Articles
<![CDATA[Triple Helix Inovasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v19i1.171
<![CDATA[Bonus Demografi dan Inovasi ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v17i1.233
<![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Iumlah ini meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Bonus demografi tersebut dapat menjadi kekuatan di masa depan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, namun bonus demografi tersebut dapat membuahkan permasasalahan-permasalahan jika tidak dapat dikelola dengan baik. Dalam konteks pembangunan daerah, bonus demograï¬ akan membawa sejumlah konsekuensi yakni meningkatnya kebutuhan akan pangan, pekerjaan, pendidikan yang lebih merata dan berkualitas serta urbanisasi yang juga akan berdampak pada lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat]]>
<![CDATA[Mari Bekerja Bersama ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v17i2.224
<![CDATA[Kabinet kerja yang baru dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 lalu mengisyaratkan bahwa anggota kabinet yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Merit system yang tidak sekadar pertimbangan pembayaran hutang politik terlihat dalam pemilihan para pejabat yang duduk di kabinet. Pada level pusat, sistem ini telah dimulai. Meski demikian, kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja ini mengemban pekerjaan rumah birokrasi yang tidak sedikit. Data tahun 2013 menunjukan bahwa proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi di atas 40 persen.]]>
<![CDATA[Menggeliatkan Kembali Keberlanjutan Inovasi ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v19i2.804
<![CDATA[Survey World Governance Index pada 2015 mengungkap persoalan rendahnya persepsi terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan publik, derajat independensi birokrasi dari tekanan politik serta kredibilitas kebijakan publik pemerintah masih menjadi tantangan bagi birokrasi Indonesia. Lebih lanjut, evaluasi Bappenas terhadap capaian tujuan pembangunan millennium Indonesia pada 2015 lalu mengungkap bahwa tantangan terbesar pembangunan Indonesia adalah dalam pencegahan kemiskinan, peningka tan akses kesehatan dan pendidikan. Laporan-laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan reformasi atau inovasi pelayanan publik. Beberapa kajian tentang praktek terbaik inovasi pemerintahan daerah di Indonesia telah membuktikan bahwa inovasi pemerintah terbukti secara empiris berkontribusi bagi pencapaian IPM dan akselerasi pembangunan nasional]]>
<![CDATA[Menata Pedagang Kaki Lima (PKL), Mengungkap Peluang: Studi Kasus Pkl Di Kawasan Jatinangor ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v18i1.222
<![CDATA[PKL seringkali memunculkan permasalahan signifikan dalam perencanaan regional. Sejumlah permasalahan yang ditimbulkan antara lain: aspek estetik, sampah, kemacetan dan berkurangnya ruang untuk pejalan kaki. Di sisi yang lain, PKL juga berkontribusi peda pendapatan daerah dan merupakan wujud berkurangnya angka pengangguran. Sebagai sebuah bagian dari sektor informal, PKL berasal dari orang-orang yang tidak dapat bersaing di sektor formal. Dengan menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian, tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji permasalahan, potensi dan rekomendasi untuk perencanaan regional yang terkait PKL. Penelitian ini menyarankan bahwa PKL perlu dipertimbangkan dan dilibatkan dalam perencanaan regional dengan beberapa langkah dan prasyarat seperti dukungan pemerintah serta kejelasan model dan kebijakan.]]>
<![CDATA[Case Studies of Public Sector Innovation in Increasing Local Tax Compliance ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v22i1.146
<![CDATA[Public sector innovation (PSI) is important driving factor of economic development. Tax is one of the drivers of economic development as 70% of national expenditure are covered by tax revenue. However, the tax revenue ratio towards the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia is less than 13% and is the lowest among Southeast Asian economies. This study describes two case studies in local governments on increasing the awareness of the citizens to pay tax. This study focuses on innovation process, the knowledge flow, supporting conditions and challenges in implementing the innovations. By employing case study method, this study suggests acknowledgement, human resource training, multi-stakeholder partnership, and bottomp-up approach have stimulated innovativeness of public organizations. ]]>
<![CDATA[Indonesia at The Crossroads: Transformation and Challenges ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v26i2.902
