Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
39.014
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA Awang Long Law Review Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of General Education and Humanities Law Doctoral Community Service Journal Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Protection: Journal Of Land And Environmental Law Eduvest - Journal of Universal Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Sugiartha, I Nyoman Gede
Univesitas Warmadewa
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences Other

Published : 239 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 239 Documents
Search

 15   16   17   18   19 
Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur A. A. Risma Purnama Dewi; I Nyoman Sujana; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.11-15

Abstract

Abstract Children are part of the future generation of the national aspirations in the future. Now there is a widespread crime against children one of which is sexual intercourse both done by the child himself and adults. And the law must provide strict sanction against perpetrators of sexual intercourse with children in order to provide a deterrent effect on sexual offenders. The formulation of issues raised are how to regulated criminal acts of sexual intercourse of children and how criminal sanctions are imposed on perpetrators who commit criminal acts of children. This research uses a normative legal research method that is in its study do based on material of law from literature and is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the contents of law faced. The problem approach that use in this thesis is statute approach and conceptual approach. In this research can be concluded that regulation of criminal acts of intercourse with children is regulated in KUHP article 286 KUHP, article 287 KUHP, and article 288 KUHP and specifically regulated in section 81 law number 35 year 2014 concerning of the children protection. Whereas criminal sanction in law number 35 year 2014 concerning child protection specifically regulated in section 81 ( eighty one ) shall be punishable by a maximum of 15 ( fifteen ), minimum 5 ( five ) years and a maximum fine of Rp. 5.000.000.000,00 ( five billion rupiah ). Keywords: Children; Criminal Act; Sexual Intercourse Abstrak Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang . saat ini marak terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya yakni persetubuhan baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri maupun orang dewasa. Dan hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku persetubuhan, adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari suatu literatur dan merupakan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, mauun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 ( lima belas ) tahun, paling sedikit 5 ( lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ). Kata kunci: Anak; Tindak Pidana; Persetubuhan
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak I Wayan Dedi Supriadi; Simon Nahak; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.93-98

Abstract

Brainwashing in the world of law is not a new concept. In psychology, the term has been used from time to time in a prisoner of war and religious studies. In the field of criminal law, the accused individuals have been tried though not successfully use brainwashing as criminal defence. This article discusses about how criminal liability against a perpetrator of a criminal offence which has undergone brainwashing before committing the crime and how the criminal sanctions against perpetrators. The aims of research is the first, to know and understand the criminal liability against the perpetrators of the crime are undergoing brainwashing and both to know and understand the criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts are undergo brainwashing. This research uses the normative method. The author outlines by explaining how the process of brainwashing going on, particularly in the recruitment of members of terrorism and NII, and then associate the process with the theory of errors, to be able to determine if there is an error in the perpetrator criminal who suffered brain washing, so that based on the principle of geen straf schuld, the offender without may be subject to criminal responsibility. The author also outlines how criminal justice in Indonesia and the United States, addressing the question of brainwashing that emerged in the trial. The result of the discussion was the perpetrator of a criminal offence who had previously undergone brainwashing has error in doing so, so that it may be subject to liability criminal. Cuci otak dalam dunia hukum bukanlah suatu konsep yang baru. Di bidang psikologi, istilah telah digunakan dari waktu ke waktu dalam studi tawanan perang dan keagamaan. Di bidang hukum, terdakwa pidana individu telah mencoba meskipun tidak berhasil menggunakan cuci otak sebagai pembelaan pidana. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana yang telah mengalami cuci otak sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku. Tujuan dari penelitian ini ini adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak dan dan kedua untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak. Penelitian ini mempergunakan metode normatif. Penulis menjabarkan dengan menjelaskan bagaimana proses cuci otak terjadi, khususnya pada perekrutan anggota terorisme dan NII, lalu mengaitkan proses tersebut dengan teori kesalahan, untuk dapat menentukan apakah terdapat kesalahan dalam pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak, sehingga berdasarkan asas geen straf zonder schuld, pelaku tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Penulis juga menjabarkan bagaimana peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat menyikapi soal cuci otak yang muncul dalam persidangan. Hasil dari pembahasan adalah pelaku tindak pidana yang sebelumnya mengalami cuci otak memiliki kesalahan dalam melakukan hal tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin) I Nyoman Sri Agus Rusnama; Ida Ayu Putu Widiati; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.384-389

