Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki AL-Fikr JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Law_Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Sosial dan Sains Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Law and Economics Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia INSPIRING LAW JOURNAL Ipso Jure Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy ULJLS
Edi Yunara
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 118 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 118 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Tindakan Eksibisionisme dalam Aplikasi Ome TV: Tinjauan Pemidanaan Menurut Hukum Positif di Indonesia Aziz, Ichwan Ria; Nurmalawaty; Yunara, Edi
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i2.16806

Abstract

Eksibisionisme melalui aplikasi Ome.TV mengacu kepada tindakan yang menampilkan perilaku atau konten secara eksplisit dan tindakan yang tidak pantas kepada orang lain menggunakan platform. Perilaku ini dianggap illegal menurut hukum positif di Indonesia dan memiliki konseksuensi hukum sebagai tindakan cabul atau tindakan menyimpang. Adapun permasalahan penelitian ini bagaimana pengaturan hukum mengenai tindakan eksibisionisme dalam aplikasi Ome.TV berdasarkan hukum positif di Indonesia? bagaimana pemidanaan yang dapat dikenakan bagi pelaku eksibisionisme dalam aplikasi Ome.TV? dan Bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dituntut dari pihak pengelola atau pemilik aplikasi Ome. TV Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan didukung hasil wawancara. Hasil penelitian bahwa eksibisionisme merupakan tindakan penyimpangan seksual yang dapat dipidana dan termasuk kedalam pelanggaran menurut hukum positif di Indonesia. Mengenai pengaturan hukum tindakan eksibisionisme ini unsurnya terdapat di dalam“Pasal 281, dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10 dan 36 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 414, Pasal 414 ayat (1) huruf c, dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”Pemidanaan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindakan eksibisionisme ini berupa pidana penjara dan denda, namun terdapat putusan hakim yang melepaskan pelaku eksibisionisme dari jeratan hukuman.
PUTUSAN LEPAS (ONSTLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN PN JAMBI NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2018/PN JMB JO. PUTUSAN MA NOMOR 1675 K/PID.SUS/2019) Pakpahan, Rahmat Sahala; Yunara, Edi; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2316

Abstract

Abstract: The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases.T he formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement. Keywords: Acquittal, Criminal Act, Corruption Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS. Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi
KEABSAHAN HASIL ANALISIS AUDIO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Ayunda, Adila Perma; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Ekaputra, Ekaputra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2346

Abstract

Abstract: Forensic audio is used to analyze sounds to show ownership of the sound, which can shed light on the occurrence of a crime and will ultimately be used as evidentiary material. Proving a criminal act will always be related to the presence of evidence. The function of evidence itself is to prove whether or not someone committed a criminal act. By carrying out forensic audio analysis correctly, the results of forensic audio analysis of the sound can be used as evidence. The research method used in writing this thesis is a normative juridical legal research method which is descriptive analytical in nature by conducting library research to obtain the required secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. All data was collected using library research and field research data collection methods. Based on the results of the research, it shows that the results of forensic audio analysis as evidence in criminal acts of corruption have strength after sound analysis has been carried out using the following stages. Used in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP). Keywords: Forensic Audio, Evidence, Crime, Corruption Abstrak: Audio forensik digunakan untuk menganalisis suara untuk menunjukkan kepemilikan suara, yang dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Pembuktian suatu tindak pidana akan selalu berkaitan dengan adanya alat bukti. Fungsi alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan melakukan analisis audio forensik dengan benar maka hasil analisis audio forensik terhadap suara tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis audio forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, memiliki kekuatan setelah dilakukan analisa suara dengan tahapan-tahapan yang digunakan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). Kata kunci: Audio Forensik, Alat Bukti, Tindak Pidana, Korupsi
ANALISIS POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Pandiangan, Jackson Apriyanto; Yunara, Edi; Marlina, Marlina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2357

