Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.797
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MediaTor: Jurnal Komunikasi Mediator Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Bina Hukum Lingkungan Recital Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Journal on Education Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yudisial Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Ilmu AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) IJPD (International Journal Of Public Devotion) Jurnal Kewarganegaraan JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Sosial dan Teknologi Journal La Sociale Journal of English Language and Education JHCLS Law Development Journal Jurnal Impresi Indonesia USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Scientific Research, Education, and Technology Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development International Journal of Law and Society Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Indonesian Journal of Criminal Law Studies Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Academia Open
Mella Ismelina Farma Rahayu
Universita Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 136 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 136 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Legal Politics as a Component for Improving the Minimum Service Standard for Early Childhood Education Nurhasanah, Nia; Farma Rahayu, Mella Ismelina; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti
Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6, No 2 (2023): Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/ittizaan.v6i2.30279

Abstract

Based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fourth paragraph refers to the ideals to be implemented within a single composition of the Republic of Indonesia. Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every person has the right to develop himself through meeting his basic needs, has the right to receive education and to benefit from science and technology, arts and culture, to improve for the quality of his life and for the welfare of humanity. This research aims to analyze legal politics in implementing the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) in Indonesia. This research is normative legal research with a normative juridical approach. The research results show that the implementation of SPM in the PAUD sector is very important to ensure that every young child receives quality educational services. Article 11 of Government Regulation Number 2 of 2018 concerning Minimum Service Standards explains that local governments are obliged to implement SPM to fulfill the types of basic services and quality of basic services that every citizen has the right to receive. The implication is that the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) is very important to ensure that every young child in Indonesia receives quality educational services, which ultimately contributes to improving the quality of life and human welfare.
Peran Negara dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Rahayu, Mella Ismelina Farma; Antari, Ni Putu Dea; Kanaya, Franzeska Ratu; Zahro, Fatimah; Manik, Kezia Ratu Clarissa; Kurniawan, Immanuel Stanly
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelantaran anak merupakan masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor, dengan kemiskinan sebagai faktor utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran negara dalam menangani persoalan kemiskinan serta menganalisis kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah melalui program-program yang telah dirancang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan akan membahas beberapa poin penting, seperti hak-hak anak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak, peran negara dalam menanggulangi masalah ini, serta pelaksanaan program pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UUD 1945
Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL) Riani Putri, Khairunnisa; Ismelina Farma Rahayu, Mella
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v3i6.812

Abstract

Notaris dan PPAT merupakan pejabat publik yang berwenang membuat atau mengesahkan kontrak, akta, dan dokumen lain untuk digunakan oleh para pihak. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta yang bersinggungan dengan hak atas tanah. Lebih lanjut, Notaris dan PPAT harus menjunjung tinggi nilai integritas dan moral. Notaris dan PPAT membutuhkan perlindungan dan jaminan hukum dalam melaksanakan fungsi pelayanan hukum. Selain itu juga melindungi Notaris dan PPAT yang melaksanakan tugas atau kewajiban dengan sifat kehati-hatian dan profesionalitas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik sehari-hari, Notaris dan PPAT terkadang menjumpai informasi atau dokumen palsu dari para pihak, sehingga Notaris dan PPAT diduga terlibat dalam kasus pidana atau perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum perlindungan Notaris dan PPAT dalam pembuatan Akta berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 73/PDT.G/2012/PN.PL). Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan pendekatan hukum normatif atau analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian penulis menyatakan Notaris dan PPAT berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk menciptakan kepastian hukum sebagai pejabat publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dan PPAT tidak bertanggung jawab terhadap penipuan dan kesalahan yang disebabkan atau berasal dari para pihak. Notaris dan PPAT hanya bertugas mencatat apa yang dijelaskan oleh para pihak dan dituangkan dalam Akta. Negara kemudian memberikan perlindungan hukum melalui peraturan hukum yang ada
Perlindungan Notaris Terhadap Pembatalan Akta PPJB Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL) Oke Sonia, Eztha; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v3i6.815

