p-Index From 2021 - 2026
8.409
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Penguatan Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Melalui Penerapan Baitul Arqam Bagi Pemuda Muhammadiyah Saddam Saddam; Iskandar Iskandar; Yudhi Lestanata; Sudarta Sudarta; Rahmad Hidayat; M. Taufik Rachman; Ilham Zitri; Iwin Ardyawin; Rifaid Rifaid; M. Ulfatul Akbar Jafar; Dedi Iswanto; Abdul Sakban; Isnaini Isnaini; Nanang Rahman; Irma Setiawan; Ilham Ilham; Inka Nusamuda Pratama; Hidayatullah Hidayatullah; Adiman Fariadin
Abdimas Mandalika Vol 1, No 1 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v1i1.8033

Abstract

Abstract: Muhammadiyah Youth of Mataram City is committed to printing a cadre of qualified youth, which will contribute positively to the development of the advanced and independent Mataram City Region. As a youth organization, the muhammadiyah youth of Mataram City consistently control social da'wah movements based on culture, middle political movements, and humanitarian movements that touch all levels of society. The purpose of this activity is to increase the value of Al-Islam and Kemuhammadiyahan through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah Youth of Mataram City. Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram activities were held from October 3-4, 2020 at the Same Hotel Mataram and Batu Layar Hotel. Participants of this activity are 33 members of Muhammadiyah Youth of Mataram City Period 2018-2022. The success of al-Islam and Kemuhammadiyahan value improvement activities through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah youth is seen from the spirit of participants following the activities to the end, the activeness of participants in discussions during the delivery of materials, and many participants said they began to understand further the material that had been delivered in Baitul Arqam.Abstrak: Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram berkomitmen untuk mencetak kader pemuda yang berkualitas, yang akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah Kota Mataram yang maju dan mandiri. Sebagai Organisasi kepemudaan, pemuda Muhammadiyah Kota Mataram konsisten mengawal gerakan dakwah sosial yang berbasis pada kultural, gerakan politik tengahan, dan gerakan kemanusiaan yang menyentuh seluruh level masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan Baitul Arqam bagi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dilaksanakan dari tanggal 3-4 Oktober 2020 di Same Hotel Mataram dan Hotel Batu Layar. Peserta kegiatan ini adalah 33 anggota Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Periode 2018-2022. Kegiatan telah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan kegiatan peningkatan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan baitul arqam bagi pemuda Muhammadiyah terlihat dari semangat peserta mengikuti kegiatan hingga akhir, keaktifan peserta dalam diskusi saat penyampaian materi, dan banyak peserta mengatakan mulai memahami lebih jauh materi yang sudah disampaikan dalam Baitul Arqam.
Collective Action Kelompok Sadar Wisata Desa Malaka Dalam Percepatan Pariwisata Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat Amniatin Naqiah; Ilham Zitri; Amil
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 3 No. 1 (2023): JULI
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to find out how the collective action of tourism awareness groups (Pokdarwis) in accelerating tourism in order to increase the community's economy in Malacca Village, Pemenang District, North Lombok Regency. The role of Pokdarwis in accelerating tourism to build and develop the tourism sector is urgently needed because the tourism sector is currently a sector that plays an important role in people's income and is a source of the community's economy. This study uses a qualitative research method (qualitative research), namely by: observation to research sites, case studies where researchers carry out in-depth exploration of the events studied by researchers. The data sources used in this study are primary data sources obtained from direct observation at the research site and secondary data sources obtained from related institutions and sources processed by researchers. The results of this study indicate that the results of Pokdarwis' collective action in Malaka Village have been successful. This can be seen from the several actions taken by Pokdarwis with the community and also other parties, namely by carrying out namely: involving the community in managing tourist attractions, building and updating existing facilities in tourist attractions, increasing human resources (HR) through training at the North Lombok Tourism Office and building cooperation with the local government and the community, so that currently the economy of the people in Malacca Village is well fulfilled. Currently the tourism sector in Malacca Village has not involved the private sector in its management. However, the current obstacle is the support from the Malaka Village government which is still lacking in terms of facilitating the tourism sector such as: the availability of proper seats, inadequate trash cans, prayer rooms that look worn out and toilets that are not suitable for use, and lack of promotion in the media social media or through a special blog for tourist attractions in Malacca Village. If the facilities at tourist attractions are properly met, of course the public and tourists will feel comfortable enjoying their vacation because their needs have been properly met.
PENGARUH PENERAPAN POLA MERIT SISTEM TERHADAP TERCIPTANYA BIROKRASI YANG TIDAK BAIK DI KOTA MATARAM Nabilah Bahri; Ilham Zitri
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 9 No. 2 (2022): November : Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.565 KB) | DOI: 10.59050/jkk.v9i2.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahaui bagaimana Tata kelola pemerintahan yang kredibel ditandai dengan membaiknya penguatan sistem birokrasi yang makin transparan, efektif dan dapat diandalkan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kehidupan bermasyarakat pemerintah harus bisa hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Menciptakan pemerintahan yang terpercaya ditengah minimnya kepercayaan masyarakat kepadapemerintah merupakan pekerjaan khusus bagi para birokrat baik di tingkat daerah maupun pusat. Meskipun pada pelaksanaannya proses maupun tahapan pelaksanaan manajemen PNS belum serta merta langsung mengalami banyak perubahan.Kepala daerah sebagai pejabat Pembina kepegawaian di daerah ditentukan dengan proses pemilihan umum sebagai amanat pelaksanaan demokrasi yang diseleksi dengan sistem partai politik. Adanya intervensi membuat PNS tidak bebas bergerak dan mengemukakan pendapat dikarenakan suatu alasan kepentingan tidak lagi bisa memegang jabatan bagi yang sebelumnya mendapatkan jabatan atau sebaliknya dari yang belum pernah menduduki jabatan begitu antusias mendukung aktor politik dengan harapan jika yang didukung menjadi kepala daerah seorang PNS boleh dengan mudahnya mendapatkan jabatan tanpa melihat syarat dan ketentuan sebagai mana mestinya. Salah satu ketentuan didalamnya yakni ditetapkannya penerapan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan lembaga yang secara langsung mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 0rang yang tersebar pada 8 kecamatan. Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat pengaruh penerapan pola meritsistem terhadap terciptanya birokrasi yang tidak baik do Kota Mataram dengan variabel Produktivitas Kerja,Kuantitas dan Kualitas Kerja,dan Prestasi Kerja.
Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Pemilu Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Darmansyah Darmansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.400

