p-Index From 2021 - 2026
11.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA E-Journal Of Cultural Studies Jurnal Ilmiah Peuradeun Civil and Environmental Science Journal (CIVENSE) Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik KERTHA WICAKSANA WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Jurnal Hukum Prasada Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Linguistic Community Services Journal Journal Equity of Law and Governance AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Impresi Indonesia Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Konstruksi Hukum Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Postgraduated Community Service Journal Jurnal Abdi Daya POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Law Doctoral Community Service Journal Yuris: Journal of Court and Justice Asian Journal of Applied Business and Management (AJABM) Jurnal Smart Hukum (JSH) Lex Publica Community Services Journal (CSJ) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Sociology and Law Jurnal Analogi Hukum Journal of Golden Generation Legal Science Community Service Journal of Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengembangan Kerajinan Seni Ukir dan Arsitektur Tradisional Bali di Desa Singapadu Tengah, Gianyar Parwata, I Wayan; Astara, I Wayan Wesna; Antarini, Lilik; Sutapa, I Nyoman
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.11211

Abstract

Desa Singapadu Tengah di Kabupaten Gianyar, Bali, merupakan desa yang masih kuat memegang tradisi dan budaya serta memiliki banyak unit ekonomi, khususnya di bidang kerajinan ukir dan bangunan tradisional Bali. Salah satu usaha yang berkembang di desa ini adalah "Tori Kreasi Art and Home Décor," yang telah berjalan selama 15 tahun dan dikelola oleh I Wayan Toriana. Meskipun usaha ini memiliki reputasi yang baik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya pemahaman dalam pencatatan keuangan, ketiadaan standar sistem kerja dalam proses produksi, keterampilan teknik ukir yang belum optimal, rendahnya minat generasi muda terhadap pekerjaan bangunan tradisional, serta kurangnya promosi yang efektif. Melalui Program Pengabdian Masyarakat ini, permasalahan tersebut diatasi dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, pengrajin, mahasiswa, dan komunitas lokal. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, praktek lapangan, dan pemanfaatan teknologi digital. Program ini dilaksanakan dalam lima tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan penyempurnaan. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta terkait pencatatan keuangan, penerapan standar sistem kerja, teknik ukir tradisional, serta promosi digital, yang mengindikasikan keberhasilan program dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha kerajinan di desa tersebut
Cultural Activities, Legal and Public Policy of Bali On Desa Pakraman and the Response of Prajuru the Traditional Village Management Kuta Wesna Astara, I Wayan
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 6 No. 3 (2018): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v6i3.186

Abstract

In the New era, Bali was hegemonized by the politics of the State's law against traditional villages. There is a response from Bali Provincial Government to create a policy to protect traditional villages in Bali. The power of Bali in the traditional village is maintaining Balinese culture based on Hinduism and the philosophy of Tri Hita Karana. Relevant critical theories in this article's discussion are public policy theory which is micro, hegemonic theory, power relation theory and deconstruction theory. Qualitative method with case study design in traditional village of Kuta is used as the research of cultural studies. The result of the research explains that public policy in Bali in defending traditional village is that Bali Provincial Government responds to state law politics by establishing Bali Provincial Regulation. However, when the Provincial Regulation of Bali No. 3 of 2001 on traditional village, the traditional village of Kuta responded to Article 3 paragraph (6) was not accepted by the prajuru and also received a response from the traditional village council, so the pros and cons of the traditional village in Bali emerged.
Penglipuran Tourist Village, Kubu Village, Bangli Regency, Bali in Maintaining the Sustainability of Cultural Values and Bamboo Forests: A Legal Sociology Perspective Astara, I Wayan Wesna; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Wijaya, I Kadek Merta; Kosasih, Johannes Ibrahim; Sumardika, I Nyoman; Gianyar, I Made; Budiartha, Nyoman Putu
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i10.11690

Abstract

The development of the Penglipuran tourism village based on culture ensures the welfare of the Penglipuran indigenous community. The profit-sharing management pattern with the Bangli Regency government Based on the Cooperation Agreement with the Penglipuran Traditional Village Concerning the Management of Tourism in the Penglipuran Tourism Village Number 415.4/23/PKS/PKKP/2020; Number 01/S.P/X/2020; concerning the Management of the Penglipuran Tourism Village. The Penglipuran traditional village is entitled to a reward of 60% (sixty percent) of the gross levy results. Deposit all levy results (gross) every week/7x24 (seven times twenty-four) hours to the Regional Treasury through the Receiving Treasurer at the Bangli Regency Tourism and Culture Office. This Cooperation Agreement is valid for five (five) years starting from January 1, 2021. No later than 2 (two) months before this cooperation agreement ends, the parties agree to notify each other of their intentions if they wish to extend this cooperation.
Desa Adat Penglipuran Desa Kubu Kabupaten Bangli Bali dalam Menjaga Ekonomi Desa Wisata Keberlanjutan Astara, I Wayan Wesna; Kosasih, Johannes Ibrahim; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Selamet, I Ketut; Sumardika, I Nyoman
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1181

