Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.122
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal ANDREW Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Fairness and Justice Academia Open Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Legal Foundations and Inequities in Indonesian Autonomy: Landasan Hukum dan Ketidakadilan dalam Otonomi Indonesia Umam, Abd.; Yusuf, Dwi Savedo; Rato, Dominikus; Setyawan, Fendi
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 25 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v25i2.1070

Abstract

This study examines the effectiveness of Indonesia's regional autonomy laws—Law Number 22 of 1999, Law Number 32 of 2004, Law Number 23 of 2014, and Law Number 5 of 2014—highlighting the challenges of inter-regional inequality, conflicts of interest, and resource limitations. Employing qualitative analysis of legal documents and secondary data, the research identifies critical gaps in the legislation that hinder equitable development across regions. It proposes legal reforms to strengthen the governance system, aiming to enhance fairness and effectiveness in regional autonomy, thereby ensuring a more balanced national development. Highlights: Legal Gaps: Current laws insufficiently address inter-regional inequalities and conflicts. Reform Necessity: Legal reforms are crucial for effective resource distribution and conflict management. National Impact: Improved laws can enhance national unity and regional governance. Keywords: Regional Autonomy, Legal Analysis, Inequality, Conflict Resolution, Policy Reform
Transforming Administrative Justice Insights Indonesian State Dispute Resolution: Transformasi Wawasan Peradilan Administrasi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Indonesia Ariky, Iqbal Maula; Rato, Dominikus; Setyawan, Fendi
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 25 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v25i2.1073

Abstract

This study examines the role of administrative remedies in resolving state administrative disputes in Indonesia, particularly in light of Supreme Court Regulation No. 6 of 2018. It investigates the legal obligations and procedural mechanisms governing the utilization of administrative remedies, with a focus on disputes involving Civil Servants (ASN). Utilizing a juridical-normative approach, the research underscores the importance of exhausting administrative remedies before resorting to judicial measures, highlighting the potential consequences of failing to do so. Findings indicate that administrative remedies play a crucial role in safeguarding citizens' legal rights, while judicial authorities retain discretion to dismiss cases lacking administrative recourse. The study underscores the need for adherence to procedural requirements and administrative lawfulness, offering insights for legal practitioners, policymakers, and judicial authorities to enhance the administrative justice system in Indonesia. Highlights: Exhausting administrative remedies crucial for procedural fairness in state disputes. Judicial discretion vital; dismissal possible without exhausting administrative remedies. Legal practice and policy must prioritize procedural compliance and enhancement. Keywords: Administrative Remedies, State Administrative Disputes, Legal Obligations, Procedural Mechanisms
Keseimbangan Asas Pacta Sunt Servanda dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama pada Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Penelitian Suhayati, Kurniyah; Angelin, Elmi Nada; Setyawan, Fendi; Adonara, Firman Floranta
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.2949

Abstract

Asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang. Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas ini landasan atas keberlakuan kesepakatan mengenai pengaturan harta bersama antara suami dan istri. Meskipun demikian, keberlakuan asas tersebut tidak terlepas dari norma perlindungan hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keseimbangan antara penerapan asas pacta sunt servanda dengan norma perlindungan hukum dalam pengaturan harta bersama melalui perjanjian perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda memberikan jaminan kepastian hukum terhadap sahnya perjanjian perkawinan, namun perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah apabila isinya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, pengaturan harta bersama dalam perjanjian perkawinan perlu diseimbangkan dengan norma perlindungan hukum agar dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pengembangan hukum perjanjian di Indonesia perlu diarahkan pada harmonisasi antara kepastian hukum dan perlindungan hukum substantif dalam pengaturan harta bersama.
Pemilihan Kepala Desa Antar Wakt Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Khusnul Khotimah; Jendro Hadi Wibowo; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1938

