p-Index From 2021 - 2026
7.638
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT Edy Rudyanto; Subekti, Subekti; Y Ucuk Suyono; Ernu Widodo
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 9: April 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit merupakan salah satu kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi finansial dan transaksi elektronik. Penyalahgunaan ini dapat mencakup berbagai tindakan ilegal, seperti penggunaan kartu kredit tanpa izin, penipuan, atau pemalsuan dokumen yang melibatkan transaksi kartu kredit. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dan pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia. Pembahasan ini mencakup dasar hukum yang mengatur tindak pidana tersebut, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, baik berupa pidana penjara maupun denda. Selain itu, artikel ini juga membahas pertanggungjawaban hukum, baik secara individu maupun korporasi, yang dapat terlibat dalam penyalahgunaan kartu kredit. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan kartu kredit, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi potensi kejahatan serupa di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI BATU BENGKUNG KABUPATEN MALANG Phetricia, Shilvia Audy; Borman, M. Syahrul; Boerhan, Soebagio; Subekti, Subekti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.778

Abstract

Tourism is the activity of temporary travel of one or more people to a location other than their place of residence. In Batu Bengkung, residents depend on tourism for their livelihood. This study discusses legal protection for tourists by focusing on two aspects. First, Law no. 10 of 2009 concerning Tourism regulates legal protection for tourists and tourism industry players in the event of loss from both parties. Second, the manager's obligation to guarantee the security and safety of Batu Bengkung beach visitors if an incident occurs. The research method used is an empirical research technique with a sociological legal perspective. The results of the study show that Law Number 10 of 2009 concerning Tourism provides fair protection for travelers and tourism industry players. This protection covers the full rights and obligations of both parties. The responsibility of the manager for the safety and security of Batu Bengkung Beach tourists is to provide insurance claims and hospital medical expenses for victims.
Community Service at Galerie Kirana On-Line Shop: Pengabdian kepada Masyarakat pada Galerie Kirana On-Line Shop Veronika Nugraheni Sri Lestari; Reza Andriansyah; Nurmawati, Nurmawati; Subekti, Subekti
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i3.20118

Abstract

Online shopping has now become a modern trend that is enjoyed by most people, because it is able to attract and tempt every community, especially women. Because shopping cannot be separated from women, there are almost no women who do not like shopping. One of the media that is often used by online business people is Instagram social media. "GALERIE_KIRANA" is a real proof of an online shop engaged in women's fashion by utilising Instagram media as a liaison between sellers and buyers to conduct buying and selling transactions through online. The superior product of "GALERIE_KIRANA" is in the field of women fashion, especially Muslim clothing by covering various ages ranging from children, teenagers, to adults.This research uses the method of interviews and direct observation in the field, namely at the kirana e gallery to obtain data and information supporting the research, in addition to verifying information online at the kirana online shop
Legal Certainty for Consumers of Tapak House Based on Purchase Binding Agreements with Pre Project-Selling System Suyanto, Suyanto; Subekti, Subekti
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.35371