Abstract

Often the community ignores making mining permits so that they have a serious impact on the environmental damage around the place that is turned into mining, so the people who conduct mining without a permit are illegal mining. This research, there is the problem of how the application of criminal sanctions against the suspect of the mining of sand without a licence and how the analysis of consideration of judges in meting out the verdict against suspect of sand mining without permission. This type of research used in writing this research is normative legal research . The results of this research concluded bring sanctions against the suspect of the application of sanction/mining without permission Number 120/Pid.Sus/2017PN. Gin criminal punishment with imprisonment for 6 months and a fine of Rp. 1.000.000,-(one million rupiah) but the punishment does not need to be traveled was superseded by a criminal trial for 9 months. Analysis of the judge's consideration in dropping the verdict against suspect of sand mining without permission with the study's verdict number 120/Pid. Sus/2017/PN. Gin that Tribunal judges have been sentencing trial mejatuhkan for 9 months against the defendant the Tribunal Justices see no damning thing and just see things easing, the defendant first time doing criminal, be polite in the trial, and judge argued the law not only retaliation but aims to improve and educate the defendant in order to become better human beings again.
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Komang Saeramessatya Purwadi Sastra; I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.234-239

Abstract

The state of law requires that the law always be enforced, respected and obeyed by anyone without any reason for exclusion. Addressing this, positive law in Indonesia is required to respond to the crime phenomena committed by utilizing the technology. The problem of this study is 1) how is the arrangement of criminal Sanctions on the criminal act of account breach through the Mandiri Teller machine (ATM)? 2) What is the judge's consideration in discontinuing the account breach through the Mandiri Teller machine (ATM)? The research method used is a normative legal research method, with the literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that: 1) the arrangement of criminal Sanctions on the criminal act of accounts breach through the Mandiri Teller (ATM) in the criminal CODE, LAW ITE, fund Transfer LAW, the anti-money laundering crimes ACT. 2) Judgment of the judges in the case of discontinuing the account breach through a automated teller machine (ATM) that the defendant TEGUH T KHASAN has been legally proven Hal-the thing that incriminated the defendant could be disturbing the community and could cause Harm to others, the things that lighten up, the defendant claimed to have never been punished, the defendant politely admitted and confessed frankly his deeds, the defendant felt guilty and regretted.
Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Made Rai Diascitta Hardi Sentana; I Wayan Wesna Astara; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.203-208

Abstract

The peace agreement between the two parties on a voluntary basis for mutual yield or relinquish a portion of its rights to prevent things. This research aims to know two things, namely, first, to know the role of judges in reconciling the parties in a civil lawsuit and the second, to know the power of the law ruling in the case of civil peace. This research was carried out at the Denpasar District Court by using method of empirical research and purposive technique. Analysis of the data of this research was done qualitatively. Based on the results of the interviews with District Court Judges Denpasar, Denpasar District Court, the Registrar and the lawyers (Advocates) then this research it can be concluded that the first, judges have the role and obligation to reconcile the parties in dispute before it is exposed to the Court of session and the form of the verdict of peace is a peace act having the force of law as the verdict.
Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Ida Ayu Wayan Widyastuti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.351-355

Abstract

Abstract—Pre-trial institutions have the purpose of providing certainty and controlling abuse of authority by law enforcement officials. Forced measures such as arrest, detention, search, confiscation, prosecution and determination of suspects carried out in accordance with the provisions of legislation are often used by law enforcement officials to obtain evidence. The problem raised is how is the regulation of the authority of the district court to decide the pretrial lawsuit? How is the procedure for hearing a pretrial hearing? This research is a study that examines legislation as an effort to answer existing problems. The authority of the district court checks and decides on a pretrial case in accordance with what is stipulated in article 77 of the Criminal Procedure Code. While the procedure for examining pretrial hearings is the procedure that must be fulfilled, namely Submission of pretrial applications, Application for registration in pretrial cases, Head of District Court Immediately Appoints Judges and Registrars, Examinations are conducted with a single judge. Law enforcement agencies, in this case the police as one of the justice enforcement agencies must be carried out by its members responsibly and carried out wholeheartedly and in accordance with the laws and regulations. The community as being protected must have a critical nature and at least know the inspection procedures in the police so that they understand their rights when dealing with the law .
Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak Komang Ayu Sintia Dewi; I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.283-287

