Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki AL-Fikr JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Law_Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Sosial dan Sains Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Law and Economics Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia INSPIRING LAW JOURNAL Ipso Jure Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy ULJLS
Edi Yunara
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 118 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 118 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Penerapan Ketentuan Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg Lingkungan Hidup) Gilbeth Abiet Nego Sitindaon; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Mahmud Mulyadi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembakaran lahan diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg tidak optimal karena menjatuhkan sanksi di bawah pidana yang minimal. Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pembakaran lahan dinilai telah merusak nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum. Adanya landasan dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan dengan pidana minimum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan didukung oleh data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balige. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang menganalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dapat dikatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg tidak memenuhi rasa keadilan . Putusan majelis hakim dalam perkara ini dan tuntutan yang diajukan jaksa bahkan kurang dari 1/3 sanksi pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan
Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur Zulkarnain Zulkarnain; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Edi Yunara
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.160

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur. Kajian dan analisis dilakukan dengan memperbandingkannya dengan kasus-kasus masyarakat biasa sebagai pengguna narkotika. Menggunakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika dapat direhabiltasi berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI No. dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Kedua, penerapan asas equality before the law belum dapat berjalan efektif terhadap pelaku publik figur sebagai penyalahguna narkotika, bahkan terhadap publik figur, baik tuntutan maupun hukuman pidana penjara lebih berat lagi; Ketiga, penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di Indonesia terdapat hambatan-hambatan sistem hukum. Disarankan sebaiknya, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dilakukan amandemen terkait frase “Pengguna Narkotika” yang berdampak pada dihukumnya pengguna narkotika dengan pidana penjara. Dalam mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya terintegrasi antara para stakeholder.
Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Deny Setiawan Siregar; Madiasa Ablisar; Edi Yunara
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.167

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaku korporasi sebagiaman dalam putusan pengadilan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps, dan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga korporasi yaitu sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi, maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.
Penerapan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati Dahlia Kesuma Dewi; Alvi Syahrin; suhaidi suhaidi; Mohammad Ekaputra; Mahmud Mulyadi; Edi Yunara; Mohd Din; Dahris Siregar; Jamaluddin Mahasari; Andrio Bukit
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 2 No 1 (2023): Edisi Januari 2023 - Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v2i1.560

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang serius dan semakin meningkat dari hari ke hari. Kualitas sumber daya alam Indonesia juga semakin memburuk. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada sumber daya alam. Permintaan manusia yang terus meningkat akan sumber daya alam dapat memberikan tekanan besar pada keanekaragaman hayati, yang pasti akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tindakan kepolisian yang penting harus dijadikan legislasi untuk menangani masalah lingkungan terkait dengan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan lingkungan dalam hukum pengendalian masalah lingkungan dengan menerapkan prinsip Ultimum Remedium yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah normatif-legal. Hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai penyebab belum optimalnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena belum adanya kepolisian yang menerapkan prinsip koreksi akhir. Asas ultimum remidium sebagai upaya terakhir dalam hukum pidana dapat menjadi efek jera bagi pelaku apabila sanksi administratif tidak maksimal.
Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.375/PID.SUS/2021/PN BNJ) Lidya Ruth Panjaitan; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Marlina Marlina
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts of fraud in the management of online arisan (rotating savings) in their handling have caused many polemics or legal issues. Which limitation, it is necessary to have clarity regarding the concept of default which is the realm of civil law and fraud which is the realm of criminal law. To examine more deeply the regulation of criminal acts of online arisan fraud and proof of criminal offence of online arisan fraud according to Indonesian laws and regulations, as well as the judge’s legal considerations in ruling number 375/Pid.Sus/2021/PN Bnj against criminal acts of online arisan fraud. The research uses a normative juridical approach method, namely doctrinal legal research that refers to legal norms, which are statutory laws in Indonesia, so this research emphasizes secondary material sources, both in the form of regulations and theories law. Based on the research results, the regulation of criminal acts of fraud in online gatherings according to Indonesian laws and regulations is regulated in Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 A paragraph (1) Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi, Putusan Pengadilan Negeri No. 26/Pid.SUS-TPK/2021/PN.Kdi) James Kristian Laoli; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; Mirza Nasution
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran desa, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pid.SUS-TPK/2021/PN.Kdi. Serta metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Korupsi anggaran desa terkait pada kebijakan pengelolaan anggaran desa yang menerapkan asas yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan hukum tersebut merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat. Pelaku tindak pidana korupsi anggaran desa dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara tidak dapat dipisahkan pada rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pertanggungajwaban pidana pelaku korupsi anggaran desa maka  terkait dengan pertanggungjawaban jabatan sebagai penyelenggara pemerintah desa merujuk pada pasal 1 undang-undang no 31 tahun 1999  sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat yang menjadi subjek undang-undang tersebut adalah, korporasi, Pegawai Negeri Sipil dan orang  perseorangan dimana pertanggunggjawaban pribadi melahirkan pertanggunggjawaban pidana
Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan) Dosma Pandapotan; Syafruddin Kalo; Marlina Marlina; Edi Yunara
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9267

