p-Index From 2021 - 2026
9.519
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rotasi Jurnal Teknik Sipil Rekayasa Mesin Jurnal Penelitian Humaniora Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika Jurnal Teknik Mesin Jurnal Akta INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan JURNAL ILMIAH ADVOKASI EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis LEGAL BRIEF Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Jurnal Komunitas Yustisia Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Yuris: Journal of Court and Justice Media Bina Ilmiah QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Equalegum International Law Journal AME (Aplikasi Mekanika dan Energi) : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Jurnal Kepengawasan, Supervisi dan Manajerial (JKSM) Jurnal Pengabdian Dinamika Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Rechtsvinding Syura: Journal of Law Jurnal Indonesia Mengabdi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Ipso Jure
Claim Missing Document
Check
Articles

PROBLEMATIKA HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI Astutik, Sri; Sidharta, Dudik Djaja; Subekti, Subekti; Handayati, Nur
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10730

Abstract

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang banyak dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan cepat, calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasiltas kuota Haji Khusus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya lebih mahal. Salah satu syarat untuk berangkat haji adalah dengan menggunakan visa haji legal, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji regular dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk Haji Furoda. Meskipun ada larangan, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji oleh PIHK, karena lebih cepat berangkat. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia dan konsekuensi hukum bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan Visa Non Haji. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa calon jamaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa non haji harus mendapat perlindungan hukum, karena mereka juga menjadi korban. Kepada Penyelangga Ibadah Haji Khusus selain harus memberikan ganti rugi juga dapat dituntut secara pidana dan sanksi nadministrasi berupa pencabutan izin operasional. Konsekuemsi bagi jamaah haji dengan visa non haji antara lain : dapat, dideportasi, denda sejumkah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat perlindungan hukum.
Alignment Analysis of WS 3Ci River Basin Management with Law No. 17/2019 and Integrated Water Resources Management Fathin, Yumi Amiroh; Purnaditya, Ngakan Putu; Subekti, Subekti
Jurnal Teknik Sipil Vol 25, No 1 (2025): Vol 25, No 1 (2025): JURNAL TEKNIK SIPIL EDISI FEBRUARI 2025
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jts.v25i1.85449

Abstract

The Banten region relies on water resources from the Cidanau-Ciujung-Cidurian Watershed but faces problems such as flooding, drought, poor coordination, mangrove forest populations that are decreasing each year, and moderately polluted river water quality. The government issued a decree to the Minister of Public Works and Housing No. 548/KPTS/M/2018 on water resources management plans to address these issues. To overcome these problems. This research analyzes the alignment of the Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin Water Resources Management Plan with Law No. 17 of 2019 and IWRM. The method used is a comparative analysis of the water resources management plan of the Cidanau Ciujung Cidurian River Basin with Law No. 17 of 2019 and IWRM. Based on the study's results, it was found that the WS 3Ci Water Resources Management Plan is mostly in line with the Law. However, there are misalignments, namely, not listing endangered plant and animal species. At the same time, about IWRM, there are misalignments with the 4 Dimensions of water resources management, namely fossil water, green water, and water resources sustainability aspects of global scale economic sustainability.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELANGGARAN UPAH MINIMUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN Sumardi, Sumardi; Subekti, Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa pelanggaran upah minimum yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang sering kali dihadapi oleh pekerja dan pengusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat mengakibatkan kerugian bagi pekerja serta menurunkan hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam pelanggaran upah minimum, mulai dari penyelesaian secara bipartit, mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, perundingan tripartit di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga langkah hukum lebih lanjut melalui banding atau kasasi. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum, serta hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil bagi kedua belah pihak dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim usaha yang kondusif.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DIBAWAH MINIMUM Ireine Firsty Rahayu; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Y Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap pembayaran upah di bawah minimum merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak pekerja serta mewujudkan keadilan sosial dalam dunia ketenagakerjaan. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku dapat merugikan pekerja, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan menciptakan hubungan industrial yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pembayaran upah di bawah minimum, serta untuk menggali mekanisme hukum yang ada dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Fokus penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar upah sesuai ketentuan, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya penegakan hukum pidana dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pekerja.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA SORONG Gloria Viona Pattikawa; Yoyok Ucok Suyono; Dudik Djaja Sidarta; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksi kejahatan begal di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat. Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 20 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Terkhusus di Kota Sorong, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Sorong. Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi kejahatan begal adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah upaya preventif dan upaya represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1893/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 5053/PDT.G/2020/PA.SBY) Anindya Vania Permatasari; Siti Marwiyah; Subekti, Subekti; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian melalui studi dua putusan, yaitu Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby. Penelitian empiris ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak dalam kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI, yang memungkinkan eksekusi apabila pihak yang berkewajiban, terutama ayah, lalai. Penulis menyarankan agar ayah bertanggung jawab memberi nafkah hingga anak dewasa dan ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika terjadi kelalaian. Pemerintah dan badan penegak hukum diminta lebih tegas dalam menangani kasus kelalaian nafkah anak.
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF SHOPEE EXPRESS PACKAGE SERVICES ACCORDING TO LAW NUMBER. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Rosiyanda Putra, Helvin; Handayati, Nur; Subekti, Subekti; Prawesthi, Wahyu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.564

