Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.103
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Jurnal Cakrawala Hukum Diponegoro Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Diponegoro Private Law Review WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Pagaruyuang Law Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Batulis Civil Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Ilmu Multidisplin Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Warkat Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Binamulia Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Ana Silviana
Jl. Prof. Sudarto, SH. (Tembalang) Semarang, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Formalism of Authority and Agrarian Justice: Medan–Binjai Toll Road Land Dispute Analysis Amalia Hutabarat, Feby; Utama, Yos Johan; Silviana, Ana
Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 17 No. 1 (2026): April 2026 (in press)
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v17i1.16972

Abstract

This article examines whether the formalism of absolute jurisdiction in Decision Number 226/Pdt.G/2024/PN Mdn has produced agrarian justice or instead delayed the examination of the substantive rights of communities claiming to control and cultivate land affected by land acquisition for the Medan–Binjai Toll Road project. The study aims to analyze the juridical position of physical possession and land cultivation without strong formal title in the Indonesian agrarian law framework, to reconstruct the judge’s legal reasoning in classifying the dispute as an administrative action dispute, and to assess the decision from the perspective of agrarian social justice and progressive law. This research is normative legal research with a prescriptive and evaluative character, using statutory, conceptual, case, and philosophical approaches. The study finds that the court’s reasoning was procedurally valid in declaring lack of jurisdiction based on the doctrine of onrechtmatige overheidsdaad and PERMA Number 2 of 2019. However, the decision did not reach the substantive examination of whether the plaintiffs’ factual control and cultivation of the land had juridical relevance in the land acquisition regime. The article concludes that the decision was procedurally correct but substantively incomplete, because it resolved the forum issue without adequately addressing the agrarian conflict at the core of the dispute.
Penentuan Waktu Ideal Pemeriksaan Sertifikat Tanah untuk Mencegah Sengketa Peralihan Hak atas Tanah (Studi Putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/Pn.Tng) Zahara, Fadilla; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1826

Abstract

Dalam pembuatan akta jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk bersikap hati-hati dalam menyusun akta autentik, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan sertipikat tanah sebelum penandatanganan akta. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dikaji dalam penelitian ini, objek tanah belum bersertipikat dan hanya didukung alas hak berupa Letter C. Tanah yang telah bersertipikat pada umumnya lebih mudah ditelusuri riwayat kepemilikannya melalui sistem elektronik, sedangkan tanah dengan Letter C mengharuskan pemeriksaan dilakukan di kantor desa atau kelurahan. Dalam kasus ini, pada saat proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional diketahui bahwa tanah tersebut telah terdaftar atas tujuh sertipikat dengan nama yang berbeda dari penjual, sehingga merugikan para pihak dan menggagalkan proses peralihan hak, meskipun PPAT telah mengikuti prosedur yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu ideal pemeriksaan sertipikat serta mekanisme pemeriksaan tanah yang belum bersertipikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan sertipikat wajib dilakukan sebelum pembuatan akta, serta pemeriksaan tanah belum bersertipikat sebaiknya juga dilakukan di kantor pertanahan setempat. Harus ada koordinasi antara kantor pertanahan dengan kantor desa atau kelurahan yang berada diwilayahnya sehingga pemeriksaan tanah lebih efisien dan melalui satu pintu.
Penyesuaian Profesi Notaris di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Afandi, Muhammad Riyan; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1922

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kenotariatan. Profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyesuaian profesi notaris di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mengkaji tantangan dan implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian profesi notaris mencakup pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik, pendaftaran akta secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penguatan konsep cyber notary dalam batas yang diperkenankan oleh hukum positif. Namun demikian, implementasi teknologi dalam praktik kenotariatan masih menghadapi kendala yuridis, teknis, dan etik, terutama terkait keabsahan akta elektronik, verifikasi identitas para pihak, serta keamanan data dan kerahasiaan jabatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kompetensi digital notaris agar transformasi teknologi dapat berjalan selaras dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.
Keabsahan Akta PPAT yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertipikat Adha, Eghy Saskia; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/vol%viss%ipp1200-1214

