p-Index From 2021 - 2026
11.588
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA E-Journal Of Cultural Studies Jurnal Ilmiah Peuradeun Civil and Environmental Science Journal (CIVENSE) Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik KERTHA WICAKSANA WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Jurnal Hukum Prasada Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Linguistic Community Services Journal Journal Equity of Law and Governance AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Impresi Indonesia Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Konstruksi Hukum Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Postgraduated Community Service Journal Jurnal Abdi Daya POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Law Doctoral Community Service Journal Yuris: Journal of Court and Justice Asian Journal of Applied Business and Management (AJABM) Jurnal Smart Hukum (JSH) Lex Publica Community Services Journal (CSJ) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Sociology and Law Jurnal Analogi Hukum Journal of Golden Generation Legal Science Community Service Journal of Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation of Regional Regulation of Tabanan Regency Number 11 of 2018 Concerning Tourism Village Related to Increasing Investment Interest in Tabanan Regency Ni Putu Santya Dewi; I Nyoman Sujana; I Wayan Wesna Astara
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.8.2.2021.116-121

Abstract

Tourism that developed in Bali is an important sector for Tabanan Regency in increasing its tourism assets. Formation of Tabanan Regency Regulation No. 11 of 2018 concerning Tourism Villages is a legal umbrella that is expected to be able to increase investment interest in Tabanan Regency. The purpose of this study is to examine the regional regulation of Tabanan regency number 11 of 2018 concerning tourism villages related to increased investment interest in Tabanan regency and to examine the effectiveness of local regulation of Tabanan regency number 11 year 2018 regarding tourism villages related to increased investment interest in Tabanan regency. Furthermore, the method used in this study is empirical legal research method, meanwhile, a sociology approach is an approach used in this study. The results obtained from the study are that the implementation of Tabanan Regency Regulation Number 11 Year 2018 concerning Tourism Villages has been systematic, involving the role of regional apparatus and the community; and Tabanan Regency Regulation Number 11 Year 2018 regarding Tourism Villages related to increased investment interest has not been effective because there are still many obstacles and obstacles found.
Utilization of Conservation Forest Areas in Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang in The Perspective of Natural Tourism Entrepreneurship Permits I Gusti Bagus Sudiantara; I Wayan Wesna Astara; Ni Made Jaya Senastri
Jurnal Hukum Prasada Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.11.2.2024.104-110

Abstract

BKSDA Bali faces problems in the development of natural tourism in Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang (TWA GBBP), namely the business of providing natural tourism facilities (hot springs) without permission by Batur Customary Village. The hot spring has been managed since 1986 and developed into Batur Natural Hot Spring in 2007. The issues discussed in this study are: (1) How is the licensing process for the use of conservation forest areas in the development of natural tourism in Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang? (2) What is the model of community-based natural tourism development in Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang? The methods used in this study are a type of empirical legal research, using the approach of legislation, the historical juridical approach and the legal sociology approach. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the process of licensing the utilization of the area in TWA GBBP is based on: (1) Inventory of regional potential, (2) Arrangement of the area into the management block, set on February 11, 2016, (3) The design of natural tourism sites on the utilization block, set on June 4, 2018, (4) The preparation of the management plan (RPJP) of KPHK Kintamani was set for April 15, 2019. Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang is eligible for natural tourism business licensing in the form of IUPJWA / PB-PJWA and IUPSWA / PB-PSWA. There are three models of community-based natural tourism development in Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang, namely: (1) Hot Spring Tourism (Batur Natural Hot Spring) developed by Batur Customary Village and accommodated through cooperation with PT. Tanaya Pesona Batur through IUPSWA commitment, (2) Camping Tourism developed by Pokdarwis Ampupu Kembar, (3) Mount Batur Climbing Tour developed by FP3GB through the provision of IUPJWA.
Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Nyoman Kardana; I Wayan Wesna Astara; Agus Darma Yoga Pratama; Kuntayuni
Linguistic Community Services Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Linguistic Community Service Journal
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/licosjournal.4.1.2023.1-5

