Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.646
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rotasi Jurnal Teknik Sipil Rekayasa Mesin Jurnal Penelitian Humaniora Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika Jurnal Teknik Mesin Jurnal Akta INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan JURNAL ILMIAH ADVOKASI EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis LEGAL BRIEF Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Jurnal Komunitas Yustisia Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Yuris: Journal of Court and Justice Media Bina Ilmiah QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Equalegum International Law Journal AME (Aplikasi Mekanika dan Energi) : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Jurnal Kepengawasan, Supervisi dan Manajerial (JKSM) Jurnal Pengabdian Dinamika Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Rechtsvinding Syura: Journal of Law Jurnal Indonesia Mengabdi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Ipso Jure
Subekti Subekti
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TIAKUR IBUKOTA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU: STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 1835 K/PDT/2019 Lewier, Samuel Porsiana; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i1.383

Abstract

Soil, as one of the vital aspects for human survival, has a very important role. The presence of land provides great potential in producing natural resources that provide significant benefits to many people. However, the importance of land also means that the amount is limited, and therefore, there needs to be regulation from the government. Disputes over land ownership and use often arise in communities, and this problem is tapering from year to year, spreading in almost all parts of Indonesia, including both urban and rural areas. One example that illustrates this condition can be found in the community of Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province, as exemplified in Supreme Court Decision Number 1835 K / Pdt / 2019. The researcher formulates questions based on this background: (1) What is the judge's consideration for the settlement of the land dispute in Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province? (2) How is the settlement of the land dispute in Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province? The method used is Normative research with a statutory approach and a case approach, using descriptive analysis techniques, the results of the study show, that the judex facti decision / Ambon High Court in this case is not contrary to the law and / or the law, then the cassation application submitted by Cassation Applicant Frits Hosea Gaspar Pooroe, must be rejected. 2. Tiakur Land The capital of Southwest Maluku Regency of Maluku Province is a former Toinaman State lordship covering an area of ± 4000 Ha (Hecto Are), located in West Moa, Moa District, Southwest Maluku Regency, which has been granted/released by the defendants to the Southwest Maluku Regency Government
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES JOMBANG Galogika, Cendekia; UCUK SUYONO, YOYOK; SUBEKTI, SUBEKTI
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48103

Abstract

Dasar pengambilan judul skripsi ini ialah karena maraknya kriminalitas taruhan berbasis digital di area JOMBANG saat ini yang membuat warga sekitar menjadi penasaran. Tulisan ini bertujuan agar mengetahui dan mengkaji selaras yuridis perihal kelayakan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG, kelayakan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG, kecukupan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG, upaya pencegahan dan upaya penindakan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah 1. mengapa terjadi maraknya kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? 2. Seberapa efektif pemberantasan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? 3. Apa saja upaya pencegahan dan upaya penindakan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? Strategi dalam studi ini ialah eksplanatori grafis atas pendekatan yuridis sosiologis dimana informasi diraih selaras wawancara dan didukung atas pertimbangan tertulis. Hipotesis yang dipakai dalam menganalisis permasalahan dalam usulan ini ialah hipotesis kerangka hukum dan hipotesis ketentuan hukum yang sesuai atas Islam. Berdasarkan studi yang dijalankan, penyebab maraknya taruhan online di area JOMBANG ialah masalah keuangan, pembangkangan warga terkait hukum, komponen kualitas etika dan adat istiadat yang minim; pemberantasan taruhan online di area JOMBANG belum berhasil, ketidakefektifan ini disebabkan karena belum adanya penindakan tegas terkait pelanggaran taruhan online dan minimnya kantor penegak hukum; aspek penghambat yang mendasar terkait atas keberadaan Pasal-pasal Undang-Undang perihal Data dan Bursa Elektronik yang perlu dikaji. Maka rekomendasi dari usulan ini ialah agar pemerintah mengkaji ulang Pasal-pasal Undang-Undang perihal Data dan Bursa Elektronik; bagi aparat penegak hukum perlu dibuatkan teknologi penindakan terkait taruhan berbasis digital; Pemerintah harus mengkaji APBD agar memajukan kesejahteraan warga dan menjalankan pembinaan etika kepada warga agar taruhan online bisa berminim. Kata Kunci: Pemberantasan, Judi Online, Pidana
Tinjauan Yuridis tentang Tatacara Pelaksanaan Eksekusi terhadap Sebuah Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Latipah, Latipah; Subekti, Subekti; Borman, Syahrul; Astutik, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hubungan kerja sama nasional dan lnternasional dibutuhkan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian kerja sama dan lazim dimuat clausal pilihan hukum bila terjadi perselisihan, forum arbitrase nasional ataupun internasional menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang dilakukan secara efektif, bersifat rahasia, oleh arbiter yang ahli dalam bidangnya dan bersifat independen, penyelesaian sengketa dapat diselenggarakan lebih cepat, objektif, fleksibel dengan banyak kemudahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara, sehingga model penyelesaian sengketa ini sesuai keinganan para pelaku usaha karena sederhana, cepat dengan biaya ringan dan putusan bersifat final dan binding sehingga dapat di eksekusi berdasarkan hukum Indonesia, sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 Tentang ratifikasi Konvensi New York 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 dan Perma No. 3 Tahun 2023 untuk menjamin Penegakan Hukum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan eksekusi terhadap putusan Lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional.
Panopticon Strategy in Juvenile Delinquency Regulation and Rehabilitation in Indonesia Lukitasari, Diana; Hartiwingsih, Hartiwingsih; Subekti, Subekti; Primasari, Lushiana; Pratiwi, Dian Esti
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 1 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.48881