Abstract

Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, dikenal karena tata ruang unik, kebersihan lingkungan, dan konsistensi mempertahankan arsitektur tradisional. Perekonomian masyarakatnya bergantung pada pariwisata berbasis kearifan loskal yang diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. PKS ini mengatur pembagian hasil, tanggung jawab pengelolaan, dan perlindungan nilai budaya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan merancang PKS menjadi faktor strategis untuk memperkuat posisi desa adat. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis regulasi terkait antara lain Pasal 18B UUD 1945, UU Desa, UU Pemerintahan Provinsi Bali, dan Perda Desa Adat serta pelatihan penyusunan draft PKS terbaru yang sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan draft diarahkan pada klausul pembagian hasil yang adil, perlindungan ekspresi budaya tradisional, mekanisme penyelesaian sengketa, dan strategi negosiasi kemitraan. Keterlibatan aktif masyarakat adat dan pelaku pariwisata menghasilkan rancangan PKS yang partisipatif dan adaptif terhadap tantangan pariwisata kontemporer. Hasil menunjukkan bahwa PKS partisipatif mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya, meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat legitimasi hukum desa adat.
Lokakarya Pegajaran Bahasa Inggris dengan Metode Flashcard di SD Negeri 4 Ubung Subur, Made; Kardana, I Nyoman; Astara, I Wayan Wesna; Yuliasih, Ni Luh Made Manik; Spelman, Ni Nyoman Lorensa
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1189

Abstract

Kegiatan ini berupa lokakarya pengembangan profesional yang berguna untuk meningkatkan praktik pengajaran bahasa Inggris melalui penerapan metode flashcard untuk pengajaran kosakata. Tujuan utama lokakarya ini adalah untuk memperkenalkan strategi pengajaran interaktif yang berpusat pada siswa yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan kosakata, dan mendukung pengajaran bahasa komunikatif di kelas SD di Indonesia. Lokakarya ini menggunakan pendekatan pembelajaran eksperiensial yang terdiri dari empat tahap: orientasi, demonstrasi, praktik langsung, dan refleksi. Hasilnya menunjukkan bahwa para guru menunjukkan keterlibatan, kreativitas, dan kesiapan yang tinggi untuk menerapkan metode flashcard di kelas mereka. Mereka menyadari potensinya untuk mengubah pembelajaran kosakata menjadi pengalaman interaktif dan menyenangkan, mengakomodasi beragam gaya belajar, dan mendorong kolaborasi antar siswa. Lokakarya ini menyoroti pentingnya pelatihan guru yang interaktif dan praktis dalam mendorong metode pengajaran inovatif yang meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris di sekolah dasar di Indonesia.
Advancing Regenerative Farming Based on Community Services and Research-Based Experiences Through Building a Sense of Cultural Identity and Pride Among Farmers and Their Children at Subak Uma Lambing Bustamante, Jan Henrick Gonzales; Guerina, Roy Salvamante; Recto, Imee Bello; Tomas, Ricky San Lorenzo Sto.; Tirao, Gladys Hope Aracan; Sumayo, Romeo M.; Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama; Astiti, Ni Made Ayu Gemuh Rasa; Sukmadewi, Desak Ketut Tristiana; Mangku, I Gede Pasek; Situmeang, Yohanes Parlindungan; Astara, I Wayan Wesna; Ciandani, Ni Luh Vigrah Purnama; Prakerti, Ni Luh Adelia Darma
AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Asia Pacific Network for Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE-Network)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29165/ajarcde.v9i1.552

Abstract

This study examines how the community at Subak Uma Lambing in Bali, Indonesia, can advance regenerative farming initiatives by strengthening farmers' and their children's cultural identity and pride. Through community engagement and research-based approaches, this study explores the behavioral factors that influence the adoption of regenerative agricultural practices. By deepening the community’s connection to its cultural heritage, this research seeks to enhance motivation toward sustainable farming and ensure the preservation of local traditions for future generations. The revitalization of agriculture in Subak Uma Lambing relies on cultivating a strong sense of cultural identity, particularly among the younger generation. Strengthening this cultural bond is essential for fostering a resilient agricultural system that honors tradition while integrating innovation. By instilling an appreciation for farming from an early age, this study aims to promote long-term sustainability and prosperity for the Subak Uma Lambing community.Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)SDG 2 (Zero Hunger)SDG 4 (Quality Education)SDG 11 (Sustainable Cities and Communities)SDG 12 (Responsible Consumption and Production):SDG 15 (Life on Land)
THE AUTHORITY OF A NOTARIAL DEED COPY THAT UNDERTAKES CORRECTIONS DUE TO WRITING AND/OR TYPING ERRORS Fandy Purnama; I Wayan Wesna Astara; Ida Bagus Agung Putra Santika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.98