Abstract

ABSTRACTPPAT has the main task of making authentic deeds. Before making the PPAT deed, they are required to check the certificate at BPN. This study aims to explain the validity of the PPAT deed which provides a deed numbering before checking the certificate, to describe the role of PPAT in the implementation of electronic certificate checking. The method used in this study is normative juridical. The result is that the PPAT deed is still valid but registration cannot be carried out at BPN. PPAT plays a role in checking the certificate online until the issuance of documents stating that the certificate has been checked and has been signed electronically.Keywords: Legality of the Deed; Certificate Check.ABSTRAKPPAT memiliki tugas pokok membuat akta otentik. Sebelum membuat Akta PPAT diharuskan melakukan pengecekan sertipikat di BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan akta PPAT yang memberikan penomoran akta sebelum melakukan pengecekan sertipikat, untuk mendeskripsikan peran PPAT dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasilnya yaitu, akta PPAT tersebut tetap sah tetapi tidak dapat dilakukan pendaftaran di BPN. PPAT berperan melakukan pengecekan sertipikat secara online sampai dengan dikeluarkannya dokumen yang menyatakan telah dilakukan pengecekan sertipikat dan sudah ditandatangani secara elektronik.Kata Kunci: Keabsahan Akta; Pengecekan Sertipikat.
Penggunaan Teleconference dalam Perancangan Akta Notaris Pradipta, Andini Bunga; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.45480

Abstract

ABSTRACT Nowdays, the use of teleconference in the digitalization era brings convenience, especially for Notaries in carrying out their duties and authorities. However, the use of teleconference becomes a problem in the validity of the design of a notarial deed through teleconference. This research method uses normative juridical law research that useslibrary research. The purpose of this study was to determine the validity of the use of teleconference in the design of a notarial deed. Based on the results of this study, it was found that the use of teleconference can only be used at the General Meeting of Shareholders (GMS).Keyword: Teleconference; Notaries; GMS.ABSTRAKDewasa ini, penggunaan media teleconference di era digitalisasi membawa kemudahan khususnya bagi Notaris dalam menjalani tugas dan wewenangnya. Namun penggunaan teleconference menjadi sebuah problem dalam keabsahan perancangan akta notaris melalui media teleconference. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai keabsahan penggunaan media teleconference pada perancangan akta notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa penggunaan teleconference hanya dapat digunakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Kata Kunci: Teleconference; Notaris; RUPS.
Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik Damanto, Dianastuti; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50400

Abstract

Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon) Dewani, Alnada; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.52814

Abstract

ABSTRACTPRONA is an activity funded by the government aimed at providing certainty over community land rights by means of mass certification. Prona was improved to become PTSL for all regions of Indonesia, including the City of Cirebon to ensure legal certainty through certificates of ownership of community land rights in a precise, fast and inexpensive manner. The research method used is empirical juridical where the research refers to the facts that exist in a society, legal entity/government. The results of the study concluded that the PRONA and PTSL equations are the same for creating legal certainty. PTSL inhibiting factors, lack of human resources, less spacious room facilities, unstable wifi/internet network, limited number of copiers and uncooperative village officials, so that people who do not know about the PTSL program.Keywords: PTSL; PRONA; Certificate.ABSTRAKPRONA merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat dengan pensertifikatan secara massal. Prona diperbaiki menjadi PTSL untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Cirebon untuk menjamin kepastian hukum melalui persertifikatan kepemilikan hak atas tanah masyarakat secara tepat cepat dan murah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana dalam penelitian mengacu kepada fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum/pemerintah. Hasil penelitian disimpulkan Persamaan PRONA dan PTSL yaitu sama-sama untuk menciptakan kepastian hukum. Faktor penghambat PTSL, kekurangan tenaga SDM, Fasilitas ruangan kurang luas, jaringan wifi/internet tidak stabil, mesin foto kopi jumlahnya terbatas dan perangkat desa yang kurang kooperatif, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui program PTSL.kata Kunci: PTSL; PRONA; Sertifikat.
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan Pertimbangan Hakim dalam Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih Idzati, Aisy; Silviana, Ana
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z0t9zx77

