Claim Missing Document
Check
Articles

Tunggakan Dana Bagi Hasil di Provinsi Lampung dan Dampaknya terhadap Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Sosiologi Politik Berchah Pitoewas; Abdul Halim; Rejeki Charistias Siregar; Ririn Izzati Pangestuti; Maelinda Destriana; Putri Cahya Negara; Adinda Armilia Putri; M. Fathurrozak
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wqysjj05

Abstract

This study discusses the problem of Revenue Sharing Fund (DBH) arrears by the Lampung Provincial Government to the district/city government. The main focus is on the analysis of the causes of the delay in DBH payments and their impact on the performance of local government, especially in the context of political sociology. This study uses a descriptive qualitative approach with the aim of gaining a deep understanding of the causes of Revenue Sharing Fund (DBH) arrears by the Lampung Provincial Government and their impact on the local government system, especially in the context of political sociology. This study uses a literature study that collects data and information from written sources such as books, scientific articles, journals, and other published materials. The author found that the delay in DBH disbursement was caused by budget inconsistencies, accumulation of arrears since previous years, and gradual payment arrangements until 2028. The impact of DBH delays is very significant on budget realization, including delays in routine spending and infrastructure development at the district/city level. From a political sociology perspective, this reflects the unequal power relations between the provincial government and smaller regions, and shows weak fiscal transparency and accountability. More transparent and fair fiscal policy and governance reforms are needed to support the effectiveness of regional autonomy.
Studi Kasus Analisis Proses Hukum Dan Sanksi Politik Dalam Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRD Lampung Selatan Intan Primawitha; Rahma Isnawati; Rintan Amelia; Jelis Pramadanti; Abdul Halim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/ds0d0433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum dan sanksi politik dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas pejabat publik dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi berita, putusan pengadilan, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum mengalami kendala administratif dan politik, sedangkan sanksi politik terhadap pelaku cenderung lemah dan tidak proporsional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan komitmen lembaga politik dan hukum dalam menegakkan integritas pejabat publik.  
Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Studi Kasus Perilaku Transaksional Masyarakat B. WULANDARI; Abdul Halim; Anggraenie Inka Amyairi; Seli Safitri Julianti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tbhbww09

Abstract

Praktik politik uang (money politics) merupakan fenomena yang merusak kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh politik uang terhadap perilaku politik transaksional masyarakat serta implikasinya terhadap kesadaran politik dan integritas pemilu. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara semi-terstruktur di wilayah dengan tingkat prevalensi politik uang yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang memicu perilaku pragmatis di kalangan pemilih, memperkuat relasi kuasa yang timpang antara kandidat dan masyarakat, serta menciptakan siklus ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya pendidikan politik berkontribusi terhadap penerimaan masyarakat terhadap praktik ini.Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural, penguatan regulasi, serta edukasi politik berbasis nilai demokratis dan antikorupsi untuk menekan praktik politik uang dan membangun partisipasi politik yang sehat.
Ketika Ijazah Menentukan Demokrasi : Persepsi Masyarakat Terhadap PSU Pilkada Pesawaran Titan Cicilia; Esti Angelita; Feby Fiola Ayu; Zahra Nur Farida; Asshifa Shalihah; Abdul Halim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y0k81494

Abstract

The Constitutional Court’s decision to mandate a revote (Pemungutan Suara Ulang, PSU) in the 2024 Pesawaran local election due to issues regarding the authenticity of one candidate's diploma has sparked significant democratic discourse. This article aims to explore the perceptions of the public and election organizers regarding the PSU and the role of educational credentials as a determining factor in democratic processes. This study adopts a qualitative case study approach through direct interviews with KPPS (Polling Station Working Committee) members and residents of Pesawaran. Findings reveal that the public generally accepted the PSU as a fair solution (MA, interview, 2025), though some expressed frustration over the political process described as "full of drama." Meanwhile, KPPS members stated that preparations for the PSU were adequate, with logistics well-distributed and personnel properly retrained, though maintaining voter turnout remained a challenge (RD, interview, 2025). Administratively, the diploma is perceived as both a legal and moral requirement for candidacy, aligning with Khairunnisa (2022), who argued that administrative completeness is essential for the ethical and lawful nomination of regional leaders. This case highlights persistent challenges in local democratic governance, particularly in maintaining public trust when a candidate’s formal qualifications are contested. Transparent and rigorous candidate verification processes are crucial to preventing political uncertainty and preserving electoral integrity.
Analisis Penggusuran Dalam Kebijakan Penertiban Aset Daerah Oleh Pemerintah Provinsi Lampung Di Kecamatan Sukarame amelia irwana; Abdul Halim; Meta Sari; Susiati
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/8y8a9r04