Abstract

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah kementerian pada kabinet kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra di antaranya adalah keterbatasan tenaga fungsional penerjemah untuk menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya serta terbatasnya tenaga pramutamu dalam berkomunikasi dengan warga negara asing. Jenis kegiatan yang dilakukan untuk membantu mitra adalah pelatihan interaktif dan inovatif dengan metode pembelajaran Communicative Language Teaching (CLT) untuk menerjemahkan dokumen dan berkomunikasi dengan warga negara asing bagi staf di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Metode pembelajaran Communicative Language Teaching (CLT). Metode pembelajaran ini merupakan metode yang terbukti efektif dalam bidang pengajaran bahasa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efisien. Metode ini dapat memberikan kegiatan yang lebih terpusat pada pembelajar atau Student Centered Learning. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah mengatasi permasalahan berbahasa Inggris terkait keterbatasan staf kerjasama internasional dalam penerjemahan dokumen dan kemampuan komunikasi pramutamu dalam melayani warga negara asing. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya bahasa Inggris berkaitan dengan penerjemahan dokumen dan komunikasi dengan warga negara asing, serta adanya penghematan pengeluaran anggaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Pelestarian Budaya Lokal oleh Generasi Muda di Desa Wisata Penglipuran Bangli I Wayan Budiarta; I Nyoman Kardana; Alma Cita Calimbo; I Wayan Wesna Astara; I Made Mardika
Linguistic Community Services Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Linguistic Community Service Journal
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/licosjournal.4.1.2023.16-23

Abstract

PKM ini berjudul “Peningkatan Kemampua bahasa Inggris dan Kecintaan terhadap Budya Lokal di Desa Wisata Penglipurn”. Mitra kegiatan PKM ini adalah Generasi Muda di Desa Wisata Penglipuran Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang pertama adalah adanya perbedaan kemampuan bahasa inggris pemandu lokal pemula yang dalam hal ini merpakan generasi muda dengan kemampuan berbahsa Inggris para senior mereka. Permasalahan kedua adalah generasi muda Desa Wisata Penglipuran memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi terkontaminasi budaya luar (asing) yang dibawa oleh para wisatawan baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik. Materi pelatihan bahasa Ingrgisnyang akan diberikan adalah terkait dengan English Function. Materi ini merupakan materi yang sangat dibutuhkan karena sangat sering digunakan oleh pemandu wisata dalam berkomunikasi dengan wisatawan. Dalam pelatihan ini metode pengajaran yang diaplikasikan adalah Metode Communicative Language Teaching (CLT). Metode pembelajaran ini merupakan metode yang terbukti efektif dalam bidang pengajaran bahasa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sementara itu penyuluhan akan pentingnya pemertahanan dan pelestarian budaya lokal difokuskan pada upaya pemberina pemahaman kepada generasi muda akan pentinganya mempertahankan dan melstarikan budaya lokal. Materi penyuluhan yang diberikan kepada generasi muda dalam rangka peningkatan kecintaan terhadap budaya lokal meliputi pemahaman tentang pentingnya budaya lokal, jenis jenis budaya lokal, bentuk-bentuk ancaman terhadap budaya lokal, sikap terhadap budaya luar (asing), kiat kiat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal, dan cara-cara dalam pemertahanan dan pelestarian budaya local. Hasil dari penelitian ini sudah terdapat perubahan khususnya dalam hal peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena pemateri pelatihan bahasa Inggris secara langsung memberikan koreksi atau perbaikan atas penggunaan bahasa Inggris mereka sehingga mereka mengetahui letak kesalahaan mereka dan pemateri pelatihan bahasa Inggris memberikan masukan sehinhga mereka dapat memperbaikinya saat itu juga ehinbga perbaikannnya dapat dilihat secara langsung pada saat pelatihan.
STRENGTHENING BALI TRADITIONAL LAW THROUGH WRITTING CUSTOMARY LAW OF TRADITIONAL VILLAGE I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; I Ketut Kasta Arya Wijaya; I Wayan Arthanaya; Ni Putu Sawitri Nandari
Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.1.2.3851.135-142