Abstract

This study addresses juvenile delinquency in Indonesia through a combined legal and social analysis, proposing innovative solutions for sustainable impact. Drawing inspiration from Michael Foucault's Panopticon theory, the study examines how Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code interacts with evolving social dynamics. It advocates for a flexible legal framework that not only punishes but also emphasizes rehabilitation and social reintegration for adolescents. The research underscores the critical need for legal reforms that adapt to changing societal norms and challenges posed by information technology. It explores the influence of unrestricted digital media access on adolescent behavior, including phenomena like klithih, which reflects community and peer influences. The study's findings highlight the pivotal role of family, peers, and community in shaping youth behavior and calls for enhanced community-based education and supervision strategies. Consequently, the study proposes recommendations for a more humane and effective legal approach to juvenile delinquency. These include prevention strategies that empower communities in educating and monitoring young people. By advocating for a holistic and evidence-based approach, this research aims to inspire policymakers, legal practitioners, and the public to foster a supportive environment for Indonesian youth, paving the way for a brighter future.
Criminal Liability Political Parties in Criminal Acts of Corruption: Indonesia Korea Comparison Lukitasari, Diana; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Ginting, Rehnalemken; Subekti, Subekti; Pratiwi, Dian Esti
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 6, No 2 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2021)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v6i2.33917

Abstract

Political parties are often in the spotlight because of the corrupt behavior of their members with the aim of party interests. The forms of criminal acts of corruption by cadres or political party administrators have various modes, including bribery, buying and selling positions, extorting strategic sectors, harming state finances, abuse of authority and misuse of budgets in development programs. Although there are many cases where political parties are suspected of being in the vortex of enjoying the proceeds of criminal acts of corruption, until now criminal responsibility is still borne by individuals, whether cadres or administrators of political parties. This study aims to provide an overview of the criminal liability arrangements of political parties in corruption in Indonesia and to conduct a comparative study of the accountability of political parties in Indonesia and South Korea. The research method used is non-doctrinal by taking secondary data sources with legal, conceptual and grammatical approaches. The results show that Indonesia still includes political parties as corporations, however, political parties in Indonesia are legal entities that cannot be held criminally responsible. South Korea is an example of a country that regulates criminal acts of political parties through their respective laws. In general, South Korea imposes criminal responsibility on persons or administrators of party members, not on the party itself.
PENYELESAIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Subekti, Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1127

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia . Kedua undang-undang tersebut menganut asas retroaktif. Mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 perubahan sesuai dengan Pasal 28I tidak menganut asas retroaktif, artinya konstitusi ini melarang hukum berlaku surut. Kebijakan pemerintah ini menjadi persoalan, karena telah terjadi kontradiktif sehingga menimbulkan masalah yaitu bagaimana kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu?Tujuan penelitian ini adalah menjawab dan menganalisis kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang yang terjadi di masa lalu, diselesaikan oleh undang-undang HAM yang baru ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.            Dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk menjawab permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankonseptual (conceptual approach), pendekatanperaturanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan kebijakan yang kontradiktif, dimana asas retroaktif diterapkan, dibentuk pengadilan HAM ad Hoc tetapi aturan hukum yang diterapkan atau sanksi yang dijatuhkan menggunakan aturan KUHP yang merupakan pelanggaran HAM biasa/umum (ordinary crime). Kata Kunci : Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan, Kejahatan Kemanusiaan
Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Prasetyo, Rizky Agung; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14203