Abstract

    Penertiban aset daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan tata kelola aset yang tertib, sah, dan berdaya guna. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika berkaitan dengan penggusuran warga yang telah lama menempati lahan tanpa kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penggusuran yang terjadi dalam implementasi kebijakan penertiban aset oleh Pemerintah Provinsi Lampung di wilayah Sukarame. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban aset di Sukarame belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan sosial dan hak atas tempat tinggal yang layak. Kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat terdampak serta minimnya solusi alternatif memperparah ketegangan di lapangan. Selain itu, aspek legalitas status lahan dan lemahnya partisipasi publik menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.  
Analisis Aksi Swadaya Masyarakat Pringsewu Mengenai Jalanan Rusak: Kontenks Ketidakpuasaan Terhadap Pemerintah Laura Gayatri; Yunida Nurlina; Dewi Rahayu; Elisa Marlina; Salsabila Mutiyah; Tsalitsa Fadilatu Rahmania; Berchah Pitoewas; Abdul Halim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/z79ckc41

Abstract

Kerusakan parah pada infrastruktur jalan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, telah memicu munculnya aksi swadaya masyarakat—khususnya oleh pemuda setempat—sebagai respons non­konvensional atas lambannya penanganan pemerintah daerah. Penelitian ini menginvestigasi motivasi, proses, dan implikasi politik dari inisiatif perbaikan jalan mandiri tersebutd alam konteks ketidakpuasan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pemuda penyelenggara aksi, tokoh masyarakat, serta aparat desa. Hasil menunjukkan bahwa frustrasi kolektif atas kecelakaan fatal dan kerugian ekonomi akibat jalan rusak mendorong mobilisasi cepat melalui media sosial, penggalangan dana sukarela, dan gotong royong. Aksi ini tidak hanya mereduksi angka kecelakaan secara temporer, tetapi juga berfungsi sebagai kritik tegas terhadap defisit transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Solidaritas lokal dan penggunaan platform digital terbukti mempercepat koordinasi, sedangkan respon birokrasi yang terseret menjadi pengakuan spontan terhadap legitimasi partisipasi publik. Secara sosiopolitis, temuan menggarisbawahi perlunya mekanisme partisipatif yang inklusif dan penguatan komunikasi publik untuk memulihkan kepercayaan warga. Kesimpulannya, aksi swadaya masyarakat Pringsewu merefleksikan krisis legitimasi pemerintah lokal dan menawarkan model kapital sosial berbasis gotong royong sebagai komplementer bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Analisis Pengaruh Kebijakan Birokrasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Lampung Berchah Pitoewas; Abdul Halim; Martines Sabiliun Muttaqina; Elza Zeriana; Ferdiansyah Ferdiansyah; Riskiya Dina Paramita; Ratna Wulandari; Bagus Permana; Rifdah Assyifa
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/vm6zpt93

Abstract

This study aims to examine the influence of bureaucratic policy on the effectiveness of public services in Lampung Province through a literature review approach. In the context of modern governance, bureaucracy plays a vital role in delivering efficient, transparent, and accountable public services. A review of various scholarly sources reveals that well-designed bureaucratic policies can significantly enhance service quality, particularly through organizational reform, digital service implementation, and strengthening the capacity of civil servants. However, the literature also highlights persistent challenges, such as overlapping regulations, low accountability, and resistance to change, which hinder effective policy implementation at the regional level. In the case of Lampung, the effectiveness of public services is largely determined by how consistently and adaptively bureaucratic policies are applied to meet public needs. Therefore, this study recommends improving evidence-based bureaucratic policies, continuous capacity-building programs for civil servants, and stronger performance evaluation systems as strategic efforts to enhance public service delivery.
Analisis Komprehensif Faktor-Faktor Pemicu Banjir dan Dampaknya terhadap Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Lampung Indah Purwoningsih; Lulu Rintan Apriliyani; Nadia Sabila; Siti Musaroh Maydiana Alpa; Abdul Halim; Berchah Pitoewas
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/c1zmcp84