Abstract

The formulation of customary law norms for marriage and inheritance needs to be constructed through Awig-Awig (customary law) formulation to ensure legal certainty in strengthening Balinese customary law. The Awig-Awig formulation is a form of codification of Balinese customary law, which regulates traditional village members and their various activities, Parhyangan (temple) as a forum for village members to connect with Ida Sang Hyang Widi Wasa (God Almighty) and at the same time as a means of preserving Balinese culture, Palemahan (land) as a manifestation of the territory and at the same time as an area that becomes the foundation of the source of life and a foothold in living life until death in a harmonious relationship. In the development of the life of village members, which are always in process, it is necessary to confirm the arrangement through Awig-Awig formulation, such as in the field of membership of village members with their rights and obligations, marriage, inheritance with the intention of being enforced consistently and dynamically according to appropriate values ​​in a society that is always developing.
Legal Protection for Tourists Through Supervision and Law Enforcement Against Illegal Travel Agencies for Sustainable Tourism in Bali Province Made Setiasa; I Nyoman Putu Budiartha; I Wayan Wesna Astara
Journal Equity of Law and Governance Vol. 3 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.3.2.8460.89-96

Abstract

The global expansion of tourism carries social, cultural, and economic significance, necessitating effective management. Legal regulations are instrumental in ensuring justice and societal welfare, encompassing human rights fulfillment for tourists, encompassing quality service, safety, and comfort. This requires collaborative synergy between the government, tourism service providers, local communities, and tourists themselves. Empirical research is employed in this study, amalgamating sociological and legal approaches. Primary data is supported by secondary literature. The research explores legalities surrounding supervision and law enforcement, inadequacies in preventing illegal travel ageny (biro perjalan wisata/BPW), law enforcement strategies against such entities, and governmental efforts for tourist legal protection and sustainable tourism realization. Findings affirm that effective regulation, involving stakeholders' responsibility, is vital for justice in the tourism sector. However, challenges persist in effectively preventing illegal travel agencies despite governmental efforts, resulting in discrepancies between issued permits and operational travel agencies. Law enforcement mechanisms primarily leverage Bali Regional Regulation Number 10 of 2020, especially targeting illegal online operations. To ensure tourist protection and Bali's sustainable tourism, governmental persuasion and prevention strategies are pivotal. The study proposes a policy merger and a travel agency permit moratorium to legalize tourism actors, fostering job creation and societal welfare while preserving sustainable tourism in Bali.
Kedudukan Wanita Bali yang Daha Tua (Tidak Menikah) terhadap Hak Warisan di Desa Adat Abianbase Kabupaten Gianyar Anak Agung Galuh Ratna Chyntia Dewi; I Wayan Wesna Astara; I Ketut Sukadana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2161.26-31

Abstract

Balinese unmarried women still do not get legal protection in the rights of inheritance. This is because the Hindu community in Bali adheres to the Patrilinial family system that only men are entitled to receive inheritance. In the development of the main assembly of Pakraman village, Bali (MUDP) has taken the initiative to grant the rights of inheritance to women with their parents' property. From the fact, then the research problems are formulated as (1) How the position of unmarried Balinese women in the customary village of Abianbase? (2) How to implement the birthright of unmarried Bali women in the customary village of Abianbase. The research method used is empirical-juridical research implemented by researching the reality in Abianbase customary village and the Supreme Pasamuhan Decree of MUDP III. The data types used are the primary data and the secondary data. Finally it was concluded that the position of unmarried women equals the women’s position on the customary law of Bali. The unmarried woman cannot have a birthright except the right to take advantages of their parents’ inheritance as the cost of living with other heirs. The implementation is, in the traditional village Abianbase after the decree of the main assembly of Pakraman village about the results of Pasamuhan Agung III MUDP Bali, there’ a need for a relatively longer time because it concerns the tradition that has been ingrained in society life.
Kedudukan Hukum Tanah Adat Pelaba Pura sebagai Tanah Ulayat di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar Ida Bagus Nyoman Trisya Andika; I Wayan Wesna Astara; I Putu Gede Seputra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2982.133-137

