Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.797
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MediaTor: Jurnal Komunikasi Mediator Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Bina Hukum Lingkungan Recital Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Journal on Education Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yudisial Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Ilmu AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) IJPD (International Journal Of Public Devotion) Jurnal Kewarganegaraan JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Sosial dan Teknologi Journal La Sociale Journal of English Language and Education JHCLS Law Development Journal Jurnal Impresi Indonesia USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Scientific Research, Education, and Technology Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development International Journal of Law and Society Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Indonesian Journal of Criminal Law Studies Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Academia Open
Mella Ismelina Farma Rahayu
Universita Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 136 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 136 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Akibat Sampah Abdullah, Reza; Purba, Gilbert; Alegra, Vincent Mayer; Ismelina F R, Mella
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6418

Abstract

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, namun pencemaran sungai di Indonesia terus meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan dalam menanggulangi kerusakan sungai akibat sampah, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkait penerapan hukum administrasi lingkungan di Indonesia selama lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada dan komprehensif, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi kendala serius seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang tegas menyebabkan pencemaran sungai terus berlanjut tanpa efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sungai yang lebih berkelanjutan dan bersih.
MEMBANGUN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN YANG INKLUSIF: INTEGRASI PENDEKATAN PARTISIPATIF, HOLISTIK, DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Nasution, Adellailla; Angin , Sarwan Perangin; Pramono, Joko; Prihartati, Julia; Rahayu, Mella Ismelina Farma
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21544

Abstract

Artikel ini mengkaji kebutuhan integrasi pendekatan partisipatif, holistik, dan keadilan ekologis dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan telaah literatur, ditemukan bahwa pendekatan hukum yang berlaku masih bersifat normatif, sektoral, dan minim pelibatan masyarakat. Pendekatan holistik dan prinsip keadilan ekologis belum terimplementasi secara efektif. Padahal, tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat serta perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan sistem hukum lingkungan yang inklusif memerlukan paradigma baru dengan mengintegrasikan nilai partisipasi publik, pendekatan lintas disiplin, serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam setiap tahap perumusan maupun penegakan hukum. Dengan menggunakan analisis konseptual dan normatif, artikel ini mengusulkan kerangka hukum berbasis multilevel governance yang mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme hukum yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam merespons dinamika permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan tersebut tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran ekologis kolektif yang penting bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial dan ekologis yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: hukum lingkungan, partisipatif, holistik, keadilan ekologis.
MEMBANGUN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN YANG INKLUSIF: INTEGRASI PENDEKATAN PARTISIPATIF, HOLISTIK, DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Nasution, Adellailla; Angin , Sarwan Perangin; Pramono, Joko; Prihartati, Julia; Rahayu, Mella Ismelina Farma
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21544

Abstract

Artikel ini mengkaji kebutuhan integrasi pendekatan partisipatif, holistik, dan keadilan ekologis dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan telaah literatur, ditemukan bahwa pendekatan hukum yang berlaku masih bersifat normatif, sektoral, dan minim pelibatan masyarakat. Pendekatan holistik dan prinsip keadilan ekologis belum terimplementasi secara efektif. Padahal, tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat serta perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan sistem hukum lingkungan yang inklusif memerlukan paradigma baru dengan mengintegrasikan nilai partisipasi publik, pendekatan lintas disiplin, serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam setiap tahap perumusan maupun penegakan hukum. Dengan menggunakan analisis konseptual dan normatif, artikel ini mengusulkan kerangka hukum berbasis multilevel governance yang mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme hukum yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam merespons dinamika permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan tersebut tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran ekologis kolektif yang penting bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial dan ekologis yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: hukum lingkungan, partisipatif, holistik, keadilan ekologis.
The State Responsibility for Identity Errors in the Issuance of Land Ownership Certificates in Judicial Proceedings Kurniawan, Stanley; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.48551

Abstract

This study examines the state’s responsibility for identity errors in the issuance of land ownership certificates and their implications in judicial proof. The ideal framework of Indonesian land law, as stipulated in the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997, promises legal certainty through land certificates as strong evidence of ownership. In practice, however, administrative identity errors such as incorrect names, boundaries, or measurement data often weaken the evidentiary value of certificates in court. Using a normative juridical method based on doctrinal analysis, regulations, and court decisions, this study finds that defective certificates may be annulled even when held by good-faith owners. This highlights a research gap: the lack of systematic analysis on the state’s responsibility for administrative errors in certificates. The study concludes that the state must be accountable through preventive responsibility (error prevention), curative responsibility (administrative correction and compensation), and repressive responsibility (provision of damages). The study recommends integrating land registration with civil registry data, improving identity verification mechanisms, and strengthening legal protection to ensure land certificates effectively function as instruments of legal certainty.
The Implications of a Ruling that is Insufficiently Motivated in Assesing Land Ownership by Communities on HGU Land Sutjiadi, Andreas; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.48588