Abstract

Abstract—Independent state power, especially the implementation of authority and duties in the field of prosecution is the duty of the Prosecutor as a government institution whose provisions are in accordance with Article 30 of the Republic of Indonesia Prosecutor's Law Number 16 of 2014. Handling of child crimes in conflict with the law regulated in the Criminal Justice System and different from adults are seen in quantity and quality in carrying out acts against the law, for example narcotics abuse. The formulation of the problem (1) how is the implementation of the authority of the Denpasar District Attorney in prosecuting child narcotics crimes? (2) what are the inhibiting factors for prosecuting children who commit criminal acts of narcotics at the Denpasar District Attorney's Office? The method used in this study is an empirical legal method. The results showed that it was synchronized between the regulations governing the prosecutor's authority in prosecution with the implementation of the prosecutor's authority in the Denpasar District Prosecutor's Office and the inhibiting factors of the Denpasar District Prosecutor's authority in prosecuting child narcotics crimes, namely infrastructure and facilities, awareness of the community and child in question. The countermeasures carried out by the Denpasar District Prosecutor's Office include the Greeting Prosecutor Program, School Entrance Prosecutors and the Wayan Adhyaksa application.
Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung Nyoman Andi Widjaya; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.165-169

Abstract

Land can be a very basic human desire. The relationship between humans and land can be in the form of a non-secular occult relationship which more or less contains parts of mystical (mystical) powers as the embodiment of humans and their natural surroundings. Inquiry techniques are controlled by radio with knowledge gathering techniques through direct interviews with people who are competent in the theory of reception victimization, reception in complex theories in the construction of the rule of law to see contemporary phenomena in the order of people's lives, especially in the Gelgel environment of Purba Village, Klungkung Regency. The results showed that the use of the Village Grounds in the Purba Gelgel Village was freely leased by the residents of Gelgel Pakraman Village to different parties. The Sanctions of the Traditional Karma of the Gelgel Purba Village which is not in line with the Rights and Obligations of Land Tenure in the Gelgel Ancient Village are following the awig – awig of the Gelgel Purba Village. It is hoped that residents can be vigilant and follow what the Banjar Adat community has united.
Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia I Dewa Gede Pramana Adhi; I Nyoman Gede Sugiartha; Made Minggu Widiantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.240-244

Abstract

Indonesia is a developing country where each region has its own natural wealth. This advantage cannot be utilized because of the number of people who send out of the area without permission and vice versa goods from outside countries smuggled into Indonesi a only to avoid the applicable taxes. 1) What is the regulation of smuggling crimes in indonesian criminal law? 2) What is the accountability of the director of PT. Garuda Indonesia who carried out the act of smuggling luxury motorcycles? This research is a type of normative law research conducted by a research method of reviewing based on legal materials, while the problem approach used is the approach of legislation - legislation and conceptual. A bad example was again shown by one of the people who have a big name in Indonesia smuggling case by garuda Indonesia dirut become a picture of how weak the law in Indonesia and this incident makes the perpetrator can be criminal and administrative sanctions.
Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid-19 I Gede Aditya Triyana; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.195-200

Abstract

Regarding the protection of residents in the Covid-19 pandemic, for example, at this time, namely the hoarding of masks and hand sanitizers by business people, anomalies about the scarcity of goods create conditions where the government and all apparatus jointly examine the causes of the Hoarding of goods. Which resulted in the availability of it being scarce and the price soaring high. From the background, conflicts can be formulated, namely: 1. How do the arrangements for the hoarding of goods occur when goods are scarce according to Law no. 7 of 2014 during the Covid-19 pandemic? 2. What is the criminal sanction for the perpetrators of hoarding medical masks and hand sanitizers in Law No. 7 of 2014 during the covid-19 pandemic? Normative legal research is employed in this study. This research explains that the crime of hoarding and multiplying the prices of masks and hand sanitizers is regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The criminal sanctions given are in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trafficking.
Co-Authors A. A. Risma Purnama Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Ngurah Adhi Wibisana A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Kompiang Dhipa Aditya A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi Aditya Ryan Hidayat Agus Wija Atmaja Agus Yogik Palguna Alda Vidia Vergionita Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Ryan Januar Anak Agung Made Angga Harta Yana Anak Agung Ngurah Bagus Arya Bhaskara Anak Agung Rai Gayatri Artha Yani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arimbawa, Kadek Pageh Arini, Desak Gde Dwi Ayu Prasetya Dewi Ayu Prasetya Dewi Ayu Prasetya Dewi Ayu Prasetya Dewi Ayu Putri Arisandy Carmelita Juliana Putri Benny Carmelita Juliana Putri Benny Charles Ferguson Lagaribu De Ornay Cok Rai Kesuma Putra Cok Rai Kesuma Putra Cokorda lstri Dharmasatyari Dendy Martono Prabowo Dewa Ayu Risma Pranasita Dewa Ayu Warta Meilaningsih Dewa Gede Agung Semarabawa Dewanti Arya Maha Rani Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, A.A. Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dila May Sekarsari Dinda Dian Pratiwi Dwi Nova Indriyani Emanuella Theo Charoline emanuella0103@gmail.com Ferdinandus Kila Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih Gaviota Adrian Yohan Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Arjun Setiawan Gede Dius Waisnawa Cahyadi George Pascallyus Firman Agung Glenn Merciano Eben Rohi Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari Hartini Sarifan Herla Panji Wahyuda I Dewa Ayu Mira Pradewi I Dewa Gede Atmadja I Dewa Gede Atmadja I Dewa Gede Pramana adhi I Dewa Gede Pramana Adhi I Dewa Ketut Alit Catur Mahaputra I Dewa Putu Gede Putra Sedana Jaya I G A A Gita Pritayanti Dinar I G.A.A.Gita P.Dinar I Gde Artha I Gde Artha I Gede Aditya Triyana I Gede Aditya Triyana I Gede Agus Allezandro Suputra I Gede Agus Dedy Andika I GEDE ARIMBAWA I Gede Eka Suantara I Gede P Astika Juniartha I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma I Gede Sathya Narayana Andrade I Gede Sathya Narayana Andrade I Gede Windu Merta Sanjaya I Gede Yoga Paramartha Duarsa I Gusti Agung Ayu Candra Nigrat I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Istri Arinda Praminingrat I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Jaya Kesuma I Gusti Made Yudha Pramana I Gusti Made Yudha Pramana I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima Putra I Gusti Ngurah Agung Bija Karang I Gusti Ngurah Ananta Wardana I Gusti Ngurah Ananta Wardana I Gusti Ngurah Wira Sanjaya I Kadek Agus Widiastika Adiputra I Kadek Ari Putra I Kadek Arya Sumadiyasa I Kadek Aryatmaja I Kadek Bayu Antara I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara I Kadek Dwi Melana Putra I Kadek Dwipyana I Kadek Edy Sanjaya I Kadek Oza Ananda Putra I Kadek Pasek Saputra I Kadek Sudikma I Kadek Wahyu Dwipayana I Kadek Windi Pranata Putra I Kadek Yukik Okta Dwipayana I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja I Ketut Arya Darmawan I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Komang Aditya Sanjaya I Komang Agus Edi Suryawan I Komang Agus Muliawan I Komang Arya Kusumantara I Komang Wahyu Permana I Made Aditya Mantara Putra I Made Ananda Hardiantha I Made Ananda Hardiantha I Made Anandha Ida Rusmantara I Made Anoraga Okky Dharmala I Made Ardena I Made Ardena I Made Arjaya I Made Arya Kusuma Winata I Made Bramastra De Putra I Made Gandra I Made Gede Wiradana I Made Jaya Wiguna I Made Jaya Wiguna I Made Karnadi I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Ngurah Adi Kusumadewa I Made Ode Dwiyana Putra I Made