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan perwakilan mereka. Namun, pemahaman yang benar tentang pemilu dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini merupakan hal yang sangat penting. Tujuan utama pengabdian ini adalah untuk sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam menciptakan kesadaran pemilu. pengandian ini menggali berbagai aspek yang terkait dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, peran mereka dalam pemilihan, serta konsekuensi dari pemilihan yang kurang bertanggung jawab. pengabdian ini juga menyoroti metode sosialisasi dan pendampingan yang efektif untuk mencapai tujuan kesadaran pemilu. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang pemilu termasuk penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang kandidat, partai politik, dan prosedur pemilu. Selain itu, pendampingan yang melibatkan diskusi, pelatihan, dan pemberian contoh yang baik oleh pihak berwenang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Masyarakat yang sadar pemilu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis. Kesadaran pemilu juga dapat membantu mengurangi praktik-praktik tidak etis atau tindakan yang dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menyediakan sosialisasi dan pendampingan yang efektif kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang sadar pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi cermin yang lebih baik dari kehendak rakyat dan pengambilan keputusan yang demokratis.
Public-Private Partnerships: In the Development of the Mandalika Circuit, Indonesia Zitri, Ilham; Kurniawan, Cahyadi; Octastefani, Theresia
Journal of Governance and Public Policy Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v11i2.17714

Abstract

When the government is constrained regarding human and financial resources, a public-private partnership (PPP) is often considered the most effective method of providing infrastructure. As a result, the government can work with the private sector to promote the successful implementation of infrastructure projects. This study examined how the public and private sectors worked together to build the Mandalika Circuit. In addition, this investigation utilized a descriptive method combined with a qualitative approach, as well as literature, online news, and interviews as data. NVivo 12 Plus was employed to analyze the data. The results unveiled the implementation of development programs through regulations, such as Presidential Regulation (Perpres) No. 38 of 2015, Minister of Finance Regulation (Permenkeu) No. 260/PMK.08/2016, Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 96 of 2016, and Governor Decree of West Nusa Tenggara No. 050.13-326 of 2022. Second, the readiness of the PPPs to construct the Mandalika Circuit was considered successful in terms of institutional coordination, which ran well between the regional government, central government, and the private sector. Players could boost productivity and adaptability. Moreover, the presence of non-governmental parties was based on a need for more human and financial resources to manage public services in the government sector strategically.
Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hasil Laut Di Kawasan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram Rio Eza Nur Muhammad; Ilham Zitri
Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i2.15858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Good Governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Good governance merupakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan transparan yang melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui, observasi,wawancara,responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance dalam pengelolaan sumber daya hasil laut di Kawasan Bintaro masih menghadapi beberapa tantangan. Ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya hasil laut pada kawasan Bintaro ini masih terbatas. Meskipun ada beberapa forum partisipasi yang ada, namun keterlibatan masyarakat pada kawasan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan karena hal tersebut sangat berperan penting terhadap proses pengumpulan data. Selain itu, dalam hal akuntabilitas, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya hasil laut. Proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya perlu lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang di Kota Mataram St Yulaiha; Ilham Zitri
Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i2.15879

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyrakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Susi Nuraeni, 2013 : 8) dalam (Fitriani et al.)Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah sangat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan agar rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik dan dengan cara yang baik. Selain itu tujuan lain dalam berdemokrasi adanya lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaanya. Yang menyangkut suatu hal yang diteliti tentang tugas, wewenang dan fungsi bawaslu dalam pengawasan pemilukada di Nusa Tenggara Barat berdasarkan dengan Undang- undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. (MIFTAHUL RESKI PUTRA NASJUM)
Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Zitri, Ilham
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 2 (2022): september
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i2.10987

Abstract

Accountability for the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect until now has not proven to be a good system, this problem is proof that there are still many problems regarding the management of the village income and expenditure budget in many village governments. . The goal is how to account for the management of the income and expenditure budget of Sekongkang Bawah Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency, while the method used is a combination that combines two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the Village Revenue and Expenditure Budget in Sekongkang Bawah Village. The first problem faced by Sekongkang Bawah Village is the limited or limited ability of village officials or human resources in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community itself which makes the problems multiply. This condition is clearly seen from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to the lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by the village community who argues that the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is still not good, and there are many expectations of the village community so that the next planning or process can be carried out properly by the village government.
Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat: Implementasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Zitri, Ilham; Gushadi, Artim; Amil; Darmansyah; Subandi, Azwar
Journal of Social and Policy Issues Volume 3, No 3 (2023): July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v3i3.107

Abstract

The concept of halal tourism for the Provincial Government of West Nusa Tenggara is to increase cultural values ​​with an Islamic identity, which is considered  a manifestation of local wisdom. The Mandalika Special Economic Zone is a popular tourist site that attracts both domestic and international visitors. The establishment of the Mandalika circuit, designed to facilitate the hosting of the MotoGP race as a globally renowned event, is expected to significantly enhance international tourism by attracting a larger number of foreign visitors. As a result of this competition, it is expected that a significant number of hotels and restaurants will be constructed in the vicinity. Nevertheless, it is important to note that the establishment in question offers not only halal food and beverages, but also non-halal options. The primary objective of this study is to investigate the strategies for the successful implementation of Halal Tourism inside the Mandalika Special Economic Zone, located in the Central Lombok Regency. The approach that researchers employed in this study is qualitative. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the research show that halal tourism standards are still ambiguous, so there are still many people who do not understand the standards themselves. This is due to the lack of socialization from related agencies or organizations, giving rise to misperceptions of the concept of halal tourism itself. The policies implemented by the provincial government have not been implemented optimally. This is evident from the halal team, which has not yet been formed by the Provincial Tourism Office. The state of the population in West Nusa Tenggara, particularly in Central Lombok Regency, is conducive to the implementation of the halal tourist concept. The Kuta Mandalika region offers a favorable environment for Muslim tourists, ensuring their comfort and convenience throughout their vacation.
Manajemen Bencana Non Alam Covid-19 Dilihat Dari Kepemimpinan Quadruple Helix Di Kota Mataram Pratama, Inka Nusamuda; Hadi, Ayatullah; Zitri, Ilham
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i2.212

Abstract

The study in this study wanted to know about the leadership role of the Quadruple Helix in Covid-19 non-natural Disaster Management in Mataram City, West Nusa Tenggara Province. Quadruple Helix leadership is a form of leader capacity who is an actor who has successfully collaborated in disaster response. The Quadruple Helix leadership model in the Unitary State of Regional Autonomy can be implemented with the Government acting as a regulator and implementing socialization, then Academics are tasked with making research and issuing their latest innovation products, while Business or Private plays a role as fund support, and the Community participates in supporting policies. The form of active collaboration between the Government, the private sector, universities and the community is the basis of the Covid-19 non-natural disaster management system as an effort to handle and mitigate. The method used in this study is qualitative research with interview data collection techniques to related stakeholders. The results in this study were the management of non-natural Covid-19 disasters in Mataram City using the Quadruple Helix model running well. The cooperation of the four (Government, Academics, Business/Private and Community) was able to suppress the spread of Covid-19 in Mataram City. Collaboration from all existing Helix is ​​needed to continue to encourage the birth of innovations in the field of knowledge, formulation of ideal and targeted policies, support for assistance and donations in the form of logistics and medical devices, and mutual understanding from the community that is able to have a positive impact in suppressing the spread of Covid -19 in Mataram City.
Co-Authors -, Ibrahim - Abdul Sakban Abdurahman Abdurrahman Achmad Noerkhaerin Putra Adiman Fariadin Afandi, Lalu Agus Ahmad Fitra Baiti Rahman Ahmad Harakan Aisyah Aisyah Akbar, Arya Alpiana Alpiana Amil Amil Amil Amil Amil, Amil Amniatin Naqiah Andayani, Safirah Ardyawin, Iwin Arfy Rosiastawa Ashari, Widya Karisma Astuti, Puja Azizah, Izmy Ratih Azwar Subandi Cahyadi Kurniawan Darmansyah Darmansyah DARMANSYAH . Diah Rahmawati Fatmawati Fatmawati Gushadi, Artim Hadi, Ayatullah Haerul Walad Hartiani , Dina Hidayati Hidayati Hidayati Hidayati Hidayatullah Hidayatullah Hidayatullah Hidayatullah Hudri, M. Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ilham Ilham Indra Afriansyah Indra Bangsawan, Lalu Dimas Inka Nusamuda Pratama Irawan, Muhamad Fikri Irma Setiawan, Irma irwand irwandi Iskandar Iskandar Islami, Jihadul Isnaini Isnaini Iwan Tanjung Sutarna Iwin Ardyawin Izmy Ratih Azizah Joni, Mishan juniati Kurniawan, Cahyadi Lalu Sopan Tirta Kusuma Lestana, Yudhi M Taufik Rachman M. Ulfatul Akbar Jafar Mardiah, Faijah MUHAMMAD ALI Muhammad Aprian Jailani Muhammad Hudri Muhammad, Rio Eza Nur Muhammadiyah, Riansyah Nabilah Bahri Oktriani, Elisa Ouktafia, Famira Pratama, Danur Wenda Pratama, Fery Rizki Rahmad Hidayat Rahman, Nanang Rahmaniah, Rima Rahmat, Al Fauzi Rifaid Rifaid Rifaid Rifaid Rifaid, Rifaid Rima Rahmaniah Rio Eza Nur Muhammad Rizal Umami Rossi Maunofa Widayat Sabrina, Nadia Saddam Saddam salsabila, elvira hilwa Silmi, Hayatus Sintayana Muhardini St Yulaiha Sudarta Sudarta Suheldi, Rizki Sulfardin Susiana Susiana Theresia Octastefani Theresia Octastefani UMAMI, RIZAL WAHYUDI, DIKI Yudhi Lestanata Zedi Muttaqin