Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.465
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL POENALE Jurnal Bina Mulia Hukum Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Tabikpun Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Muhammadiyah Law Review Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Dialektika Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Journal of Accounting Law Communication and Technology Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Heni Siswanto
Faculty Of Law, University Of Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak M. Mu’afilah Rizqi Pratama; Heni Siswanto; Deni Achmad; Erna Dewi; Nikmah Rosidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4843

Abstract

Perkara perdagangan anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam praktik peradilan, putusan hakim yang tergolong ringan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan ringan pada perkara perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim umumnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, sikap terdakwa selama persidangan, serta faktor-faktor yang meringankan. Kombinasi kedua pertimbangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penjatuhan putusan yang relatif ringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis perlu diterapkan secara proporsional agar putusan hakim tetap mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.
Dampak Pornografi Sebagai Pemicu Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Menurut Kajian Kriminologi Siti Nikmah Al Azizah; Heni Siswanto; Firganefi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5107

Abstract

Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah konsumsi pornografi yang berpotensi memicu perilaku agresif seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pornografi sebagai faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan dari perspektif kriminologi serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan karena berpotensi memengaruhi fungsi Prefrontal Cortex (PFC) yang berperan dalam pengendalian diri, pengambilan keputusan, serta penilaian moral. Gangguan pada fungsi tersebut dapat menurunkan kemampuan individu dalam membedakan perilaku yang benar dan salah serta meningkatkan kecenderungan perilaku menyimpang. Selain itu, pornografi juga dapat memperkuat fantasi seksual agresif dan menormalisasi kekerasan seksual dalam persepsi pelaku. Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan penyebaran pornografi, serta langkah preventif melalui edukasi, pengawasan, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, pencegahan kejahatan pemerkosaan memerlukan peran aktif keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bermoral
Rekonseptualisasi Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Fenomena Perjanjian Digital Dalam Ekosistem Bisnis Modern Andika Kurniawan; Hamzah; Kasmawati; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7390

Abstract

Tindak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya perjanjian sejatinya dikodifikasi dalam konteks sosio-ekonomi abad ke-19, jauh sebelum kemunculan infrastruktur digital sebagai medium transaksi komersial. Akselerasi transformasi digital yang eksponensial telah melahirkan ragam modalitas kontraktual baru meliputi smart contract, kontrak wrap-click, browse-wrap agreement, serta mekanisme perjanjian berbasis kecerdasan buatan yang secara substansial melampaui daya jangkau konstruksi normatif konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata terhadap fenomena kontrak digital dalam ekosistem bisnis kontemporer, serta merumuskan rekonseptualisasi normatif yang responsif terhadap perkembangan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa halal pada perjanjian digital mengalami dislokasi konseptual yang signifikan, terutama pada aspek verifikasi identitas, otonomi kehendak algoritmik, dan keabsahan klausul baku digital. Rekonseptualisasi mendesak dilakukan melalui dua jalur: pertama, reinterpretasi evolutif terhadap doktrin sepakat dalam konteks antarmuka digital; kedua, perluasan normatif terhadap konsepsi kausa halal yang mengakomodasi dimensi etika teknologi. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi pada pembaruan hukum perikatan nasional yang adaptif terhadap tuntutan ekosistem bisnis digital.
Pidana Cukai Rokok Ilegal Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Muhamad Arif Fadli Syahputra; Maroni; Budiyono; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7393

Abstract

Tindak pidana cukai rokok ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi (economic crimes) yang berdampak terhadap kerugian pendapatan negara serta melemahkan fungsi pengawasan negara di bidang cukai. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana cukai masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam mengungkap keterlibatan pelaku utama di balik jaringan distribusi rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal serta merumuskan upaya optimalisasi pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembuktian meliputi kesulitan pembuktian unsur subjektif akibat pola distribusi terputus (broken chain distribution), keterbatasan alat bukti digital, serta kendala pembuktian kerugian negara melalui keterangan ahli di persidangan. Selain itu, sistem pembuktian masih berorientasi pada pelaku lapangan sehingga aktor intelektual dalam jaringan rokok ilegal sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penuntutan melalui penerapan dan integrasi pendekatan tindak pidana pencucian uang guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Benny David Silaen; Heni Siswanto; Budi Rizki Husin; Erna Dewi; Mamanda Syahputra Ginting
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2044

Abstract

The criminal case committed by the defendant in Decision Number 341/Pid.Sus/2024/PN Gns was proven to involve the abuse of methamphetamine for personal use. The issue examined by the author is the judges' consideration in imposing a sentence below the minimum specifically for the defendant and the purpose of sentencing for the defendant. This research uses a normative juridical approach supported by interviews. The research findings show that from a juridical perspective, the judges made a breakthrough based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2015 by imposing a 1-year prison sentence, which falls below the 4-year minimum threshold stipulated in Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. Philosophical and sociological considerations underpinned this decision, as the judges sought substantive justice by examining the defendant's background as a woman, a non-recidivist, and the sole breadwinner for her child suffering from polio. Furthermore, this study identifies a procedural flaw resulting from the absence of both a urine test and a recommendation from the Integrated Assessment Team (TAT). Consequently, the judges did not mandate medical or social rehabilitation measures, shifting the sentencing paradigm entirely toward the Absolute Theory which prioritizes physical retribution. This study recommends that future judges adopt a more active and progressive approach in exercising their procedural authority in line with the spirit of modern sentencing embodied in Law No.1 of 2023.
ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ELECTION CRIME VOTE MANIPULATION (Decision Number: 120/Pid.Sus/2024/PN Kot) Kholifah Nuzulul Hikmah; Heni Siswanto; Erna Dewi
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i2.320