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dengan kewengan utama ialah membuat akta autentik. Notaris dalam melaksanakan jabatannya berpedoman pada UU JN dan Kode Etik Notaris, sehingga apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka akibat perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata jika menimbulkan kerugian. Pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL seorang Notaris di Tangerang terlibat dalam kasus perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Akta-Akta Notarial yang dibatalkan oleh putusan pengadilan bukan berarti akibat dari kesalahan dari Notaris saja dalam pembuatan akta, tetapi juga dapat disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian dari para pihak sehingga mengakibatkan adanya gugatan karena Notaris telah membuat akta sesuai dengan peraturan. Setiap anggota Notaris memiliki perlindungan hukum berupa adanya hak ingkar dan persetujuan terhadap panggilan pengadilan, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan Notaris apabila terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dari data sekunder yang digunakan. Dalam penelitian ini, peran Notaris hanyalah menuangkan apa yang disampaikan oleh penghadap dan tidak memiliki kewajiban untuk memeriksakan keaslian dokumen tersebut.
GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI METODE PATANJALA Ismelina Farma Rahayu, Mella; F. Susanto, Anthon; Sukma Muliya, Liya
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.806 KB)

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup telah menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu adanya upaya konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, konsep gerakan social dan pemberdayaan hukum menjadi penting, lantas bagaimana konsep pemberdayaan hukum dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup, bagaimana gerakan sosial yang dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan bagaimana kosep Patanjala digunakan sebagai metode untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum partisipatoris yaitu penelitian hukum dimana peneliti terlibat dengan masyarakatnya. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik observasi lapangan, partisipasi obervasi, survey, telaah literatur atau telaah dokumen, wawancara yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemeriksaan kaabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data, penyelidikan, teori dan metodologi. Gerakan sosial merupakan agen perubah (agent of change) yang dapat membantu pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep gerakan sosial berbasis Kearifan Budaya Sunda (KBS) dengan metode Patanjala, menjadi satu alternative dalam upaya pemberdayaan hukum. Metode Patanjala digunakan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena metode ini mengacu pada konsep kealamsemestaan (religius kosmik) sehingga aktivitas yang dilakukan sangat sesuai dengan hukum alamnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT KEI Ayu, Bumi; Rahayu, Mella Ismelina F.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adat Kei secara keseluruhan dikuasai dan dikelola bersama oleh masyarakat hukum adat dan terbagi menjadi hak kepemilikan perorangan, marga, dan desa. Namun dalam prakteknya tumpang tindih hak kepemilikan tanah adat. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei. Metode penelitian hukum empiris jenis pendekatan deskriptif analisis dengan observasi lapangan dan wawancara. Dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; akibat hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; dan upaya dari fungsionaris adat maupun pemerintah. Hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei masih belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah khususnya Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan hak kepemilikan tanah adat Kei. Akibat hukum hanya dilakukan dengan sanksi adat oleh tokoh-tokoh adat. Upaya hukum akan maksimal dengan peraturan daerah terkait perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei.
PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Rahayu, Mella Ismelina Farma; Susanto, Anthon F.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigm diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.
Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia Irena, Florencia; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14845

Abstract

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui, maupun yang tidak dapat diperbaharui, Indonesia mengalami tantangan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam industri pertambangan dengan memperhatikan kondisi ekologis dan keseimbangan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum lingkungan dan jaminan reklamasi, serta prosedur pemberian jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum lingkungan yang mengatur terkait jaminan reklamasi di Indonesia diatur secara umum dalam UU No. 3 Tahun 2020 dengan bersinergi dengan UU PPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010 dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini adalah jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia dimulai dengan perencanaan pertambangan dan penyusunan rencana reklamasi, evaluasi dan persetujuan, penentuan besaran jaminan reklamasi, pemberian jaminan reklamasi, pengawasan dan eksekusi reklamasi, pemulihan jaminan reklamasi, serta penyimpanan dan penggunaan dana. Prosedur dan jaminan dana reklamasi juga berbeda dibagi tergantung jenis tahap dalam aktivitas pertambangan dan dampak yang ditimbulkan.
Implikasi Hukum Peralihan Pendaftaran Perseroan Komanditer Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 Edwin, Shane; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14939

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 terhadap peralihan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) dengan fokus pada implikasi hukum yang signifikan. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pengelolaan yang lebih terstruktur dan jelas bagi CV, yang semula dikelola langsung oleh pemiliknya. Tujuannya adalah untuk menganalisis penegasan terhadap tanggung jawab pemilik terhadap perusahaan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pihak terlibat. Metode yang digunakan melibatkan studi literatur dan analisis hukum untuk mengevaluasi dampak peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi CV, memperkuat perlindungan hukum bagi pihak terlibat, namun juga menuntut pemahaman dan kesiapan pemilik CV untuk beradaptasi dengan aturan baru yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 memiliki dampak positif dalam memperkuat struktur hukum Perseroan Komanditer, namun diperlukan upaya pemahaman yang mendalam dan kesiapan dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut.
Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang Sheerleen, Sheerleen; Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14940

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa PT dapat didirikan oleh minima dua orang atau lebih, tetapi tidak mengatur tentang persentase kepemilikan saham yang harus dimiliki oleh masing-masing pemegang lsaham. Dalam situasi ini, terdapat kemungkinan terbentuknya kepemilikan saham yang seimbang di mana setiap pemegang saham memiliki 50% saham. Pemilikan saham yang seimbang ini merupakan penerapan prinsip keseimbangan yang mencerminkan nilai-nilai positif, tetapi juga dapat mengalami kebuntuan (deadlock) jika terjadi ketidakharmonisan di antara para pemegang saham yang seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi-solusi hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ketidaksepakatan antara para pemegang saham yang seimbang dan menganalisis opsi hukum untuk menyelesaikan situasi kebuntuan ltersebut. Penelitian menggunakan pendekatan metode penelitian hukum lnormatif. Informasi yang diterapkan adalah informasi kedua yang telah dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berdasarkan hasi lpenelitian, dapat disimpulkan bahwa deadlock yang disebabkan oleh kepemilikan saham yang seimbang menyebabkan RUPS tidak dapat dilaksanakan. Jika deadlock ini berlanjut hingga berakhirnya masa jabatan direksi dan komisaris, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang mengakibatkan PT tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kedua, UU PT diperkenalkan suatu solusi untuk masalah ini yaitu dengan memberikan kekuasaan kepada pengadilan negeri untuk menentukan jumlah peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperlukan untuk dapat memutuskan tindakan tertentu, serta untuk membubarkan perusahaan jika terdapat alasan yang jelas bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan kegiatan.
Co-Authors Abdullah, Reza Ade Adhari Adhi Gani Wiguna Adhytia Nugraha Afrizal Hadi Permana Agnes Listya Adeline Agustinus Astono Aldiansyah Yudha Prawira Alegra, Vincent Mayer Amad Sudiro Amad Sudiro, Amad ammanda michelle sumampow Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Ananda Surya Dharma Anastasia Wahyu Murbani Andre Jr Cardenas Andreas Sutjiadi Andriani, Kasmita Angin , Sarwan Perangin Antari, Ni Putu Dea Anthon F. Susanto Anthon F. Susanto, Anthon F. Anthon Freddy Susanto Anthon Freddy Susanto Anthon Freddy Susanto Anthony Robert Phangestu Abady Antoinette Evaline Blegur Selly Kua Arinto Nurcahyo Aris Yulia Asrun, Andi Muhammad Atalla Mufid Ayu, Bumi Benny Iswari Carissa Janice Carissa Maharani Carrin Finerly Christiawan, Rio Columbanus Priaardanto Cynthia Phillo Delfero, Alessandro Devira Ayu Larashati Dewi, A.A Sagung Laksmi Dharma, Ananda Surya Diana Fitriana Doly Indra Utama, Iqbal Dwi Andika , Dery Dzakiah, Wanda Putri Edwin, Shane Efridani Lubis Elle Tasya Putri Engkus Kusnadi Evellyn Octavia Eztha Oke Sonia F. Susanto, Anthon Fara Jane Fatimah Zahro Fatsym, Jennisyh Aurora febyola berylani sugiarto Felicia Felicia Ferna Tamagangka Feronica Gracia Leslie Finna Maessy Pangestika Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Arifin Florencia Irena, Florencia Gemilang, Wita Anugrah Gracia Gracia Handoyo Handoyo Hansen Joneri Hanum, Paujiah Hardina, Tati Sri Hartini Saripan Hartono, Octafani Rheaeda Hotris Parlinggoman Sitanggang Hughes Ramadinda Etnneji I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Wahyu Wira Udytama Ihsanul Maarif Ika Pratiwi, Rani Iriani, Kunto Fitricia Elfisa Jeffaldo Thio Jennyver Willyanto Joko Pramono Juliane Chaerunnisa K, Rachmasari Anna Kanaya, Franzeska Ratu Kenneth Kenneth Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khairunnisa Riani Putri Khanifa Fauziah Khoirunnisa, Balqis Khomaini Kunto Fitricia Elfisa Iriani Kurniawan, Immanuel Stanly Kurniawan, Stanley Laurel Rahardjo Leonardo Alfero Lisna Wati Purba Liya Sukma Muliya Liya Sukma Muliya Louisa, Natasha M, Nabila Dyahayu Maarif, Ihsanul Manik, Kezia Ratu Clarissa Margriet Sulongamanda Rose Anabelle Wetik, Azalea Marlianti, Selly Marsalina Kareth monica lidiyana Muhamad l Haris Zulkarnaen Sitompul Muhammad Yusli Juliansyah Munthe, Duma Sinta Uli Murbani, Anastasia Wahyu Muslim, Yasir Mutia Dewi , Rury Nasution, Adellailla Neni Ruhaeni Ni Made Puspasutari Ujianti Nicholas Panggabean Nico Casey Ningtiyas, ⁠Hanna Ade Nugroho, Aldhy Bintang nur rizki, Raden achmad Nurhasanah, Nia Nurramdani, Husni Oke Sonia, Eztha Pahrazi, Raihan Panggabean, Nicholas Permana, Afrizal Hadi Prabowo, Romi Galih Pradana, Nanda Gita Putri Prawira, Aldiansyah Yudha Prihartati, Julia Purba, Gilbert Purba, Nelvitia Putra, Rifky Anantha Putri, Eka Ratna Raden Achmad Nur Rizki Raita Varia Rambe, Halgi Sujuangon Jhansen Randy Tulus Jordi Marpaung Rasji, Rasji ratna sari purba, Theresia Regina Christhalia Resia Monika Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Reyhan Raesandi Riani Putri, Khairunnisa Ricci Ricci Ridhani Aipassa Riska Nadia Galuh Larasa Rivaldi Rizky Rivaldi Rizky Rizki Bagus Saputra Rizki Hirmanto Rizky, Rivaldi Romi Galih Prabowo Romlih, Rheihan Nurrizki RR. ELLA EVRITA H Sahrudi Sambuaga, Jefferson Asprila Saripan, Hartini Seguito Monteiro Selly Marlianti Sheerleen, Sheerleen Sherryl Syella Susilo Simanungkalit, Rosalina Situmorang, Waldus Stevenson, Jerry Sugeng Sugeng Sukamto, Iwan Sukma Muliya, Liya Susanto, Anthon F Sutjiadi, Andreas Syarifah Arabiyah Tamada Xio Fortune Tati Sri Hardina Tolib Turgun Ugli Rakhmonov Ujianti, Ni Made Puspasutari Utami, Annisa Nur Valencia Prasetyo Ningrum Valentin Maurentina Vania Dzakirah Vannes, Jeremy Virginia Tjendra Virginia Tjendra Virriantaka, Virriantaka Walman Gultom Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widyaningrum, Tuti William Mulyadanika Yenny AS Yudi Prihartanto Yunita Wahyu Medyawati Yuvirani Sabrianti Yuwono, Excel Febrianka ZK Abdurahman Baizal Zulkarnaen Sitompul, Muhamad l Haris