Abstract

The development of information and communication technology has resulted in significant social, economic, and cultural changes that have taken place so quickly, making the world borderless. Especially technological advances in gadgets make it easier for us to communicate and do work. Internet access has become simple and fast, accessible anywhere and anytime. In this study, the author uses the Normative Legal Research method, research that focuses on legal norms in the form of laws and regulations. The transaction model in the marketplace has advantages compared to forums, social networks, or conventional advertising. Among them are the availability of joint account facilities without fees, the ability to determine minimum purchases by sellers, and the choice of a discount system for large purchases. In addition, the marketplace also provides automatic shipping cost calculations, online payment confirmation processes, and automatic checking of the status of goods delivery. The Consumer Protection Law (UUPK) provides rights for consumers, such as the right to receive goods according to orders, compensation in the event of default, and the right to file complaints. However, business actors also have rights, including the right to payment according to agreement and legal protection from consumer actions that are not in good faith.
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN SILABUS DAN RPP MELALUI BIMBINGAN BERKELANJUTAN SUBEKTI, SUBEKTI
Jurnal Kepengawasan, Supervisi dan Manajerial (JKSM) Vol. 1 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Perkumpulan Cendekia Muda Kreatif Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61116/jksm.v1i1.44

Abstract

Subjek penelitian sebanyak 15 orang guru dan dilaksanakan melalui tahap perencanaan, tindakan, observasi/evaluasi dan refleksi. Mula-mula peneliti menyampaikan panduan bagaimana cara menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajran (RPP) kepada guru-guru, kemudian meningkatkan keterampilan guru-guru dalam menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajran (RPP) berbasis K13 melalui bimbingan berkelanjutan, pada siklus I rata-rata hasil aktivitas dan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP adalah 72 dan pada siklus II rata-rata hasil aktivitas dan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP mengalami peningkatan yakni sebesar 81. Ketuntasan kompetensi meningkat dari sklus I dan II yaitu masing-masing 60,00 dan 86,67. Kesimpulan penelitian telah berhasil dimana apabila silabus dan RPP yang disusun oleh guru kelas dan guru mata pelajaran minimal mencapai nilai kualitatif B (Baik).
Paradigma Pemikiran Pendidikan Multikultural Menurut KH. Abdurrahman Wahid Wijaya, Muhamad Rudi; Habibi Ritonga, Anas; Subekti, Subekti
Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padngsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/multidisipliner.v8i2.4083

Abstract

Indonesia which is a multicultural country with various socio-cultural, ethnic, religious, geographical conditions, customs. This fact becomes a distinctive feature of plural pluralism if people are side by side, complement each other, respect each other, and are able to adapt. The development of education in Indonesia cannot be separated from religious leaders who are role models for most Indonesian people. Which makes one of the highlights or views of the results of education such as the Islamic figure KH Abdurahman Wahid. This research is a type of qualitative research that explores data by reviewing the literature. Data analysis used is tracing primary and secondary sources, classifying data based on research formulas, processing data/quoting displaying data, data abstraction, data interpretation, and conclusions. The results of the study show that the paradigm in education is shown from various aspects including in the socio-cultural community, religion and politics. These three things must go hand in hand to realize a successful education in the presence of diversity in Indonesia
Legal certainty of internal regulations in health services in government hos-pitals Suryaningdiah, Daniek; Subekti, Subekti; Suyono, Yoyok Ucuk; Sidarta, Dudik Djaja
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1240

