature study, encompassing legal principles, rules, regulations, doctrines, theories, and legal dictionaries that contribute to legal literacy. The research aimed to gain insights into the necessity, harmony, and intentionality of legal measures, employing a scientific approach through doctrinal laws. The normative legal methods used positive law, context, and literature as their specifications. The research approach incorporated positive law and a case study method, focusing on the Kanjuruhan commotions. The findings and discussions unveiled the court's decision in accordance with Decision 13/Pid.B/2023/PN Sby, which acquitted the defendant. Legal efforts were subsequently initiated by the public prosecutor (JPU) in case 922/K/Pid/2023 to overturn the previous decision. The Supreme Judge determined a violation of Article 359 in conjunction with Article 360 of Law Number 1/1946 concerning Criminal Law Regulations, citing negligence leading to death. The causal link in this case was established when security forces (police) deployed tear gas into the spectator stands in response to the anarchic behavior of the Aremania supporters who had descended onto the field.

Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Sebastian, Naufal; Ali Masyhar
KREASI : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): April
Publisher : BALE LITERASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kreasi.v3i1.512

Setiap orang tentu menjadi kunci dari kelestarian lingkungan hidup. Setiap orang memiliki peran terhadap kehancuran lingkungan hidup atau kelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai imunitas bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Ketentuan Anti-SLAPP merupakan paradigma baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. UU PPLH menjadi pelopor mengenai penggunaan Anti-SLAPP di Indonesia. Meski demikian, masih banyak terjadi kasus SLAPP yang terjadi

Balancing Security and Liberty: Examining Contemporary Counterterrorism Laws Masyhar, Ali; Arifin, Ridwan; Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad
Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Vol 2 No 2 (2023): July-December, 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijctns.v2i2.58355

This paper delves into the intricate challenge of striking a delicate balance between national security imperatives and the protection of individual liberties in the context of contemporary counterterrorism laws. In the aftermath of global terrorist threats, governments worldwide have enacted a myriad of legislative measures aimed at preventing and combating acts of terrorism. However, the implementation of these measures often raises concerns about potential encroachments on civil liberties, privacy rights, and due process. The study critically examines the evolving landscape of counterterrorism laws, analyzing key legal frameworks and their impact on individual freedoms. It scrutinizes the delicate equilibrium required to effectively address security threats without sacrificing the fundamental rights and values that underpin democratic societies. Drawing on case studies from diverse jurisdictions, the research explores the implications of counterterrorism measures on marginalized communities, surveillance practices, and the rule of law. Furthermore, the paper assesses the effectiveness of oversight mechanisms and judicial review processes in mitigating the risks of abuse and overreach. It considers the role of technology, international cooperation, and intelligence sharing in contemporary counterterrorism efforts and evaluates their potential impact on individual privacy and human rights. In addition, this paper aims to contribute to the ongoing discourse on counterterrorism policy by offering insights into the challenges of balancing security imperatives with the preservation of civil liberties. It advocates for a thoughtful and nuanced approach that fosters security without compromising the core values that define democratic societies.

Preventing Religious Radicalism in Indonesian Society (Case of Gunungpati Subdistrict, Semarang City) Masyhar, Ali; Pawenang, Eram Tunggul; Wahyudi, Wahyudi; Justicea, Nadela; Lagura, Syatriawan; Setiawati, Juniza Indah
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 4 No 4 (2022): Contemporary Issues on Law, Governance, and Regulations
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v4i4.63090

