Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.717
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Diponegoro Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Diponegoro Private Law Review WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Batulis Civil Law Review UNES Journal of Swara Justisia Verstek Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Warkat Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Binamulia Hukum
Ana Silviana
Jl. Prof. Sudarto, SH. (Tembalang) Semarang, Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Tanggung Jawab PPAT dalam Pencegahan Mafia Tanah Pada Peralihan Hak Atas Tanah Maulida, Nida Yera; Silviana, Ana
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.59892

Abstract

ABSTRACTPPAT is a public official who has the authority to make deeds, especially deeds of transfer of land rights. The issue are PPAT's authority in accordance with PP numb. 24/2016 in ensuring legal certainty in the process of transferring land rights. The research method used is normative juridical and the type of research is analytical descriptive. The type of data used is secondary data. The results of the research conclude that the role and responsibility of PPAT is in making deeds regarding land. Making an authentic deed as proof that certain legal acts regarding land rights have been carried out before the and transfer of control of land rights which are the object of sale and purchase.Keywords: PPAT; Ttransfer of Rights; Land Mafia.ABSTRAKPPAT ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta, khususnya akta peralihan hak atas tanah. Permasalahan yang dibahas adalah wewenang PPAT sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 dalam menjamin kepastian hukum pada proses peralihan hak atas tanah dan peran pemerintah dan PPAT dalam mencegah terjadinya kasus mafia tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan, peran dan tanggungjawab PPAT dalam membuat akta mengenai tanah pada proses peralihan hak atas tanah agar tercapainya kepastian hukum. Kedua, Mafia tanah menggunakan kelemahan hukum sebagai celah dengan membuat palsu dokumen akta surat kuasa perlu diwaspadai. Maka dari itu, pentingnya peran dan tanggungjawab PPAT serta pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus mafia tanah.Kata Kunci: PPAT; Peralihan Hak; Mafia Tanah.
Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tempat Usaha di Magelang Zahra, Afra; Silviana, Ana
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.62663

Abstract

ABSTRACTThis study examines the accountability of tenants in rental agreements for business premises at the "Airin" Business Rental in Magelang City and the dispute resolution mechanism in the event of default. The research method used is empirical jurisprudence. The findings suggest that both the tenant and the lessor should ensure a full understanding of the agreement, particularly regarding the rights and obligations outlined within it, even when using a standard agreement. To prevent disputes, both parties should agree on non-litigation dispute resolution procedures within the agreement to resolve issues more efficiently and maintain good relations. This approach ensures a clearer understanding and smoother process in rental transactions.Keywords: Rental; Default; Agreement.ABSTRAKDalam pelaksanaan perjanjian sewa toko (ruko), seringkali terjadi kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak yang terlibat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyewa dalam perjanjian sewa tempat usaha di Persewaan Tempat Usaha “Airin” di Kota Magelang dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa tempat usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa penyewa dan pemberi sewa disarankan untuk memastikan pemahaman penuh terhadap isi perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya, meskipun menggunakan perjanjian baku. Untuk menghindari sengketa, kedua belah pihak sebaiknya menyepakati prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perjanjian, agar dapat menyelesaikan masalah secara lebih efisien dan menjaga hubungan baik.Kata Kunci: Sewa Menyewa; Wanprestasi; Perjanjian
Keabsahan Akta PPAT yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertipikat Adha, Eghy Saskia; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/vol%viss%ipp1200-1214

Abstract

ABSTRACTPPAT has the main task of making authentic deeds. Before making the PPAT deed, they are required to check the certificate at BPN. This study aims to explain the validity of the PPAT deed which provides a deed numbering before checking the certificate, to describe the role of PPAT in the implementation of electronic certificate checking. The method used in this study is normative juridical. The result is that the PPAT deed is still valid but registration cannot be carried out at BPN. PPAT plays a role in checking the certificate online until the issuance of documents stating that the certificate has been checked and has been signed electronically.Keywords: Legality of the Deed; Certificate Check.ABSTRAKPPAT memiliki tugas pokok membuat akta otentik. Sebelum membuat Akta PPAT diharuskan melakukan pengecekan sertipikat di BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan akta PPAT yang memberikan penomoran akta sebelum melakukan pengecekan sertipikat, untuk mendeskripsikan peran PPAT dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasilnya yaitu, akta PPAT tersebut tetap sah tetapi tidak dapat dilakukan pendaftaran di BPN. PPAT berperan melakukan pengecekan sertipikat secara online sampai dengan dikeluarkannya dokumen yang menyatakan telah dilakukan pengecekan sertipikat dan sudah ditandatangani secara elektronik.Kata Kunci: Keabsahan Akta; Pengecekan Sertipikat.
Penggunaan Teleconference dalam Perancangan Akta Notaris Pradipta, Andini Bunga; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.45480

Abstract

ABSTRACT Nowdays, the use of teleconference in the digitalization era brings convenience, especially for Notaries in carrying out their duties and authorities. However, the use of teleconference becomes a problem in the validity of the design of a notarial deed through teleconference. This research method uses normative juridical law research that useslibrary research. The purpose of this study was to determine the validity of the use of teleconference in the design of a notarial deed. Based on the results of this study, it was found that the use of teleconference can only be used at the General Meeting of Shareholders (GMS).Keyword: Teleconference; Notaries; GMS.ABSTRAKDewasa ini, penggunaan media teleconference di era digitalisasi membawa kemudahan khususnya bagi Notaris dalam menjalani tugas dan wewenangnya. Namun penggunaan teleconference menjadi sebuah problem dalam keabsahan perancangan akta notaris melalui media teleconference. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai keabsahan penggunaan media teleconference pada perancangan akta notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa penggunaan teleconference hanya dapat digunakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Kata Kunci: Teleconference; Notaris; RUPS.
Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik Damanto, Dianastuti; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50400