Abstract

The Purchase Binding Agreement (PBA) was born as a result of the existence of several requirements stipulated by law in the sale of houses Tapak, have not yet been fulfilled which ultimately inhibits the completion of the sale transaction. To still be able to buying and selling houses Tapak then the parties agreed to buy and sell will be done after the certificate is taken care of or after the price is paid in full and to keep the agreement, it is still implemented well while the requirements requested can still be taken care of then the parties poured the initial agreement in the PBA. However, not yet sale and purchase of houses Tapak through the Deed of Sale in front of Land Deed Making Official required by law can be detrimental the consumer, if the consumer has paid the sale price, ownership the right to housing has not yet been transferred from the agents of development because it has not been fulfilled-conditions requested by law. This research purpose was to explain the legal certainty for consumers in buying and selling houses Tapak based on the Purchase Binding Agreement with the pre project selling system after it occurs real surrender by development actors. Sale and purchase of houses Tapak based on the Purchase Binding Agreement with the pre system project selling is a solution when the provisions in the Civil Code differ from the provisions contained in the Basic Regulations Agrarian Principles, but this can cause uncertainty the law for consumers when the home buyer consumers have paid the price in full the house but the development agent did not submit proof of ownership rights to consumers of Tapak house buyers. Tapak house buyers have a Letter of Engagement Agreement for Sale and Purchase so that when the site is submitted to consumers are buyers of Tapak houses by development actors, so the position of consumers is not clear. Consumers who buy houses Tapak are not the recipients of power of attorney development not as a landlord tenant. This is what gives rise legal uncertainty.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SECARA “WIN-WIN SOLUTION” KASUS RESIKO ATAU KEKELIRUAN MEDIS (MEDICAL MALPRACTICE) Sulistyanta, Sulistyanta; Fitriono, Riska Andi; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Ginting, R; Budyatmojo, Winarno; Subekti, Subekti; Setyanto, Budi; Pratiwi, Dian Esti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.459

Abstract

Pemahamam malparaktek medis harus di dasarkan pada asas praduga tak bersalah, bahwa kecil kemungkinan dokter dengan sengaja menimbulkan korban dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sifat hubungan kontrak ini bila dihubungkan masalah malpraktik medis menjadi persoalan rumit. Sehingga penyelesaian yang lebih berkeadilan, berimbang dan bermartabat perlu dipikirkan. Tawaran alternatif penyelesaian kasus malpraktik medis dengan menerapkan restorative justice didasarkan pada asumsi bahwa penafsiran malpraktik medis secara substansif masih multitafsir dan relative. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, termasuk tahapan penyelesaian persoalan yang ada. Alternatif penyelesaian restoratif justice berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Alternatif penyelesian ini didasarkan pada keseimbangan antara tugas professional tenaga medis dan perhatian terhadap korban (pasien). Suatu konstruksi penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam penerapan restoratif justice. Kelebihannya dapat dilakukan secara cepat, biaya murah, menghemat waktu dan tenaga. Urgensi penelitian ini antara lain (1) mengatasi persoalan malpraktik yang selama ini telah menimbulkan korban namun penyelesaiannya kurang memuaskan, (2). mencari keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan pengguna kesehatan dengan merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode dengan melakukan identifkasi dan menganalisis dan mengevaluasi kasus malpraktik medis dan kasus yang diduga malpraktik yang telah membawa korban dan penyelesaian (hukum) dilakukan. Alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan ini selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum di bidang medis yang berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penegakan hukum malpraktik medik di Indonesia.
Pemeriksaan Bukti Permulaan: Formalisasi Asas Ultimum Remedium Pidana Pajak Budiharjo, Otto; Subekti, Subekti; Widodo, Ernu
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.7877