Abstract

Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya  Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur dalam perundang-undangan desa, sehingga Peneliti merumuskan isu atau masalah, pertama : Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua,  bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak satupun disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, pemerintah sudah seharusnya merivisi dan merumuskan pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati.
Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Kusuma Astuti Agusyanti; Fendi Setyawan; Rahmadi Indra Tektona
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN NOTARIS AKIBAT DINYATAKAN PAILIT Amira Inaz Clarissa Pambudi; Fanny Tanuwijaya; Fendi Setyawan
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.3187

Abstract

Notaries basically work to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship, so a notary should be able to re-apply as a notary after completing the bankruptcy process. Because the notary who has been declared bankrupt and has been dismissed by the minister has paid compensation to the creditor, so that the creditor has received his rights. The UUJN provides provisions if a notary who has been declared bankrupt will be dishonorably dismissed from his position as regulated in Article 12 letter a of the UUJN. The type of research used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach as well as a historical approach. The regulation of the bankruptcy notary in Article 9 and Article 12 of UUJN is vague, ambiguous and inconsistent. A Notary as a General Officer is given the authority to make an authentic deed. Future arrangements regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process, that there needs to be complete and specific regulations, because there is a void in norms regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process.
Kebijakan Hukum Pemberian Amnesti Dwi Novantoro; Azaris Pahlemy; Arief Amrullah; Fendi Setyawan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2368

Abstract

This journal uses a normative legal research method. Amnesty is an act of pardon or removal of punishment granted by the President to individuals or groups of individuals who have committed certain criminal acts. Based on Emergency Law Number 11 of 1954, amnesty results in the removal of all criminal consequences for the person granted amnesty. Amnesty and legal certainty are interrelated, because legal certainty is essentially the main objective of law. Emergency Law No. 11 of 1954 on Amnesty and Abolition is considered to be inconsistent with the development of modern constitutional law because there are no implementing regulations for the granting of amnesty by the President, there are no restrictions or criteria regarding what is meant by the interests of the state by the President in granting amnesty, there is no time limit for granting amnesty to perpetrators of criminal acts, and there are no provisions governing the granting of amnesty to defendants as a result of decisions at the District Court level, the appeal level at the High Court, or the cassation level at the Supreme Court.
Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar wicaksono, dimas; Fendi Setyawan; Yusuf Adiwibowo
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5124

Abstract

This research examines consumer protection in the context of non-standard product circulation in Indonesia as a welfare state governed by law. The study focuses on product standardization regulations, consumer protection against non-compliant goods, and the government’s role in supervising product circulation. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although a comprehensive legal framework exists—including the Consumer Protection Law, Law No. 20 of 2014, Government Regulation No. 34 of 2018, and various ministerial regulations implementation still faces challenges such as weak post-market surveillance, regulatory complexity, and high certification costs for SMEs. Consumers are entitled to claim compensation for losses caused by non-standard products; however, public awareness remains limited. The government has established the Integrated Team for Supervising Circulated Goods (TPBB) to enhance monitoring effectiveness, yet systemic reforms are needed through digitalization, data integration, and harmonization with the World Trade Organization’s Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This study concludes that optimal consumer protection can only be achieved through collaboration between the government, business actors, and consumers in ensuring that products circulating in the market comply with the Indonesian National Standard (SNI).
Substantive Justice in Law Enforcement against Nominee Account Crimes from the Perspective of Aristotle and H.L.A. Hart's Philosophy: Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Akun Nominee dalam Perspektif Filsafat Aristoteles dan H.L.A. Hart Ginting, Beren Rukur; Wounde, Albert Huppy; Setyawan, Fendi; Amrullah, M. Arief
Rechtsidee Vol. 13 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086