Pasek Asmaradana I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Rai Gentha Prayita I Made Suartana I Made Suwitra I Made Vidi Jayananda I Nyoman Bagiastra I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Dwipayana I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Rama Cahyadi Putra I Nyoman Sri Agus Rusnama I Nyoman Subamia I Nyoman Subamia I Nyoman Subamia I Nyoman Subamia I Nyoman Subarnia I Nyoman Sujana I Nyoman Sutama I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Putu Aditya Pramana I Putu Aditya Pramana I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Agus Suarnegara I Putu Aldi Wira Kusuma I Putu Aris Wiradinata I Putu Bayu Suryadinatha I Putu Dicky Suryantha I Putu Dony Setiawan I Putu Gede Budihartawan I Putu Gede Fajar Riski Andika I Putu Gede Seputra I Putu Krisna llham Wiantama I Putu Mirta Utama I Putu Pande Juli Artana I Putu Rama Aditya Prapta I Putu Satria Adhi Darma I Putu Suwantara I Putu Wahyu Putra Suryawan I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana I Wayan Angga Pratama I Wayan Angga Pratama I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suryawan I Wayan Dedi Supriadi I Wayan Gede Swecana I Wayan Rideng I Wayan Sujana I Wayan Sunarta I Wayan Sunarta I Wayan Wesna Astara I Wayan Yoga Pratama Putra I.B Gede Agustya Mahaputra Ida Ayu Gede Kristina Dewi Ida Ayu Ide Dinda Paramita Ida Ayu Made Wahyuni Dewi Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti Ida Ayu Wayan Widyastuti Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra Ida Bagus Mahendrajaya Ida Bagus Mayun Andika Putra IGAA Candra Ningrat Indah Permatasari Istadevi Utami Rahardika Josep Robert Khuana Josep Robert Khuana Jyoti KaniaCri Kadek Agung Yudha Mahadewa Kadek Agus Indra Ana Putra Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra Kadek Darmayanti Putri Kadek Darmayanti Putri Kadek Dicky Candra Mahendra Kadek Dini Destianingsih Kadek Jaya Kartika Kadek Novita Dewi Kadek Novita Dewi Kadek Pageh Arimbawa Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha Kadek Widhiantari Ningsih Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Kevin Jerrick Pangestu Kevin Umbu Hiwa Ninggeding Kharisma Nanda Sattwika Khresna Wisantya Komang Ajus Nada Putra Komang Angga Pradana Komang Arya Ananta Setyawan Komang Ayu Handayani Komang Ayu Sintia Dewi Komang Gede Dipayana Komang Saeramessatya Purwadi Sastra Leonito Ribeiro Leonito Ribeiro Louis Muda Adam Gesi Radja Luh Made Mutiasari Luh Putu Sudini Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Made Mahadwiva Surya Krishna Made Mahayana Agastia Made Minggu Widiantara Made Minggu Widiantara Made Rai Diascitta Hardi Sentana Manik Sastri, I. I. D. A. Marantika, I Putu Mega Marselina Yunita Seravina Maudy Aulia Putri Muhammad Alfian Dwi Saputra Mulyawati, Kade Richa Nanditamaha Mulia Alodia Saraswati Ngakan Gede Bagus Widyagraha Ngakan Made Wira Diputra Ni Kadek Candra Dewi Ni Kadek Dewi Agustina Ni Kadek Erika Ni Kadek Erika Ni Kadek Febriana Ni Kadek Madya Yani Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Komang Wulan Prayatni Kana Ni Luh Gede Nita Ary Widiani Ni Luh Gede Novianti Ni Luh Gita Saraswati Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Made Mehendrawati Ni Luh Niken Ayu Tresna Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Made Ayu Trimayukti Ni Made Noviana Ruth Yolanda Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Suwari Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi Ni Nyoman Alit Meilinda Suasthi Ni Nyoman Alit Meilinda Suasthi Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Eka Dharma Yanti Ni Putu Eka Noviyanti Ni Putu Laksmi Krisnina Maharai Ni Putu P Novi Widiantari Ni Putu Yuni Suantika Putri Ni Wayan Nita Dewi Nyoman Andi Widjaya Nyoman Ariawan Agus Ardika Nyoman Dita Ary Putri Pande Komang Satya Parama Hamsa Pande Komang Tegar Iswara Pande Nyoman Jaya Budiarta Pande Putu Thalia Alma Pusaka, Semerdanta Putra Prawira Satya Utama Putu Adi Pratama Putu Anggelita Putri Putu Anggelita Putri Putu Ayu Candradiva Saraswati Putu Ayu Sarina Selsa Oktaviani Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Diah Premana Putri Putu Diah Wiska Sasmitha Putu Marita Maharani Putri Putu Nadya Prabandari Putu Nandita Dewi Putu Pebri Theresia Ananda Putu Suryani . Putu Wisnu Nugraha Rafizah Abu Hassan Rai Bagus Cahyadi Wicaksana Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan Sang Bagus Nyoman Wahyuda Putra Simon Nahak Siti Aishah Styawati, Ni Komang Arini Sujana, I Nyoman Suryani, Luh Putu Swetasoma, Cokorda Gede Thomas Saputra Tia Nur Larasati Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widiati, Ida Ayu Putu Yolanda Hana Teli