<![CDATA[Pasca reformasi, transformasi, tantangan, dan beragam isu sosial dan ekonomi melanda Indonesia. Reformasi politik dan krisis ekonomi yang melanda beberapa negara pada akhir 1990 turut memengaruhi transformasi paradigma administrasi publik dari new public management pada new public service yang lebih partisipatif dan demokratis. Dalam konteks Indonesia, beberapa ahli memandang demokrasi pasca 1998 dengan perspektif beragam. Dalam beberapa aspek, demokrasi dianggap berhasil dari segi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan nilai-nilai pluralisme. Di sisi lain, demokrasi dianggap gagal dari segi tajamnya ketimpangan pendapatan dan konflik sosial yang terjadi. Buku yang berdasarkan riset-riset yang dilakukan penulis berperspektif Asia ini menyajikan perspektif heterogen tidak hanya dari akademisi, namun juga dari mereka yang berpengalaman dalam birokrasi dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Buku ini menawarkan sudut pandang majemuk yang cukup berharga. Sehingga, penyajian buku dapat memberikan pembelajaran mengenai hal-hal yang krusial namun sering luput dalam penyusunan kebijakan publik.]]>
<![CDATA[Siasat Difabel Melawan Diskriminasi Di Ranah Formal; Praktek Kebijakan Sekoleh Inklusi Di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v15i1.277
<![CDATA[The objective of this research is to study learning process in inclusion education and discrimination behavior against disabled students in SMA Pembangunan Yogyakarta as a kind of inclusion school. The main spirit of inclusion education process is awareness of tolerance over existence reality. Inclusion school was begun by disabled people movement as a main catalyst. SMA Pembangunan Yogyakarta is selected as a research object. Interview guide was used as technique to collect primary data. Interview was conducted with all subjects in inclusion school such as course teachers, special advisor teacher, students, and high school principal. The result of this research indicated that learning process modification decrease discrimination. There are some education policies such as standard score for national final examination, standard curriculum, and limited access to entry inclusion school for mental retardation that contradicts with inclusion spirit. In other side, there were teachers caring disabled students, involving disabled students and take maximal efforts to teach different students, so their academic achievement is more optimum and discrimination against disabled student decrease. There are some kind of power that may support inclusion school existence such as modification curriculum technique, need of achievement from disabled students and consistent struggle from the main catalyst of inclusive school.]]>
<![CDATA[Menuai Kesuksesan, Menampung Pengabaian; Membaca Jalan Baru Analisis Dinamika Kebijkan Publik ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v14i2.294
<![CDATA[Perang dunia II pada dekade terakhir kolonialisme Belanda di Indonesia membawa sejumlah konsekuensi logis yang cukup signifikan bagi Belanda. Pendudukan Nazi Jerman di negeri kincir angin itu telah mengakibatkan kemiskinan pada titik klimaks. Kini, negeri yang dulu terpuruk itu menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling kuat dengan peringkat terbesar ke tujuh untuk Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Michiel S. De Vries, seorang professor Administrasi Publik pada Institute of Management Research, Radbound University Nijmegen, kemudian menyoroti fenomena ini dengan metode penelitian longitudinal. Ia mengamati perubahan fokus dan fleksibilitas kebijakan publik pemerintah Belanda dari tahun 1940 hingga 2000. Periodisasi yang kemudian disebutnya dengan istilah generasi kebijakan ini dibaginya ke dalam lima periode. Dengan pisau analisis teori ekonomi tentang kelangkaan dan perpaduan teori sosiologi mahzab fungsional-struktural serta teori kebudayaan, penelitian ini menghasilkan salah satu temuan pentingnya yakni isu yang diabaikan dalam kebijakan periode sebelumnya, bisa jadi isu yang krusial untuk mendukung kesuksesan kebijakan berikutnya.]]>
<![CDATA[Decentralization and Governance in Indonesia ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v24i2.729
<![CDATA[Dua dekade lebih telah menjadi jangka waktu terlaksananya desentralisasi di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Banyak studi telah mengevaluasi berbagai sisi dari desentralisasi di Indonesia seperti dampak desentralisasi fiskal, meningkatnya partisipasi masyarakat pada era desentralisasi, serta dampak desentralisasi terhadap pelayanan publik. Buku yang ditulis oleh beberapa mahasiswa jenjang doktoral pada Universitas Groningen, Belanda ini menawarkan sisi yang berbeda yakni reformasi dan proses demokratisasi pada masa desentralisasi dan dampaknya pada masyarakat yang lebih berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.Dalam menyajikan pembahasannya, buku ini dibagi ke dalam tiga bagian yakni refleksi teori mengenai desentralisasi untuk masyarakat berkelanjutan, desentralisasi dalam pembuatan kebijakan, dan tantangan dalam implementasi desentralisasi di perkotaan dalam mewujudkan masa depan berkelanjutan.]]>