Abstract

General Background: The rapid development of financial systems and information technology has intensified complex economic crimes, including the misuse of nominee accounts to conceal beneficial ownership. Specific Background: In Indonesia, law enforcement often remains trapped in formalistic approaches that focus on nominal account holders, overlooking substantive perpetrators behind nominee structures. Knowledge Gap: This condition reveals a gap between formal legal responsibility and substantive justice, where moral culpability and true control over assets are insufficiently addressed in positive law enforcement practices. Aims: This study aims to analyze the application of substantive justice in handling crimes involving nominee accounts through the philosophical perspectives of Aristotle and H.L.A. Hart. Results: Using a normative-juridical and philosophical approach, the study finds that effective law enforcement should assess legal responsibility based on actual control, intent, and benefit, rather than mere formal ownership. Novelty: By integrating Aristotle’s concepts of distributive and corrective justice with Hart’s theory of legal rules and moral reasoning, this study offers a synthesized philosophical framework for penetrating legal formalism in nominee-related crimes. Implications: The findings imply the need for a paradigm shift in Indonesian law enforcement toward substantively just, morally grounded, and proportionate accountability to ensure that law functions as an instrument of genuine justice rather than procedural compliance alone. Highlights: Emphasizes the need to move beyond formal ownership toward identifying the true beneficial owner in nominee-based crimes. Integrates classical moral philosophy and modern legal theory to strengthen substantively just law enforcement. Highlights the urgency of reforming Indonesian legal practices to align legal certainty with moral accountability. Keywords: Substantive Justice, Nominee Accounts, Legal Formalism, Aristotle, H.L.A. Hart
ANALISIS NORMATIF PERJANJIAN DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DAN PERTANAHAN DI INDONESIA: KEWENANGAN, BATASAN, DAN IMPLIKASI HUKUM Adam Surya Putra; Ivan Christian Wijaya; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.91

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan, batasan, dan implikasi hukum perjanjian dalam praktik kenotariatan dan pertanahan di Indonesia, dengan fokus pada fenomena perjanjian nominee yang melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara normatif pembagian kewenangan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), risiko konflik hukum, serta konsekuensi perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta sampel purposive dari peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dibatasi secara ketat oleh hukum materiil dan pembagian fungsi dengan PPAT, serta perjanjian nominee meskipun sering diformalkan dalam akta autentik, secara substansi tidak sah dan menimbulkan konsekuensi hukum berlapis. Kesimpulan menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan integritas profesi di bidang pertanahan
Co-Authors Adam Surya Putra Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amara Diva Abigail Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anis Khafifah Annisa Zerlina Cindy Gayatri Anselma Dyah Kartikahadi Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah Arwin Ardianto Sunardi As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Azaris Pahlemy Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bimo Alexander Bunga Kinasih Cahyaningsih, Jeaneta Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Diah Ayuning Tyas Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda DIMAS WICAKSONO Dominikus Rato Dominikus Rato Doni Rian Ardiansyah Dwi Novantoro Dwi Novantoro Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Ermanto Fahamsyah Fadia Puspitasari Fadiah Derin Roniansah Fahad Abd. Aziz Fanny Tanuwijaya Faran Tatika Ferdiansyah Putra Manggala Firman Adorana Firman Anugerah Firman Floranta Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adorana Firman Octhaviana Sulistiyono Fitriyah Fitriyah Fivi faiqotul himmah Fraja, St. Ika Noerwulan Galuh Puspaningrum Ginting, Beren Rukur H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Ivan Christian Wijaya Ivan Christian Wijaya Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jeaneta Cahyaningsih Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jihan Zuhuur Rahmah Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lia Puspita, Putu Like Olivia Shilvya Lutfian Ubaidillah M. Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Kaisario H. Falah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Mirza Pramesti Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Hafidz Ridho Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Pramesti, Mirza Cyntia Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rhama Wisnu Wardhana Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Shalahudin Serbabagus Sonia Mawar Al Hany Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko Tito Dharma Wijaya TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wahyudi, Endik Wakid, Moh. Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Wina Febrianti Rukmana Wibisono Wounde, Albert Huppy Yunita Pramesti Ardi Nurva Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus