Claim Missing Document
Check
Articles

Obstruction of justice in Criminal Law: A Juridical Review of Obstruction of Law Enforcement by Law Enforcement Officers Yunara, Edi
Ipso Jure Vol. 1 No. 7 (2024): Ipso Jure-August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/4n24fr20

Abstract

Criminal law enforcement in Indonesia is not only faced with technical and structural obstacles, but also with serious threats from within the system itself, especially through the practice  of obstruction of justice carried out by law enforcement officials. Actions such as destruction of evidence, intimidation of witnesses, manipulation of information, and interference with the investigation process have been proven to occur in a number of major cases, one of which is in the case of the murder of Brigadier J. The purpose of this study is to juridically analyze the concept  of obstruction of justice, evaluate its regulation in Indonesia's positive criminal law, and examine the criminal liability of law enforcement officials involved in act. This research uses normative legal research methods with a legislative approach, and is analyzed qualitatively descriptively through literature studies and case studies. The results of the study show that although the term obstruction of justice has not been explicitly regulated in the Criminal Code, the substance of the act has been reflected in various general and special criminal provisions such as Articles 221, 231, 233 of the Criminal Code and Article 21 of the Corruption Law. However, scattered and multi-interpreted arrangements lead to weak law enforcement effectiveness against perpetrators, especially if they come from law enforcement institutions.
ASPEK KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn) Yefta Nikoyas Tarigan; Alvi Syahrin; Edi Yunara
Journal Publicuho Vol. 8 No. 2 (2025): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i2.699

Abstract

This study examines the criminal provisions applied to corruption cases involving the former Head of the National Land Agency (BPN) of Toba Regency in issuing a Land Ownership Certificate (SHM) No. 221. Corruption is categorised as an extraordinary crime due to its violation of social and economic rights. However, based on Articles 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law No. 20 of 2001, the defendant was not proven to have committed any unlawful act, and no state financial loss was found. The judicial analysis also confirms that Ministerial Regulation No. 28 of 2015 and Ministerial Decree No. 1695 of 2022 only regulate sectoral technical criteria and do not classify the land as state property. The Supreme Court's cassation ruling on October 4, 2023, rejected the Public Prosecutor's appeal and upheld the acquittal. This study highlights the importance of precise legal interpretations in corruption cases to avoid judicial errors.
Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan: Mahkamah Agung RI No.76K/Pid.Sus/2022) Theresia Deliana; Edi Yunara; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.906

Abstract

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menelantarkan suami, istri, atau anak dalam lingkup keluarga, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Pid.Sus/2022. Putusan tersebut memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT Mdn yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 842/Pid.Sus/2020/PN Rap, khususnya terkait pidana pengganti denda, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga antara lain ketergantungan ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah, kekerasan dalam penyelesaian konflik, budaya patriarki, serta rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi perlindungan dari keluarga dan aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, serta bimbingan rohani. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, namun sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera karena lebih menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan pelaku.
PENERAPAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK DIDAHULUI PEMERIKSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) Maulia Permata Rizki Pohan; Edi Yunara; Putri Rumondang Siagian
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22955

Abstract

Prinsip due process of law dalam hukum acara pidana Indonesia menuntut agar setiap proses hukum dijalankan sesuai standar negara hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap tersangka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan didampingi penasihat hukum. Penelitian ini membahas penerapan prinsip tersebut dalam penetapan tersangka yang tidak didahului pemeriksaan, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak menjalankan kewajibannya sesuai prinsip due process karena tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan kronologi peristiwa. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan, menyatakan penetapan tersangka tidak sah, memerintahkan penghentian penyidikan, dan memulihkan hak-hak pemohon. Studi ini menegaskan bahwa cacat prosedural dalam penetapan tersangka merupakan pelanggaran serius terhadap due process of law yang seharusnya disertai pertanggungjawaban etik, administratif, perdata, hingga pidana bagi penyidik yang melanggarnya.
Analisis Hukum Terhadap Penerapan Upaya Pembelaan (Noodweer) Dalam Kasus Tindak Pidana ITE (Studi Putusan Nomor:2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Vania Andari Damanik; Edi Yunara; Mohammad Ekaputra
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mcdss365