Abstract

This study specifically examines the manipulation of election recapitulation documents by election officials in Tanggamus Regency (Decision No. 120/Pid.Sus/2024/PN Kot). This case violates fundamental principles of election administration, highlighting the need for strict law enforcement. The research uses a normative juridical approach, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. Primary data include relevant laws such as the 1945 Constitution, Election Law No. 7 of 2017, and the Criminal Code, while secondary data comprise court rulings and related literature. Data were collected through document analysis and processed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The study concludes that criminal law enforcement is essential to uphold justice, protect human dignity, and ensure compliance with election laws. The manipulated votes meet the elements of a criminal offense, with the defendants deliberately violating election regulations by altering official vote recapitulation records. The court imposed penalties, including imprisonment and fines, emphasizing no justification or excuse for the offenses. Thus, vote manipulation is a serious crime requiring firm sanctions to deter violations, maintain electoral justice, and guarantee legal certainty in election administration.
Analisis Stigma Negatif Terhadap Mantan Narapidana sebagai Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Salfa Salsabila Arifah; Dona Raisa Monica; Firganefi Firganefi; Heni Siswanto; Refi Meidiantama
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mfe48452

Abstract

The paradigm shift in Indonesia's criminal justice system, enacted by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, emphasizes restoring relationships between inmates and the community through social reintegration schemes. However, the effectiveness of this reintegration often faces challenges from local sociological responses. This article aims to analyze the implementation of social reintegration at the Class IIA Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution and to examine the latent sociological-juridical barriers that trigger recidivism. Using an empirical juridical approach with analytical-descriptive specifications, data were collected through in-depth interviews with the Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution authorities and the Lampung Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The analytical tool used is Soerjono Soekanto's Law Enforcement Theory. The results show that although the procedural administrative process of reintegration is carried out according to regulations, the program's substantive success is significantly reduced. The largest latent barriers stem from societal factors and legal culture, including persistent negative stigmatization and a strong collective retributive paradigm. The implication is that social and economic exclusion forces former inmates back into the criminal cycle (recidivism). This study recommends the need for a cross-sectoral social safety net policy involving the local government and the private sector to break the chain of recidivism in Bandar Lampung City.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Lintas Batas Negara di Regional ASEAN Sheshilia Regina Salim; Heni Siswanto
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8605

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang menjadi tantangan serius di kawasan ASEAN karena melibatkan jaringan lintas negara dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN serta upaya peningkatan pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perUUan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 yang sejalan dengan Protokol Palermo dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, meliputi penegakan hukum, kerja sama regional, perlindungan korban, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama regional, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mewujudkan penanggulangan perdagangan orang yang lebih efektif.
Peran Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Binaan yang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yoseph Novian; Tri Andrisman; Budi Rizki Husin; Heni Siswanto; Nikmah Rosidah
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): Desember 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i2.8897

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 65 huruf d yang memberikan kewenangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dan pembinaan anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, petugas LPKA, dan anak binaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan memiliki fungsi strategis dalam mendukung keberhasilan pembinaan anak. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pengawasan masih terbatas dari segi frekuensi, durasi, dan intensitas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembinaan anak secara berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, kurang memadainya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta adanya stigma negatif masyarakat terhadap anak binaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan agar tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud secara efektif.
PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN Farrell Azlani Akbar; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.2838

Abstract

Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal (overstay) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum pidana oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegara asal.
Co-Authors Abdillah Yoga Nurfawwaz Afifah Maharani Agung Abadi Kiswandono Agus Triono Ahmad Irzal Aisyah Muda Cemerlang Andika Kurniawan Anisa, Jenny Anugrah R’lalana Sebayang Arif Rahmanto Aulia Arnelita Benny David Silaen Budi Riski Budi Rizki Husin Budi Rizki Husin Budi Rizki Husin Budiyono Deni Achmad Desia Rakhma Banjarani Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dipo Didik Kurniawan Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi . Faisal Fardiansyah, Ahmad Irzal Farrell Azlani Akbar Fathoni Fathoni Fatonah, Rini Femi Zulfa Nurkheliza Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Hamzah Haya Anastasya Azra Ida Septiani Anjelika Ikhsan Setiawan Irma Nur Amanda Irzal Fardiansyah, Ahmad Kasmawati Kasmawati Kholifah Nuzulul Hikmah M Surya Insani M. Mu’afilah Rizqi Pratama Mamanda Syahputra Ginting Manalu, Paskharia Maroni Maroni Maroni Maya Shafira Maya Shafira Meidiantama, Refi Mita Rilyanti Muhamad Arif Fadli Syahputra Muhammad Eri Fatriansyah Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Farid Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Munaris . Natamiharja, Rudi Naufal Zuhdi Niken Nurhadz Febriyani Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Putri, Abelia Zahara Qorry Kharisma Sari Ragil Jaya Tamara Rahma, Nediyan Fania Ramadhani. D, Anggia Nur Refi Meidiantama Refi Meidiantama Rendie Meita Sarie Putri Ria Silviana Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ridho Grisyan Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrulloh Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rizki, Budi Robby Malaheksa Rochmat Mushowwir Sahril Fadillah Salfa Salsabila Arifah Sari, Linda Sepriyadi Adhan S Septiana, Rima Marta Ajeng Setyorini, Annisa Sheshilia Regina Salim Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Sri Riski Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sunarto DM Sunaryo Sunaryo Susi Susanti Sylvia Claudia Agustina Tamza, Fristia Berdia Tekila Pramita Amboina Togatorop, Dioz Thimoteus Tri Andrisman Ubaidillah, Kodri Vanessa Vanessa Warganegara, Damanhuri Yoseph Novian Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yusdiyanto Zein Rasheed Khanna Zihan Muhafidhoh Zulkarnain Ridlwan