Abstract

English translation. Obscenity against a child is a criminal offense that attacks the honor of the child's decency. The problems and objectives of this study are to find out the form and factors causing the criminal act of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police; know the process of handling child molestation crimes by the PPA Unit of the Medan Police: knowing the obstacles and efforts of the PPA Unit in enforcing the law on child molestation crimes in the jurisdiction of the Medan Police. The research method carried out is a normative juridical research method. This study resulted in the conclusion that the form of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police is generally an act of copulation by both child abusers and adult perpetrators. Obstacles to law enforcement of criminal acts of child molestation by the PPA Unit in terms of witnesses to criminal acts and finding perpetrators. So efforts were made such as conducting Visum et Revertum to victims and publishing a People Search List (DPO).
Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan Muhammad Syarif; Sunarmi Sunarmi; Edi Yunara
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.230

Abstract

Terdapat kesenjangan antara sita umum kepailitan dengan sita pidana yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. permasalahan terletak pada sita mana yang harus didahulukan, sita pidana mengakibatkan harta benda tindak pidana diberikan kepada Negara, sementara dalam beberapa kasus ada hak privat yang harus diperjuangkan didalamnya. kedudukan hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana dan akibat hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan. Penjelasan uraian sita pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut dengan penjelasan sita pailit berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU terjadi permasalahan hukum apabila terhadap objek sita pailit diletakkan juga sita pidana melalui penetapan pengadilan yang mengakibat terjadinya sengketa di Pengadilan. Dalam penerapannya, kedua pasal tersebut riskan untuk dibenturkan untuk adu wewenang antara kurator dan penyidik dalam melaksanakan sita umum dan sita pidana, sehingga proses sita umum kepailitan yang dilakukan oleh kurator terhambat dengan adanya sita pidana tersebut dan pelunasan pembayaran hutang kepada para kreditur menjadi tertunda dan bahkan bisa jadi tidak pasti.
Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi Wisjnu Wardhana; Edi Yunara; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.231

Abstract

Barang bukti merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi mengingat kedudukannya dapat dirampas untuk negara karena telah merugikan negara, akan tetapi dalam praktik seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang terdakwa yang berhak, padahal terdakwa telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini fokus pada kajian mengenai kedudukan barang bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan kajian Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1331K/Pid.Sus/2019 tentang barang bukti objek tanah dalam tindak pidana korupsi dikembalikan kepada yang berhak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dan dapat ditujukan untuk perampasan. Putusan Mahkamah Agung No. 1331K/Pid.Sus/2019 menyatakan barang bukti objek tanah dikembalikan kepada yang berhak karena barang bukti berupa tanah tersebut bukan sepenuhnya milik Terdakwa tidak merepresentasikan tujuan hukum karena dinilai berlainan dengan fakta persidangan.
Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan Risnawati Br Ginting; Ediwarman Ediwarman; Edi Yunara; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.233