Abstract

This study aims to provide a comprehensive analysis of the factors triggering floods and their impacts on the socio-economic resilience of communities in the Lampung region, using a literature review and field observations. The literature review identifies various flood-causing factors, including natural elements such as high rainfall, topography, and river capacity, as well as anthropogenic factors like land use changes, inadequate drainage systems, and human activities that increase flood risk. Field observations complement the literature findings by examining real conditions related to infrastructure, settlement patterns, and the socio-economic impacts of flooding. The analysis reveals that floods in Lampung result from the interaction of natural and human factors, causing significant disruptions to economic activities, health, and community well-being. This study highlights the importance of sustainable environmental management and enhancing community adaptive capacity to strengthen socio-economic resilience against flood disasters in the region.
Peran Strategis Kinerja Pemerintah Walikota Bandar Lampung Pada Pengelolaan Sampah Dalam Prespektif Sosiologi Politik Berchah Pitoewas; Abdul Halim; Serly Pramudita; Indah Septia Lestari; Kayla Zahara Salsabila; Desika Fitriana; Imelda Mauly Jevita; Ria Rahmanisa
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/fyewhm93

Abstract

Waste management in Bandar Lampung City faces complex challenges along with rapid population growth. This article aims to analyze the strategic role of the performance of the Bandar Lampung City Government, especially the Mayor, in managing waste through a political sociology approach. This approach uses a deep understanding of the dynamics related to power, public policy, and community participation in the context of waste management. The method used is descriptive qualitative and literature study with participatory observation data collection techniques. The results of the discussion of this article indicate that local government performance is greatly influenced by factors such as political leadership, policy effectiveness, and community involvement. The implementation of effective waste management policies requires synergy between the government, community, and private sector. This article contributes to understanding the importance of the strategic role of local government in waste management and its implications for sustainable development.
Analisis Daya Saing Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di provinsi Lampung Riskiya Dina Paramita; Indah Purwoningsih; Siti Musaroh Maydiana Alpa; Indah Septia Lestari; Berchah Pitoewas; Abdul Halim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/pebmbm96

