Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation of Legal Rules for the Crime of Vehicle Theft(Legal Review of Court Decision Number: 74/Pid.B/2013/PN.Bkn) Yunara, Edi
Ipso Jure Vol. 2 No. 7 (2025): Ipso Jure - August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/c8re0p55

Abstract

 Indonesia has rules for law enforcement to the community. There are various kinds of rules/laws with various motives for criminal acts committed. Among other things, the crime of theft. This research aims to find out the judge's considerations in the application of the law and to find out how the criminal sentence is imposed in the decision. This type of research is normative legal research, using conceptual, legislative, and case approach methods. The results of the study found that in imposing the severity of the sentence that will be imposed by the previous judge, the judge first considers the aggravating matters and those that mitigate the defendant when it is related to the facts that have been revealed in the trial, and the judge uses 2 (two) forms of consideration, juridical and non-juridical. In the decision, the judge sentenced the criminal offense to imprisonment for 10 (ten) months each. So that according to the compiler, in applying an article or law, judges pay more attention to the consequences of the actions of the perpetrators of criminal acts, in order to create a verdict that is as fair as possible for both the defendant, the victim and the community
Obstruction of justice in Criminal Law: A Juridical Review of Obstruction of Law Enforcement by Law Enforcement Officers Yunara, Edi
Ipso Jure Vol. 1 No. 7 (2024): Ipso Jure-August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/4n24fr20

Abstract

Criminal law enforcement in Indonesia is not only faced with technical and structural obstacles, but also with serious threats from within the system itself, especially through the practice  of obstruction of justice carried out by law enforcement officials. Actions such as destruction of evidence, intimidation of witnesses, manipulation of information, and interference with the investigation process have been proven to occur in a number of major cases, one of which is in the case of the murder of Brigadier J. The purpose of this study is to juridically analyze the concept  of obstruction of justice, evaluate its regulation in Indonesia's positive criminal law, and examine the criminal liability of law enforcement officials involved in act. This research uses normative legal research methods with a legislative approach, and is analyzed qualitatively descriptively through literature studies and case studies. The results of the study show that although the term obstruction of justice has not been explicitly regulated in the Criminal Code, the substance of the act has been reflected in various general and special criminal provisions such as Articles 221, 231, 233 of the Criminal Code and Article 21 of the Corruption Law. However, scattered and multi-interpreted arrangements lead to weak law enforcement effectiveness against perpetrators, especially if they come from law enforcement institutions.
ASPEK KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn) Yefta Nikoyas Tarigan; Alvi Syahrin; Edi Yunara
Journal Publicuho Vol. 8 No. 2 (2025): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i2.699

Abstract

This study examines the criminal provisions applied to corruption cases involving the former Head of the National Land Agency (BPN) of Toba Regency in issuing a Land Ownership Certificate (SHM) No. 221. Corruption is categorised as an extraordinary crime due to its violation of social and economic rights. However, based on Articles 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law No. 20 of 2001, the defendant was not proven to have committed any unlawful act, and no state financial loss was found. The judicial analysis also confirms that Ministerial Regulation No. 28 of 2015 and Ministerial Decree No. 1695 of 2022 only regulate sectoral technical criteria and do not classify the land as state property. The Supreme Court's cassation ruling on October 4, 2023, rejected the Public Prosecutor's appeal and upheld the acquittal. This study highlights the importance of precise legal interpretations in corruption cases to avoid judicial errors.
Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan: Mahkamah Agung RI No.76K/Pid.Sus/2022) Theresia Deliana; Edi Yunara; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.906

Abstract

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menelantarkan suami, istri, atau anak dalam lingkup keluarga, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Pid.Sus/2022. Putusan tersebut memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT Mdn yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 842/Pid.Sus/2020/PN Rap, khususnya terkait pidana pengganti denda, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga antara lain ketergantungan ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah, kekerasan dalam penyelesaian konflik, budaya patriarki, serta rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi perlindungan dari keluarga dan aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, serta bimbingan rohani. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, namun sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera karena lebih menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan pelaku.
PENERAPAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK DIDAHULUI PEMERIKSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) Maulia Permata Rizki Pohan; Edi Yunara; Putri Rumondang Siagian
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22955

Abstract

Prinsip due process of law dalam hukum acara pidana Indonesia menuntut agar setiap proses hukum dijalankan sesuai standar negara hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap tersangka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan didampingi penasihat hukum. Penelitian ini membahas penerapan prinsip tersebut dalam penetapan tersangka yang tidak didahului pemeriksaan, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak menjalankan kewajibannya sesuai prinsip due process karena tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan kronologi peristiwa. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan, menyatakan penetapan tersangka tidak sah, memerintahkan penghentian penyidikan, dan memulihkan hak-hak pemohon. Studi ini menegaskan bahwa cacat prosedural dalam penetapan tersangka merupakan pelanggaran serius terhadap due process of law yang seharusnya disertai pertanggungjawaban etik, administratif, perdata, hingga pidana bagi penyidik yang melanggarnya.
Analisis Hukum Terhadap Penerapan Upaya Pembelaan (Noodweer) Dalam Kasus Tindak Pidana ITE (Studi Putusan Nomor:2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Vania Andari Damanik; Edi Yunara; Mohammad Ekaputra
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mcdss365