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find out that Internal Regulations (Hospital ByLaws) in government hospitals in Indonesia meet the principles of legal certainty and harmonization between Internal Regulations (Hospital ByLaws) as well as higher regulations in the legal system related to health services in government-owned hospitals. The type of research applied is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the analysis show that the inconsistency between Internal Regulations (Hospital ByLaws) and regulations that have a higher hierarchy can produce various legal consequences, such as decreased hospital accreditation, lawsuits from patients or medical personnel, and the risk of administrative sanctions. Thus, the hospital must carry out continuous evaluation and revision to ensure compliance with the latest regulations. Disagreements that are left can cause legal losses for both hospitals, medical personnel, and patients. Hospitals are at risk of losing accreditation, facing lawsuits, and experiencing administrative issues that can disrupt operations. In addition, inconsistencies can also disrupt public trust in the hospital
Co-Authors Abdillah Satar Abdul Hamid Abu, Achmad Nur Ade Titie Solihati Agung Wahyudi Biantoro Akbar Arfansyah Ali Imron Alief Akbar Albasir ANGELINA, ANITA Anggara, Fajar Anindya Vania Permatasari ARI SUSANTO Aribawa, Muhammad Yustino Astika, Mariana Ayuningtiyas, Fitri Bachrul Amiq bin Muhd Noor, Nik Hisyamudin Boerhan, Soebagio Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Budi Setyanto Budiharjo, Otto Budiyono, Wisnu Laksana Candrakusuma, Shandy Dwisaksana Aditya Carles, Henry Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Dading Krismantoro Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Dede Wildan Kurniawan Defrizal Defrizal Dhake, Anselmus Dian Esti Pratiwi Diana Lukitasari, Diana Diana Lukitasari, Diana Djaja Sidarta, Dudik Djaja, Dudik Dony Adhitama Kurniawan Dudik Djaja Sidarta Dwi Azizah, Moza Aprilya Edy Rudyanto Efendi, Basuki Dwi Effendi, Basuki Dwi Effendy, Basuki Dwi Ernu Widodo Ernu Widodo, Ernu Faradhiba, Tahta Fathin, Yumi Amiroh Fathul Hamdani Febrananda, Ilham Bayu Aldian Febriyanu, Baskara Fitriono, Riska Andi Galogika, Cendekia Ginting, R Ginting, R. Gloria Viona Pattikawa Habibi Ritonga, Anas Hamdani, Fathul Handayati, Nur Haris Wahyudi Hartiwingsih, Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartoyo Hartoyo Hermawanto, Dedi Hidayat, Muhammad Nurul Igrisa, Rommy Indah Sari, Evy Nur Indah, Putri Jasminta Ireine Firsty Rahayu Iskendar Iskendar ITOK DWI KURNIAWAN Jasminta, Putri Joko Sulistyo Kumbarasari, Shanti Laksono, Dedi Dwi Latipah, Latipah Laurdy Hans Hadiwidjaya Lewier, Samuel Porsiana Lushiana Primasari Markhamah Marzuqi, Moh. Azaz Abbas Muhamad Rudi Wijaya Muhammad Ikhsan Munir, Saiful Murwanto, Alim Nana Subarna, Nana Nasoetion, Dedy Wardana Nasution, Dedi Wardana Ngakan Putu Purnaditya Novia Rahma Aulia Nur Handayati Nur Indah, Nur Nurhayati Nurhayati Nurmawati Nurmawati NURUL HIDAYAT Nuryati Nuryati Octavianto, Rio Duzan Padmasari, Andin Qanita Parjono, Parjono Patasik, Lidia Wulandary Phetricia, Shilvia Audy Prasetyo, Rizky Agung Pratiwi, Monika Audiya Putra, Ananda Maulana Singgih Putra, Januanwar Reza Yudhitya Rahayu, Edi Bagus Waluyo Yuda Teguh Rahman, Deni Arif Rehnalemken Ginting Reza Andriansyah Rinadini Hendrasworo Riska Anggraeni, Riska Anggraeni Rosiyanda Putra, Helvin Rudiwanto, Rudiwanto Sagir Alva Sangian, Hadrianus Santoso, Wahyu Aji Sari, Andarany Kartka Sayudi, Moh Husen Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Sobirin Sobirin Soekarno, Dwi Teguh SRI ASTUTIK Sri Astutik Sudarma, Andi Firdaus Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Sujarwo, Makmur Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulistyanta Sulistyanta Sumardi . Suriyo, Suriyo Sutjahja, Andre Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Swandya Eka Pratiwi, Swandya Eka Syah, Aden Tarigan, Jeremia wirawasita Tejakusuma, Jonathan Ucuk S, Yoyok UCUK SUYONO, YOYOK Ucuk, Yoyok Vallencia Nandya Paramitha Veronika Nugraheni Sri Lestari Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyu Prawesti Wahyudi, Haris Widodo, Aditya Putra Winarno Budyatmojo Wiwit Suprihatiningsih Wulantari, Monica Ade Y Ucuk Suyono Yakub Nasucha Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono Yusuf, Setyo Qomarudin