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan kejahatan berbasis digital. Salah satu isu penting yang muncul adalah penerapan konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam konteks pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembelaan diri dapat dibenarkan secara hukum dalam kasus tindak pidana siber, dengan fokus pada studi Putusan Nomor: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) pengaturan hukum terhadap pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia, (2) pembuktian unsur-unsur noodweer dalam kasus serangan atau ancaman melalui media elektronik, dan (3) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pembelaan terpaksa digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP dan Pasal 34 KUHP Nasional memberikan landasan hukum bagi pembelaan terpaksa, namun penerapannya dalam ruang digital masih mengalami kekosongan interpretatif. Bukti elektronik yang bersifat non-fisik menimbulkan tantangan dalam pembuktian unsur "serangan seketika dan melawan hukum" serta proporsionalitas tindakan pembelaan. Dalam Putusan Nomor: 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, hakim menolak dalih pembelaan diri terdakwa yang merasa terancam oleh pemberitaan media, karena dinilai masih tersedia jalur hukum lain seperti hak jawab. Putusan ini menunjukkan masih terbatasnya pemahaman hakim terhadap bentuk serangan psikologis dan reputasional dalam dunia siber. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan penafsiran hukum dan pedoman teknis yang lebih kontekstual agar perlindungan terhadap hak atas pembelaan diri tetap relevan di era digital. Hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika serangan non-fisik yang kini kerap terjadi dalam ruang virtual.
Causes of Illegal Gold Mining Sarmadan Pohan; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Mohammad Ekaputra; Rosmalinda Rosmalinda
International Conference on Economic Business and Social Science Vol. 3 No. 1 (2025): Proceeding International Conference on Economic Business and Social Science (IC
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/icebss.v3i1.29

Abstract

The sovereignty over natural resources in Indonesia faces challenges due to foreign corporate ownership, which can undermine national control over these resources (Cotula, 2016). Article 33 of the 1945 Constitution, however, asserts that the management of these resources must prioritize the welfare of the people and be under state control (Miranda, 2012). Illegal mining activities, particularly in Mandailing Natal Regency, have become a serious concern, as they are carried out without proper government permits and contribute to significant environmental degradation (Jacob & Gunadi, 2023). This study aims to examine the factors contributing to illegal mining in the region and the effectiveness of current policies aimed at curbing these activities. Using qualitative methods, including interviews with local miners, this research explores the economic, social, and legal aspects influencing illegal mining. The findings indicate that economic factors, lack of socialization about legal mining regulations, and weak law enforcement are the primary drivers behind illegal mining. The study suggests that raising public awareness and strengthening legal frameworks could significantly mitigate illegal mining activities. Ultimately, this research contributes to improving policy formulations that address illegal mining and its associated impacts on the environment and local economie
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN DATA PRIBADI: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 809/PID.SUS/2023/PN.MDN Rahmat Syah Putra Sarumaha, Hendrik; Yunara, Edi; Arifiyanto, Joiverdia
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/sibatik.v5i6.4874