Abstract

Bali as a province with strong customs also has several binding customary laws. The status of ulayat land still lacks legal protection. There are still many villagers who do not take care of the temple land or in the status of their ulayat land which is legal. This study aims to determine the existence of pelaba pura customary land as communal land in the village of Tampaksiring, Gianyar district by law of agrarian law and to analyze the implementation of the legal position of the pelaba pura land in Tampaksiring Village, Gianyar Regency. This study uses empirical legal research with a statutory approach. The source of law is primary legal materials, namely using legal materials that are studied using specifically applicable regulations, while secondary legal materials are based on literature, articles, journals and related to problems. The results showed that the process of resolving the land certification of pelaba pura land in Tampaksiring Village, Gianyar Regency was by using the customary offense sanction, namely by fencing the land according to the results of the customary paruman that had been implemented. Finally, the land was voluntarily handed back to the temple. The legal position of the temple's pelaba land in Tampaksiring Village is an important matter that must be considered because there are still many suspected cases that have occurred in Balinese society, especially in Tampaksiring Village. In land disputes, the temples in Tampaksiring refer to customary law where the sanctions imposed on land certifiers are sanctions that have been agreed upon and regulated in local customary law.
Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 907 Tahun 2004 terhadap Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata yang dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Rumah Bali Villa Made Tania Anjayani Oka; I Wayan Wesna Astara; Ni Made Jaya Senasti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.1.4230.29-34

Abstract

The law is used to realize justice, benefit, and legal certainty. To get a decent life in need of a job in order to support life. The Covid-19 pandemic has left many workers at home in this street chosen by companies to reduce the number of corporate losses. The formulation of the issue raised is how the legal arrangements against the workforce are home? and how is the implementation of bali villa house to the homegrown labor? With the aim to understand and find government policies on legal protection of the workforce at home, understand the policies of bali villa home companies in providing policies in housing the workforce. The type of research method used is empirical law. The data sources used are primary data, secondary data. In data collection techniques used using recording techniques, documents and interviews. In this study the analysis was conducted descriptively, systemically, and explantation. This implementation was conducted at Rumah Bali Villa, Nusa Dua, Bali. The rule of law in carrying out employment contracts is stipulated in article 54 paragraph 1 Undan-Law N0 13 Year 2004 on Employment, while in an emergency like this the government issued a rule in the Ministerial Circular No. 907 of 2004 on the Prevention of Mass Termination of Employment.
Implementasi Perda Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar Putri Amelia Meirini; Wayan Wesna Astara; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2455.158-163

Abstract

Every founder of a tourism building in Gianyar Regency is required to have a Building Permit (IMB) and pay the levies according to the regional government (Bupati) of Gianyar Regency. The government establishes a procedure for the construction of tourism buildings because they are one of the business fields of providing accommodation which is supervised by the Supervisor of the Investment Service and One Stop Integrated Service of the Gianyar Regency area who is appointed by the Regent and employees who are assigned certain tasks in the area of ​​regional retribution according to applicable legal rules. The issues the present examines are the legal arrangement for permits for the construction of tourism buildings in Gianyar regency and the implementation procedures for the Gianyar Regency Regional Regulation Number 14 of 01 concerning Building Permit Retribution, especially for tourism buildings in the district. The type of research used is the empirical research, which requires the researcher to collect data by coming to the research locus which is in the One Stop Investment and Integrated Service Office and the Civil Service Police Unit Office (Satpol PPl) of Gianyar. The results of the study reveal that the permit to construct tourism buildings is granted by the local government through the application process for building a tourism building permit which must follow the principles of prime and affordable service in accordance with Regional Regulation No. 14 of 01. Law enforcement in granting building permits and paying IMB levies in Gianyar Regency is executed out by giving sanctions to legal entities or building owners who violate the applicable regulations.
Co-Authors Agus Darma Yoga Pratama, Agus Darma Alma Cita Calimbo Alma Cita Calimbo Anak Agung Galuh Ratna Chyntia Dewi Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Istri Agung Antarini, Lilik Bustamante, Jan Henrick Gonzales Carlos M. Raymundo Ciandani, Ni Luh Vigrah Purnama Cok Agung Yujana Datrini, Luh Kade Demosthenes B. Vibandor Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dian Tariningsih Dian Tariningsih Emiliana Mariyah Fandy Purnama Fandy Purnama Gianyar, I Made Guerina, Roy Salvamante Hendrawan, Kadek Teddy I Dw Made Rama Pradnyandita I Gde Parimartha I Gde Suranaya Pandit I Gede Cahya Widiangga I Gede Pasek Mangku I Gusti Agung Putu Eryani I Gusti Bagus Sudiantara I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Agung Satria Putra I Kadek Angga I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Made Aditya Mantara Putra I Made Arjaya I Made Artawan I Made Mardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Sepud I Made Sepud I Made Suniasta Amertha I Made Suwitra I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Santra Putra Waysnawa I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Kardana I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sirtha I Nyoman Subamia I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Nyoman Sutama I Nyoman Sutapa I Nyoman Sutapa I Putu Arik Sanjaya I Putu Gede Seputra I Putu Sumardika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Budiarta I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Parwata I Wayan Rideng I Wayan Sudiarta I Wayan Suky Luxiana Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Dalem Try Utama Manuaba Ida Bagus Nyoman Trisya Andika Indah Permatasari Irianto, I Ketut Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Goldina Puteri Dewi Kadek Teddy Hendrawan Komang Tri Putri Andriastuti Kuntayuni Leovigildo C. Sentelices Luh Kadek Budi Martini Luh Putu Sudini M. Ngurah Yogie Khrsna Made Bagoes Wiranegara Wesna Made Rai Diascitta Hardi Sentana Made Setiasa Made Setiasa Made Setiasa Made Tania Anjayani Oka Marcelo Roland C. Villafuerte Meysia Rahmadani Palayukan Miel S. Bongon Mulyawati, Kade Richa Naori Miyazawa Ni Kadek Lia Listia Dewi Ni Komang Arini Setyawati Ni Komang Ayu Febriyanti Ni Luh Made Mahendra Wati Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Putri Setianingsih Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti Ni Made Ayu Suardani Singapurwa Ni Made Jaya Senasti Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi Ni Made Wahyuni Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri Ni Putu Diah Kurniawandari Ni Putu Santya Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Yuni Purnamawati Ni Wayan Arni Sardi Ni Wayan Yunika Duarta NP Budiartha Pande Ayu Naya Kasih Permatananda Prakerti, Ni Luh Adelia Darma Putra, I Ketut Wira Cipta Putri Amelia Meirini Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Ngurah Suyatna Yasa Putu Suryani . Rama, I Wayan Agus Recto, Imee Bello Ryskiaden Markus Sanjaya, I Gusti Agus Maha Putra Selamet, I Ketut Senastri, Ni Made Jaya Simon Nahak Spelman, Ni Nyoman Lorensa Subur, Made Sudiantara, I Gusti Bagus Sudibya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Sukmadewi, Desak Ketut Tristiana Sumardika, I Nyoman Sumayo, Romeo M. Tanjung Subrata Tirao, Gladys Hope Aracan Tjokorda Gede Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra Tomas, Ricky San Lorenzo Sto. Tri Bagus Manik Naradhipam Virgayanti, Ni Ketut Anik Wayan Arieka Naka Maheswari Widiati, Ida Ayu Putu Wijaya, I Kadek Merta Yohanes I Wayan Suryadi Yohanes Parlindungan Situmeang Yuliasih, Ni Luh Made Manik