Abstract

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah terjadi pergeseran besar dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain.. Meskipun membawa banyak manfaat, teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan, ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku sering kali muncul dalam bentuk komentar dan unggahan yang menghina, sehingga mempengaruhi pandangan dan respons hakim terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik ujaran kebencian dan menganalisis perbedaan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang mencerminkan pandangan hakim. Hasil penelitian memberikan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ini, yang bervariasi tergantung pada faktor dan unsur yang dilakukan oleh terdakwa menurut Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dilarang melakukannya. Pertimbangan hakim mencakup faktor-faktor memberatkan, seperti dampak terhadap masyarakat, serta faktor meringankan, seperti status terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap sopan dalam persidangan.
ANALISIS KERUSAKAN AKIBAT MISFIRING PADA MOTOR TORAK DENGAN MENGGUNAKAN METODA GETARAN Subekti, Subekti; Hidayat, Muhammad Nurul; Effendi, Basuki Dwi
Jurnal Rekayasa Mesin Vol. 16 No. 1 (2025)
Publisher : Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jrm.v16i1.980

Abstract

The working principle of the piston engine consists of a system that follows a thermodynamic cycle and a mechanical cycle. The thermodynamic cycle is known as a (P-T) diagram while the mechanical cycle is known as a (P-V) diagram. In operation, the piston engine can move in a rotating manner with a certain rotation because it gets a force that comes from the combustion process. The primary vibration force is caused by the combustion gas pressure in the combustion chamber, such as detonation caused by uneven spraying in the combustion chamber and misfire is characterized by a low maximum pressure using vibration analysis. The higher the amplitude produced by the spark plug, the higher the effect of engine vibration produced. The engine speed, power and load applied to the engine greatly affect the misfiring of the spark plug. Misfiring has a frequency amplitude that tends to be more, this causes the driver discomfort while driving. The frequency that has the highest amplitude is around 100 Hz on misfiring spark plugs, and 120 Hz – 130 Hz on normal spark plugs. At idle engine speed of 900 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm, normal spark plugs have the highest amplitude on the X and Y axis channels, while for misfiring spark plugs the highest amplitude is only on the Z axis.
Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina) Jasminta, Putri; Indah, Putri Jasminta; Subekti, Subekti
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1000

Abstract

Tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelaku yang sudah dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Negara Indonesia dengan Negara Filipina memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dengan Filipina dan upaya mengoptimalkan pengaturan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kejahatan anak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan, yaitu di Indonesia menerapkan usia 12-18 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak dan pemberian hukuman berupa sanksi pidana atau tindakan, sedangkan Filipina menetapkan batas usia 15- 18 tahun dan mencakup tanggung jawab bersama orang tua dalam regulasinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan negara Indonesia adalah dengan melakukan perluasan pertanggungjawaban pidana anak berupa menambahkan pengaturan tanggung jawab orang tua dalam pengaturan hukum pidana anak.
TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI KOSMETIKA TANPA IZIN PRODUKSI DAN TIDAK MEMENUHI STANDARD PERSYARATAN KEAMANAN Budiyono, Wisnu Laksana; Djaja, Dudik; Subekti, Subekti; Ucuk S, Yoyok
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.8915