Abstract

Lampung Province, especially Bandar Lampung City, is essentially trying to increase competitiveness through the tourism sector. Government policies in Bandar Lampung City have a strategic role in developing service quality and destination readiness as well as striving for an advanced and competitive tourism sector in increasing tourist visits to Lampung Province. This study aims to analyze the competitiveness of the tourism sector to increase tourist visits to tourist destinations in Lampung Province through exploring the role of tour guide training, developing CHSE (clean, healthy, safety, and environment) standard home stays, and utilizing digital technology in promoting destinations in Lampung. This research was conducted through in-depth interviews with the parties involved and using a descriptive qualitative approach as well as observation. Through in-depth interviews and the results of observations that have been carried out, it has been proven that building or striving for the competitiveness of the tourism sector to increase tourist visits in Lampung Province can strengthen the capability of providing quality services to tourists, having a level of tourist trust in visiting tourist destinations and digital-based promotions through social media which are essentially very significant in expanding the reach and awareness of destinations.  All of these strategies contribute to improving Lampung’s image as a competitive destination.
Co-Authors Adelia Novita Sari Adelia Novitasari Adinda Armilia Putri Adinda Salsabila Rizki Oktavia Aftesia Labira Lauli Agil Fitrah Lanova Agus Ananda Ahmad Rama Alvina Juliana Bahri amelia irwana Ana Mentari Andika Wildan Fachrezi Andita Novaliana Anggraenie Inka Amyairi Anis Sri Wijayanti Anisia Rianti Tamara Anita Yunida Fikri Annisa Dwi Lestari Annisa Salsabila Azahra Anung Mabilla Asshifa Shalihah Atikah Ramadhani Ayu Nur Safitri B. WULANDARI Bagus Permana Bagus putra Setiawan Berchah Piteowas Berchah Pitoewas Chaca Alfarica Cahyani Dea Azzahra Dea Resman Palestan Debora Patricia Sebayang Della Soraya Desika Fitriana Desta Prianti Desvika Putri Lailani Dewi Ayu Nawang Wulan Dewi Rahayu Dhea Novitasari Dhefa Ardhelia Kusnadi Dian Permatasari Dian Puspita Sari Dina Ramadhani Dini Apriliani Diva Aziza Mardiya Diva Azizah Mardiya Dwi Khusnatun Nisa Edi Siswanto Eka Dea Pramudita Elisa Marlina Elza Zeriana Enggy Yose Erni Yanti Esti Angelita Febri Hana Nurholisah Feby Fiola Ayu Femas Erlangga Dwi Saputra Feni Sundari Ferdiansyah Ferdiansyah Fina Tri Nur Maharani Hafifah Ananda Hariri, Hasan Hendi Efrianto H Herbiyansa Hermansyah Hermi Yanzi Ichwan Karunia Imelda Mauly Jevita Indah Purwoningsih Indah Septia Lestari Indriani Anggita Putri Intan Primawitha Intan Rasita Ira Kurniawan Irhas Khasais Irma Yunita Isnaini Rahmawati Jelis Pramadanti Jesi Devialita Kayla Zahara Salsabila Komang Winda Sari Laila Fatia Maharani Lanang Maulana Laura Gayatri Laura Gayatri Leonardus Pandu Priambodo Lisa Lorensa Lulu Rintan Apriliyani Luluk Maghfiroh M. Fathurrozak M. Mona Adha M. Sulton Robani Maelinda Destriana Maelinda Devi Destiana Malikah Alya Azzahra Marsela Marsela Martika Suci Ristyawati Martines Sabiliun Muttaqina Meta Sari Mila Agustin Mira Puji Astuti Muhammad Bagus Dewantara Muhammad Mona Adha Muhammad Rizky Al-Farizi Mutiara Putri Syahrani Nabia Dilla Derma Pratiwi Nabila Laura Nadia Sabila Nadiyah Salamah Nadya Mahamida Nadya Paramitha Naela Faiza Khaerani Najua Fauzani Natanael Sitinjak Nayla Azizah Neneng Saputri Nourel Islamay Diandra Nugraha Gading Priandana Nur Hidayah Anggraini Nurhayati Nurhayati Nurhayati Perina Dwi Astuti Putri Cahya Negara Qitallya Adinda Zahrani Qorry Ainaf Raden Muhammad Setiawan Rahma Isnawati Ramadhan Hidayatulloh Ratna Wulandari Ratri Pramudita Rejeki Charistias Siregar Reni Mulia Septia Rezky Tania Rhaina Rifka Nefindia Ria Rahmanisa Rifdah Assyifa Rima Fadhilatunnisa Rintan Amelia Rio Rinanta Ririn Izzati Pangestuti Riska Meilisa Riskiya Dina Paramita Rita Fatma Syafira Rizka Maydikta Rizka Nurlita Rizki Septia Pratiwi Rizky Novaldi Rizky Wahyudi Rozalia Rozalia Rucy Hayuningrat Arum Puspita Sabrina Birri Sintia Salma Tabina Salsabila Mutiyah Sandriana Devi Seli Safitri Julianti Serly Pramudita Shalwa Desti Alfiana Sifah Maharani Sinta Bela Farah Kirani Sintya Sari Siti Musaroh Maydiana Alpa Sujatnico Sujatnico Susan Febrianti Susiati Susilo Susilo Tara Marza Citra Dewi Titan Cicilia Tsalitsa Fadilatu Rahmania Umi Wahyutin Viyanti Viyanti Viyanti Wilda Efendi Ruslan Wiwin Winarningsih Yashinta Zahra Alfitri Yolanda Fatima Agustine Yosia Agustant Parulian Yunida Nurlina Yunisca Nurmalisa Zahra Nur Farida Zaskia Falia Putri Ziya Ibnu Wafi Ziya Ibnuwafi