Abstract

"Digital crime" (or "cybercrime") has become one of the most frequently used terms in society today. The prefix "cyber-" is attached to various terms to describe new societal forms or crime types based on cyberspace—such as cyber society, cyberspace, cyberattacks, cybercrime, and cyber-terrorism. The evolution of information technology and the internet has created the realm of cyberspace; this computer-based communication world offers a new reality known as virtual reality. This environment has given rise to the specific term "cybercrime." Some experts argue that computer crime, cybercrime, and telematics crime are essentially the same, differing only in nomenclature. The underlying argument is that while computers were initially used merely for data collection and storage—facilitating conventional crimes—subsequent developments saw crimes committed via the internet, such as Trojan horse attacks and data leakage. This terminological controversy has not sparked significant debate regarding usage; for the sake of consistency, the author employs the term "cybercrime." Advances in information technology—particularly in computing and the internet—have undeniably benefited human life. However, alongside the advantages and conveniences they offer, these technologies possess a dark side capable of destroying human life and culture. Information technology has become a "double-edged sword": while it contributes to human welfare, progress, and civilization, it also serves as an effective vehicle for unlawful acts. Data theft is one such act that can be easily and effectively perpetrated by exploiting technological advancements, particularly in the sectors of data management and the handling of Personal Data—an area requiring robust protection. Advances in information and communication technology have blurred the boundaries of privacy, making it increasingly easy for Personal Data to be disseminated. Information technology can thus be utilized to commit unlawful acts, such as the theft of users' Personal Data.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN PENGURUS KORPORASI (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1747 K/Pid.Sus/2015) Dian Prawiro Napitupulu; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Suhaidi Suhaidi
Inspiring Law Journal Vol 4, No 2 (2026): Juli-Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia dan korporasi merupakan subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban, di mana manusia bersifat kodrati sedangkan badan hukum dibentuk untuk kepentingan manusia. Pertanggungjawaban pidana timbul jika terdapat perbuatan melawan hukum yang disertai kesalahan, baik sengaja maupun lalai. Dalam perseroan terbatas, direksi berwenang mengurus dan mewakili perseroan sesuai UU No. 40 Tahun 2007, namun dalam praktik dibantu manajer melalui pendelegasian tugas. Penelitian normatif ini menunjukkan bahwa tindakan manajer merupakan perpanjangan tangan direksi, sehingga apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup, direksi sebagai pengurus korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan bawahannya serta termasuk pertanggungjawaban korporasi berdasarkan doktrin vicarious liability yang berkembang
PUTUSAN LEPAS (ONSTLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN PN JAMBI NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2018/PN JMB JO. PUTUSAN MA NOMOR 1675 K/PID.SUS/2019) Rahmat Sahala Pakpahan; Edi Yunara; Abdul Aziz Alsa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2316

Abstract

Abstract: The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases.T he formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement. Keywords: Acquittal, Criminal Act, Corruption Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS. Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi
KEABSAHAN HASIL ANALISIS AUDIO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Adila Perma Ayunda; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Ekaputra Ekaputra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2346