Abstract

Abstract: With the ratification of the new Criminal Code which has become Law no. 1 of 2023 has raised the issue of curbing freedom of expression again, due to the article on insulting the president and vice president, which has long been decriminalized in Decision 013-022/PUU-IV/2006 and the presence of the article on insulting state institutions along with the criminalization of holding demonstrations, there are The 5 articles that attract attention in this description are Articles 218 and 219, namely the offense of insulting the president, as well as 240 and 241 regarding insulting state institutions, up to Article 256 regarding punishment for holding demonstrations. This research is normative juridical in nature, with the aim of obtaining qualitative results, the approach taken is a statutory approach, as well as using library study data collection techniques, by studying and analyzing books, statutory regulations and other sources, with data analysi qualitative. Keywords: Politics, Criminal Law, Freedom of Opinion Abstrak: Dengan disahkan nya KUHP  baru yang telah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah mematik isu pengekangan atas kebebasan berpendapat kembali, dikarenakan adanya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, yang telah lama didekriminalisasi pada Putusan 013-022/PUU-IV/2006 serta hadirnya Pasal penghinaan terhadap lembaga negara bersama dengan pemidanaan penyelengaaran demonstrasi, terdapat 5 Pasal yang menarik perhatian atas uraian tersebut ialah Pasal 218 dan 219  yaitu delik penghinaan presiden serta 240 dan 241 tentang penghinaan Lembaga negara, hingga Pasal 256 terkait pemidanaan terhadap penyelenggaraan demonstrasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, serta dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain, dengan analisis data kualitatif. Kata kunci: Politik, Hukum Pidana, Kebebasan Berpendapat 
CRIMINAL POLICY IN EFFORTS TO OVERCOME NARCOTICS CRIME DURING THE COVID 19 PANDEMIC (A STUDY AT THE BNN OF KABUPATEN TAPANULI SELATAN) Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat; Alvi Syahrin; Edi Yunara
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 3 (2024): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i3.103

Abstract

Narcotics are not something foreign to us, in recent years, Indonesia has not only been a transit and destination for narcotics trafficking, but is a strategic area and has great potential in producing narcotics. Abuse of narcotics and dangerous drugs has reached a concerning state so that it has become a national problem in Indonesia, especially in South Tapanuli Regency. Narcotics abuse in South Tapanuli Regency has increased, especially during the Covid-19 pandemic which has caused unrest in society, Indonesian society is currently not only fighting the Covid-19 pandemic, but also fighting against narcotics crimes. The type of research used in this thesis research is empirical legal research. research in writing this thesis is descriptive analytical using 5 (five) approaches, namely the legislative approach, case approach, comparative approach, conceptual approach and historical approach. The data sources for this research come from secondary data obtained from library materials and primary data obtained from interviews. in collecting data, researchers do it with literature studies and field studies. data collection tools used in the form of document studies and interview guidelines. The collected data will then be processed using qualitative data analysis, namely by means of all data collected from primary legal materials and secondary materials. The Criminal Policy carried out by the National Narcotics Agency of South Tapanuli Regency in overcoming Drug Abuse during the Covid-19 pandemic is carried out through non-penal and Penal Efforts. In the implementation of Non-penal Efforts, the Soft Power Approach strategy is carried out as an Effort to Prevent Drug Abuse through Drug-Clean Village activities, Anti-Drug Family Resilience Activities and Drug Danger Counseling activities in the Community. The implementation of Penal Efforts is carried out using the Hard Power Approach through strict and measured Law Enforcement in handling drug syndicates, Implementation of Law Enforcement for Case Disclosure, Routine Patrols and Raids in collaboration with Legal Institutions.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA KAITANNYA DENGAN BARANG BUKTI MELEBIHI PENYALAH GUNA Budiawan, Sahala Valentino; Mulyadi, Mahmud; Yunara, Edi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5344

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia menjadi tantangan serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, sering terjadi disparitas pemidanaan, terutama ketika barang bukti melebihi batas konsumsi pribadi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pedoman yang jelas tentang ambang batas kepemilikan narkotika untuk penyalah guna, ditambah dengan subjektivitas pertimbangan hakim, yang dapat melemahkan konsistensi sistem hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi ambang batas kepemilikan narkotika untuk penyalah guna, pembuktian dalam kasus yang melibatkan barang bukti berlebih, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Studi ini menggunakan tiga kasus di Pengadilan Negeri Medan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menawarkan solusi berupa pedoman yang lebih tegas guna mengurangi disparitas pemidanaan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggabungkan pendekatan kasus dan analisis peraturan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum untuk menilai relevansi barang bukti, dakwaan, dan putusan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman ambang batas kepemilikan memperparah disparitas, pembuktian kerap terpengaruh interpretasi hakim, dan pedoman yang tidak konsisten memicu perbedaan hukuman. Penelitian merekomendasikan revisi SEMA No. 4 Tahun 2010 dan pengaturan ambang batas barang bukti untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi disparitas pemidanaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE Sembiring, Debreri Irfansyah; Yunara, Edi; Mulyadi, Mahmud
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2709