Abstract

This study is motivated by the gap between the judicial ideal, which obliges judges to provide adequate legal reasoning (motiveringsplicht), and the reality in appellate courts that often produce onvoldoende gemotiveerd (insufficiently reasoned) decisions. Weak judicial reasoning not only increases the risk of annulment by the Supreme Court but also worsens the legal standing of local communities in land disputes over Hak Guna Usaha (HGU). The research gap lies in the lack of studies linking appellate court decisions to the legal status of community landholders on HGU plots. This research employs a normative juridical approach with doctrinal analysis supported by secondary data from court rulings and agrarian law literature. The findings reveal that onvoldoende gemotiveerd decisions undermine the legitimacy of district courts, prolong agrarian disputes, and intensify the dualism between formal law and social reality. This study highlights the urgency of reforming judicial reasoning so that the layered court system can deliver substantive justice while ensuring legal certainty for affected communities.
GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI METODE PATANJALA Ismelina Farma Rahayu, Mella; F. Susanto, Anthon; Sukma Muliya, Liya
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.806 KB)

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup telah menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu adanya upaya konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, konsep gerakan social dan pemberdayaan hukum menjadi penting, lantas bagaimana konsep pemberdayaan hukum dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup, bagaimana gerakan sosial yang dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan bagaimana kosep Patanjala digunakan sebagai metode untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum partisipatoris yaitu penelitian hukum dimana peneliti terlibat dengan masyarakatnya. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik observasi lapangan, partisipasi obervasi, survey, telaah literatur atau telaah dokumen, wawancara yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemeriksaan kaabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data, penyelidikan, teori dan metodologi. Gerakan sosial merupakan agen perubah (agent of change) yang dapat membantu pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep gerakan sosial berbasis Kearifan Budaya Sunda (KBS) dengan metode Patanjala, menjadi satu alternative dalam upaya pemberdayaan hukum. Metode Patanjala digunakan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena metode ini mengacu pada konsep kealamsemestaan (religius kosmik) sehingga aktivitas yang dilakukan sangat sesuai dengan hukum alamnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT KEI Ayu, Bumi; Rahayu, Mella Ismelina F.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.859 KB)

Abstract

Tanah adat Kei secara keseluruhan dikuasai dan dikelola bersama oleh masyarakat hukum adat dan terbagi menjadi hak kepemilikan perorangan, marga, dan desa. Namun dalam prakteknya tumpang tindih hak kepemilikan tanah adat. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei. Metode penelitian hukum empiris jenis pendekatan deskriptif analisis dengan observasi lapangan dan wawancara. Dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; akibat hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; dan upaya dari fungsionaris adat maupun pemerintah. Hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei masih belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah khususnya Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan hak kepemilikan tanah adat Kei. Akibat hukum hanya dilakukan dengan sanksi adat oleh tokoh-tokoh adat. Upaya hukum akan maksimal dengan peraturan daerah terkait perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei.
PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Rahayu, Mella Ismelina Farma; Susanto, Anthon F.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigm diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.
Analisis Permasalahan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Virginia Tjendra; Mella Ismelina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3197

Abstract

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta menjadi isu mendesak dengan sekitar 7.000 ton sampah dihasilkan setiap hari akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan infrastruktur, implementasinya terhambat oleh kurangnya kesadaran warga, infrastruktur yang tidak memadai, dan rendahnya koordinasi antara pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat untuk merumuskan langkah strategis demi menjadikan Jakarta kota yang bersih dan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini yakni Pengelolaan sampah di DKI Jakarta, meskipun didukung Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, masih menghadapi tantangan besar seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, alokasi anggaran yang tidak memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesulitan dalam mencari mitra pendanaan untuk proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) juga mengindikasikan kelemahan dalam skema pembiayaan. Tanpa kolaborasi dan strategi yang efektif, pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan sulit dicapai
Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas Air oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri dalam Perspektif Lingkungan Rizky, Rivaldi; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4594