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana; tindak pidana yang dapat dihentikan penuntut melalui restorative justice; dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umumdalam penghentian penuntutan melalui restorative justice. Menggunakan penelitian normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, secara yuridis yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice, secara sosiologis, meliputi Sistem Peradilan Pidana (konvensional) yang berporos pada retributive justice, dan secara filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian restorative justice berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat. Kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restorative justice studi penetapan Penetapan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Affila Agusmidah Agusmidah Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alwan Alwan Anaria Br Ginting Andi Supratman Andrio Bukit ANDRY AGASI Aritonang, Yohana Eirene Aprilita Arjuna Arjuna, Arjuna Arpan Carles Pandiangan Ayunda, Adila Perma Aziz, Ichwan Ria BENNI ISKANDAR Binsar Imanuel Bintang David R Manurung Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Brivan Sitompul Budiawan, Sahala Valentino Cantika, Gebby Chairul Bariah Cynthia Wirawan Daffid Ivani Dahlia Kesuma Dewi Damanik, Vania Andari Dara Ade Suandi Ade Dedi Harianto Dendi sembiring Deny Setiawan Siregar Dina Eriza Valentine Purba Dosma Pandapotan Edi Warman Edi Warman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan EKA ASTUTI Eka Putra Ekaputra Ekaputra, Ekaputra Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Erlangga Prasady Erman Syafrudianto Fajar Rudi Manurung Febry Ramadhan Feni, Evita Fransiscus Girsang, Rio Fuji Sasmita Gerry Anderson Gultom Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Ginting, Nabila Marsiadetama Gita Cristin Debora Sihotang Gunawan Sinurat Hade Brata Hadi, Multa Hana Oktaviana Fahlevi Harahap, Mhd Ripai Hariyatmoko Hariyatmoko Helen Pasaribu Hendi Setiawan Henry Sucipto Sanjaya Sirait Hidayat Bastanta Sitepu Imanuel Carlos Indriana Indriana, Indriana Jamaluddin Mahasari James Kristian Laoli Jaya, Herry Shan Jelly Leviza Jenggel Nainggolan Joko Pranata Situmeang Juangga Saputra Kemas, Taufik Lailan Munibah Lubis Lidya Ruth Panjaitan Lydia Lestarica M Eka Putra M Ekaputra M Ekaputra M Hamdan M Ikhwan Adabi M. Arie Wahyudi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Madiasa Ablizar Mahmud Mulyadi Manurung, Andri Rico Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mauliza Mauliza Meliani Sitepu, Artanta Michael Simbolon Mirza Erwinsyah Mirza Nasution Mohd Din Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra, Muhammad Muhammad Hamdan Muhammad Hatta Rachmadi Saman Muhammad Junaidi Muhammad Syarif Nasution, Mirza Natalia Tampubolon Naziha Fitri Lubis Nurmala wati Nurmalawaty Nurmalita Rahmi Harahap Nurul Amelia Pakpahan, Rahmat Sahala Pandiangan, Jackson Apriyanto Parlindungan Twenti Saragih Pola Martua Siregar Polin Pangaribuan Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat Prima Sakti Sidabutar Putri Rumondang Siagian Rafidah Sinulingga Rafiqoh lubis Rafiqoh Lubus Rafiqoh Rafiqoh Rapiqoh Lubis Ricky T. A Pasaribu Ridha Fahmi Ananda Rina Dian Risca Ardilla Rozel Risnawati Br Ginting Rizky, Fajar Khaify Romeo Manurung RONI Alexandro Rosalyna Damayanti Gultom Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Sagala, Silvia Hermala Samsul Aripin Silitonga Saragih, Yael Argani Sembiring, Debreri Irfansyah Sembiring, Windi Syahfitri Br. Sipayung, Ronald Fredy Christian siregar, deny setiawan Siregar, Khoiruddin Manahan Sitepu, Putri Karina Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Susila, Ayu Hutami Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Hasibuan Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Tarigan, Vita Cita Emia Taufiq Nugraha Syahputra Tioneni Sigiro Trisna, Wessy Valentina Hura, Martha Sarah Vinamya Audina Marpaung Wan September Wessy Trisna Wisjnu Wardhana Yati Sharfina Desiandri Yesnita Gracetre Sitompul Yolanda Sari Yosua T.R. Panjaitan Yudha Prasetyo, Achmad Yulita Ariska Siregar Zulkarnain Zulkarnain