Abstract

Abstract: This study examines the legal protection of lawyers' immunity rights in defending clients related to obstruction of justice crimes. Using normative legal research methods, this study highlights the boundaries between lawyers' immunity rights as stipulated in Article 16 of the Advocates Law and obstruction of justice crimes. The findings reveal that lawyers' immunity rights do not grant absolute legal immunity, especially when lawyers act beyond their authority or violate the principle of good faith. A case study on Decision No. 78 PK/Pid.Sus/2021 demonstrates that although lawyers have immunity rights, they can still be held criminally accountable if found guilty of obstructing justice. This study recommends strengthening regulations and oversight of immunity rights implementation to prevent misuse.Keywords: Lawyers' Immunity Rights, Obstruction of Justice, Legal Protection, Good Faith Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap klien terkait tindak pidana obstruction of justice. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti batasan antara hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan tindak pidana obstruction of justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat tidak memberikan kekebalan hukum absolut, terutama jika tindakan advokat melampaui batas wewenangnya atau melanggar prinsip itikad baik. Studi kasus pada Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 menunjukkan bahwa meskipun advokat memiliki hak imunitas, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindakan yang menghambat proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penerapan hak imunitas untuk mencegah penyalahgunaan.Kata kunci: Hak Imunitas Advokat, Obstruction of Justice, Perlindungan Hukum, Itikad Baik
Kajian Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan Meliani Sitepu, Artanta; Ediwarman, Ediwarman; Yunara, Edi; Trisna, Wessy
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v1i4.105

Abstract

Pendahuluan: Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa namun juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur. Setiap tahun jumlah anak sebagai pelaku kejahatan kesusilaan dan sebagai korban kesusilaan selalu meningkat sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terkait apakah peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut atau diperlukan upaya-upaya lain untuk dapat mencegah hal tersebut dapat terjadi. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas atau prinsip hukum. Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian tesis ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Rap dan Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mna yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data melalui data primer, sekunder dan tersier. Dari data primer, sekunder dan tersier dilakukan analisa untuk menarik kesimpulan, yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam perumusan masalah. Kesimpulan: Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Rap dan Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mna adalah bentuk pemidanaan yang efektif adalah pemidanaan yang bersifat integratif. Pemberian hukuman sekaligus pelatihan terhadap Anak Hotman Effendi dan anak David Erlangga sudah cukup efektif karena hukumannya gabungan dari aspek retributif dan deterrence serta treatment. Oleh karena itu diharapkan tujuan pemidaan dapat tercapai.
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KABUPATEN ASAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 800/PID.SUS/2021/PN KIS) Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica; Yunara, Edi; Harianto, Dedi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2354

Abstract

Abstract: The use of traditional medicines dominates pharmaceutical preparation in Indonesia caused some factors and their special qualifies which are regarded safer than the modern ones. The market development for traditional medicine circulation also plays the role in the growth of new industry of traditional medicine. The circulation of illegal traditional medicines, using malignant chemical substance for health in Asahan Regency. The result of the research shows that legal protection for consumers of traditional medicines containing malignant chemical substances is regulated in Law No 8/1999 on Legal Protection for Consumer and Law No 36/2009 on Health. Imprisonment will be imposed on anyone who sells illegal traditional medicines as it is regulated in Article 197 in conjunction with Article 106, paragraph (1) of Law No. 36/2009 on Health. Business people are responsible for giving compensation to consumers consuming a product containing malignant chemical substance. The importance of education provided for business people about good production practicing and compliance with security standard should always be increased. The government should be more active in fostering and controlling the circulation of traditional jamu/medicines before and after they are sold in the market. Keywords: Legal Protection, Malignant Traditional Medicines, Jamu, Consumer Abstrak: Di Indonesia, penggunaan obat tradisional mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat disebabkan karena beragam faktor serta khasiat lain dari obat tradisional yakni dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern. Berkembangnya pasar bagi peredaran jamu tradisional juga berperan dalam tumbuhnya industri baru di bidang jamu tradisional. Di Kabupaten Asahan ditemukan peredaran jamu ilegal yang diduga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelindungan konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagi setiap orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, terancam pidana penjara yang diatur di Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku Usaha usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mengenai praktik produksi yang baik dan kepatuhan terhadap standar keamanan harus terus ditingkatkan. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat/jamu tradisional baik sebelum beredar di pasar maupun setelah obat/jamu tradisional beredar di pasaran. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Obat Tradisional Berbahaya, Jamu, Konsumen
The Implementation of the Presumption of Innocence in Law Enforcement Coverage by the Mass Media Sipayung, Ronald Fredy Christian; Danil, Elwi; Mulyadi, Mahmud; Yunara, Edi
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Contemporary Legal Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i2.12829

Abstract

The application of the presumption of innocence in the press has long been a subject of attention and debate, both within the legal community and among journalists themselves. However, until now, the debate has not reached a consensus. Debates have started to arise regarding how the provisions in the Constitution (1945 Constitution) should be interpreted regarding applying the presumption of innocence in the press field. The debate continues to the level of analyzing how the legal regulations on the presumption of innocence should be applied in the field of press, and even the technical implementation in reporting. This paper utilizes normative legal research with a descriptive-analytical approach. Secondary data is sourced from legal regulations in the field of the press. Through qualitative analysis, the research yields the following results: Firstly, the presumption of innocence is incorporated into the Journalistic Code of Ethics with the hope that mass media, in their reporting, will not fall into the trap of "trial by the press," which involves reporting that tends to "judge" someone, violating the principles of a fair trial. Reporting that tends to express opinions on the guilt of a suspect not only violates the fundamental principles of the rule of law, namely judicial independence but also infringes upon an individual's human rights by diminishing their right to a legal defense.
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Affila Agusmidah Agusmidah Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alwan Alwan Anaria Br Ginting Andi Supratman Andrio Bukit ANDRY AGASI Aritonang, Yohana Eirene Aprilita Arjuna Arjuna, Arjuna Arpan Carles Pandiangan Ayunda, Adila Perma Aziz, Ichwan Ria BENNI ISKANDAR Binsar Imanuel Bintang David R Manurung Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Brivan Sitompul Budiawan, Sahala Valentino Cantika, Gebby Chairul Bariah Cynthia Wirawan Daffid Ivani Dahlia Kesuma Dewi Damanik, Vania Andari Dara Ade Suandi Ade Dedi Harianto Dendi sembiring Deny Setiawan Siregar Dina Eriza Valentine Purba Dosma Pandapotan Edi Warman Edi Warman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan EKA ASTUTI Eka Putra Ekaputra Ekaputra, Ekaputra Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Erlangga Prasady Erman Syafrudianto Fajar Rudi Manurung Febry Ramadhan Feni, Evita Fransiscus Girsang, Rio Fuji Sasmita Gerry Anderson Gultom Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Ginting, Nabila Marsiadetama Gita Cristin Debora Sihotang Gunawan Sinurat Hade Brata Hadi, Multa Hana Oktaviana Fahlevi Harahap, Mhd Ripai Hariyatmoko Hariyatmoko Helen Pasaribu Hendi Setiawan Henry Sucipto Sanjaya Sirait Hidayat Bastanta Sitepu Imanuel Carlos Indriana Indriana, Indriana Jamaluddin Mahasari James Kristian Laoli Jaya, Herry Shan Jelly Leviza Jenggel Nainggolan Joko Pranata Situmeang Juangga Saputra Kemas, Taufik Lailan Munibah Lubis Lidya Ruth Panjaitan Lydia Lestarica M Eka Putra M Ekaputra M Ekaputra M Hamdan M Ikhwan Adabi M. Arie Wahyudi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Madiasa Ablizar Mahmud Mulyadi Manurung, Andri Rico Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mauliza Mauliza Meliani Sitepu, Artanta Michael Simbolon Mirza Erwinsyah Mirza Nasution Mohd Din Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra, Muhammad Muhammad Hamdan Muhammad Hatta Rachmadi Saman Muhammad Junaidi Muhammad Syarif Nasution, Mirza Natalia Tampubolon Naziha Fitri Lubis Nurmala wati Nurmalawaty Nurmalita Rahmi Harahap Nurul Amelia Pakpahan, Rahmat Sahala Pandiangan, Jackson Apriyanto Parlindungan Twenti Saragih Pola Martua Siregar Polin Pangaribuan Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat Prima Sakti Sidabutar Putri Rumondang Siagian Rafidah Sinulingga Rafiqoh lubis Rafiqoh Lubus Rafiqoh Rafiqoh Rapiqoh Lubis Ricky T. A Pasaribu Ridha Fahmi Ananda Rina Dian Risca Ardilla Rozel Risnawati Br Ginting Rizky, Fajar Khaify Romeo Manurung RONI Alexandro Rosalyna Damayanti Gultom Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Sagala, Silvia Hermala Samsul Aripin Silitonga Saragih, Yael Argani Sembiring, Debreri Irfansyah Sembiring, Windi Syahfitri Br. Sipayung, Ronald Fredy Christian siregar, deny setiawan Siregar, Khoiruddin Manahan Sitepu, Putri Karina Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Susila, Ayu Hutami Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Hasibuan Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Tarigan, Vita Cita Emia Taufiq Nugraha Syahputra Tioneni Sigiro Trisna, Wessy Valentina Hura, Martha Sarah Vinamya Audina Marpaung Wan September Wessy Trisna Wisjnu Wardhana Yati Sharfina Desiandri Yesnita Gracetre Sitompul Yolanda Sari Yosua T.R. Panjaitan Yudha Prasetyo, Achmad Yulita Ariska Siregar Zulkarnain Zulkarnain