Abstract

Consumers who want to improve their appearance are often attracted to cheap cosmetics because they provide fast results. This is what makes them look for alternative ways by buying these products even though they may not meet the requirements and these cosmetics are sold freely but do not have a BPOM number. The aim of this research is to analyze liability in the production of cosmetics without a production permit and do not meet standard safety requirements and legal protection for consumers who use cosmetics which are produced without a production permit and do not meet standard safety requirements. This research uses normative legal research method. The results of the research show that the defendant in this case has fulfilled the elements for which a sentence can be carried out. The first element is an act carried out in accordance with Article 197 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, the second element violates Article 106 of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade, and the third element violates Article 62 paragraph (1) Jo. Article 8 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers experience losses as a result of using cosmetics that are produced without a production permit and do not meet standard safety requirements, so the defendant is required to compensate consumers for losses incurred in accordance with the provisions of Article 7 letter f with administrative sanctions in accordance with Article 60 Paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and criminal sanctions contained in Article 62 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Co-Authors Abdillah Satar Abdul Hamid Abu, Achmad Nur Ade Titie Solihati Agung Wahyudi Biantoro Akbar Arfansyah Ali Imron Alief Akbar Albasir Amarullah, Alfansyuri ANGELINA, ANITA Anggara, Fajar Anindya Vania Permatasari Aranggraeni, Renda ARI SUSANTO Aribawa, Muhammad Yustino Astika, Mariana Ayuningtiyas, Fitri Bachrul Amiq bin Muhd Noor, Nik Hisyamudin Boerhan, Soebagio Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Budi Setyanto Budiharjo, Otto Budiyono, Wisnu Laksana Candrakusuma, Shandy Dwisaksana Aditya Carles, Henry Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Dading Krismantoro Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Dede Wildan Kurniawan Defrizal Defrizal Dhake, Anselmus Dian Esti Pratiwi Diana Lukitasari, Diana Diana Lukitasari, Diana Djaja Sidarta, Dudik Djaja, Dudik Dony Adhitama Kurniawan Dudik Djaja Sidarta Dwi Azizah, Moza Aprilya Edy Rudyanto Efendi, Basuki Dwi Effendi, Basuki Dwi Effendy, Basuki Dwi Ernu Widodo Ernu Widodo, Ernu Faradhiba, Tahta Fathin, Yumi Amiroh Fathul Hamdani Febrananda, Ilham Bayu Aldian Febriyanu, Baskara Fitriono, Riska Andi Galogika, Cendekia Ginting, R Ginting, R. Gloria Viona Pattikawa Habibi Ritonga, Anas Hamdani, Fathul Handayati, Nur Haris Wahyudi Hartiwingsih, Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartoyo Hartoyo Hermawanto, Dedi Hidayat, Muhammad Nurul Igrisa, Rommy Indah Sari, Evy Nur Indah, Putri Jasminta Ireine Firsty Rahayu Iskendar Iskendar ITOK DWI KURNIAWAN Jasminta, Putri Joko Sulistyo Kumbarasari, Shanti Laksono, Dedi Dwi Latipah, Latipah Laurdy Hans Hadiwidjaya Lewier, Samuel Porsiana Lushiana Primasari Markhamah Marzuqi, Moh. Azaz Abbas Muhamad Rudi Wijaya Muhammad Ikhsan Munir, Saiful Murwanto, Alim Nana Subarna, Nana Nasoetion, Dedy Wardana Nasution, Dedi Wardana Ngakan Putu Purnaditya Novia Rahma Aulia Nur Handayati Nur Indah, Nur Nurhayati Nurhayati Nurmawati Nurmawati NURUL HIDAYAT Nuryati Nuryati Octavianto, Rio Duzan Padmasari, Andin Qanita Parjono, Parjono Patasik, Lidia Wulandary Phetricia, Shilvia Audy Prasetyo, Rizky Agung Pratiwi, Monika Audiya Putra, Ananda Maulana Singgih Putra, Januanwar Reza Yudhitya Rahayu, Edi Bagus Waluyo Yuda Teguh Rahman, Deni Arif Rehnalemken Ginting Reza Andriansyah Rinadini Hendrasworo Riska Anggraeni, Riska Anggraeni Rosiyanda Putra, Helvin Rudiwanto, Rudiwanto Sagir Alva Sangian, Hadrianus Santoso, Wahyu Aji Sari, Andarany Kartka Sayudi, Moh Husen Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Sobirin Sobirin Soekarno, Dwi Teguh SRI ASTUTIK Sri Astutik Sudarma, Andi Firdaus Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Sujarwo, Makmur Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulistyanta Sulistyanta Sumardi . Suriyo, Suriyo Sutjahja, Andre Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Swandya Eka Pratiwi, Swandya Eka Syah, Aden Tarigan, Jeremia wirawasita Tejakusuma, Jonathan Ucuk S, Yoyok UCUK SUYONO, YOYOK Ucuk, Yoyok Vallencia Nandya Paramitha Veronika Nugraheni Sri Lestari Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyu Prawesti Wahyudi, Haris Widodo, Aditya Putra Winarno Budyatmojo Wiwit Suprihatiningsih Wulantari, Monica Ade Y Ucuk Suyono Yakub Nasucha Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono Yusuf, Setyo Qomarudin