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan kejahatan berbasis digital. Salah satu isu penting yang muncul adalah penerapan konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam konteks pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembelaan diri dapat dibenarkan secara hukum dalam kasus tindak pidana siber, dengan fokus pada studi Putusan Nomor: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) pengaturan hukum terhadap pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia, (2) pembuktian unsur-unsur noodweer dalam kasus serangan atau ancaman melalui media elektronik, dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pembelaan terpaksa digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP dan Pasal 34 KUHP Nasional memberikan landasan hukum bagi pembelaan terpaksa, namun penerapannya dalam ruang digital masih mengalami kekosongan interpretatif. Bukti elektronik yang bersifat non-fisik menimbulkan tantangan dalam pembuktian unsur "serangan seketika dan melawan hukum" serta proporsionalitas tindakan pembelaan. Dalam Putusan Nomor: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, hakim menolak dalih pembelaan diri terdakwa yang merasa terancam oleh pemberitaan media, karena dinilai masih tersedia jalur hukum lain seperti hak jawab. Putusan ini menunjukkan masih terbatasnya pemahaman hakim terhadap bentuk serangan psikologis dan reputasional dalam dunia siber. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan penafsiran hukum dan pedoman teknis yang lebih kontekstual agar perlindungan terhadap hak atas pembelaan diri tetap relevan di era digital. Hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika serangan non-fisik yang kini kerap terjadi dalam ruang virtual.
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Affila Agusmidah Agusmidah Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alwan Alwan Anaria Br Ginting Andi Supratman Andrio Bukit ANDRY AGASI Aritonang, Yohana Eirene Aprilita Arjuna Arjuna, Arjuna Arpan Carles Pandiangan Ayunda, Adila Perma Aziz, Ichwan Ria BENNI ISKANDAR Binsar Imanuel Bintang David R Manurung Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Brivan Sitompul Budiawan, Sahala Valentino Cantika, Gebby Chairul Bariah Cynthia Wirawan Daffid Ivani Dahlia Kesuma Dewi Dara Ade Suandi Ade Dedi Harianto Dendi sembiring Deny Setiawan Siregar Dina Eriza Valentine Purba Dosma Pandapotan Edi Warman Edi Warman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan EKA ASTUTI Eka Putra Ekaputra Ekaputra, Ekaputra Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Erlangga Prasady Erman Syafrudianto Fajar Rudi Manurung Febry Ramadhan Feni, Evita Fransiscus Girsang, Rio Fuji Sasmita Gerry Anderson Gultom Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Ginting, Nabila Marsiadetama Gita Cristin Debora Sihotang Gunawan Sinurat Hade Brata Hadi, Multa Hana Oktaviana Fahlevi Harahap, Chairunnazri Harahap, Mhd Ripai Hariyatmoko Hariyatmoko Helen Pasaribu Hendi Setiawan Henry Sucipto Sanjaya Sirait Hidayat Bastanta Sitepu Imanuel Carlos Indriana Indriana, Indriana Jamaluddin Mahasari James Kristian Laoli Jaya, Herry Shan Jelly Leviza Jenggel Nainggolan Joko Pranata Situmeang Juangga Saputra Kemas, Taufik Khoiruddin Manahan Siregar Lailan Munibah Lubis Lidya Ruth Panjaitan Lydia Lestarica M Eka Putra M Ekaputra M Ekaputra M Hamdan M Ikhwan Adabi M. Arie Wahyudi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Madiasa Ablizar Mahmud Mulyadi Manurung, Andri Rico Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulia Permata Rizki Pohan Mauliza Mauliza Meliani Sitepu, Artanta Michael Simbolon Mirza Erwinsyah Mirza Nasution Mohd Din Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra, Muhammad Muhammad Hamdan Muhammad Hatta Rachmadi Saman Muhammad Junaidi Muhammad Syarif Nasution, Mirza Natalia Tampubolon Naziha Fitri Lubis Nurmala wati Nurmalawaty Nurmalita Rahmi Harahap Nurul Amelia Pakpahan, Rahmat Sahala Pandiangan, Jackson Apriyanto Parlindungan Twenti Saragih Pola Martua Siregar Polin Pangaribuan Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat Prima Sakti Sidabutar Putri Rumondang Siagian Rafidah Sinulingga Rafiqoh lubis Rafiqoh Lubus Rafiqoh Rafiqoh Rapiqoh Lubis Ricky T. A Pasaribu Ridha Fahmi Ananda Rina Dian Risca Ardilla Rozel Risnawati Br Ginting Rizky, Fajar Khaify Romeo Manurung RONI Alexandro Rosalyna Damayanti Gultom Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Sagala, Silvia Hermala Samsul Aripin Silitonga Saragih, Yael Argani Sembiring, Debreri Irfansyah Sembiring, Windi Syahfitri Br. Sipayung, Ronald Fredy Christian siregar, deny setiawan Sitepu, Putri Karina Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Susila, Ayu Hutami Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Hasibuan Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati Tarigan, Vita Cita Emia Taufiq Nugraha Syahputra Theresia Deliana Tioneni Sigiro Trisna, Wessy Valentina Hura, Martha Sarah Vania Andari Damanik Vinamya Audina Marpaung Wan September Waruwu, Samueli Wessy Trisna Widayanti, Yuyun Wisjnu Wardhana Yati Sharfina Desiandri Yefta Nikoyas Tarigan Yesnita Gracetre Sitompul Yolanda Sari Yosua T.R. Panjaitan Yudha Prasetyo, Achmad Yulita Ariska Siregar Zulkarnain Zulkarnain