Abstract

Pencemaran air di sungai menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di Sungai Brantas, Jawa Timur. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah industri yang dibuang ke sungai, menyebabkan kematian massal ikan dan mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi kualitas air sungai, terutama dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer adalah putusan pengadilan, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas air sungai, namun dalam kasus Sungai Brantas, terdapat kelemahan dalam implementasi kewenangan tersebut. Putusan pengadilan mengkritik respons yang tidak memadai, pemantauan yang lemah, dan kurangnya koordinasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas personel, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, serta penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan kualitas air sungai di Jawa Timur.
Co-Authors Abdullah, Reza Ade Adhari Adhi Gani Wiguna Adhytia Nugraha Afrizal Hadi Permana Agnes Listya Adeline Agustinus Astono Aldiansyah Yudha Prawira Alegra, Vincent Mayer Amad Sudiro Amad Sudiro, Amad ammanda michelle sumampow Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Ananda Surya Dharma Anastasia Wahyu Murbani Andre Jr Cardenas Andreas Sutjiadi Andriani, Kasmita Angin , Sarwan Perangin Antari, Ni Putu Dea Anthon F. Susanto Anthon F. Susanto, Anthon F. Anthon Freddy Susanto Anthon Freddy Susanto Anthon Freddy Susanto Anthony Robert Phangestu Abady Antoinette Evaline Blegur Selly Kua Arinto Nurcahyo Aris Yulia Asrun, Andi Muhammad Atalla Mufid Ayu, Bumi Benny Iswari Carissa Janice Carissa Maharani Carrin Finerly Christiawan, Rio Columbanus Priaardanto Cynthia Phillo Delfero, Alessandro Devira Ayu Larashati Dewi, A.A Sagung Laksmi Dharma, Ananda Surya Diana Fitriana Doly Indra Utama, Iqbal Dwi Andika , Dery Dzakiah, Wanda Putri Edwin, Shane Efridani Lubis Elle Tasya Putri Engkus Kusnadi Evellyn Octavia Eztha Oke Sonia F. Susanto, Anthon Fara Jane Fatimah Zahro Fatsym, Jennisyh Aurora febyola berylani sugiarto Felicia Felicia Ferna Tamagangka Feronica Gracia Leslie Finna Maessy Pangestika Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Arifin Florencia Irena, Florencia Gemilang, Wita Anugrah Gracia Gracia Handoyo Handoyo Hansen Joneri Hanum, Paujiah Hardina, Tati Sri Hartini Saripan Hartono, Octafani Rheaeda Hotris Parlinggoman Sitanggang Hughes Ramadinda Etnneji I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Wahyu Wira Udytama Ihsanul Maarif Ika Pratiwi, Rani Iriani, Kunto Fitricia Elfisa Jeffaldo Thio Jennyver Willyanto Joko Pramono Juliane Chaerunnisa K, Rachmasari Anna Kanaya, Franzeska Ratu Kenneth Kenneth Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khairunnisa Riani Putri Khanifa Fauziah Khoirunnisa, Balqis Khomaini Kunto Fitricia Elfisa Iriani Kurniawan, Immanuel Stanly Kurniawan, Stanley Laurel Rahardjo Leonardo Alfero Lisna Wati Purba Liya Sukma Muliya Liya Sukma Muliya Louisa, Natasha M, Nabila Dyahayu Maarif, Ihsanul Manik, Kezia Ratu Clarissa Margriet Sulongamanda Rose Anabelle Wetik, Azalea Marlianti, Selly Marsalina Kareth monica lidiyana Muhamad l Haris Zulkarnaen Sitompul Muhammad Yusli Juliansyah Munthe, Duma Sinta Uli Murbani, Anastasia Wahyu Muslim, Yasir Mutia Dewi , Rury Nasution, Adellailla Neni Ruhaeni Ni Made Puspasutari Ujianti Nicholas Panggabean Nico Casey Ningtiyas, ⁠Hanna Ade Nugroho, Aldhy Bintang nur rizki, Raden achmad Nurhasanah, Nia Nurramdani, Husni Oke Sonia, Eztha Pahrazi, Raihan Panggabean, Nicholas Permana, Afrizal Hadi Prabowo, Romi Galih Pradana, Nanda Gita Putri Prawira, Aldiansyah Yudha Prihartati, Julia Purba, Gilbert Purba, Nelvitia Putra, Rifky Anantha Putri, Eka Ratna Raden Achmad Nur Rizki Raita Varia Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen Randy Tulus Jordi Marpaung Rasji, Rasji ratna sari purba, Theresia Regina Christhalia Resia Monika Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Reyhan Raesandi Riani Putri, Khairunnisa Ricci Ricci Ridhani Aipassa Riska Nadia Galuh Larasa Rivaldi Rizky Rivaldi Rizky Rizki Bagus Saputra Rizki Hirmanto Rizky, Rivaldi Romi Galih Prabowo Romlih, Rheihan Nurrizki RR. ELLA EVRITA H Sahrudi Sambuaga, Jefferson Asprila Saripan, Hartini Seguito Monteiro Selly Marlianti Sheerleen, Sheerleen Sherryl Syella Susilo Simanungkalit, Rosalina Situmorang, Waldus Stevenson, Jerry Sugeng Sugeng Sukamto, Iwan Sukma Muliya, Liya Susanto, Anthon F Sutjiadi, Andreas Syarifah Arabiyah Tamada Xio Fortune Tati Sri Hardina Tolib Turgun Ugli Rakhmonov Ujianti, Ni Made Puspasutari Utami, Annisa Nur Valencia Prasetyo Ningrum Valentin Maurentina Vania Dzakirah Vannes, Jeremy Virginia Tjendra Virginia Tjendra Virriantaka, Virriantaka Walman Gultom Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widyaningrum, Tuti William Mulyadanika Yenny AS Yudi Prihartanto Yunita Wahyu Medyawati Yuvirani Sabrianti Yuwono, Excel Febrianka ZK Abdurahman Baizal Zulkarnaen Sitompul, Muhamad l Haris