Abstract

Abstract: Forensic audio is used to analyze sounds to show ownership of the sound, which can shed light on the occurrence of a crime and will ultimately be used as evidentiary material. Proving a criminal act will always be related to the presence of evidence. The function of evidence itself is to prove whether or not someone committed a criminal act. By carrying out forensic audio analysis correctly, the results of forensic audio analysis of the sound can be used as evidence. The research method used in writing this thesis is a normative juridical legal research method which is descriptive analytical in nature by conducting library research to obtain the required secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. All data was collected using library research and field research data collection methods. Based on the results of the research, it shows that the results of forensic audio analysis as evidence in criminal acts of corruption have strength after sound analysis has been carried out using the following stages. Used in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP). Keywords: Forensic Audio, Evidence, Crime, Corruption Abstrak: Audio forensik digunakan untuk menganalisis suara untuk menunjukkan kepemilikan suara, yang dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Pembuktian suatu tindak pidana akan selalu berkaitan dengan adanya alat bukti. Fungsi alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan melakukan analisis audio forensik dengan benar maka hasil analisis audio forensik terhadap suara tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis audio forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, memiliki kekuatan setelah dilakukan analisa suara dengan tahapan-tahapan yang digunakan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). Kata kunci: Audio Forensik, Alat Bukti, Tindak Pidana, Korupsi
Co-Authors Abdul Aziz Alsa Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Adila Perma Ayunda Affila Agusmidah Agusmidah Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alwan Alwan Anaria Br Ginting Andi Supratman Andrio Bukit ANDRY AGASI Arifiyanto, Joiverdia Aritonang, Yohana Eirene Aprilita Arjuna Arjuna, Arjuna Arpan Carles Pandiangan Ayunda, Adila Perma Beatrix Nancy Monica Br Hutagalu Benni Iskandar Binsar Imanuel Bintang David R Manurung Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Brivan Sitompul Budiawan, Sahala Valentino Cantika, Gebby Chairul Bariah Cynthia Wirawan Daffid Ivani Dahlia Kesuma Dewi Dara Ade Suandi Ade Dedi Harianto Dendi sembiring Deny Setiawan Siregar Dian Prawiro Napitupulu Dina Eriza Valentine Purba Dosma Pandapotan Edi Warman Edi Warman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan EKA ASTUTI Eka Putra Ekaputra Ekaputra Ekaputra Ekaputra, Ekaputra Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Erlangga Prasady Erman Syafrudianto Fajar Rudi Manurung Febry Ramadhan Feni, Evita Fransiscus Girsang, Rio Fuji Sasmita Gerry Anderson Gultom Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Ginting, Nabila Marsiadetama Gita Cristin Debora Sihotang Gunawan Sinurat Hade Brata Hadi, Multa Hana Oktaviana Fahlevi Harahap, Chairunnazri Harahap, Mhd Ripai Hariyatmoko Hariyatmoko Helen Pasaribu Hendi Setiawan Henry Sucipto Sanjaya Sirait Hidayat Bastanta Sitepu Imanuel Carlos Indriana Indriana, Indriana Jackson Apriyanto Pandiangan Jamaluddin Mahasari James Kristian Laoli Jaya, Herry Shan Jelly Leviza Jenggel Nainggolan Joko Pranata Situmeang Juangga Saputra Kemas, Taufik Khoiruddin Manahan Siregar Lailan Munibah Lubis Lidya Ruth Panjaitan Lydia Lestarica M Eka Putra M Ekaputra M Ekaputra M Hamdan M Ikhwan Adabi M. Arie Wahyudi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Madiasa Ablizar Mahmud Mulyadi Manurung, Andri Rico Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulia Permata Rizki Pohan Mauliza Mauliza Meliani Sitepu, Artanta Michael Simbolon Mirza Erwinsyah Mirza Nasution Mirza Nasution Mohd Din Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra, Muhammad Muhammad Hamdan Muhammad Hatta Rachmadi Saman Muhammad Junaidi Muhammad Syarif Nasution, Mirza Natalia Tampubolon Naziha Fitri Lubis Nurmala wati Nurmalita Rahmi Harahap Nurul Amelia Pakpahan, Rahmat Sahala Pandiangan, Jackson Apriyanto Parlindungan Twenti Saragih Pola Martua Siregar Polin Pangaribuan Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat Prima Sakti Sidabutar Putri Karina Sitepu Putri Rumondang Siagian Rafidah Sinulingga Rafiqoh lubis Rafiqoh Lubus Rafiqoh Rafiqoh Rahmat Sahala Pakpahan Rahmat Syah Putra Sarumaha, Hendrik Rapiqoh Lubis Ricky T. A Pasaribu Ridha Fahmi Ananda Rina Dian Risca Ardilla Rozel Risnawati Br Ginting Rizky, Fajar Khaify Romeo Manurung RONI Alexandro Rosalyna Damayanti Gultom Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Sagala, Silvia Hermala Samsul Aripin Silitonga Samueli Waruwu Saragih, Yael Argani Sarmadan Pohan Sembiring, Debreri Irfansyah Sembiring, Windi Syahfitri Br. Sipayung, Ronald Fredy Christian siregar, deny setiawan Sitepu, Putri Karina Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Susila, Ayu Hutami Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Hasibuan Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati Tarigan, Vita Cita Emia Taufiq Nugraha Syahputra Theresia Deliana Tioneni Sigiro Trisna, Wessy Valentina Hura, Martha Sarah Vania Andari Damanik Vinamya Audina Marpaung Wan September Waruwu, Samueli Wessy Trisna Widayanti, Yuyun Windi Syahfitri Br. Sembiring Wisjnu Wardhana Yael Argani Saragih Yati Sharfina Desiandri Yefta Nikoyas Tarigan Yesnita Gracetre Sitompul Yolanda Sari Yosua T.R. Panjaitan Yudha Prasetyo, Achmad Yulita Ariska Siregar Yuyun Widayanti Zulkarnain Zulkarnain