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum pidana pajak di Indonesia menghadapi dilema fundamental antara fungsi penerimaan negara (budgetair) dan fungsi penegakan keadilan. Secara teoretis, asas ultimum remedium berfungsi sebagai pedoman untuk menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Melalui mekanisme Pemeriksaan Bukti Permulaan, doktrin yang lazimnya pasif ini diformalkan menjadi sebuah prosedur hukum yang menawarkan jalur penyelesaian alternatif bagi Wajib Pajak di luar sistem peradilan pidana. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini melahirkan persoalan hukum yang signifikan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan data empiris mayoritas Wajib Pajak memilih jalur administratif, sebuah fakta yang mengindikasikan efektivitas mekanisme ini dalam memulihkan kerugian negara secara cepat. Artikel ini berargumen bahwa Bukti Permulaan yang secara teoretis menegakkan ultimum remedium, dalam praktiknya justru menciptakan sebuah paradoks. Analisis mendalam mengungkap bahwa Bukper berfungsi sebagai instrumen bifurkasi prosedural yang didorong oleh pragmatisme fiskal, salah satunya untuk mengatasi daluwarsa administratif. Desain ini menciptakan kondisi koersi prosedural yang secara de facto menggeser beban pembuktian kepada Wajib Pajak. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bukti Permulaan telah berhasil mentransformasikan asas yang seharusnya menjadi obat terakhir menjadi ancaman pertama yang efektif, sebuah arsitektur hukum yang efisien bagi negara tetapi berisiko mengikis prinsip keadilan prosedural dan asas praduga tak bersalah.
Co-Authors Abdillah Satar Abdul Hamid Abu, Achmad Nur Agung Wahyudi Biantoro Akbar Arfansyah Ali Imron Alief Akbar Albasir ANGELINA, ANITA Anggara, Fajar Anindya Vania Permatasari ARI SUSANTO Astika, Mariana Ayuningtiyas, Fitri bin Muhd Noor, Nik Hisyamudin Boerhan, Soebagio Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Budi Setyanto Budiharjo, Otto Budiyono, Wisnu Laksana Candrakusuma, Shandy Dwisaksana Aditya Carles, Henry Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Dede Wildan Kurniawan Defrizal Defrizal Dian Esti Pratiwi Diana Lukitasari, Diana Diana Lukitasari, Diana Djaja Sidarta, Dudik Djaja, Dudik Dony Adhitama Kurniawan Dudik Djaja Sidarta Dwi Azizah, Moza Aprilya Edy Rudyanto Efendi, Basuki Dwi Effendi, Basuki Dwi Effendy, Basuki Dwi Ernu Widodo Ernu Widodo, Ernu Faradhiba, Tahta Fathin, Yumi Amiroh Fathul Hamdani Febrananda, Ilham Bayu Aldian Febriyanu, Baskara Fitriono, Riska Andi Galogika, Cendekia Ginting, R Ginting, R. Gloria Viona Pattikawa Habibi Ritonga, Anas Handayati, Nur Haris Wahyudi Hartiwingsih, Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hidayat, Muhammad Nurul Indah, Putri Jasminta Ireine Firsty Rahayu Iskendar Iskendar Jasminta, Putri Joko Sulistyo Kumbarasari, Shanti Laksono, Dedi Dwi Latipah, Latipah Laurdy Hans Hadiwidjaya Lewier, Samuel Porsiana Lushiana Primasari Markhamah Muhamad Rudi Wijaya Muhammad Ikhsan Munir, Saiful Murwanto, Alim Nana Subarna, Nana Ngakan Putu Purnaditya Nur Handayati Nur Indah, Nur Nurmawati Nurmawati NURUL HIDAYAT Nuryati Nuryati Octavianto, Rio Duzan Padmasari, Andin Qanita Phetricia, Shilvia Audy Prasetyo, Rizky Agung Pratiwi, Monika Audiya Putra, Januanwar Reza Yudhitya Rahman, Deni Arif Rehnalemken Ginting Reza Andriansyah Rinadini Hendrasworo Riska Anggraeni, Riska Anggraeni Rosiyanda Putra, Helvin Rudiwanto, Rudiwanto Sagir Alva Sangian, Hadrianus Sari, Andarany Kartka Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Sri Astutik SRI ASTUTIK Sudarma, Andi Firdaus Sujarwo, Makmur Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulistyanta Sulistyanta Sumardi . Suriyo, Suriyo Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Swandya Eka Pratiwi, Swandya Eka Tarigan, Jeremia wirawasita Tejakusuma, Jonathan Ucuk S, Yoyok UCUK SUYONO, YOYOK Ucuk, Yoyok Vallencia Nandya Paramitha Veronika Nugraheni Sri Lestari Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyu Prawesti Wahyudi, Haris Widodo, Aditya Putra Winarno Budyatmojo Wiwit Suprihatiningsih Y Ucuk Suyono Yakub Nasucha Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono Yusuf, Setyo Qomarudin