Acts of terror invariably commence with the cultivation of radicalism, making it imperative to implement preventive measures to curtail the proliferation of these extremist ideologies. Particularly noteworthy is the rise of social radicalism, which requires vigilant attention. The recent uptick in religious radicalism further underscores the urgency of fostering a preventive mindset. The objective of this initiative is to instill a preventive attitude among the residents of Gunungpati District in Semarang City, countering the influences of both terrorism and radicalism. Simultaneously, it seeks to offer valuable insights to the government, outlining necessary actions to provide legal protection for the people of Gunungpati District against religious sects associated with terrorism and radicalism. In collaboration with the Ats-Tsaqofah Semarang Foundation, an institution dedicated to community empowerment, particularly in the realm of religious morality development, this activity employs a combination of lecture, dialogue, and focused discussion methods. The utilization of the brainstorming method from the audience further enhances the initiative, extracting their initial knowledge about terrorism and radicalism. The anticipated outcome of this collaborative effort is the cultivation of preventive attitudes within society, acting as a counterforce against the infiltration of radical ideologies. By leveraging educational and community-based strategies, the initiative aims to equip individuals with the awareness and resilience needed to resist the allure of radicalism, thereby contributing to the overall security and well-being of the Gunungpati community.

Prevention of Radicalism and Terrorism in Higher Education: Regulation and Implementation Saman, Moh; Aflah, Muhammad Hilmi Naufal; Febriyanti, Diyah Anggun; Afifah, Bayyinatun; Masyhar, Ali; Arifin, Ridwan
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 5 No 2 (2023): Discourse of Fair Law Enforcement and Advocacy: A Quest for Justice among Margina
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v5i2.74122

The emergence of various cases of radicalism in universities is the responsibility of all parties. Various cases that occur in universities show that campuses in Indonesia are very vulnerable to being compiled by radical ideas and terrorism movements, even considered to have no clear curriculum direction in preventing radicalism and terrorism. This study aims to analyze three important things in the issue of radicalism and terrorism in universities, especially at Semarang State University, namely, first how radicalism prevention policies in universities (study at UNNES); second, how to implement policies to prevent radicalism and terrorism at UNNES; and third, how UNNES campus efforts to overcome students or lecturers exposed to radicalism and terrorism. The method used in this study is a mixed method that combines normative juridical research with empirical data in the field. The projected results of this study are in the form of real data regarding the implementation of religious freedom regulations on the UNNES campus. The output of this research is in the form of articles published in accredited national journals.

Strategy for Fortifying the Batursari Kledung Temanggung Village Community from Radicalism and Terrorism Masyhar, Ali; Aisy, Rohadhatul
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 6 No 2 (2024): Navigating Justice: Empowering Communities with Legal Advocacy and Support (Artic
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Central Java, as a reflection of a calm and peaceful society, is disturbed by the rise of terrorism, which has made the region a base for recruitment and terror regeneration. Acts of terror are always preceded by the implantation of radical ideologies. Therefore, preventive efforts are necessary to thwart the spread of these radical ideologies. This activity aims to foster a preventive attitude to counter radical ideologies in the Batursari community, Kledung Sub-district, Temanggung Regency, and to provide recommendations to the government on the necessary actions to ensure legal protection for the Batursari community against terrorism and radicalism. This activity is in partnership with the Ansor Youth Movement (GP) PAC of Kledung Sub-district, Temanggung Regency, which is one of the autonomous bodies of Nahdlatul Ulama. The methods used in this activity include lectures and dialogues, as well as focused discussions. Additionally, brainstorming—collecting opinions from the audience—will be used as an initial effort to gauge their knowledge about terrorism and radicalism. This activity is expected to cultivate a preventive attitude to counter the infiltration of radical ideologies into the community.

RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UTILITARIANISME Ahadi, Nugroho; Mursyid, Ali Masyhar; Wulandari, Cahya
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.254

Keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif Utilitarianisme dalam memandang pengaturan restitusi terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil yang didapat, bahwa Pengaturan restitusi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk peralihan dari tujuan pemidanaan dari yang sebelumnya bersifat pembalasan (retributif) menjadi memulihkan ke keadaan semula (restoratif). Hal tersebut dipengaruhi oleh ajaran Bentham terkait the great happiness of the greatest number utamanya dalam kemungkinan adanya restitusi ketika pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual berdamai. Hasil Penelitian menemukan bahwa seringkali ada ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dapat mengakibatkan korban terpaksa berdamai. Sehingga ajaran Bentham terkait the great happiness of the greatest number yang harusnya aturan hukum memberikan rasa kebahagian yang besar pada masyarakat belum terpenuhi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Abu, Roziya Ade Adhari Adymas Hikal Fikri, Muhammad Afifah, Bayyinatun Aflah, Muhammad Hilmi Naufal Ahadi, Nugroho Ahmad Gelora Mahardika Ali Murtadho Allamah, Gita Nuzula Amancik Amancik Amira, Btari Anis Widyawati Anis Widyawati Aprila Niravita Aprila Niravita, Aprila Ariyad, Fikri Aryanda, Avilla Deva ASYAFFA RIDZQI AMANDHA Avilla Deva Aryanda Baehaqi Bagus Hendradi Kusuma Bahriyah, Amalina Zukhrufatul Barus, Sonia Ivana Bin Hassan, Muhammad Sayuti Btari Amira Cahya Wulandari Chhachhar, Varun Cholidin, Achmad Cipta, Rachmadan Eka Damanik, Yeriko Anugrah Pratama Deo Syahputra, Bearlly Dewi Sulistianingsih Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Didik Purnomo, Didik Dwi Cahyaningdyah Dyajeng Ayu Musdalifah Edi Waluyo Eko Handoyo Emovwodo, Silaas Oghenemaro Eram Tunggul Pawenang Eram Tunggul Pawenang Fahreshi Arya Pinthaka Fahrur Rozi Fatihah, Kaila Intan Febriyanti, Diyah Anggun Fikri, Muhammad Adymas Hikal Fikriyah, Amalina Fuad, Adib Nor Ghoni, Muhammad Haidar Harmoko, Fendi Setyo Hassan, Muhamad Sayuti Heru S.P. Saputra Hidayatuzzakia, Hana Hudha Bagus Setyadi Idris, Siti Hafsyah Ilahi, M. Ridho Irma Yuliawati, Irma JOKO SUSANTO Joko Widodo Juniza Indah Setiawati Justicea, Nadela Justika Hairani Kamaludin Kamaludin Kusuma, Bagus Hendradi Lagura, Syatriawan Laskarwati, Batari Maharani, Ferra Tiara Martitah Martitah Maskur, M. Azil Masrukhi Masrukhi Muhammad Azam Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Wahyu Alfakar Muhtar Hadi Wibowo Musdalifah, Dyajeng Ayu Nadela Justicea Nadhira Madania Dimarti Naelufar, Rizqan Ngboawaji Daniel Nte Ningsih, Ayup Suran Nitha, Fitha Ayun Lutvia Nur, Asrul Ibrahim Obe, Redentor G A Paudel , Dolendra Pratiwi, Luh Prabha Puji Astuti Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Putri Balqis Nuril Hakim Rachmadan Eka Cipta Rahman, Aisha Nur Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rajib, Rayi Kharisma Ramadhani, Arief Ramli, Asmarani Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Damayanti Ridwan Arifin Rodiyah - Rohadhatul Aisy Ryadi, Arief Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Saman, Moh Sanyal, Subhra Sebastian, Naufal Setiawati, Juniza Indah Shidqon Prabowo, Muchammad Siti Mursidah Solihah, Emi Nugraheni Sonny Saptoajie Wicaksono Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita Sugiyarta Stanislaus, Sugiyarta Suhadi Suhadi Sukamto Sukamto Suwito, Nikodemus Syatriawan Lagura Tamba, Arni Ranita Tiara Maharani, Tiara Triandani, Salsabila Trias Saputra Ubaidillah Kamal Ulya, Laila Listiana Usman Usman Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wahyudi Wardhani, Harumsari Puspa Waspiah - Wedhatami, Bayangsari Wibowo, Muhtar Hadi Widodo, Mulyo Widodo, Mulyo Wilson, Jack Andrew Windiahsari, Windiahsari Zjubaidi, Falikha Ardiyani zulfa Sakhiyya

Title

Found 91 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 91 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 91 Documents
Search