Abstract

Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon) Dewani, Alnada; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.52814

Abstract

ABSTRACTPRONA is an activity funded by the government aimed at providing certainty over community land rights by means of mass certification. Prona was improved to become PTSL for all regions of Indonesia, including the City of Cirebon to ensure legal certainty through certificates of ownership of community land rights in a precise, fast and inexpensive manner. The research method used is empirical juridical where the research refers to the facts that exist in a society, legal entity/government. The results of the study concluded that the PRONA and PTSL equations are the same for creating legal certainty. PTSL inhibiting factors, lack of human resources, less spacious room facilities, unstable wifi/internet network, limited number of copiers and uncooperative village officials, so that people who do not know about the PTSL program.Keywords: PTSL; PRONA; Certificate.ABSTRAKPRONA merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat dengan pensertifikatan secara massal. Prona diperbaiki menjadi PTSL untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Cirebon untuk menjamin kepastian hukum melalui persertifikatan kepemilikan hak atas tanah masyarakat secara tepat cepat dan murah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana dalam penelitian mengacu kepada fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum/pemerintah. Hasil penelitian disimpulkan Persamaan PRONA dan PTSL yaitu sama-sama untuk menciptakan kepastian hukum. Faktor penghambat PTSL, kekurangan tenaga SDM, Fasilitas ruangan kurang luas, jaringan wifi/internet tidak stabil, mesin foto kopi jumlahnya terbatas dan perangkat desa yang kurang kooperatif, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui program PTSL.kata Kunci: PTSL; PRONA; Sertifikat.
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS ATAS PENGAMBILAN AKTA OLEH PENYIDIK DALAM KUHAP BARU Maitsa, Rania Nisrina Muna; Silviana, Ana
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.115351

Abstract

Notaries, as public officials, are vested with the authority to draw up authentic deeds and therefore cannot be treated as ordinary legal subjects in the criminal investigation process. Legal protection for notaries has been normatively regulated in Article 66 of the Notary Law, which requires the approval of the Notary Honorary Council for the retrieval of deeds and the summoning of notaries by investigators. The new Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) has come into force and introduces provisions stipulating that investigators are not authorized to directly request or seize notarial deeds, but must obtain prior permission from the Head of the District Court. This condition raises issues regarding the harmonization of regulations between the new KUHAP and Article 66 of the Notary Law in providing legal protection for notaries. This study aims to analyze the legal protection framework for notaries against the retrieval of deeds and summons by investigators from the perspective of the new KUHAP, as well as to assess its conformity with the procedures stipulated in Article 66 of the Notary Law. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the new KUHAP strengthens legal protection for notaries through a court authorization mechanism, there is still no explicit regulation integrating this mechanism with the approval of the Notary Honorary Council. Therefore, regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty, the protection of notarial professional secrecy, and the effectiveness of the investigation process.
Co-Authors Abdullah, Aulia Haura 'Aini Abid, Mohammad Alfi Adha, Eghy Saskia Adhim, Nur Agustin, Harnia Ahadsa, Avedeanty Aini Nurul Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Al-Fazar, Indah Nuria Alamal Huda, Nur Ayu Amostian, Amostian Amroe Hidayat, Faishal Andila, Silvina Andrianto, Dwi Anggraeni, Nillam Angraini, Yuni Ardani, Mira Novana Ariani, Kurnia Dwi Ariza Fuadi Artika, Shinta Dewi Bakhrul Amal Berliana, Nadia Shafa Ghalia Bimo Ashidiq, Tri Okto Budi Ispriyarso Budi Putra, Jonathan Budi, Alan Pradigdo Setyo Budiningsih, Eliyana Busro, Ahmad Damanto, Dianastuti Dewani, Alnada Dewi, Nur Ismayanti Efrianza, Efrianza Emha, Zidney Ilma Fazaada febriauma, immanuella Felliawan, Angry Fernando, Zico Junius Govianda, Cinthya Hamid, Adiyat Anggawijaya Hartanto, Ratna Hasibah, lzzatul Hasibuan, Fery Hidayati, Sekar Nur Hidayati, Triana Hutasoit, Gabriel Utami Islamiati, Dea Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya Kesumawardhani, Adhiningtyas Brigitha Khafifa Bazar, Berti Nova Koesnedi, Khansa Nafilah Kurnia, Meri Maitsa, Rania Nisrina Muna Masita, Nur Zhafira Maulida, Nida Yera Maulidiyah, Risti Fitri Miftahul Huda Muhammad Yusril Nadilatunnisa, Nida Najati, Fia Agustina Noni Mia Rahmawati Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nugraha, Naufal Aji Nugrahela, Aisha Rifki Nugroho, Rifqi Dwiakta Octavia, Jane Maria Octavia, Selly Dwi Oktavia, Mery Bela Pattikraton, Muhammad Aditya Pradipta, Andini Bunga Purwanto, Windy Hanifah Putri, Deviana Rahmatika, Aghna Ramadhan, Satria Ilham Rosana, Annisa Suci Sanjesti, Winidya Santi, IGA Gangga Sapulette, Rivaldo Saputra, Difa Ramadhan Saputro, Daffa Mulyo Septihana, Anisa Ribut Sihombing, Borsak Batara Sinaga, Pidari Sintianisa, Fifi Sinurat, Dendy Francysco Sitohang, Hotman Januari Sugiyanto, Yusal Notarisa Tashfia, Amara Triyono Triyono Wibisono, Arya winanto, winanto Yunita, Farah Rana Yusriadi Yusriadi Yusriyadi Yusriyadi Zahra, Afra