Abstract

Keberadaan yayasan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, terdapat yayasan yang menyimpang dari tujuan pendirian, salah satunya Yayasan Anak Bali Luih yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pembubaran yayasan serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan demi perlindungan kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran Yayasan Anak Bali Luih didasarkan pada bukti kuat bahwa pengurus yayasan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan tujuan yayasan sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Majelis hakim menetapkan pembubaran yayasan demi hukum dan menunjuk Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator. Penunjukan ini menegaskan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan proses likuidasi berlangsung transparan dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan badan hukum yayasan
Co-Authors Abdullah, Aulia Haura 'Aini Abid, Mohammad Alfi Adha, Eghy Saskia Adhim, Nur Adiyatma, Septhian Eka Afandi, Muhammad Riyan Agustin, Harnia Ahadsa, Avedeanty Aini Nurul Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Al-Fazar, Indah Nuria Alamal Huda, Nur Ayu Amalia Hutabarat, Feby Amostian, Amostian Amroe Hidayat, Faishal Andila, Silvina Andrianto, Dwi Anggraeni, Nillam Angraini, Yuni Anjela, Puja Ardani, Mira Novana Ariani, Kurnia Dwi Ariza Fuadi Artika, Shinta Dewi Bakhrul Amal Berliana, Nadia Shafa Ghalia Bimo Ashidiq, Tri Okto Budi Ispriyarso Budi Putra, Jonathan Budi, Alan Pradigdo Setyo Budiningsih, Eliyana Busro, Ahmad Damanto, Dianastuti Dewani, Alnada Dewi, Nur Ismayanti Dorcas Adesola Thanni Efrianza, Efrianza Emha, Zidney Ilma Fazaada febriauma, immanuella Febryani, Ferra Felliawan, Angry Fernando, Zico Junius Govianda, Cinthya Hamid, Adiyat Anggawijaya Hartanto, Ratna Hasibah, lzzatul Hasibuan, Fery Hidayat, Fachrezha Wildan Hidayati, Sekar Nur Hidayati, Triana Hutasoit, Gabriel Utami Idzati, Aisy Islamiati, Dea Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya Kesumawardhani, Adhiningtyas Brigitha Khafifa Bazar, Berti Nova Koesnedi, Khansa Nafilah Kurnia, Meri Kurniawati, Yanuari Ulfah Masita, Nur Zhafira Maulida, Nida Yera Maulidiyah, Risti Fitri Miftahul Huda Muhammad Yusril Nadilatunnisa, Nida Najati, Fia Agustina Noni Mia Rahmawati Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nugraha, Naufal Aji Nugrahela, Aisha Rifki Nugroho, Rifqi Dwiakta Octavia, Jane Maria Octavia, Selly Dwi Oktavia, Mery Bela Pattikraton, Muhammad Aditya Pradipta, Andini Bunga Purwanto, Windy Hanifah Putri, Deviana Rahmatika, Aghna Ramadhan, Satria Ilham Rosana, Annisa Suci Sanjesti, Winidya Santi, IGA Gangga Sapulette, Rivaldo Saputra, Difa Ramadhan Saputro, Daffa Mulyo Septihana, Anisa Ribut Shavitri, Ayuning Dyah Sihombing, Borsak Batara Sinaga, Pidari Sintianisa, Fifi Sinurat, Dendy Francysco Sitohang, Hotman Januari Sugiyanto, Yusal Notarisa Tashfia, Amara Triyono Triyono Tyaranissa, Hayyu Wibisono, Arya Wijaningsih, Dyah winanto, winanto Yos Johan Utama Yunita, Farah Rana Yusriadi Yusriadi Yusriyadi Yusriyadi Zahara, Fadilla Zahra, Afra