Abstract

The ambiguity of the norms in Article 51 of the Law raises issues regarding the validity of copies of corrected deeds and the liability of Notaries towards the parties involved. This study aims to analyze the legal status of the corrected deed copies and the forms of Notaries' responsibility for errors that occur. The research method used is normative juridical legal research with legislative and conceptual approaches, through descriptive qualitative analysis of primary and secondary legal materials. Research findings indicate that corrections to copies of deeds remain valid and equivalent to the deed minutes as long as the errors are administrative in nature and the corrections are made in accordance with regulations, so they do not alter the substance of the deed. However, if corrections are made not in accordance with the UUJN procedures or result in substantial differences with the minutes, then the copy of the deed may be downgraded to a private deed and categorized as a legally defective deed. Notaries are liable in civil, administrative, criminal, and ethical terms, because such negligence constitutes an unlawful act under the concept of liability. In conclusion, corrections to deed copies remain valid as long as they do not change the substance and are carried out according to procedure, while Notaries are obliged to bear legal responsibility for any typing or writing errors arising from their negligence.
Law Enforcement Against Spatial Planning Violations in the Development of Tourism Accommodations on Bingin Beach, Badung Regency Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri; I Wayan Wesna Astara; Ni Komang Arini Setyawati
International Journal of Sociology and Law Vol. 3 No. 2 (2026): May: International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v3i2.918

Abstract

This study aims to analyze the implementation of spatial planning regulations in the development of tourism accommodations and law enforcement against spatial planning violations in the Bingin Beach area, Badung Regency. The rapid development of tourism in the area has encouraged the construction of various facilities such as villas, hotels, and restaurants, some of which are located in coastal areas and do not fully comply with spatial planning and licensing regulations. This study uses empirical legal research methods with a legislative approach, case approach, and legal sociology approach. Data was obtained through observation, interviews, and document studies, then analyzed qualitatively. The results show that the implementation of spatial planning regulations in Bingin Beach has not been optimal because there are still tourism accommodation buildings that violate zoning and coastal boundary line regulations. This condition is influenced by weak supervision, rapid tourism development, and lack of compliance with licensing procedures. Law enforcement is carried out by the local government through the imposition of administrative sanctions and efforts to control buildings that do not comply with spatial planning. This law enforcement aims to maintain order in the use of space and protect the sustainability of the coastal environment.
Legal Politics, Tourism Village, Cultural Tourism I Wayan Wesna Astara
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.1.2024.23-30

Abstract

Legal Politics and social changes in Bali Tourism Tourism Villages have provided Balinese people, especially Indigenous Balinese, to develop cultural tourism. The majesty of Balinese Hindu cultural values is not only recognized by the Republic of Indonesia, even the world recognizes it by providing protection for Balinese Hindu cultural and cultural values such as Balinese irrigation (subak). Therefore, legal protection for the people of Bali, especially tourism villages in Bali which are based on Hinduism, local traditions, customs and Balinese culture, is important and very relevant for research. The purpose of this research is to find out a new value for the concept of cultural tourism in managing tourism villages in Bali. The value of local wisdom in tourism management if the state and indigenous peoples in Bali are unable to provide protection, then the sustainability of cultural tourism will be threatened. Traditional villages in Bali have the potential to develop culture-based tourism. For this reason, this paper examines the potential for rural tourism (ecotourism) in various regencies in Bali, especially Badung, Tabanan, Bangli regencies, then legal politics related to cultural tourism will be the focus of this writing. The research method used is empirical legal research, with legal anthropology and legal sociology approaches. The research results show that legal politics towards tourism villages can be realized in the form of legislation, Bali Province Regional Regulations, Regency/City Regional Regulations and/or Regent Regulations and others. Cultural tourism arrangements are contained in the Regional Regulation of the Province of Bali Number 5 of 2020 concerning cultural tourism standards. The impact of the implementation of the regional regulations mentioned above, there has been a social change in the management of culture-based tourism villages in each traditional village in Bali. In this case, it is managed by the Institution, namely Traditional village-owned enterprise (referred to as BUPDA) as an instrument for the welfare of the Balinese indigenous people in managing Cultural Tourism. If necessary, traditional villages can work together with (private) investors using BOT agreements to strengthen cultural tourism
POTENTIAL CONFLICT OF LAND DEED IN THE PERSPECTIVE OF NOTARY POSITION I Made Pria Dharsana; I Nyoman Sumardika; Putu Ayu Sriasih Wesna; I Wayan Wesna Astara
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.6.2.2021.112-120

Abstract

This study aims to find out the potential conflicts on Land Deeds made by Notaries and to find out Notary efforts in making Land Deeds to minimize potential land conflicts. The method used in this study is the normative legal research method. In addition, the statute approach, conceptual approach, and analytical approach are the approach used in this study. The results of this study showed that (1) potential conflicts on Land Deeds made by Notaries are due to Notaries in carrying out their positions tend to be in a dilemma which on the one hand must comply with legal provisions with a normative nature, and on the other hand, empirical facts are so complex and often cannot be handled and accommodated by regulations that tend to be rigid. This is because when carrying out its positions, the Notary must serve the client, while the client needs service without being too concerned with the regulations that bind the Notary. (2) Notary efforts in issuing Land Deeds to minimize the potential for Land Conflicts are required to examine the completeness of documents by applying the precautionary principle to protect the real owner and reduce conflicts in the land sector. The application of the precautionary principle of the Notary in producing the PPJB deed and the Lease Agreement deed to registered land rights to be registered at the Land Office must start from the stage before the deed, the stage at which the deed is made and the reading of the deed.
Co-Authors Agus Darma Yoga Pratama, Agus Darma Alma Cita Calimbo Alma Cita Calimbo Anak Agung Galuh Ratna Chyntia Dewi Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Istri Agung Antarini, Lilik Bustamante, Jan Henrick Gonzales Carlos M. Raymundo Ciandani, Ni Luh Vigrah Purnama Cok Agung Yujana Datrini, Luh Kade Demosthenes B. Vibandor Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dian Tariningsih Dian Tariningsih Emiliana Mariyah Fandy Purnama Fandy Purnama Gianyar, I Made Guerina, Roy Salvamante Hendrawan, Kadek Teddy I Dw Made Rama Pradnyandita I Gde Parimartha I Gde Suranaya Pandit I Gede Cahya Widiangga I Gede Pasek Mangku I Gusti Agung Putu Eryani I Gusti Bagus Sudiantara I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Agung Satria Putra I Kadek Angga I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Made Aditya Mantara Putra I Made Arjaya I Made Artawan I Made Mardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Sepud I Made Sepud I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Santra Putra Waysnawa I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Kardana I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sirtha I Nyoman Subamia I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Nyoman Sutama I Nyoman Sutapa I Nyoman Sutapa I Putu Arik Sanjaya I Putu Gede Seputra I Putu Sumardika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Budiarta I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Parwata I Wayan Rideng I Wayan Sudiarta I Wayan Suky Luxiana Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Dalem Try Utama Manuaba Ida Bagus Nyoman Trisya Andika Indah Permatasari Irianto, I Ketut Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Goldina Puteri Dewi Kadek Teddy Hendrawan Komang Tri Putri Andriastuti Kuntayuni Leovigildo C. Sentelices Luh Kadek Budi Martini Luh Putu Sudini M. Ngurah Yogie Khrsna Made Bagoes Wiranegara Wesna Made Rai Diascitta Hardi Sentana Made Setiasa Made Setiasa Made Setiasa Made Tania Anjayani Oka Marcelo Roland C. Villafuerte Meysia Rahmadani Palayukan Miel S. Bongon Mulyawati, Kade Richa Naori Miyazawa Ni Kadek Lia Listia Dewi Ni Komang Arini Setyawati Ni Komang Ayu Febriyanti Ni Luh Made Mahendra Wati Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Putri Setianingsih Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti Ni Made Ayu Suardani Singapurwa Ni Made Jaya Senasti Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi Ni Made Wahyuni Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri Ni Putu Diah Kurniawandari Ni Putu Santya Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Yuni Purnamawati Ni Wayan Arni Sardi Ni Wayan Yunika Duarta NP Budiartha Pande Ayu Naya Kasih Permatananda Prakerti, Ni Luh Adelia Darma Putra, I Ketut Wira Cipta Putri Amelia Meirini Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Ngurah Suyatna Yasa Putu Suryani . Rama, I Wayan Agus Recto, Imee Bello Ryskiaden Markus Sanjaya, I Gusti Agus Maha Putra Selamet, I Ketut Senastri, Ni Made Jaya Simon Nahak Spelman, Ni Nyoman Lorensa Subur, Made Sudiantara, I Gusti Bagus Sudibya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Sukmadewi, Desak Ketut Tristiana Sumardika, I Nyoman Sumayo, Romeo M. Tanjung Subrata Tirao, Gladys Hope Aracan Tjokorda Gede Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra Tomas, Ricky San Lorenzo Sto. Tri Bagus Manik Naradhipam Virgayanti, Ni Ketut Anik Wayan Arieka Naka Maheswari Widiati, Ida Ayu Putu Wijaya, I Kadek Merta Yohanes I Wayan Suryadi Yohanes Parlindungan Situmeang Yuliasih, Ni Luh Made Manik